Memutus Rantai Penjarah: Upaya Korea Selatan dan Afrika Selatan Memagari Kedaulatan Bangsa

​SEOUL & JOHANNESBURG – Kebangkitan sebuah negara dari cengkeraman state capture (pembajakan negara) tidak berhenti pada momen ketika sang pemimpin korup jatuh dari takhtanya. Drama di jalanan melalui aksi massa hanyalah babak pembuka. Babak yang jauh lebih krusial—dan sering kali membosankan namun mematikan bagi koruptor—adalah pembangunan benteng regulasi untuk memastikan negara tidak lagi menjadi barang dagangan.

​Korea Selatan dan Afrika Selatan kini menjadi laboratorium global tentang bagaimana sebuah bangsa melakukan "cuci darah" pada sistem mereka.

Benteng Transparansi: Belajar dari Skandal "Presiden Bayangan"

​Pasca-pemakzulan Park Geun-hye, Korea Selatan menyadari bahwa kedekatan personal yang tidak terpantau adalah celah masuknya parasit politik. Mereka tidak hanya memenjarakan sang presiden, tetapi juga mengubah aturan main secara radikal.

​Langkah pertama yang diambil adalah memperketat Undang-Undang Kim Young-ran (UU Anti-Korupsi). Regulasi ini sangat ketat; seorang pejabat publik, guru, atau jurnalis dilarang menerima jamuan makan atau hadiah di atas nilai yang sangat rendah. Tujuannya adalah memutus budaya "lobi meja makan" yang menjadi akar skandal Choi Soon-sil.

​Selain itu, Seoul memperkuat independensi Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Lembaga ini memiliki kewenangan khusus untuk menyelidiki presiden, hakim, dan jaksa tanpa intervensi dari kantor kepresidenan. Dengan digitalisasi penuh pada sistem pengadaan barang dan jasa (e-procurement), setiap sen uang negara kini dapat dilacak secara real-time, menutup celah bagi konglomerat (Chaebol) untuk melakukan transaksi gelap dengan penguasa.

Operasi "Cuci Darah" di Ujung Afrika

​Di Afrika Selatan, tantangannya jauh lebih berat karena korupsi telah mengakar hingga ke tulang sumsum perusahaan negara (BUMN). Setelah era penjarahan keluarga Gupta berakhir, Presiden Cyril Ramaphosa meluncurkan operasi pembersihan besar-besaran yang dipandu oleh rekomendasi Komisi Zondo.

​Fokus utama mereka adalah reformasi National Prosecuting Authority (NPA). Lembaga kejaksaan ini dulunya "dilumpuhkan" oleh orang-orang loyalis Zuma agar tidak bisa menyentuh kasus keluarga Gupta. Kini, unit investigasi khusus dibentuk untuk memburu kembali aset-aset negara yang dilarikan ke luar negeri.

​Afrika Selatan juga memperkenalkan standar baru dalam penunjukan direksi BUMN. Jika dulu posisi strategis di perusahaan listrik atau transportasi bisa ditentukan di rumah pribadi keluarga Gupta, kini prosesnya harus melalui uji kepatutan publik yang transparan. Undang-undang perlindungan terhadap whistleblower (pelapor pelanggaran) juga diperkuat, memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang berani membongkar praktik lancung di dalam birokrasi.

Perbandingan Strategi Kebangkitan

​Meskipun metode yang digunakan berbeda, benang merah dari kedua negara ini adalah institusionalisasi pengawasan. Korea Selatan lebih fokus pada memutus hubungan gelap antara elit politik dan konglomerat melalui teknologi dan hukum perilaku pejabat. Sementara itu, Afrika Selatan lebih fokus pada pemulihan integritas lembaga penegak hukum yang sempat mati suri dan penyelamatan aset negara dari BUMN yang nyaris bangkrut.

​Keduanya menunjukkan bahwa pemulihan memerlukan lebih dari sekadar mengganti pemimpin; ia memerlukan penghancuran ekosistem korupsi itu sendiri.

Epilog: Kewaspadaan yang Tak Boleh Padam

​Kisah Korea Selatan dan Afrika Selatan adalah pengingat bahwa state capture adalah ancaman yang selalu mengintai di balik bayang-bayang kekuasaan. Regulasi secanggih apa pun dan lembaga sekuat apa pun tetap memerlukan satu elemen pamungkas: partisipasi publik.

​Keberhasilan mereka bangkit membuktikan bahwa ketika rakyat menolak untuk abai, dan ketika hukum diberikan taring yang tidak pandang bulu, bahkan jaringan oligarki yang paling kuat sekalipun akan runtuh. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang memastikan bahwa kursi kekuasaan tidak pernah bisa dibeli, oleh siapa pun, dengan harga berapa pun.

Sumber: Lhynaa Marlinaa https://www.facebook.com/share/1GJtC22gb1/

Edited by Sitindaon News