Tidak Ada Satu Pun Kebijakan yang Benar-Benar untuk Rakyat

Di negeri yang konstitusinya dengan lantang menyatakan bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kenyataan justru sering berjalan di arah yang berlawanan. Rakyat diminta percaya bahwa setiap program, setiap undang-undang, dan setiap kebijakan dibuat demi kesejahteraan mereka. Namun jika ditelusuri lebih dalam, yang tampak justru sebaliknya: rakyat hanya menjadi objek, bukan tujuan.

Program bantuan sosial digembar-gemborkan sebagai bukti keberpihakan negara. Bantuan tunai, bantuan pangan, kartu kesehatan, kartu pendidikan — semua terlihat indah di atas kertas. Tetapi mengapa kemiskinan tetap ada? Mengapa kelas menengah terus tergerus? Mengapa biaya hidup naik lebih cepat daripada pendapatan? Jika sebuah kebijakan benar-benar dirancang untuk memakmurkan rakyat, maka dampak nyatanya seharusnya terasa luas, bukan sekadar statistik dan seremoni.

Lebih jauh lagi, berbagai proyek besar selalu dijual dengan narasi “pertumbuhan ekonomi” dan “pemerataan pembangunan”. Infrastruktur dibangun, anggaran triliunan digelontorkan, tetapi siapa yang paling diuntungkan? Apakah petani kecil yang lahannya menyempit? Apakah buruh yang upahnya stagnan? Ataukah korporasi besar yang mendapat karpet merah dari regulasi?

Bahkan ketika program yang menyasar rakyat kecil diluncurkan, ia sering berubah menjadi proyek kekuasaan: sarana pencitraan, ladang rente, atau alat konsolidasi politik. Rakyat hanya menjadi angka penerima manfaat, bukan manusia yang dimuliakan hak-hak ekonominya.

Di sisi lain, kebijakan fiskal semakin menekan. Pajak diperluas, pungutan ditingkatkan, tarif dinaikkan, sementara pelayanan publik tidak selalu sebanding. Negara hadir ketika menarik kewajiban, tetapi terasa jauh ketika rakyat membutuhkan perlindungan.

Masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya program untuk rakyat — karena di atas kertas selalu ada — melainkan pada arah dan keberpihakan. Apakah kebijakan itu membangun kemandirian rakyat atau justru membuat mereka bergantung? Apakah undang-undang itu melindungi yang lemah atau mempermudah yang kuat?

Kesejahteraan tidak lahir dari slogan. Kemakmuran tidak tercipta dari baliho. Ia hanya lahir dari keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar legitimasi kekuasaan.

Selama orientasi kebijakan masih pada stabilitas kekuasaan, pertumbuhan angka makro, dan kepentingan elite, maka wajar jika rakyat merasa:

tidak ada satu pun kebijakan yang benar-benar untuk mereka.

Karena yang mereka butuhkan bukan program, melainkan keadilan.

Sumber: FB Yoyok Rahayu Basuki https://www.facebook.com/share/18T3ssDPUp/