fbpx

0
0
0
s2sdefault

1579920921135

SitindaonNews.Com | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.

"Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita," katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung, Jumat (24/1) , demikian keterangan pers yang diterima Sabtu.

Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI tersebut menyampaikan bahwa dirinya hadir pada acara tersebut untuk berbagi informasi, bertukar pikiran dan memberikan pemahaman kepada para Guru Besar ITB terkait radikalisme dan intoleransi yang terjadi selama ini.

Selain Kepala BNPT, terdapat tiga pembicara lain dari berbagai disiplin ilmu yaitu Prof Dr I Bambang Sugiharto dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lalu dari ITB sendiri tampak hadir Prof Yasraf Amir Piliang dan Prof Tatacipta Dirgantara.

Para pembicara tersebut memaparkan berbagai macam kajian terkait filosofi Pancasila, penafsiran radikalisme serta bentuk-bentuk implementasi atas komitmen ITB yang telah secara tegas menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan dalam tiap kebijakannya.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan, kegiatan tersebut setidaknya bisa memberikan pemahaman secara utuh tentang radikalisme.

"Sehingga kita betul-betul bisa mengidentifikasi apa masalah yang ada di tengah-tengah kita dan riil itu. Kita identifikasi dan kita carikan solusinya bersama dengan melibatkan semua pihak, termasuk FGB ini. Dan kita juga lihat tadi ternyata sangat antusias di dalam karena baru menyadari demikian hebatnya permasalahan ini," katanya.

Kepala BNPT mengharapkan kerjasama dari semua pihak dalam menanggulangi permasalahan radikalisme ini terutama dalam lingkungan perguruan tinggi untuk menjaga para generasi muda penerus bangsa karena hal ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan keterlibatan semua pihak.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Ketua FGB ITB Prof Freddy Permana Zen menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BNPT dalam rapat pleno FGB ITB tersebut. Pemaparan BNPT telah memberikan pencerahan kepada para Guru Besar ITB terkait pola penyebaran rafikalisme, cara mengidentifikasi serta upaya yang harus dilakukan jika menemukan hal tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

"Mewakili FGB-ITB saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT yang telah bersedia memberikan ilmu dan pencerahan kepada kami semua. Jika Guru Besarnya itu tercerahkan, maka di bawahnya akan ikut tercerahkan. Banyak para Guru Besar termasuk saya sendiri jadi sadar betul bahwa ini bukan hanya kata orang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPT dalam acara tersebut didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli ME dan Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol. Drs. Torik Triyono, M.Si.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1579853174455Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat  pengunduran  diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

Yasonna menyebut bahwa seorang menteri tak boleh rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta dukungan selama saya menjabat," tulis Yasonna dalam surat tertanggal 27 September 2019 yang ditandatanganinya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono membenarkan surat pengunduran diri Yasonna. Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan Yasonna karena menteri tak boleh rangkap jabatan.

"Iya benar, karena intinya seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan. Makanya beliau mengundurkan diri," kata Bambang saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Senada, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membenarkan bahwa Yasonna sudah memberikan surat pengunduran diri.

"Saya dapat konfirmasi memang betul sudah menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik jadi anggota DPR. Tidak Boleh rangkap jabatan," ucapnya.

Yasonna sendiri pagi tadi bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Namun, Yasonna tak menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri ke Jokowi.

Ia juga tak berbicara banyak saat ditanya awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Politikus PDI-Perjuangan pun tak merespons ketika dikonfirmasi perihal Jokowi yang tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK
.

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5c63abb0 5da0 4504 94a9 0783919f8bcb 169Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)

SitindaonNews.Com | Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.

"Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari 2019," demikian paragraf pembuka petisi itu seperti diakses di laman change.org, Rabu (22/1).

Hingga berita ini ditulis, pukul 20.09 WIB, petisi tersebut sudah ditandatangani 150 warganet dan jumlahnya terus bertambah. Target awal adalah mencapai 200 tanda tangan.

Ade dkk menganggap Yasonna telah berbohong karena pada 16 Januari menyebut Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Sementara hari ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari.

Dirjen Imigrasi Ronny Sompie beralasan keterlambatan pihaknya mengetahui kepulangan Harun akibat delay systemdampak dari perbaikan sistem yang tengah dilakukan.

Para pembuat petisi menolak alasan Imigrasi tersebut. "Penjelasan Ditjen Imigrasi ini jelas terasa mengada-ada," demikian tertulis di laman petisi.

Status Harun Masiku saat ini adalah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pembuat petisi menyatakan Menkumham harus bertanggungjawab. Alasannya, Yasonna mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjaga kewibawaan dan penegakan hukum.

"Presiden Jokowi harus bertindak tegas agar menjaga kepercayaan publik pada wibawa pemerintah dan penegakan hukum. Karena itu, melalui petisi ini, kami mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham," tulis para penggagas petisi.

Sedikitnya ada 52 orang yang menggagas petisi meminta Presiden Jokowi memecat Yasonna. Di antara puluhan orang itu terdapat tokoh publik seperti Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Dosen UIN Jakarta Saiful Mujani, akademisi Luthfi Assyaukanie, hingga Saidiman Ahmad (SEJUK).
 (wis

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1579833767478Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.

