fbpx

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1628377021359

AKU MAU JADI KORUPTOR SAJA

Aku mau jadi koruptor karena koruptor itu hidupnya enak dan juga di hormati masyarakat dan para penegak hukum.

Terrbukti kalau ditangkap tidak ada yg diborgol tangannya, juga tidak ada yang ditembak kakinya, kalau dihukum tidak akan dihukum mati, pasti hukumannya ringan dan tidak akan dimiskinkan.

Di penjara kamarnya seperti hotel dan bisa sering² keluar dengan alasan berobat dan lain².
Anak² koruptor juga bangga menikmati hasil koruptor orang tuanya..

Kalau sudah bebas hidup koruptor masih tetap mewah karena hartanya tidak disita dan masih diberi lagi kehormatan jadi #Komisaris BUMN seperti Emir Moeis kader PDIP ini, enak kan...

Emir Moeis mantan napi koruptor diangkat sebagai komisaris BUMN sejak Februari 2021.

Emir Moeis adalah kader partai penguasa atau PDIP yg pernah di vonis 3 tahun penjara atas kasus listrik di Lampung.

Kasus Emir Moeis, selain menteri BUMN yang tutup mata, partainya juga membiarkan bahkan merekomendasikan seolah tidak ada tanggung jawab moral atas prilaku buruk yang pernah dilakukannya kadernya.

Zul Abrum Sitindaon

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20210715 102913

Rakyat Yang Kelaparan Kemana Harus Mengadu?

SitindaonNews.Com | Barusan teman saya di Jakarta WA dan telp. dgn suara berat serak ter-putus², katanya beras sudah habis, token listrik sudah tit tit tit, kuota internet tipis, dompet dan tabungan kosong. Yang ada barang pakaian dagangan tapi gak bisa keluar rumah jualan karena jalanan ditutup..

Makanan tidak ada, uang tidak ada, keluar rumah tidak bisa, dagang tidak bisa bantuan atau bansos tidak ada, bisa² 1 minggu lagi mati kelaparan.
Kawan tersebut minta tolong pinjamin uang, sayangnya gak bisa bantu karena keuangan juga tipis, usaha sudah lama tutup.

Sementara itu presiden bilang jangan biarkan rakyat kelaparan, bansos triliunan entah kemana, belum lagi bantuan lainnya, yang diatas semakin kenyang dan buncit perutnya sementara yang dibawah semakin kempes badannya tinggal hitung hari berangkat selamanya.

#RakyatLaparKemanaHarusMengadu?

*ZA Sitindaon*

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20210616 154719

"Ahok"

Ketika dulu jadi Gubernur banyak yang benci karena begitu kerasnya menegakkan clean goverment, maka dengan alasan penghinaan Al Qur'an ia didemo habis habisan, diadili dan dipenjarakan, usai keputusan sidang ia bersumpah dan mau tidak mau kita saksikan bersama sumpah itu terbukti bertuah.

Saat ini jadi Presiden Komisaris Pertamina dibenci juga karena mengurangi fasilitas kartu kridit untuk para pejabat tingginya demi effisiensi anggaran.

Orang ini tampaknya dimanapun tempat dan posisinya selalu dibenci, tapi baik untuk negara.

(Maman Ali Haedar)   https://www.facebook.com/100000484892065/posts/6346078835418217/

Kartu Kredit Pejabat Pertamina Dihapus, Ahok: Pemakaian Tak Tepat Sasaran

Fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina (Persero) dihapus. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina kemarin. Apa yang melatarbelakangi penghapusan fasilitas kartu kredit ini?

Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan.

"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6/2021).

Bahkan, perusahaan besar lainnya, Astra disebutnya tidak pernah memiliki fasilitas semacam ini. Yang jelas, Ahok menegaskan pihaknya saat ini ingin merapikan semua pengeluaran, jangan sampai ada pemborosan.

"Swasta model Astra aja tidak pernah diberikan kartu korporasi. Semua sedang dirapikan pengeluaran uang," kata Ahok.

Sejak RUPS kemarin, Ahok menegaskan program kartu kredit khusus untuk pejabat Pertamina dilarang.

"Kemarin saya sudah sampaikan di RUPS. 'Mulai hari ini tidak boleh makai kartu kredit perusahaan lagi', segera ditutup dan kembalikan," tegas Ahok.

https://finance.detik.com/energi/d-5606952/kartu-kredit-pejabat-pertamina-dihapus-ahok-pemakaian-tak-tepat-sasaran

Mantan komisaris beberapa BUMN, Said Didu salah seorang pembenci berat Ahok, selengkapnya baca link berikut ini apa kata Said Didu soal Ahok.

Ahok Cabut Fasilitas Kartu Kredit Bos Pertamina, Said Didu: Cari Popularitas

https://finance-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/finance.detik.com/moneter/d-5608220/ahok-cabut-fasilitas-kartu-kredit-bos-pertamina-said-didu-cari-popularitas/amp?

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20210709 141423

Bapak presiden @jokowi yg saya hormati,

Tes seorang pemimpin adalah pada masa krisis. Kita sdg menghadapi multi krisis dan belum tampak tanda mereda.

Pandemi makin mengganas, ekonomi merosot, penegakan hukum gagal, fiskal terancam bangkrut, rakyat kecil menderita.

Sementara itu..….bapak dikelilingi oleh staf yg tdk kompeten, oligarki yg rakus, politisi korup dan sdh mulai kampanye pilpres,

KPK dan hukum yg gembos, komunikasi yg buruk, buzzer yg menjerumuskan,dll.

Satu2nya jalan harus ada keberanian bersikap tegas dan membersihkan lingkungan bapak yg sakit

Bila bapak bersikap tegas dan jelas, insyaAllah seluruh rakyat akan berada dibelakang bapak.

Bapak tidak dipilih oleh partai tapi oleh rakyat.Bapak bukan petugas partai.Sumber kekuasaan bapak dari rakyat. Bukan partai.

Hanya dgn itu kita semua akan keluar selamat dari krisis ini.

Symber: Akun Twiter @AT_Abdillah Toha

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Negeri yang menjajah bangsanya sendiri.

Apapun bentuknya, sembako dan sekolah dikenakan PPN itu adalah bentuk penindasan dan penjajahan atas bangsa sendiri, rakyat miskin jika kepingin dan beli beras premiun atau belajar/kuliah di sekolah/PT tertentu harus bayar PPN, ini adalah upaya membuat yg miskin tetap miskin dan bodoh agar bisa terus diperas dan ditindas.

PPN sembako dan pendidikan akan menambah ruang baru untuk para koruptor, ingat kasus Gayus Tambunan..

Jangan² yg dikorupsi oleh tikus² perangkat desa hingga pusat, PNS dan non PNS, aparat, pejabat dan para politikus jauh lebih banyak dari target PPN sembako dan pendidikan..

Jika kalian benar² berjuang untuk rakyat dan ingin Indonesia maju, daripada memikirkan PPN sembako dan pendidikan lebih baik kalian buat UU hukum mati semua koruptor tanpa kecuali dan sita semua sampai habis harta istri suami anak menantu cucu cicit koruptor biar melarat jadi gelandangan 10 turunan.

Zul Abrum Sitindaon

0
0
0
s2sdefault