Tanah Adat Dijarah, Warga Dayak Bentrok dengan Polisi di Kapuas Kalteng

Sebagai anak Kalimantan, terus terang pedih dan pilu. Sesama anak bangsa saling bertikai. Mungkin cukong di belakang itu tersenyum sambil ngopi di Bali. Nikmati narasinya tanpa Koptagul, wak!

Tanah adat itu bagi warga Dayak, tanah pusaka, harta karun yang tersisa. Apa yang terjadi ketika tanah adat di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dirampas secara hukum. Aparat polisi dikerahkan. Akibatnya terjadi bentrokan berdarah, Selasa, 3 Maret 2026, 

Cerita ini sebenarnya bukan cerita baru. Ia sudah ditulis berkali-kali di banyak tempat di negeri ini. Hanya nama desa dan nama perusahaan yang berubah, sementara alurnya tetap sama. Tanah adat, perusahaan tambang, aparat negara, dan rakyat yang merasa rumahnya sedang diambil perlahan.

Kali ini panggungnya adalah jalan hauling milik PT Asmin Bara Barunang (ABB). Jalan tanah yang bagi perusahaan adalah jalur logistik batu bara, tapi bagi masyarakat adat Dayak adalah bagian dari ruang hidup yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Dua cara pandang yang berbeda itu akhirnya bertabrakan seperti dua kereta yang melaju tanpa rem.

Warga adat Dayak datang membawa kemarahan yang sudah lama dipendam. Mereka memblokade jalan hauling, menuntut hak atas tanah yang mereka yakini sebagai tanah ulayat. Di barisan itu ada tokoh-tokoh yang dikenal di komunitas mereka, seperti Supantri alias Raja Gunung dan Sing’an alias Dayak Belinga. Mereka berdiri bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai simbol perlawanan atas sesuatu yang mereka anggap sebagai perampasan yang perlahan tapi pasti.

Lalu negara datang.

Polisi dari Polres Kapuas turun ke lokasi dengan mandat membuka akses jalan perusahaan. Di atas kertas, tugas mereka jelas, menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Di lapangan, tugas itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, menghadapi masyarakat yang yakin tanah mereka sedang diambil.

Sebelum bentrok itu terjadi, sebenarnya ada upaya menenangkan keadaan. Kapolsek Kapuas Tengah, AKP Muhammad Saladin, bersama tokoh adat dan mantir adat sudah mencoba berbicara kepada massa. Mereka meminta warga membubarkan diri secara tertib demi menjaga keamanan.

Bahasa persuasif dilontarkan. Imbauan disampaikan. Logika negara mencoba menjelaskan situasi.

Namun sering kali, ketika tanah dan harga diri bersinggungan, kata-kata menjadi terlalu kecil untuk menahan emosi.

Keributan pecah.

Di tengah jalan hauling yang berdebu itu, republik ini tiba-tiba berubah menjadi adegan yang mengerikan. Senjata tajam berkilat. Teriakan membelah udara hutan. Tembakan terdengar.

Dalam beberapa menit, tragedi itu meninggalkan luka di kedua sisi.

Dari pihak polisi, tiga anggota mengalami luka serius akibat bacokan senjata tajam: Aiptu Erwinsyah, Bripda Philo Alexandero Toepak, dan Bripda Arjuna Thio Saputra. Mereka datang sebagai aparat negara, tapi pulang dengan tubuh yang berdarah.

Dari pihak masyarakat adat, luka juga tak kalah pahit. Dua orang mengalami luka tembak, termasuk Supantri alias Raja Gunung, yang disebut tertembak di bagian kaki. Bahkan ada laporan yang menyebut dua warga tewas tertembak, meski jumlah korban jiwa ini masih menunggu verifikasi resmi.

Tragedi itu kemudian menyebar ke seluruh negeri melalui video yang viral di media sosial. Di X dan Instagram, orang-orang menonton detik-detik bentrokan itu seperti menonton potongan film perang.

Padahal yang terluka bukan aktor.

Yang berdarah adalah manusia sungguhan.

Ironinya, konflik ini sebenarnya sudah berulang kali dicoba diselesaikan. Mediasi antara warga dan perusahaan pernah dilakukan, bahkan pada Februari 2026 sempat muncul harapan ada titik terang. Tapi seperti banyak konflik agraria di Indonesia, terang itu ternyata hanya sebentar, seperti cahaya lilin yang padam tertiup angin kepentingan.

Pasca bentrok, pemerintah kembali bergerak. Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma menegaskan, tindakan tegas dilakukan setelah upaya persuasif tidak diindahkan. Dialog kembali didorong. Tokoh adat menuntut penyelesaian yang adil, termasuk pencabutan laporan polisi terhadap warga seperti Tono Priyanto BG serta tuntutan ganti rugi lahan.

Dari Jakarta, anggota DPR RI Sigit K Yunianto bahkan turun langsung menemui pihak warga pada 4 Maret 2026. Ia berjanji akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat di DPR RI dan mengusulkan penangguhan RKAB PT ABB ke Kementerian ESDM.

Janji-janji politik itu terdengar seperti obat penenang yang diberikan setelah luka terlanjur menganga.

Sementara di lokasi sengketa, suasana tetap tegang. Warga masih bertahan di lahan itu. Dalam sebuah adegan yang hampir terasa seperti ironi sejarah, mereka bahkan menyanyikan Indonesia Raya di tanah yang sedang diperebutkan itu.

Betapa pilunya momen itu. Orang-orang menyanyikan lagu kebangsaan sambil mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai warisan leluhur. Sementara aparat negara berdiri di hadapan mereka untuk menjalankan hukum yang sama-sama mengatasnamakan republik.

Sedih melihatnya.

Sesama anak bangsa seperti sedang diadu domba oleh sesuatu yang tak terlihat. Polisi dan warga saling melukai, padahal mereka sebenarnya berdiri di sisi yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sama-sama rakyat negeri ini.

Di tempat lain, mungkin ada orang-orang yang menonton semua ini dengan santai. Mungkin sambil duduk di kursi empuk. Mungkin sambil menghitung tonase batu bara. Mungkin sambil menyeruput kopi hangat.

Sementara di hutan Kalimantan, darah anak bangsa masih menetes di tanah yang diperebutkan. Salam satu daratan untuk warga Kapuas Kalteng.

Foto Ai hanya ilustrasi

Rosadi Jamani

Ketua Satupena Kalbar

Sumber: FB Rosadi Jamani https://www.facebook.com/share/p/17tYta8ofD/