fbpx

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201002 212807Wakil Ketua Tim Pemenangan AMAN,  Turedo Sitindaon

Wakil Ketua Tim Pemenangan AMAN, Turedo Sitindaon menyanggah pernyataan Juru Bicara Pemenangan Bobby-Aulia, Meryl R Saragih mengenai politik dinasti dan sistem meritokrasi. Dikatakan Turedo, politik dinasti memang melekat pada Bobby. Bobby Nasution, kata Turedo, memang dikenal masyarakat Kota Medan masih hanya sebatas menantu Presiden Jokowi. Bobby sendiri mengakui itu di berbagai kesempatan.

"Karena memang Bobby tidak pernah tumbuh dan besar di Kota Medan. Inikan bisa kita lihat di daftar perjalanan hidup dia. Mulai dari sekolah dan bisnis memang dihabiskan di luar Kota Medan. Bahkan Bobby selalu menjadikan status menantu presiden itu sebagai salah satu keunggulan beliau dibandingkan Akhyar. Seperti misalnya bisa menghubungi atau menelpon menteri di pemerintah pusat. Status Bobby sebagai menantu presiden itu adalah sebuah fakta. Jadi top of mind nya Bobby adalah menantu presiden dan itu memang terasosiasikan dengan politik dinasti," kata Turedo dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (2/10/2020)

Selain itu, sambung Turedo, pemahaman Meryl mengenai sistem meritokrasi adalah bias. Dimana kemampuan atau kapasitas menjadi sebuah tolak ukur. Dalam teori meritokrasi antitesa/lawannya adalah adanya "privilege" atau sebuah hak istimewa. Kalau bahasa sederhananya nepotisme. Dimana jika seseorang memiliki privilege tersebut maka dapat mengalahkan orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas.

Previlege inikan adanya di Bobby, bukan Akhyar. Contoh sederhana saja, privilege dalam hal pengamanan sebagai menantu presiden, itu bahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013. Dengan menyandang status menantu presiden misalnya dapat menghubungi menteri di pemerintah pusat. Dengan segala privilege yang dimiliki, menurut kami tidak sesuai dengan makna sistem meritokrasi yang digaungkan, kata Turedo.

"Kalau Akhyar jelas dalam visi dan misinya dalam mengelola pemerintahan ke depan akan menerapkan asas good governance dan clean governance. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimana sistem meritrokasi sebagai salah satu variabelnya. Karena sistem meritokrasi sebagai ukuran, memang lebih cocok dengan Akhyar. Dimana dalam setiap pencapaian dalam hidupnya, misalnya sebagai Anggota DPRD Medan, bisnis, dan bahkan menjadi Wakil Walikota Medan selalu dicapai dengan kerja keras dan perjuangan bukan karena privilege. Jadi Akhyar tidak asing dengan sistem meritokrasi ini, karena beliau bagian dan pelaku dari sistem itu," tandas Turedo.

Sebelumnya kepada media, Meryl mengatakan, pencalonan Bobby sebagai Wali Kota Medan, bukan soal politik dinasti.

“Siapapun dia, terlepas dari dia anak presiden, menantu presiden atau bahkan rakyat biasapun, asal warga negara Indonesia dan memenuhi syarat-syarat dan mampu untuk memimpin suatu kota, dia layak untuk dicalonkan dan untuk dipilih,” katanya, Kamis (1/10/2020).

Sistem yang ingin dibangun Bobby-Aulia, kata Meryl adalah sistem meritokrasi, merit system. Yakni sistem dimana semua orang, dimana dia bisa, dia mampu, dia bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin. “Dan disini Bobby memilih jalur pengabdian melalui politik dengan menjadi calon wali kota Medan,” terang kader PDI-P ini.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

p527b012f82286 dprk aceh1Ilustrasi 

SitindaonNews.Com | Tidak dapat dapat dipungkiri, ada cukong² dalam setiap pilkada, mereka menjadi investor politik untuk mendukung seseorang maju sebagai kandidat kepala daerah.

Ya, bukan hanya kepala daerah, disinyalir dalam pemilihan presiden juga ada cukong² yang menjadi investor untuk memenangkan seseorang dalam pemilihan presiden.

