Sekali Lagi: Anda Dibayar dari Pajak untuk Mencari Solusi, Tugas Kami Mengkritik

Belakangan ini muncul pernyataan dari pejabat yang meminta masyarakat agar tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga memberikan solusi. Sekilas terdengar bijak. Namun jika dipikirkan lebih dalam, pernyataan seperti ini justru menunjukkan cara berpikir yang keliru tentang peran rakyat dan pemerintah dalam sebuah negara demokrasi.

Perlu diingat satu hal mendasar: pejabat pemerintah digaji dari pajak rakyat. Mereka dipilih, diangkat, dan diberi kewenangan justru untuk memikirkan, merancang, dan menjalankan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Itu adalah pekerjaan mereka.

Sementara itu, rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik. Kritik bukan kejahatan, bukan pula sikap tidak nasionalis. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Ketika masyarakat menyuarakan keluhan tentang kebijakan yang memeras rakyat, pajak yang semakin tinggi, harga kebutuhan yang naik, atau program yang tidak tepat sasaran, itu adalah bentuk partisipasi publik. Justru negara yang sehat adalah negara yang pemerintahnya mau mendengar kritik, bukan malah meminta rakyat ikut memikirkan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat.

Rakyat tidak dipilih untuk menjadi pembuat kebijakan.

Rakyat tidak digaji untuk merancang program negara.

Rakyat tidak memiliki fasilitas negara untuk melakukan kajian kebijakan.

Yang memiliki semua itu adalah pemerintah.

Karena itu, wajar jika rakyat berkata:

“Sekali lagi, Anda dibayar dari pajak kami untuk mencari solusi. Tugas kami sebagai warga negara adalah mengawasi, mengkritik, dan mengingatkan ketika kebijakan melenceng dari kepentingan rakyat.”

Jika pemerintah bekerja dengan baik, kritik akan berubah menjadi dukungan.

Namun jika kebijakan terus merugikan rakyat, maka kritik akan terus terdengar.

Dan itu bukan masalah, justru itulah tanda bahwa demokrasi masih hidup.

Sumber: FB Yoyok Rahayu Basuki https://www.facebook.com/share/1858srdU1j/