fbpx

0
0
0
s2sdefault

1580112450064Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen (tengah) tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan Zein diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. - TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

SitindaonNews.Com | Kivlan Zen bongkar tujuan beli senjata api kaliber besar, untuk tembak Wiranto, Luhut, Budi Gunawan? 

Mayjen Purn Kivlan Zen kini sedang menghadapi sidang dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. 

Nama Kivlan Zen dikaitkan dengan rencana pembunuhan 4 pejabat negara 22 Mei lalu, seperti yang diungkapkan Kapolri kala itu, Tito Karnavian.

Saat itu, Tito Karnavian menyebut Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan,  Gories Mere hingga Yunarto Wijaya, jadi target pembunuhan .

Mayjen (Purn) Kivlan Zen, terdakwa penguasaan senjata api ilegal  mengklaim dirinya sempat menjadi target pembunuhan oleh sejumlah tokoh nasional.

Klaim tersebut disampaikan Kivlan Zen saat membacakan eksepsi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Kivlan Zen menyebut dirinya menjadi target pembunuhan oleh Mantan Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,  Kepala Badan Inteligen Budi Gunawan, dan Gorries Mere mantan Purnawirawan Polri.

Menurut Kivlan Zen hal itu diketahuinya atas informasi dari Helmi Kurniawan alias Iwan, terdakwa penguasaan senjata api sekaligus orang suruhan Kivlan Zen. 

"Pada Desember 2018, Iwan menyampaikan bahwa terdakwa (Kivlan) menjadi target operasi untuk dibunuh oleh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan , Goris Mere dengan esekutornya tiga orang dari Densus 88," ucap Kivlan Zen. 

"Menurut Iwan, satu orang Densus 88 yang membunuh pengawal Prabowo sudah ia bunuh di pemakaman Depok.

Kemudian Iwan memberi pengawalan kepada terdakwa tanpa diminta oleh terdakwa," tambah Kivlan Zen. 

Kivlan Zen didakwa telah menguasai senjata api ilegal. 

Ia disebut telah menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal.

Ia didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua yaitu dia didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

Informasi Polri

Pernyataan Kivlan Zen tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Polri sebelumnya.

Menurut Kepolisian, Kivlan Zen auktor intelektual rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Target tersebut, yakni WirantoLuhut Binsar PandjaitanBudi Gunawan, dan Gories Mere.

Sementara, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target adalah Yunarto Wijaya.

Kepolisian sebelumnya sempat memutar rekaman pengakuan para tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Salah satu rekaman yang diputar adalah pengakuan tersangka Tajudin.

Warga Bogor itu mengaku mendapat instruksi dari Kurniawan alias Iwan untuk membuhuh empat tokoh, yakni WirantoLuhut Binsar PandjaitanBudi Gunawan, dan Goris Mere.

Sementara Iwan mendapat perintah untuk membunuh empat tokoh itu dari Kivlan Zen.

Tajudin mengaku mendapat uang total Rp 55 juta dari Iwan untuk melakukan eksekusi pembunuhan.

"Rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata (laras) pendek.

Ssenjata tersebut saya peroleh dari H Kurniawan alias Iwan," kata Tajudin dalam rekaman.

Sementara dalam rekaman lain, Iwan mengaku mendapat uang Rp 150 juta dari Kivlan Zen untuk membeli dua senjata apilaras panjang dan dua senjata api laras pendek.

Iwan mengaku mendapat instruksi itu pada bulan Maret 2019, saat bertemu Kivlan Zen di daerah Kelapa Gading, Jakarta.

Alasan Kivlan Zen beli senjata

Kivlan Zen, terdakwa penguasaan senjata apiilegal membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Dalam eksepsinya, Kivlan mengaku memesan senjata api laras panjang kaliber besar kepada Helmi Kurniawan alias Iwan.

Adapun Iwan adalah orang suruhan Kivlan Zen.

Namun, ia beralasan, senjata yang dipesannya kepada Iwan untuk berburu babi di kebunnya.

