SEKOLAH GARUDA, SEKOLAH RAKYAT, DAN NASIB SEKOLAH NEGERI: KASTA BARU PENDIDIKAN INDONESIA?

Di negeri yang konstitusinya menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat, ironi justru muncul dari kebijakan yang membelah wajah sekolah menjadi beberapa kelas sosial. Munculnya program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat digadang-gadang sebagai solusi pemerataan akses dan peningkatan kualitas. Namun di lapangan, sekolah negeri—yang sejak dulu menjadi tulang punggung pendidikan nasional—justru terasa seperti anak tiri di rumahnya sendiri.

Gedungnya banyak yang rusak.

Kekurangan guru.

Fasilitas minim.

Laboratorium sekadar papan nama.

Kesejahteraan guru jauh dari layak.

Sementara itu, sekolah dengan label program khusus justru hadir dengan bangunan baru, fasilitas lengkap, pendanaan jelas, bahkan skema pembiayaan guru yang lebih terjamin.

Pertanyaannya sederhana:

Mengapa negara mampu membiayai sekolah baru, tetapi tidak mampu memperbaiki sekolah yang sudah ada?

Ini bukan soal menolak program baru. Ini soal keadilan kebijakan.

Sekolah negeri selama puluhan tahun telah:

Menampung mayoritas anak Indonesia

Menjadi harapan rakyat kecil

Bertahan dengan keterbatasan

Namun hari ini, mereka seperti dipaksa menonton dari kejauhan ketika anggaran negara dialirkan ke proyek-proyek pendidikan dengan label baru.

Jika alasannya adalah “sekolah unggulan” atau “percontohan”, maka logikanya seharusnya: unggulkan semua sekolah negeri, bukan membuat sekolah unggulan baru.

Karena kualitas pendidikan tidak akan naik dengan menciptakan pulau-pulau kemewahan di tengah lautan sekolah yang kekurangan.

Lebih menyakitkan lagi bagi para guru.

Di satu sisi, ada guru yang mengajar di sekolah negeri dengan honor minim, beban administrasi tinggi, dan fasilitas terbatas.

Di sisi lain, negara menunjukkan bahwa sebenarnya anggaran itu ada—karena mampu membangun sekolah model baru dengan sistem pembiayaan yang lebih baik.

Artinya masalahnya bukan tidak mampu.

Tetapi tidak menjadikan sekolah negeri sebagai prioritas.

Jika pola ini terus berjalan, maka yang lahir bukan pemerataan pendidikan, melainkan kasta baru dalam sistem sekolah Indonesia:

1. Sekolah elite program negara

2. Sekolah model bantuan khusus

3. Sekolah negeri biasa yang dibiarkan bertahan sendiri

Padahal semangat pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa—bukan menciptakan hierarki sekolah.

Negara seharusnya ingat:

Mayoritas anak Indonesia tidak akan masuk Sekolah Garuda.

Tidak semua akan menikmati Sekolah Rakyat versi baru.

Tetapi hampir semuanya pernah dan akan bergantung pada sekolah negeri.

Kalau sekolah negeri kuat → pendidikan nasional kuat.

Kalau sekolah negeri dibiarkan lemah → ketimpangan makin parah.

Maka pertanyaan publik yang wajar hari ini adalah:

Kenapa bisa membangun sekolah baru dengan fasilitas lengkap, tetapi tidak bisa memperbaiki sekolah negeri yang sudah puluhan tahun mengabdi?

Ini bukan sekadar kritik kebijakan.

Ini suara keadilan bagi jutaan siswa dan guru yang setiap hari bertahan dalam keterbatasan.

Karena pendidikan bukan proyek pencitraan.

Pendidikan adalah masa depan bangsa.

Sumber: FB Yoyok Rahayu Basuki  https://www.facebook.com/share/1CrmhJ2nbu/