Tentu semua itu tidak gratis, semua harus dibayar setelah calonnya terpilih nanti.

Pembayaran bisa melalui bagi² proyek pemerintah yang ada di daerah maupun pusat, jual beli jabatan, direksi dan komisaris BUMN, staff ahli dan lain²nya...

Mata para cukong itu semua tertuju pada anggaran APBD, APBN maupun anggaran² lainnya, semua disikat tak bersisa. Anggaran pembangunan dikunyah, anggaran bencana alam dan bantuan sosial dihisap, demikian pula dengan anggaran² lainnya ditelan tak bersisa, rakyat terabaikan, ekonomi rakyat semakin lemah.

Semua orang berebut kekuasaan, setiap pemilu pasti ada partai baru yang ikut yang juga didukung oleh investor politik. 

Ya, negeri ini sudah tergadai oleh para cukong  raksasa investor politik yang rakus dan tamak. (zas)

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200905 094544Akhyar Nasution (kanan) menyebut lawannya di Pilwalkot Medan 2020 sebagai 'gerombolan'. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)

Politikus Akhyar Nasution menyebut pencalonannya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020 sebagai bentuk perlawanan terhadap "gerombolan yang menujukkan kekuasaan". 

Hal itu dikatakannya di sela-sela deklarasi pasangan Akhyar-Salman Alfarisi (AMAN) yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Saya ucapkan terimakasih kepada PKS dan Demokrat yang telah luar biasa berani mencalonkan Akhyar dan Salman. Padahal di luar sana sudah berkembang fenomena sapu bersih. Karena dua partai ini berani mengambil jalan untuk tidak bersama di dalam sebuah gerombolan yang menunjukkan kekuasaan," kata Akhyar, di Medan, Jumat (4/9).

"Kita masyarakat Medan solidernya tinggi. Ini sudah ditunjukkan PKS dan Demokrat, berani ambil jalan lain perlawanan terhadap gerombolan. Mohon maaf saya katakan gerombolan," imbuhnya.

Akhyar juga memuji pendampingnya Salman Alfarisi yang memiliki segudang pengalaman. Bahkan, kata dia, Salman rela melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut demi maju Pilkada Medan.

"Menurut saya pengorbanan Bang Salman luar biasa salut kita apresiasi beliau," ucapnya.

Akhyar mengaku selama ini hidup sederhana. Ketika mendapat tantangan untuk membangun Medan menjadi lebih baik, adrenalinnya  bergejolak kembali. Apalagi, dirinya tumbuh dan besar di Medan, tepatnya di Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli.

"Bukan karena marah saya mau maju [di pilkada, tapi nawaitu (niat) adalah mendarmabaktikan diri kami bagi Medan," cetusnya.

"Jadi visi kami adalah terwujudnya Medan cantik yang berkarakter yang nyaman kotanya, bahagia warganya," ia mengucapkan kalimat yang mirip slogan kampanye Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017.

Akhyar dan Salman berencana akan mendaftar ke KPU Medan pada Sabtu (5/9). Pasangan ini hanya mengantongi dukungan Partai Demokrat dan PKS.

Dia awalnya merupakan kader PDIP. Namun, 'Banteng' lebih memilih mengusung Bobby Nasution yang tak lain menantu Presiden Jokowi. Akhyar lantas berpindah ke Partai Demokrat.

Pasangan Akhyar-Salman akan melawan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon.

Bobby-Aulia mengantongi dukungan delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1599277918334Turedo Sitindaon, Wakil keua tim pemenangan pasangan AMAN. 

"Kita Tidak Boleh Gentar Apalagi  Takut Berhadapan Dengan Koalisi Raksasa"

SitindaonNews.Com | Pilkada serentak akan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di kota Medan.

Di Medan sendiri ada dua pasangan calon walikota/wakil walikota, yaitu pasangan Bobby Nasution-Aulia dan Akhyar Nasution-Salman Alfarizi

Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang didukung delapan partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.sudah lebih dulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan calon sementara pasangan Akhyar Nasution-Salman yang didukung oleh Demokrat dan PKS akan mendaftar pada hari ini Sabtu 5/9/20.

