Denda BPJS: Iuran Disulap Jadi Utang, Rakyat Diminta Tepuk Tangan

Di negeri yang gemar menggaungkan “gotong royong”, ada satu keajaiban administratif yang patut diacungi jempol: iuran bisa berubah wujud menjadi utang, lengkap dengan denda dan ancaman nonaktif. Selamat datang di dunia di mana kewajiban sosial dikelola dengan rasa kredit konsumtif—versi paling kreatif dari sistem jaminan kesehatan.

Mari kita luruskan dulu. Iuran adalah kontribusi rutin, bukan pinjaman. Tidak ada akad kredit, tidak ada pencairan dana ke rekening pribadi, dan tentu tidak ada tanda tangan di atas materai yang menyatakan “siap berutang”. Namun entah bagaimana, ketika telat bayar, iuran itu mendadak diperlakukan layaknya cicilan motor: menunggak, lalu dihukum.

Logika Terbalik yang Rapi

Dalam skema yang sangat rapi di atas kertas, peserta yang telat membayar iuran akan “diistirahatkan” dari hak layanan. Jika suatu hari ia kembali aktif dan—ironisnya—jatuh sakit dalam waktu tertentu, sistem menghadiahinya denda layanan. Pesannya jelas: sembuhlah dulu, urusan denda menyusul.

Satire ini menjadi semakin elegan karena terjadi di sektor kesehatan. Saat tubuh lemah dan biaya membengkak, yang datang bukan empati, melainkan kalkulator. Kita diajak memahami bahwa keberlanjutan sistem adalah segalanya—bahkan jika itu berarti menukar akal sehat dengan tabel persentase.

Kewajiban Sosial, Hukuman Individual

Iuran jaminan sosial dibangun atas asas solidaritas. Yang sehat membantu yang sakit; yang mampu menopang yang rentan. Namun ketika keterlambatan—yang sering lahir dari kesulitan ekonomi—dibalas dengan denda, solidaritas itu menyempit menjadi transaksi. Peserta bukan lagi warga yang dijamin, melainkan debitur yang perlu diingatkan.

Yang paling menarik, aturan ini kerap dibela dengan kata “disiplin”. Sebuah istilah manis untuk menjelaskan mengapa warga berpenghasilan tidak tetap harus lebih disiplin daripada sistem itu sendiri.

Administrasi yang Mengalahkan Nalar

Di ruang rapat, kebijakan ini terdengar efisien. Di ruang tunggu rumah sakit, ia terdengar dingin. Kita diminta percaya bahwa denda adalah alat edukasi, bukan hukuman. Bahwa nonaktif adalah jeda, bukan pemutusan hak. Bahwa iuran bukan utang—kecuali saat telat.

Maka wajar jika publik bertanya: mengapa jaminan kesehatan diperlakukan seperti produk kredit? Jika tujuan utamanya adalah perlindungan, mengapa pintu ditutup saat paling dibutuhkan?

Usulan yang Terlalu Masuk Akal

Satire sering berakhir dengan solusi yang sederhana—bahkan terlalu sederhana untuk dunia kebijakan:

1. Hapus denda keterlambatan. Cukup nonaktif sementara, tanpa hukuman finansial tambahan.

2. Pisahkan iuran dari logika utang. Keduanya berbeda secara hukum dan moral.

3. Prioritaskan pemulihan hak, bukan penagihan. Kesehatan bukan ruang belajar disiplin fiskal.

Penutup

Tidak ada yang menolak kewajiban iuran. Yang dipersoalkan adalah ketika iuran diperlakukan seperti utang, dan sakit menjadi momentum penagihan. Jika jaminan sosial adalah janji negara, maka janji itu seharusnya hadir tanpa syarat yang menertawakan nalar.

Karena pada akhirnya, negara tidak diukur dari seberapa rapi dendanya, melainkan dari seberapa manusiawi perlindungannya—terutama ketika warganya sedang tidak berdaya, dan kartu yang dipegang bertuliskan BPJS Kesehatan.

Sumber: FB Yoyok Rahayu Basuki https://www.facebook.com/share/p/181SZRC3xr/