fbpx

0
0
0
s2sdefault

IMG 20180411 WA0039

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit sebanyak Rp 2 miliar yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.

"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar Rp2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan pula buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.

KPK menangkap tangan Wenny pada Kamis, 3 Desember 2020. Lembaga antirasuah menduga Wenny menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan Pilkada 2020

KPK mengamankan 16 orang dari tiga lokasi dalam kasus ini.  Wenny Bukamo bersama lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka yang diduga sebagai penerima; Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut; Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group); dan Hengky Thiono selaku Direktur PT RMI (Raja Muda Indonesia).

Diduga sebagai pemberi; Hedy Thiono selaku Komisaris PT BBP (Bangun Bangkep Persada); Djufri Katili selaku Direktur PT AKM (Antarnusa Karyatama Mandiri); dan Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT APD (Andronika Putra Delta)

Dalam kasus ini, diduga Wenny mengatur mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA 2020. Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada Wenny melalui Recky dan Hengky.

Wenny dkk yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK akan menjerat Hedy dkk yang diduga sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020," ujar Nawawi.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201128 171019Foto: ANTARA FOTO: Kepala Biro Penerangan  Masyarakat Polri Brigjen Awi Setiyono.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menjelaskan adanya aksi pembunuhan dan pembakaran yang diduga dilakukan oleh kelompok Ali Kora di Dusun 5 Lewonu Lemban Tongoa, Palolo, Sulawesi Tengah. Akibatnya, empat orang meninggal dunia.

Menurut dia, anggota Polsek Palolo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Dusun 5 Lewonu yang dipenggal kepalanya dan beberapa rumah dibakar oleh orang tidak dikenal pada Jumat, 27 November 2020 sekira pukul 10.30 Wita.

“Anggota Polsek Palolo mendatangi TKP dipimpin langsung oleh Kapolsek Palolo. Begitu tiba di TKP, anggota menemukan 4 mayat dan 7 rumah warga dalam kondisi terbakar,” kata Awi melalui pesan singkatnya pada Sabtu, 28 November 2020.

Selanjutnya, kata Awi, anggota polisi melakukan olah TKP bersama tim gabungan Polres Sigi dipimpin oleh Kapolres Sigi Ajun Komisaris Besar Polisi Yoga Priyahutama dan Tim Inavis Polda Sulawesi Tengah, serta melakukan evakuasi jenazah, dan mencari saksi-saksi.

“Ada lima saksi yang diinterogasi menyatakan bahwa pelaku kurang lebih 10 orang tidak dikenal dan di antaranya tiga orang membawa senjata api (laras panjang 1 dan 2 senjata api genggam),” ujarnya.

Menurut dia, pelaku yang melakukan pembunuhan dan pembakaran tersebut dipastikan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kora yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Saksi setelah diperlihatkan DPO teroris MIT, meyakini bahwa identitas tiga orang tersebut adalah teroris kelompok Ali Ahmad alias Ali Kalora dan kawan-kawan,” ujarnya.

Saat ini, Awi menambahkan sudah ada back up kurang lebih 100 orang pasukan dari Satgas Tinombala, Brimob Polda Sulawesi Tengah dan TNI untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora tersebut.

Sumber: viva.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20201127 143130

SitindaonNews.Com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna ditangkap pagi tadi Jumat 27/11/20 sekitar pukul 10.30 WIB.

Penangkapan Walikota Cimahi ini diduga menerima Rp 400 jt yang merupakan bagian dari commitment fee 3 M terkait kasus korupsi perizinan pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi.

GERAM (GErakan RAkyat basMi koruptor)  dan PETIR (PEtisi hukum maTI koruptoR) meminta agar semua koruptor di hukum mati dan sita semua harta anak menantu cucu cicit koruptor biarkan keturunannya melarat 10 turunan agar dapat menjadi pelajaran dan efek jera.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201126 062915

SitindaonNews.Com | Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut menggunakan uang suap hingga Rp3,4 miliar untuk berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.

"Selanjutnya pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT (Ahmad Bahtiar) ke rekening di salah satu bank atas nama AF (Ainul Fiqih) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP (Edhy Prabowo), IRW (Iis Rosyati Dewi), SAF (Safri) dan APM (Andreu Pribadi Misata) antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Belanja tersebut dilakukan pada 21 sampai dengan 23 November 2020.

"Sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," tambah Nawawi.

Di samping itu pada bulan Mei 2020, Edhy juga diduga telah menerima uang sebesar 100 ribu dolar dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito melalui Safri dan Amril Mukminin

Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari AF.

