fbpx

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1570431314666

JOKOWI DITELIKUNG?

Oleh: Birgaldo Sinaga

Dalam sejarah pemimpin dunia ada tiga kisah yang menarik bisa kita jadikan pelajaran.

Pertama, Hitler pemimpin Jerman pada masa Perang Dunia ke 2.

Kekalahan Hitler menurut pengamat karena Hitler tidak mau mendengar nasihat jenderalnya. Ia keras kepala memaksakan kemauannya menyerang Rusia. Sekalipun secara taktik dan strategi militer pilihan Hitler itu melemahkan kekuatan pasukannya. Ia tidak peduli.

Ujungnya kita tahu, Hitler akhirnya kalah. Ia keliru membuat keputusan menyerang Rusia. Konsentrasi mengalahkan Inggris di Eropa Barat jadi berkurang.

Kedua, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberikan Supersemar kepada Letjen Soeharto. Akibatnya, Letjen Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan Soekarno itu untuk menggergaji kekuasaan Soekarno.

Ketiga, Soeharto. Soeharto adalah kebalikan dari Hitler. Ia orang yang senang mendengar laporan asal bapak senang. Ia senang dengan anak buah yang menyenangkan hatinya.

Ujungnya kita tahu, Soeharto akhirnya jatuh karena percaya omongan Harmoko yang memintanya mencalonkan lagi sebagai presiden. Kata Harmoko saat itu, mayoritas rakyat Indonesia masih menginginkan Soeharto terus menjabat presiden. Jika bisa seumur hidup.

Hitler kalah karena kepala batu tidak mau mendengar ahli perangnya. Soekarno kehilangan kekuasaan karena memberikan Supersemar. Soeharto jatuh karena diberi madu beracun oleh anak buah yang dipercayainya.

Darkest Hour seperti yang dihadapi PM Inggris Winston Churchill pada 1940 sepertinya sedang menimpa Presiden Jokowi.

Hari-hari gelap Presiden Jokowi akan masuk pada titik akhir. Masa berpikir, menimbang-nimbang mau kemana bola UU KPK masuk gawang akan berakhir dalam waktu tidak lama lagi.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam istana?

Kita sebagai awam tentu tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam lingkaran istana. Kita hanya bisa membaca dan meraba bahwa di lingkaran istana ada dua pihak yang bertarung. Satu pihak yang pro revisi UU KPK. Satu pihak yang setuju keluarnya Perppu KPK.

Biar mudah mengenalinya kita sebut saja pihak yang pro revisi UU KPK diwakili Menkumham Yasona Laoly dan Menpan Syafruddin.

Yasona adalah pejabat teras di DPP PDI Perjuangan. Ia menjabat sebagai Ketua DPP Bid Hukum dan HAM. Syaffrudin adalah mantan Wakapolri yang diangkat menjadi Menpan menggantikan Asman Abnur pada Agustus 2018 lalu.

Kita tahu dari catatan empirik PDI P adalah partai yang paling getol mendesak agar UU KPK direvisi. Kasus Cicak Buaya I dan II belum lekang dari ingatan kita.

KPK punya senjata menakutkan koruptor. Namanya penyadapan. Ruang2 gelap pejabat, politikus yang berkongkalingkong dengan pengusaha hitam tidak bisa bersembunyi dari senjata KPK ini.

Nazarudin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Lutfi Hasan Ishaq, Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, Akil Mochtar, Patrialis Akbar adalah nama2 politikus yang sudah merasakan perihnya senjata KPK ini.

Tentu saja senjata penyadapan itu jika masih eksis moncongnya akan selalu mengarah ke politikus rulling party. Mereka yang berkuasa. Tidak mungkin ke Mak Ijah penjual lontong sayur di Pasar Jatinegara sana.

Di penghujung masa baktinya anggota DPR 2014-2019 dengan kecepatan cahaya membahas Revisi UU KPK ini.
Yasona dengan sigap menyambut umpan lambung DPR. Yasona mengirim surat kepada presiden. Dan Presiden segera mengirim Surpres ke DPR.

Surpres menunjuk Yasona dan Syafrudin sebagai orang yang mewakili Presiden Jokowi. Mereka bekerja super cepat. Kita bahkan tidak tahu sama sekali ada pembahasan revisi UU KPK ini.

