fbpx

0
0
0
s2sdefault

kolase yasoona laoly dan najwa shihabKolase Yasoona Laoly dan Najwa Shihab

SitindaonNews.Com | Najwa Shihab ikut memberi komentar terkait rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk membebaskan napi koruptor.

Yasonna Laoly berasalan pembebasan napi koruptor itu untuk pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Komentar Najwa Shihab diungkap melalui media sosial Instagram miliknya, @najwashihab pada Jumat (3/4/2020).

Perempuan yang kerap disapa Nana ini tegas menyebut 'Nanti Dulu' !

Awalnya, Nana menjelaskan bagaimana kondisi lapas yang kelebihan kapasitas dan membuat penyebaran virus tak terkendali.

"Koruptor Dibebaskan Gara-Gara Corona? Nanti Dulu!

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laolyberencana membebaskan napi termasuk napi koruptor karena corona.

Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua"

Najwa mengakui ada lapas yang memang tidak manusiawi.

Bahkan para napi bergantian tidur dengan napi lain karena kelebihan kapasitas.

"Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima.

Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian."

Namun Najwa mulai menyentil saat Yasonna Laoly menyinggung soal napi koruptor.

Pasalnya, sel bagi para koruptor sangatlah berbeda.

Menurut Nana, seperti di Lapas Sukamiskin saja, para napi mendapatkan fasilitas lengkap.

Bahkan Nana menyindir para napi koruptor bisa mandi air panas dan olahraga secara ekslusif.

"Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor.

Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain.

Di Lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar. Lengkap dengan fasilitas pula.

Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yg bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dgn alat khusus di dalam sel eksklusif mereka."

Menurut Najwa Shihab, alasan pembebasan napi koruptor untuk penghambatan penyebaran covid-19 tidak relevan.

"Dari hampir 250 ribu napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4500-

Jadi sekitar 1, 8 persen dari total napi.

Pembebasan napi koruptor dgn tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, krn angkanya sangat kecil dibanding napi lain."

Nana menyebut usulan Yasonna Laoly ini menimbulkan kecurigaan dari pegiat antikorupsi.

"Menjadi wajar jika sejumlah pegiat antikorupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal2an saja.

Sdh beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya utk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundangan."

Lebih lanjut, Najwa memberikan pesan kepada bapak Menteri Yasonna Laoly untuk membuka dulu ke depan publik bagaimana kondisi sel untuk napi koruptor di Indonesia.

"Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik,

narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian?"

Pada kalimat penutup, Najwa kembali menyindir bagaimana lapas Sukamiskin yang juga ditempati Setya Novanto masih bisa plesiran bahkan nonton Netflix.

"Oh ya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setya Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin, masih di sel lagi nonton Netflix atau lagi plesiran makan di warung Padang?

#CatatanNajwa," pungkas caption Najwa Shihab.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Sumber :.tribunnews.com


0
0
0
s2sdefault

Add comment


Security code
Refresh