"Karena di kebun terdakwa banyak babi, maka pada Februari 2019 terdakwa memesan senjata laras panjang kaliber besar dan berizin," ujar Kivlan dalam eksepsinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Kivlan Zen mengatakan, alasannya memesan senjata laras panjang kaliber besar kepada Iwan lantaran memiliki izin kepemilikan senjata.

"Iwan punya PT Sekuriti dan kata Iwan bisa mendapatkan ijin kepemilikan senjata dari Perbakin, polisi, dan BIN," ucap Kivlan Zen.

Namun, senjata yang dibawa Iwan ternyata tidak sesuai dengan pesanannya.

Sebab senjata yang dibawa oleh Iwan saat itu adalah senjata kaliber 22 milimeter.

Menurut Kivlan Zen, senjata kaliber 22 milimeter itu hanya bisa untuk menembak tikus.

"Akhirnya terdakwa menolak senjata laras panjang kaliber 22 milimeter.

Yang ditunjukkan itu hanya cocok untuk berburu tikus, di samping itu yang ditunjukkan adalah larasnya saja tanpa popor dan teleskop," tuturnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1579920921135

SitindaonNews.Com | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.

"Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita," katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung, Jumat (24/1) , demikian keterangan pers yang diterima Sabtu.

Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI tersebut menyampaikan bahwa dirinya hadir pada acara tersebut untuk berbagi informasi, bertukar pikiran dan memberikan pemahaman kepada para Guru Besar ITB terkait radikalisme dan intoleransi yang terjadi selama ini.

Selain Kepala BNPT, terdapat tiga pembicara lain dari berbagai disiplin ilmu yaitu Prof Dr I Bambang Sugiharto dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lalu dari ITB sendiri tampak hadir Prof Yasraf Amir Piliang dan Prof Tatacipta Dirgantara.

Para pembicara tersebut memaparkan berbagai macam kajian terkait filosofi Pancasila, penafsiran radikalisme serta bentuk-bentuk implementasi atas komitmen ITB yang telah secara tegas menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan dalam tiap kebijakannya.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan, kegiatan tersebut setidaknya bisa memberikan pemahaman secara utuh tentang radikalisme.

"Sehingga kita betul-betul bisa mengidentifikasi apa masalah yang ada di tengah-tengah kita dan riil itu. Kita identifikasi dan kita carikan solusinya bersama dengan melibatkan semua pihak, termasuk FGB ini. Dan kita juga lihat tadi ternyata sangat antusias di dalam karena baru menyadari demikian hebatnya permasalahan ini," katanya.

Kepala BNPT mengharapkan kerjasama dari semua pihak dalam menanggulangi permasalahan radikalisme ini terutama dalam lingkungan perguruan tinggi untuk menjaga para generasi muda penerus bangsa karena hal ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan keterlibatan semua pihak.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Ketua FGB ITB Prof Freddy Permana Zen menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BNPT dalam rapat pleno FGB ITB tersebut. Pemaparan BNPT telah memberikan pencerahan kepada para Guru Besar ITB terkait pola penyebaran rafikalisme, cara mengidentifikasi serta upaya yang harus dilakukan jika menemukan hal tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

"Mewakili FGB-ITB saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT yang telah bersedia memberikan ilmu dan pencerahan kepada kami semua. Jika Guru Besarnya itu tercerahkan, maka di bawahnya akan ikut tercerahkan. Banyak para Guru Besar termasuk saya sendiri jadi sadar betul bahwa ini bukan hanya kata orang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPT dalam acara tersebut didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli ME dan Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol. Drs. Torik Triyono, M.Si.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1579833767478Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.

Pernyataan itu disampaikan Benny menyikapi beda pendapat antara Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie soal keberadaan Harun. Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

Demokrat: Kemenkumham Bisa Dijerat 'Obstruction of Justice' Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Menurutnya, Kemenkumham harus memberikan informasi yang tuntas terkait keberadaan Harun bila tak mau dijerat dengan pasal merintangi penyidikan sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Apabila tidak ada penjelasan yang tuntas (dari) Kemenkumham, maka mereka bukan tidak mungkin dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan itu adalah bagian dari obstruction of justice dalam UU Tipikor sebagai kejahatan yang sama dengan tipikor, itu konsekuensinya," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1).