Pernyataan itu disampaikan Benny menyikapi beda pendapat antara Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie soal keberadaan Harun. Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

Demokrat: Kemenkumham Bisa Dijerat 'Obstruction of Justice' Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Menurutnya, Kemenkumham harus memberikan informasi yang tuntas terkait keberadaan Harun bila tak mau dijerat dengan pasal merintangi penyidikan sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Apabila tidak ada penjelasan yang tuntas (dari) Kemenkumham, maka mereka bukan tidak mungkin dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan itu adalah bagian dari obstruction of justice dalam UU Tipikor sebagai kejahatan yang sama dengan tipikor, itu konsekuensinya," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1).

Berangkat dari itu, ia meminta agar Kemenkumham segera memberikan klarifikasi terkait situasi beda pendapat yang terjadi antara Yasonna dan Ronny. Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar publik tidak membuat kesimpulan sendiri terkait peran pemerintah dalam kasus Harun.

"Supaya publik tidak membuat kesimpulan sendiri bahwa pemerintah, Menkumham, dan Dirjen Imigrasi telah mengambil posisi sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi-halangi pemeriksaan terhadap Harun," tutur Benny. 

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono sempat berdalih pihaknya tidak berani segera menjawab mengenai keberadaan Harun Masiku karena belum memiliki data lengkap.

"Jadi intinya dalam fungsi penegakan hukum kita selalu mendukung apa-apa yang telah dilakukan KPK. Jangan dikira kita menyembunyikan yang bersangkutan atau menghalang-halangi," kata dia, di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (22/1).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Yasonna dan Pimpinan KPK telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait keberadaan Harun.

Hal itu diutarakan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menindaklanjuti informasi Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang mengatakan Harun telah tiba di Jakarta pada 7 Januari 2020, sehari sebelum operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Ini membuktikan bahwa Menkumham serta Pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik," ujar Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).

Berdasarkan hal itu, ia meminta KPK tidak ragu lagi untuk menerapkan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor, terhadap pihak-pihak yang selama ini menyembunyikan keberadaan Harun.

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Sumbet: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200122 090153

SitindaonNews.Com | Tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masuk hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya.  Pernyataan otoritas pemerintah yang mengatakan Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari lalu dan sampai sekarang belum kembali, sementara menurut istrinya, Harun sudah kembali ke Indonesia.

Harun disebut Hilda sehari sebelumnya yaitu tanggal 6 Januari 2020 berada di Singapura. Saat itu pula disebut Hilda bila Harun sempat memberikan kabar padanya. "Dia sempat kirim kabar tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam katanya sudah tiba di Jakarta," kata Hilda saat ditemui di kediamannya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (21/1/2020).

Pelarian Serta Novanto dan Nazaruddin beberapa tahun lalu sangat menghebohkan dan membuat semua orang, seluruh kemampuan petugas dikerahkan untuk mengejar dan menangkap mereka. Situasi sekarang jauh berbeda dalam pelarian Harun Masiku, semua senyap bahkan otoritas pemerintah seperti Imigrasi, Menhumkam bahkan KPK sendiri terkesan menutupi keberadaan Harun Masiku, sudah dua minggu sejak OTT, Harun Masiku masih bertahan dilorong gelap yang sunyi.

Dalam kasus Setya Novanto, pengacaranya Fredrich Yunadi dikenakan pasal 21 Tipikor karena "secara langsung atau tidak langsung telah merintangi penyidikan terhadap tersangka atau saksi dalam perkara korupsi".

Skandal pelarian Harun Masiku jauh lebih besar dari pelarian Setya Novanto dan Nazaruddin karena diduga kasus dan pelarian Harun Masuki melibatkan otoritas pemerintaan maupun tokoh tokoh politik negeri ini.

Pasal yang sama seharusnya dapat dikenakan kepada mereka yang dianggap menghalangi atau merintangi  penyidikan terhadap tersangka dalam kasus Harun Masiku ini, seperti mengatakan Harun Masiku berada di luar negeri pada saat OTT Komisioner KPU tanggal 8 Januari lalu padahal Harun Masiku sudah berada di Indonesia, kecuai Harun Masiku masuk ke Indonesia melalui jalur gelap seperti TKI gelap.

Tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku, diakui istrinya sudah tiba di Tanah Air sejak 7 Januari 2020. Keterangan Hilda, istri Harun, itu berbeda dengan apa yang pernah disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.


"Hallo pak @LaolyYasonna sdh baca pernyataan istri Harun ini? Apa masih kukuh Harun ada di Luar Negeri ketika OTT? Apa begitu lemahkah otoritas imigrasi kita mendeteksi lalu lintas seseorang, atau ada kepentingan lain? Soal ini harus dibongkar sampai tuntas" kata @jansen_jsp. https://t.co/0ZIzpiqxgw

"Telak benar video ini. Pihak yg menyatakan Harun tidak di Indonesia ketika OTT harusnya dikenakan Pasal 21 Tipikor yg dulu dipakai utk Fredrich Yunadi. Krn "secara langsung atau tdk langsung telah merintangi penyidikan thdp tersangka atau saksi dlm perkara korupsi". Skandal ini!

Pimpinan KPK menutupi keberadaan Harun Masiku dan menyebut dia berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan. Penelusuran Tempo menunjukkan Harun justru berada di Ibu Kota sepanjang operasi senyap berlangsung. Saksikan video lengkapnya di sini https://t.co/Zu9NiENqSC https://t.co/Mm2R8K4Ap6. kata @jansen_jsp lagi.

Harun Masiku sekarang sudah menjadi harta karun yang disembunyikan karena telah menjadi rebutan mereka yang mempunyai kepentingan disana.

0
0
0
s2sdefault