Biasanya pembahasan UU itu masuk prolegnas. Lha ini tidak. Bak orang kampung sebelah berbisik2 tengah malam buta membahas nasib kita.
Kita merasa malam itu syahdu dan tenang. Kita tidak tahu bahwa di seberang sana ada orang sedang merancang sesuatu. Kita pulas tertidur.

Dan begitu bangun kita terperanjat. Kaget. Di depan pintu rumah kita tertempel surat pemberitahuan bahwa UU KPK yang baru telah disahkan. Piye jal.

Hasilnya?

Rakyat bereaksi menolak hasil produk kebut semalam DPR Pemerintah ini. Dampak kerugian sosial politik yang terjadi pasca disahkannya UU KPK yang baru itu membuat kita kalang kabut.

Aksi demonstrasi berlangsung di banyak tempat. Para mahasiswa turun ke jalan. Sejak reformasi baru kali ini aksi mahasiswa begitu besar.

Kerusakan telah terjadi. Pemerintah tidak menyangka perlawanan rakyat yang diwakili mahasiswa begitu keras dan massive.

Saat ini, Jokowi masuk dalam pusaran awan hitam. Awan columunimbus. Awan yang bisa membuat turbulensi. Jika pilot tidak mampu menguasai pesawat melewati awan ini niscaya pesawat bisa jatuh.

Kita tahu Presiden Jokowi berada dalam dilema. Bak buah simalakama, tak dimakan mati istri, dimakan mati anak. Kedua pilihan ini punya potensi munculnya awan hitam baru.

Bagaimana ceritanya awan hitam ini muncul?

Awan hitam itu menggulung karena Jokowi tidak menduga perintahnya soal pasal revisi tentang penyadapan dibengkokkan.

Presiden Jokowi bertemu dengan mantan pimpinan KPK dua hari sebelum Jokowi bertemu tokoh2 pinisepuh.

Jokowi mengatakan aturan pasal penyadapan harus pakai izin tertulis dewan pengawas itu dimintanya diganti dengan penyadapan harus dilaporkan setelah selesai dilakukan.

Dua hal yang berbeda.

Orang akunting menyebut permintaan Jokowi ini post audit. Artinya penyadapan tidak memerlukan izin tertulis dewan pengawas. Setelah selesai melakukan penyadapan baru dilaporkan ke dewan pengawas. Menjaga akuntabilitas.

Para mantan pimpinan KPK yang mendengar perkataan Presiden Jokowi pun terperangah. Kaget. Andai saja pasal penyadapan itu bunyinya sesuai dengan perintah presiden tentu mereka akan terima.

Sayangnya perintah Presiden Jokowi ini tidak dikawal Yasona. Tetiba saja kita dikejutkan Revisi UU KPK dengan pasal penyadapan harus izin tertulis dewan pengawas menjadi pasal baru UU KPK.

Nasi telah menjadi bubur. Yasona Laoly sudah mengundurkan diri dari Menkumham. Secara terang benderang kita melihat ada pembangkangan Yasona pada perintah Presiden Jokowi itu.

Dan kini, kita bisa merasakan betapa berat dan gelapnya hari-hari yang akan dijalani Jokowi.

Ia seperti maju kena mundur kena.

Jika maju maka bayonet parpol akan siap menusuknya.

Jika mundur maka rakyat Indonesia akan meninggalkannya.

Rakyat akan mencatat Presiden Jokowi yang membunuh anak kandung reformasi.

Dua-duanya penuh risiko.

Presiden Jokowi bisa memilih jalan yang ditempuh Churchill. Mendengar langsung suara rakyatnya dengan jernih dan bening. Mungkin hasil survei LSI bisa jadi rujukan. Sebanyak 76.3 persen rakyat Indonesia setuju Perppu KPK dikeluarkan.

Semoga Presiden Jokowi tetap kuat dan tegar. Diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa hikmat dan kebijaksanaan supaya bisa memutuskan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

Salam perjuangan penuh cinta

Birgaldo Sinaga

Sumber Artikel Asli:   https://www.facebook.com/1820404924838978/posts/2354949548051177/


0
0
0
s2sdefault

Add comment


Security code
Refresh