Palestina, Ditinggalkan Saudara dan Sahabat

Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah yang kembali memanas, perang yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran menandai babak baru dalam konfigurasi kekuatan kawasan. Yang mengejutkan banyak pengamat bukan semata eskalasi militernya, melainkan posisi sejumlah negara Arab Teluk — seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait — yang berada dalam orbit kepentingan strategis Washington dan Tel Aviv. Dukungan ini tidak selalu tampil dalam bentuk operasi militer langsung, melainkan melalui akses pangkalan, kerja sama intelijen, pertahanan udara terpadu, serta koordinasi keamanan regional. Bagi rakyat Palestina, dinamika ini terasa seperti pengingat pahit bahwa solidaritas regional yang dahulu dielu-elukan kini digantikan oleh kalkulasi keamanan dan ekonomi.

Sejak dekade 1990-an, terutama setelah Perjanjian Oslo, dunia Arab menunjukkan kecenderungan menjauh dari konflik Palestina–Israel. Retorika dukungan tetap terdengar dalam forum internasional, tetapi tindakan konkret semakin jarang. Sementara pendudukan, blokade, dan ekspansi permukiman terus berlangsung, banyak negara Arab memilih fokus pada stabilitas domestik, diversifikasi ekonomi, dan ancaman geopolitik lain seperti Iran dan kelompok ekstremis. Dalam beberapa tahun terakhir, tren normalisasi hubungan dengan Israel semakin nyata, didorong oleh kepentingan teknologi, pertahanan, investasi, dan kerja sama keamanan. Palestina yang dahulu menjadi isu pemersatu dunia Arab kini berubah menjadi salah satu isu di antara banyak prioritas nasional.

Ironisnya, akar penderitaan panjang Palestina tidak bisa dilepaskan dari keputusan strategis negara-negara Arab sendiri pada akhir 1940-an. Penolakan terhadap Rencana Pembagian PBB (UN Partition Plan) tahun 1947 diikuti dengan perang melawan negara Israel yang baru berdiri. Hasilnya bukan kehancuran Israel, melainkan ekspansi wilayah yang berada di bawah kontrolnya. Wilayah yang semula dirancang untuk negara Palestina menyusut drastis. Perang-perang berikutnya — 1956, 1967, dan 1973 — justru semakin memperkokoh posisi Israel secara militer dan teritorial. Rakyat Palestina menjadi korban berlapis: kehilangan tanah, terusir sebagai pengungsi, dan terperangkap dalam konflik yang tidak mereka kendalikan.

Seiring waktu, negara-negara Arab mulai mengambil jarak lebih jauh. Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, mengontrol perbatasan Rafah dengan ketat dan membangun penghalang fisik yang membatasi pergerakan dari dan ke Gaza. Kebijakan ini dijustifikasi sebagai langkah keamanan untuk mencegah penyelundupan senjata dan infiltrasi militan, tetapi bagi warga Gaza, tembok itu menjadi simbol isolasi yang mempersempit ruang hidup mereka.

Kini, wacana rekonstruksi Gaza kembali mencuat melalui gagasan yang diusung oleh Donald Trump dan sekutunya, sering disebut sebagai rencana “Board of Peace” atau proyek pembangunan kembali Gaza pascakonflik. Rencana ini menekankan pembangunan infrastruktur modern dan investasi ekonomi, namun dikritik karena minim keterlibatan rakyat Palestina dalam perumusan masa depan wilayah mereka sendiri. Sejumlah negara Arab menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam skema rekonstruksi tersebut sebagai bagian dari stabilisasi kawasan. Bahkan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sahabat lama Palestina, termasuk Indonesia, disebut-sebut ikut dalam forum pembahasan internasional terkait masa depan Gaza.

Bagi rakyat Palestina, sejarah panjang ini menghadirkan ironi yang menyakitkan. Mereka tidak hanya menghadapi kekuatan militer Israel, tetapi juga perubahan prioritas geopolitik negara-negara yang dahulu menyebut diri sebagai saudara dan sekutu. Solidaritas yang pernah menjadi sumber harapan kini terasa semakin simbolik, sementara realitas politik bergerak mengikuti kepentingan keamanan, ekonomi, dan keseimbangan kekuatan regional.

Di tengah semua itu, rakyat Palestina tetap hidup dalam ketidakpastian: antara diplomasi yang menjanjikan masa depan dan realitas sehari-hari yang dipenuhi blokade, pengungsian, dan kehilangan. Sejarah mereka tidak hanya ditulis oleh konflik dengan Israel, tetapi juga oleh pilihan-pilihan strategis negara-negara di sekelilingnya — pilihan yang, secara perlahan namun pasti, meninggalkan Palestina berjalan sendiri di panggung sejarah.

Sumber: FB Hasanudin Abdurakhman  https://www.facebook.com/share/187c7Fdmkr/

Foto edit oleh Sitindaon News