KPK menetapkan 7 Orang tersangka yaitu sebagai penerima:

1. EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan
2. SAF (Safri) Staf Khusus Menteri KKP
3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)
4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Citra Kargo
5. AF; (Ainul Faqih), staf istri Menteri KKP
6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Selanjutnya sebagai pemberi
1. SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa

Enam orang tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konferensi pers tersebut juga ditunjukkan sepeda yang belum dirakit, sepatu, tas, jam tangan sebagai barang bukti pembelian barang dari hasil suap.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

20130201090607 858

SitindaonNews.Com | Kementerian Perhubungan memulai program revitalisasi Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 8 November 2020. Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan revitalisasi dilakukan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pembangunan tidak boleh berhenti dan pelayanan harus tetap maksimal. Namun, protokol kesehatan tetap menjadi panglima,” ujar Budi Karya dalam keterangannya pada Ahad, 8 November.

Menurut Budi Karya, pembenahan simpul transportasi akan membuat masyarakat nyaman. Minat untuk menggunakan angkutan umum, kata Budi Karya, akan meningkat. Dengan begitu, Budi Karya berharap pemanfaatan sarana transportasi di Medan tak kalah dengan Jakarta.

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Amplas Medan dilaksanakan dalam tiga tahap yang akan selesai pada 2022. Budi Karya menjelaskan, terminal akan memiliki pusat perekonomian seperti mal dan hotel. Di dalam terminal, fasilitas pembelian tiketnya pun akan dialihkan sepenuhnya dengan sistem elektronik.

“Ini dapat meningkatkan pelayanan di terminal melalui pola kepengusahaan guna mendukung perwujudan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Terminal Tipe A Amplas Medan berdiri di atas lahan seluas 2,1 hektare. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk revitalisasi terminal dengan skema pendanaan kontrak tahun jamak.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1603880242415Ilustrasi rasisme

Seorang guru SMA Negeri di Jakarta Timur memberikan himbauan bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) kepada murid-muridnya terkait pemilihan ketua OSIS (Organsasi Siswa Intra Sekolah).

Guru berinisial TS itu meminta murid-muridnya utuk tak memilih ketua OSIS yang non-muslim. Foto permintaan bernada SARA guru itu di grup WhatsApp pun viral di media sosial.

TS merupakan pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri itu. 

Karena tindakannya itu, TS kini diperiksa dan diberi pembinaan oleh pihak sekolahserta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Percakapan di grup WA

TS menuliskan imbauan bernada SARA itu dalam sebuah grup WA yang juga beranggotakan murid-murid SMA. Percakapan itu pun difoto dan viral di media sosial.

Assalamualaikum…hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam…jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita.”

“Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3.”

“Awas Rohis jgn ada yg jd pengkhianat ya,” demikian pesan TS di grup tersebut.

Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur, Gunas Mahdianto, memastikan TS telah diberikan pembinaan oleh kepala sekolah tempatnya mengajar terkait peristiwa itu.

"Sudah diberikan pembinaan oleh kepala sekolah. Gurunya juga di-BAP, sudah dilaporkan ke Dinas (Pendidikan) juga itu,” kata Gunas, Senin (26/10/2020).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan menentukan dan memberikan sanksi terhadap TS.

Saat ini, Gunas belum bisa memastikan apakah TS masih aktif mengajar atau tidak.

“Kalau tentang itu saya belum konsultasi dengan kepala sekolah,” kata Gunas.

Gunas merasa kecewa saat mengetahui ada guru yang bertindak seperti itu. Apa lagi guru itu itu guru yang mengajar di sekolah negeri.

Dia menilai, seorang guru tak pantas melakukan hal tersebut. Tindakan seperti itu dapat memicu perpecahan di internal sekolah yang murid-muridnya terdiri dari beragam suku dan agama.

"Kita perlu antisipasi masalah SARA. Semua agama punya hak yang sama. Terlebih ini seorang guru yang mengajar murid dari semua agama. Tidak boleh terjadi lagi,” kata Gunas.

Dia meminta agar guru lebih bijak dalam bertutur secara langsung ataupun lewat media sosial.

Jajarannya kini mendukung hasil pemeriksaan dari Dinas Pendidikan untuk memastikan hukuman yang akan diterima TS.

Sumber: kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1603500302503Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).(Dokumen Warga pulau Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Warga pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut. 

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo dalam keterangan yang diterima Kompas.com,  Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga Komodo menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, warga menuntut pemenuhan hak-hak agraria sebagai warga negara, yaitu pengakuan legal dan sertifikat atas tanah dan rumah milik warga di Pulau Komodo. 

Kedua, warga menuntut pengakuan Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas status kawasan Komodo sebagai "Man and The Biosphere Heritage"  dan "Cultural and Natural Reserve" sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UNESCO.

Ketiga, warga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang pemukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo.