Berangkat dari itu, ia meminta agar Kemenkumham segera memberikan klarifikasi terkait situasi beda pendapat yang terjadi antara Yasonna dan Ronny. Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar publik tidak membuat kesimpulan sendiri terkait peran pemerintah dalam kasus Harun.

"Supaya publik tidak membuat kesimpulan sendiri bahwa pemerintah, Menkumham, dan Dirjen Imigrasi telah mengambil posisi sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi-halangi pemeriksaan terhadap Harun," tutur Benny. 

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono sempat berdalih pihaknya tidak berani segera menjawab mengenai keberadaan Harun Masiku karena belum memiliki data lengkap.

"Jadi intinya dalam fungsi penegakan hukum kita selalu mendukung apa-apa yang telah dilakukan KPK. Jangan dikira kita menyembunyikan yang bersangkutan atau menghalang-halangi," kata dia, di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (22/1).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Yasonna dan Pimpinan KPK telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait keberadaan Harun.

Hal itu diutarakan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menindaklanjuti informasi Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang mengatakan Harun telah tiba di Jakarta pada 7 Januari 2020, sehari sebelum operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Ini membuktikan bahwa Menkumham serta Pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik," ujar Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).

Berdasarkan hal itu, ia meminta KPK tidak ragu lagi untuk menerapkan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor, terhadap pihak-pihak yang selama ini menyembunyikan keberadaan Harun.

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Sumbet: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1579853174455Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat  pengunduran  diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

Yasonna menyebut bahwa seorang menteri tak boleh rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta dukungan selama saya menjabat," tulis Yasonna dalam surat tertanggal 27 September 2019 yang ditandatanganinya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono membenarkan surat pengunduran diri Yasonna. Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan Yasonna karena menteri tak boleh rangkap jabatan.

"Iya benar, karena intinya seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan. Makanya beliau mengundurkan diri," kata Bambang saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Senada, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membenarkan bahwa Yasonna sudah memberikan surat pengunduran diri.

"Saya dapat konfirmasi memang betul sudah menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik jadi anggota DPR. Tidak Boleh rangkap jabatan," ucapnya.

Yasonna sendiri pagi tadi bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Namun, Yasonna tak menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri ke Jokowi.

Ia juga tak berbicara banyak saat ditanya awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Politikus PDI-Perjuangan pun tak merespons ketika dikonfirmasi perihal Jokowi yang tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK
.

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5c63abb0 5da0 4504 94a9 0783919f8bcb 169Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)

SitindaonNews.Com | Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.

"Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari 2019," demikian paragraf pembuka petisi itu seperti diakses di laman change.org, Rabu (22/1).

Hingga berita ini ditulis, pukul 20.09 WIB, petisi tersebut sudah ditandatangani 150 warganet dan jumlahnya terus bertambah. Target awal adalah mencapai 200 tanda tangan.

Ade dkk menganggap Yasonna telah berbohong karena pada 16 Januari menyebut Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Sementara hari ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari.

Dirjen Imigrasi Ronny Sompie beralasan keterlambatan pihaknya mengetahui kepulangan Harun akibat delay systemdampak dari perbaikan sistem yang tengah dilakukan.

Para pembuat petisi menolak alasan Imigrasi tersebut. "Penjelasan Ditjen Imigrasi ini jelas terasa mengada-ada," demikian tertulis di laman petisi.

Status Harun Masiku saat ini adalah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pembuat petisi menyatakan Menkumham harus bertanggungjawab. Alasannya, Yasonna mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjaga kewibawaan dan penegakan hukum.

"Presiden Jokowi harus bertindak tegas agar menjaga kepercayaan publik pada wibawa pemerintah dan penegakan hukum. Karena itu, melalui petisi ini, kami mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham," tulis para penggagas petisi.

Sedikitnya ada 52 orang yang menggagas petisi meminta Presiden Jokowi memecat Yasonna. Di antara puluhan orang itu terdapat tokoh publik seperti Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Dosen UIN Jakarta Saiful Mujani, akademisi Luthfi Assyaukanie, hingga Saidiman Ahmad (SEJUK).
 (wis

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault