fbpx

0
0
0
s2sdefault

 

Namun, dia menganggap langkah pemerintah tersebut terlalu berlebihan, seperti ingin menangkap seekor tikus dengan cara membakar lumbung padi.

Anggapan Ketua Pengurus Harian  YLKI ini dapat dimaknai seperti mengindikasikan  YLKI gagal meningkatkan kesadaran, memberikan nasihat pada konsumen serta gagal melindungi hak konsumen terhadap permasalahan konsumen tersebut. Daripada beranggapan demikian ada baiknya YLKI melindungi agar hak konsumen lain tidak terganggu sebagai dampak dari kebijakan pemerintah tersebut terlebih kebijakan diambil ditengah suhu politik memanas dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara sudah menyampaikan permohonan maaf sebelum menerapkannya. Biarkan konsumen yang merasakan dampaknya beropini.

Selain itu pemerintah juga bisa menganggap demi menjaga lumbung padi agar tidak terbakar maka perlu diambil langkah tertentu. Rudiantara juga telah menyampaikan kebijakan tersebut diambil setelah menafsirkan UU No 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 40 ayat 2 tertera pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menganggu ketertiban umum. 

Lalu pasal 40 ayat 2 a menerangkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang. Kemudian pada poin b tertuang pemerintah berwenang melakukan pembatasan akses dalam melakukan pencegahan. 

Sementara itu berikut ini tugas YLKI sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Tugas YLKI meliputi kegiatan [Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen]:

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.


0
0
0
s2sdefault

Add comment


Security code
Refresh

Login Form