Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1207
#2019gantipresiden#
Rabu. 2 Januari 2019
sitindaonNEWS - zul abrum sitindaon
Medan - Ganti Presiden tidak perlu terlalu di hebohkan.Ganti Presiden memang di amanatkan UU harus diganti dalam setiap 5 tahun, karena memang masa periodenya 5 tahun dan harus di pilih ulang.
Jika yg terpilih kembali adalah petahana, ini kan presiden baru juga ganti presiden masa sebelumnya, presiden baru stok lama.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1424
Susilo Bambang Yudhoyono
Medan, 1 Januari 2019
sitindaonNEWS.com - zul abrum sitindaon
Mengawali tahun 2019. Partai Demokrat merilis 14 Prioritas Untuk Rakyat yg diserap dari aspirasi rakyat dari hasil kunjungan langsung menemui rakyat di daerah.
Sayang sekali masalah basmi korupsi tidak secara spesifik ada dalam 14 Prioritas tsb.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1319
Jakarta - KPK sedang mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR di mana salah satu proyeknya berada di daerah bencana. Anggota Komisi III DPR tak mempermasalahkan andai KPK menerapkan hukuman mati.
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1367
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 09:07 WIB
Jakarta - PPP mengatakan bakal mendukung rencana KPK dalam memberi efek jera kepada tersangka korupsi, termasuk memborgol para tahanan. Namun KPK diminta tidak diskriminatif dalam memborgol tahanan tersebut.
"Soal pemborgolan ini kita lihat dulu bagaimana KPK akan mengaturnya. Tidak bisa langsung kita reaksi dengan setuju atau mendukung. Prinsipnya dalam konteks pemberantasan korupsi harus kita dukung upaya mencegah, efek jera, sepanjang tidak diskriminatif," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1457
Foto: Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah. (Lamhot Aritonang-detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 07:56 WIB
"Apakah pemborgolan tersebut cukup mengatasi maraknya tindak pidana korupsi? Nah, itu yang harus dikaji juga, karena yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018) malam.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1525
Jakarta - Golkar mengatakan boleh saja KPK memborgol para tahanan korupsi. Tapi, pemborgolan itu harus dilakukan dengan memperhatikan status hukum tahanan tersebut.