Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 812

BUMN Dalam Cengkraman Elite.
Tahukah anda bahwa total Asset BUMN mencapai Rp 8.092 Triliun. Bayangkanlah sumber daya aset sebesar itu, kalaulah 2% saja mengalir setiap tahunnya ke elite politik melalui suap, bisnis rente yang memeras, konspirasi, atau apalah, maka jumlahnya bisa mencapai Rp. 16 triliun. Apa mungkin hanya 2%?. Tentu angkanya akan lebih besar lagi.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 716

Restruktur Pertamina
Anda tahu kan Singapore. Habibie dulu pernah menganalogikan Singapore itu dengan dote (titik) dalam Peta, di tengah jajaran ribuan pulau di Indonesia. Artinya memang kecil sekali. Penduduknya hanya sebanyak penduduk lampung. Lebih banyak penduduk jakarta.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 707

GLODOK
TAHUN 80an gue sering mondar mandir ke Glodok. Ngapain. Belanja berbagai obat-obatan buat abang gue yang jualan di Benhill. Karena seringnya ke sana, gue jadi mengenal baik kayak apa pedagang langganan abang gue. Terutama kakak beradik Akin dan Afung yang gue kenal.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 670

RAKSASA ITU BERNAMA INDONESIA
"Saya akan membangun superholding BUMN di Indonesia.." kata Jokowi saat kampanye menjadi Capres di periode kedua.
Apa itu Superholding BUMN ?
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 767

Abdillah Toha, menilai wacana pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok membawa hikmah tersendiri.
Menurut Abdillah, sejak wacana tersebut bergulir, kini orang-orang yang terindikasi bermain 'tak bersih' di BUMN bermunculan.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 812
Fahri Hamzah
Rencana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk masuk ke BUMN didukung oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah yang selama ini dikenal berseberangan dengan Ahok mendukung Ahok jadi bos BUMN sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan perundang-undangan.