Ilustrasi / Mudik dengan kapal laut antarpulau di Ternate (Foto: Antara Foto/Andri Saputra)

Singgih Afifa Putra
Widyaiswara Kemaritiman di Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Jakarta - Bagi jutaan masyarakat Indonesia, mudik dan arus balik bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah pembuktian nyata dari identitas kita sebagai negara kepulauan.

Selama ini, narasi mobilitas Lebaran selalu terjebak pada bias "Jawa-sentris". Tolok ukur kesuksesan transportasi seolah hanya diukur dari seberapa lancar kendaraan melaju di aspal tol Trans-Jawa. Padahal, bagi masyarakat pesisir, Sulawesi, dan kawasan timur Indonesia, realitasnya jauh lebih keras: urat nadi mereka ada di tengah lautan.

Kini, pada fase arus balik Lebaran, "perang" sesungguhnya kembali terjadi. Tengok saja Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar atau Tanjung Perak di Surabaya. Puluhan ribu manusia kembali tumpah ruah, berdesakan menaiki lambung kapal pelayaran nasional demi kembali mengadu nasib ke tanah rantau.

Bagi masyarakat kepulauan, selembar tiket kapal kelas ekonomi adalah penyambung hidup. Tidak peduli meski harus dibayar dengan tidur beralaskan terpal di geladak yang sesak dan bermandikan keringat.

Pertanyaannya: mengapa kapal laut tiba-tiba diserbu penumpang hingga selalu membeludak setiap tahun?
Jawabannya sangat pragmatis. Harga tiket pesawat kelas ekonomi sudah tidak masuk akal. Masyarakat kelas menengah ke bawah pelan-pelan "diusir" dari jalur udara. Di kawasan timur seperti Papua, kekosongan jadwal kapal Pelni bahkan kerap menyandera warga berhari-hari. Mereka terpaksa turun ke laut karena ketiadaan opsi.

Meroketnya tiket pesawat ini tak lepas dari efek domino geopolitik. Ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memicu lonjakan harga minyak mentah yang merembet ke harga avtur. Di sisi lain, operator pelayaran sipil juga ikut tercekik mahalnya bahan bakar kapal. Menambah armada ekstra untuk mengurai kepadatan menjadi langkah yang mustahil secara finansial. Akibatnya, kapal-kapal yang ada dibiarkan beroperasi melampaui kapasitas normalnya (overcapacity).

Saking daruratnya situasi angkutan sipil kita, negara sampai harus mengambil langkah taktis yang ironis: menurunkan armada militer.

Kita tentu patut mengangkat topi melihat KRI Banda Aceh-593 dikerahkan mengangkut ribuan pemudik melintasi Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Begitu pula di wilayah kepulauan Sulawesi, KRI Marlin-877 turun gunung mengantar ratusan warga dari Makassar menuju Kepulauan Selayar. Pengerahan aset Angkatan Laut ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah krisis.

Namun, dari kacamata kebijakan publik dan pertahanan, fenomena ini adalah sinyal bahaya (distress signal). Menjadi sebuah ironi besar ketika ancaman eskalasi perang global ada di depan mata, aset strategis pertahanan kita justru dialihfungsikan menjadi kapal feri dadakan akibat kedodorannya tata kelola pelayaran sipil nasional.
Absennya ketahanan armada sipil ini terasa semakin masuk akal—sekaligus mengkhawatirkan—jika kita membedah arah kebijakan pemerintah saat ini. Dalam berbagai kesempatan, visi kemaritiman Presiden Prabowo tampak memiliki blind spot (titik buta).

Pemerintah begitu bergelora bicara soal penguatan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui infrastruktur terpadu, hingga penegakan kedaulatan maritim. Namun, cetak biru untuk menyelamatkan dan memodernisasi industri transportasi pelayaran sipil komersial justru luput dari radar. Narasi negara maritim seolah melupakan satu hal paling mendasar: kelayakan transportasi laut bagi rakyatnya sendiri.

Di luar urusan kebijakan makro, ada dua ancaman sunyi yang mengintai di balik sesaknya geladak kapal pemudik. Pertama, ancaman ekologis. Kapal yang overcapacity berhari-hari membuat sistem limbah domestik lumpuh. Sampah plastik dan limbah cair yang terbuang ke laut lepas mengancam ekosistem pesisir. Polutan ini bisa merusak habitat ikan, ekosistem terumbu karang, hingga mempengaruhi keberadaan fauna laut khas Indonesia lainnya seperti fauna penyaring (filter feeder) Porifera (spons laut) yang sangat sensitif terhadap kualitas air.

Kedua, ancaman human error. Kelelahan ekstrem pasti mendera kru kapal dan syahbandar karena frekuensi pelayaran digenjot maksimal demi mengurai antrean. Tekanan operasional tanpa jeda ini membuka celah fatal bagi kelalaian navigasi. Di sinilah pendidikan dan standardisasi SDM vokasi kemaritiman benar-benar diuji. Kita butuh tenaga teknis yang tak hanya jago di atas kertas, tapi memiliki ketahanan manajemen krisis di lapangan.

Kekacauan angkutan Lebaran tahun ini harus menjadi tamparan keras. Pembangunan infrastruktur perhubungan tidak boleh lagi diukur dari panjangnya aspal jalan tol.

Masyarakat kepulauan berhak mendapat angkutan laut sipil yang aman, mandiri, dan terjangkau tanpa harus terus-terusan menumpang kapal tempur setiap musim Lebaran tiba. Laut nusantara harus kembali menjadi jembatan peradaban, bukan arena keputusasaan yang mempertaruhkan nyawa dan merusak ekosistem.

Sumber: Detik detik.com