Keempat, warga mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif warga dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. 

 

Dalam point empat ini, warga Komdo menuntut pengakuan lembaga adat di Komodo sebagai Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengarah dalam struktur Taman Nasional Komodo (TNK).

Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restauran, rest area, dan sarana wisata lainnya di dalam kawasan TNK. Kemudian, menuntut pemerintah untuk tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan yang hendak membuat bangunan fisik di dalam taman nasional, karena mengancam ruang hidup alami Komodo dan habitatnya. 

Kelima, warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan pembangunan untuk masyarakat seperti perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Kemudian, perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan sekolah SMA dan guru-guru PNS.

Keenam, warga menuntut Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga sebagai penduduk liar dan mau menggusur warga keluar dari tanah air Komodo. 

"Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur Laiskodat," kata Akbar.

Sumber: .kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201020 111731

Jakarta (ANTARA) - Nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin sore (19/10).

Menurut keterangan tertulis dari KBRI Abu Dhabi yang diterima di Jakarta, Selasa, peresmian nama jalan "Presiden Joko Widodo" itu dilakukan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Ketua Kantor Eksekutif Abu Dhabi.

Acara itu berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat di salah satu titik di ruas jalan yang diresmikan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis dan staf KBRI Abu Dhabi.

Turut hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UAE dan Abu Dhabi Municipality, yang bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang menutup nama jalan tersebut.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UAE kepada Presiden RI Joko Widodo dalam memajukan hubungan kedua negara selama menjabat sebagai kepala negara.

Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik.

Adapun nama jalan itu sebelumnya adalah Al Ma’arid Street, yang dalam bahasa Indonesia berarti pameran. Jalan itu menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.

Dubes Husin Bagis menyampaikan harapan semoga penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi semakin memperkokoh dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral RI–UAE yang semakin erat belakangan ini.

Nama-nama jalan di Abu Dhabi umumnya merupakan nama geografis yang merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan identitas Abu Dhabi.

Namun demikian, Pemerintah Abu Dhabi pada 2013 telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabi dengan nama-nama pemimpin besar Abu Dhabi.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan, serta untuk mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi para pemimpin yang membangun masyarakat UAE.

Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya pernah dilakukan Pemerintah UAE pada 23 September 2019.

Saat itu UAE meresmikan jalan King Salman bin Abdulaziz Al Saud di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Raja Salman kepada dunia Islam dan untuk memperkuat hubungan bilateral UAE–Arab Saudi dan rakyat kedua negara.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menambah jumlah jalan dengan nama tokoh Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Jalan Sukarno di Rabat, Maroko; Jalan Muhammad Hatta di Harleem, Belanda; Jalan Raden Adjeng Kartini di Amsterdam; dan Jalan Munir di Den Haag.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1599962003544

Situasi Darurat Perjuangan Nelayan Pulau Kodingareng,
Sulsel Melawan korporasi Belanda penghisap pasir laut

Saat selesai aksi tiba2 dihadang oleh dua Sekoci (speedboat) Polairud. Kapal mereka dipepet dan ditabrak. Salah satu alat kendali Jolloro (stir/guli) dirusak oleh Polisi https://t.co/6YAwg7hVDf

Saat hendak kembali menjalankan kapal, Polisi melepaskan 3 kali tembakan. Tak berselang lama, Polisi menarik paksa nelayan dan mahasiswa yang berada di kapal nelayan https://t.co/WfrvEwP9IK

Mahasiswa dan nelayan dipukul dibagian wajah, badan, ditendang Dan diinjak-injak lehernya. Beberapa warga mengalami luka dan berdarah akibat tindakan Kepolisian.

3 mahasiswa yg ditangkaap adalah pers mahasiswa yg sdg mlakukan peliputan aksi nelayan Kodingareng. Sblm ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan menarik mahasiswa tersebut ke sekoci. Mahasiswa dan nelayan dipukuli hingga berdarah.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200912 074433Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono saat meminta jajarannya melakukan penyemprotan disinfektan secara massal dan serentak pada Selasa (31/3/2020). (Sumber: kompas.com)

SitindaonNews.Com | Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Harapannya, dengan cara demikian warga bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).

Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan di lepas begitu saja. Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.

Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.

 

Lebih lanjut, Gatot yang juga Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, mengatakan penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi akan melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti jaksa dan kamtib.

"Ini kita gabungan melibatkan juga jaksa dan kamtib, sehingga kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas," ucap Gatot.

