fbpx

0
0
0
s2sdefault

278118 620

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan paparan pada rilis survey tentang Efek Kampanye dan Efek Jokowi: Elektabilitas Partai Jelang Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta (4/4). Data lembaga survey Indikator Politik Indonesia, penetapan Jokowi menjadi capres meningkatkan suara PDIP. ANTARA/Wahyu Putro

Jakarta  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai ancaman people power dalam pemilihan umum (pemilu) tahun ini tak bisa dianggap remeh. 

Ia membeberkan, angka partisipan di Pemilu 2019 mencapai kurang lebih 80 persen dari total pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). "Nah dari 80 persen itu, 0.5 persennya diprediksi adalah massa aktif yang bakal bergerak sebagai people power," ujar Burhanuddin di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019.

Meski begitu, angka 0.5 persen tak bisa dianggap kecil. Burhanuddin menuturkan, angka 0.5 persen itu sama dengan 700 ribu dari jumlah pemilih.  "Tapi semoga tidak ada peningkatan," kata Burhanuddin.

Sebagaimana diketahui, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

Amien menuturkan dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan tak percaya dengan MK.

Pernyataan Amien Rais ini menuai reaksi dan kecaman berbagai kalangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.

"Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi pemilu," ujar Haedar dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis 18 April 2019.

Oleh sebab itu, ujar Haedar, jika dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai satu satunya jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.

Ada pun penggagas Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mempertanyakan tujuan Amien Rais menyerukan people powerjika dianggap ada kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2019. "People power itu untuk apa? Kita punya mekanisme hukum," ujar Mahfud di Kantor KPU, Rabu, 10 April 2019.

 Mahfud menganggap KPU mustahil melakukan kecurangan dengan mengatur perolehan suara pasangan calon presiden. Kata dia, dari segi mekanisme dan undang-undang hal itu mustahil terjadi. "Tidak mungkin," kata dia.

Sumber: TEMPO.CO

ANDITA RAHMA | PRIBADI WICAKSONO | IRSYAN HASYIM


0
0
0
s2sdefault

Add comment


Security code
Refresh