Wakil ketua tim pemenangan pasangan "AMAN" Turedo Sitindaon mengatakan meskipun kita terlahir dari keluarga rakyat jelata dan bukan ningrat, kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Berikut pernyataan Turedo Sitindaon yang kami kutip dari akun media sosialnya:

"Di Era Demokrasi seperti saat ini, tidak ada yang mustahil. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, karena "RAKYAT" yang punya "DAULAT". Meskipun kita terlahir dari keluarga "Rakyat Jelata" dan bukan "Ningrat", kita punya kesempatan yang sama. Kita tidak boleh gentar apalagi takut menghadapi situasi ini, berhadapan dengan Koalisi "RAKSASA".

Dengan spirit kebersamaan dan gotong royong bersama rakyat, kita yakin dapat memenangkan hati rakyat Kota Medan. Mari bersama-sama kita lepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.

Kami berharap semoga Pilkada Kota Medan bisa berjalan dengan "Adil" sehingga rakyat Kota Medan bisa dengan pikirian yang jernih dan hati yang bersih memilih pemimpinya.
Mari kita berpolitik dengan riang gembira, tetap jaga persaudaraan dan silaturahmi.
Tetap jaga kesehatan, karena Covid 19 masih mengancam kita semua"🇲🇨🇲🇨

 

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

CUKONG Mengintai copy 1Ilustrasi cukong

SitindaonNews.Com | Menjadi kepala daerah di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar mulai dari tiket partai, sosialisasi dan kampanye, semua itu perlu dana yang tidak sedikit.

Jauh hari sebelum masa Pilkada, para calon Kepala Daerah sudah mulai sosialisasi ke masyarakat di daerah nya. 

Mereka mulai melakukan pendekatan langsung, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pengurus  marga di daerah itu. 

Momen pilkada ini juga dimanfaatkan para cukong politik dengan membiayai seorang calon kepala daerah, biaya ini tidak gratis, jika calon itu terpilih maka sang cukong akan meminta kompensasi berupa proyek proyek di daerah itu.

Cara kerja cukong tersebut untuk mendukung seorang calon bisa juga dengan membentuk beberapa sukarelawan dalam sosialisasi calon kepala daerah kepada masyarakat.

Selain jatah proyek, cukong tersebut juga mengatur mutasi² jabatan birokrasi di daerah itu juga dengan imbalan. Selain cukong tersebut meminta imbalan dana tunai dari pejabat tersebut juga meminta proyek yang ada di lembaga atau instansi pejabat itu, dan jika tidak dipenuhi maka dapat dipastikan pejabat tersebut akan digantikan oleh orang lain. Mereka inilah cukong-cukong yang mengatur jual beli jabatan.

Ini semua tidak terlepas dari upaya untuk pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan oleh cukong tadi sejak pemilihan kepala daerah.

Beberapa kepala daerah ditangkap karena korupsi anggaran daerah dan jual beli jabatan, dan masih banyak lagi kepala daerah yang "belum" bahkan "tidak" ditangkap oleh KPK atas penyalahgunaan anggapan daerah dan jual beli jabatan ini.

Para kepala daerah yang terlibat korupsi dan jual beli jabatan ini tidak terlepas dari keterlibatan para cukong tadi sebagai imbal jasa atas modal politik yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada. 

Berikut pandangan atau pendapat para netizen yang dikutip redaksi dari media sosial twitter menanggapi pilkada serentak yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia :

"Cukong-cukong Dibalik Pilkada dan Mutasi Pejabat Daerah Hingga Nasional."

"Apa yg dikatakan Pk Salim Said mmng benar
Mengejutkan juga klo dibuka diacara TV, semua Org jadi tahu dibalik Kekuasan Blio ada "Oligarki"

"Bkn hanya level Nasional Pilkada juga ada "Cukong2" Daerah yg berkuasa penuh sehingga Mutasi Pehabat2 Daerah saja hrs disetujui Cukong tsb. https://t.co/oAPMOzFccz

"Konglomerasi merangkul kekuatan militer dan intelijen untuk menyndera seseorang dlm upaya membentuk sistem yg menguntungkannya. Maka tak heran bila hukum bs ditundukan utk menyelamatkan konglomerasi. Atau sebaliknya. Itulah oligarki" (ZAS) 

 

0
0
0
s2sdefault