Adapun pelaksanaan Operasi Yustisi rencananya akan dilakukan di 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa yang menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Gatot, TNI-Polri bersama Satgas Covid-19 hingga KPU akan membagikan sebanyak 34 juta masker ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembagian masker itu pun dilakukan dalam rangka kampanye menjaga jarak demi menghindari kerumunan, terlebih dalam waktu dekat akan ada gelaran Pilkada 2020

Rencananya, Gatot mengatakan, pembagian masker itu akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Total masker secara simbolik seluruh Indonesia ada 34 juta lebih buah masker akan dibagikan secara serentak hari ini dan besok," katanya.

Sumber: kompas.tv

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200823 083047Gedung Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran, Jakarta, 22 Agustus 2020. TEMPO/Hilman Faturahman

SitindaonNews.Com | Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2020. Pengacara Razman Nasution menduga kebakaran itu disengaja untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti kasus Djoko Tjandra dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

"Saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti," kata dia lewat keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Razman meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk mengusut dugaan kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

Ia tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono yang menyatakan bahwa tak ada dokumen yang terbakar.

Razman mengingatkan agar Gedung Mabes Polri dan KPK untuk dijaga karena bisa jadi sasaran berikutnya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan dari mana asal dugaannya tersebut.

Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2020. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian akibat kebakaran tersebut. Kebakaran gedung yang berlokasi di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, tersebut terjadi pukul sekitar pukul 19.15 WIB.

Sumber: tempo-co.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200818 140227Diskusi sesama pedagang atas situasi sepi pengunjung di Pusat Pasar Medan dan kondisi trotoar gedung pasar sebelah Selatan yang beralih fungsi jadi parkir motor.(Foto SitindaonNews) 

Pedagang Pusat Pasar Medan Menjerit, Sepi Pengunjung hingga Fasum Beralih Fungsi dan Tarif Parkir Mobil Mencekik Leher Pengunjung.

SitindaonNews.Com | Pusat Pasar Medan sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Sumatera Utara semakin hari semakin sepi dari pengunjung.

Sepinya pengunjung ke pasar ini membuat pedagang mengeluh akibat aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli sangat jauh berkurang.

Kondisi ini selain daya beli masyarakat yang lemah juga diakibatkan kondisi dan fasilitas pasar yang semakin buruk sehingga pengunjung menjadi malas atau takut berbelanja di pasar ini.

FB IMG 1597733701908Penasehat dan Bendahara Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Pusat Pasar Medan, Alfarizi dan Mikhael berdiskusi dengan salah seorang pedagang tentang situasi pasar yang sepi pengunjung.

Yang juga dikeluhkan para pedagang termasuk fasilitas umum yang berubah fungsi menjadi lapak jualan pedagang kakilima serta tarif parkir mobil yang mencekik leher pengunjung.

Minimnya fasilitas publik membuat pengunjung enggan datang ke pasar ini. Pengelola pasar yaitu PD Pasar Kota Medan tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung, seperti tidak adanya rest area atau tempat duduk istirahat pengunjung di area publik.

Tempat-tempat publik dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di tangga utama, membuat pengunjung terhalang oleh barang dagangan yang terpajang di tiap anak tangga naik ke lantai dua pasar ini, kondisi ini membuat jalan naik menjadi terhalang, tidak jarang pada kondisi ini para pengunjung menjadi korban pencopetan di area tersebut.

Fasilitas publik lainnya seperti eskalator dan lift juga tidak berfungsi, perawatan gedung juga tidak diperhatikan oleh pengelola, dinding yang kusam dan kotor, ubin lantai banyak yang sudah pecah.

Trotoar luar disekeliling gedung hancur berantakan menjadi tempat parkir motor membuat gedung terlihat semrawut.

Screenshot 20200818 135642Trotoar yang beralih fungsi menjadi parkiran motor

Tarif parkir mobil di pasar tradisional ini yang dikelola oleh pihak lain dirasa sangat memberatkan, hal ini semakin mengurangi minat pengunjung datang berbelanja ke pasar ini.

"Para pedagang selalu membayar iuran, tapi fasilitas dan perawatan gedung sangat memprihatinkan" kata Alfarizi sebagai sesepuh dan penasehat Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Unit Pusat Pasar Medan, didampingi oleh Mikhael sebagai bendahara.

Bahkan ada beberapa pedagang yang tidak dapat bertahan lagi sehingga harus menutup usahanya sebagai akibat sepinya pengunjung.

"Kami hanya akan mendukung calon pemimpin kota Medan yang akan datang yang benar-benar serius memperhatikan para pedagang tradisional kota Medan khususnya pedagang tradisional di Pusat Pasar Medan ini, sehingga roda perekonomian di kota Medan ini dapat bergeliat kembali" kata Alfarizi dan Mikhael serentak....*ZAS*

BUGARINDO - Hidup Sehat dengan Buah Segar Indonesia

FB IMG 1593470640259

 

0
0
0
s2sdefault