SitindaonNews.Com, || Jagat sosial media ramai dengan munculnya bentrokan di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Jum’at (23/04/2021). Bentrokan ini disebabkan penolakan warga atas rencana penambangan batu Andesit di desanya.

Penolakan yang dilakukan warga berdasar pada beberapa hal. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam postingan di laman instagramnya, terdapat 3 hal utama yang melatarbelakangi penolakan warga. Penolakan itu seperti, warga menolak menjual tanah yang telah menjadi sumber mata pencaharian utama, Warga tak mau lingkungan desanya rusak, dan Warga menilai terjadi cacat prosedural sejak awal.

Desa Wadas memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Bermacam tanaman dapat tumbuh subur di atas tanahnya dari hasil tanah tersebut warga memenuhi kebutuhan hidup.

“Wadas merupakan desa yang cukup produktif. Setiap tahun berbagai macam hasil panen dihasilkan, mulai dari rempah-rempah, palawija, buah-buahan, kopi, karet, dan aren,”tulis dalam laman instagram WALHI.

Lebih lanjut, warga juga menolak karena enggan lingkungannya rusak. Letak geografis desa Wadas yang berada di perbukitan dapat menyebabkan krisis ekologis.

“Desa Wadas berada pada perbukitan. Aktivitas pertambangan yang mengeruk bukit akan menyebabkan krisis ekologis kerusakan bentang alam. Artinya, jika pertambangan tetap berlangsung maka sama halnya mengusir ruang hidup milik warga,” lanjut Walhi.

Hal lain yang membuat warga menolak adalah penilaian bahwa izin pertambangan di Desa Wadas telah cacat secara prosedural sedari awal.

“Proyek tambang yang akan dioperasikan di Wadas tidak memiliki AMDAL, dan mengganggu aktivitas warga,” tutup Walhi dalam lamannya.

Sebelumnya, Desa Wadas rencananya akan menjadi lokasi tambang kuari andesit. Proyek tersebut memiliki targer 15,53 juta meter kubik material batuan andesit yang rencananya untuk membangun bendungan Bener. Proyek ini rencananya akan berlangsung selama 30 bulan

Sumber: beritabaru.co

"Saya disuruh sendiri ke sana, pas saya cek, bukan gudang, melainkan mes karyawan batu bara."

SitindaonNews.Com, || Puluhan warga Samarinda, Kaltim, menjadi korban penipuan minyak goreng murah dengan harga Rp150 ribu per dus oleh pelaku berinisial FA (31).

"Waktu awal itu harga Rp170 ribu satu dus, kemudian jadi Rp150 ribu dan dijanjikan gratis ongkos kirim, bonus beras, dan gula. Dari situ saya langsung memesan banyak," ungkap salah satu korban bernama Citra di Samarinda, Selasa.

Salah satu korban bersama kuasa hukumnya pun mendatangi Polresta Samarinda untuk membuat laporan dugaan kasus penipuan.

Citra menjelaskan bahwa FA awalnya menawarkan minyak goreng untuk keperluan pribadi. Namun, mengetahui harga minyak goreng sedang meroket dan langka, dia pun memesan dengan jumlah yang banyak serta mengajak rekan-rekannya.

Ketika diminta penjelasan soal pengiriman, FA pun sering beralasan dengan berbagai macam bahwa minyak goreng yang dipesan tak bisa dikirim.

Tak ingin menyerah, Citra pun berusaha mendapatkan pesanannya dengan mendatangi gudang di Jalan Batuah Samarinda, yang disebut FA sebagai lokasi penyimpanan minyak goreng. Namun, saat berada di lokasi, gudang yang disebut ternyata tidak pernah ada.

"Saya disuruh sendiri ke sana, pas saya cek, bukan gudang, melainkan mes karyawan batu bara," katanya

Di tempat yang sama, huasa hukum korban, Dyah Lestari, mengatakan bahwa awalnya para korban memesan 5.000 dus pada bulan November 2021. Transaksi tersebut tidak ada masalah.

Selanjutnya, para korban memesan kembali sebanyak 7.000 dus. Namun, mereka hanya menerima 900 dus.

"Para korban merasa ditipu oleh FA yang mengaku memiliki kenalan bos distributor minyak goreng karena telah mentransfer dengan total Rp900 juta. Namun, apa yang dipesan tak kunjung datang," tuturnya.

Para korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke FKPM Pelita, kemudian meminta untuk mediasi. Akan tetapi, dari pihak terlapor, tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pihak penyidik kepolisian menyebut terlapor sudah menyerahkan diri kemarin. Kami diminta buat laporan untuk bisa ditindaklanjuti," katanya.

Kasus tersebut pun kini ditangani jajaran Reskrim Polresta Samarinda dan masih dalam tahap pemeriksaan pelapor serta pengumpulan barang bukti.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com, || Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai pendekatan represif aparat kepolisian dalam mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata Taufik Basari di Jakarta, Rabu.

Dia menilai semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Karena itu menurut dia, langkah dialog dan persuasif justru seharusnya yang dikedepankan aparat kepolisian.

"Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," ujarnya.

Taufik juga mendesak agar pihak Kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.

Selain itu, dia meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.

"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," tuturnya.

Dia juga meminta semua pihak untuk berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian karena seharusnya pemerintah mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Dia menilai, pendekatan keamanan atau "securiry approach" hanya menyengsarakan petani dan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Malah pendekatan keamanan secara eksesif hanya akan membawa masalah-masalah baru yang sulit diselesaikan. Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, rakyat berhak membela properti nya karena itu patut disayangkan bentrokan tersebut bisa terjadi.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com, || Putra pertama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, AKP Novandi Arya Kharizma, meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal di Jakarta.

"Untuk sementara kita baru tahu kalau Almarhum kecelakaan tunggal, untuk itu masih dikembangkan. Kami turut berduka cita atas musibah ini kepada keluarga Gubernur," kata Anggota DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris saat dihubungi dari Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.

Saat ini, posisi Norhayati berada di Jakarta dan telah menemui Zainal Arifin Paliwang untuk menyampaikan ungkapan duka cita..

Norhayati mengungkapkan kondisi Zainal terlihat sangat terpukul dan sedih atas kepergian putranya, yang bertugas di Polair Polres Berau, Kalimantan Timur.

Sementara itu, Zainal Arifin Paliwang, pada Senin pagi (7/2), berada di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022.

"Saya sudah bertemu Pak Gubernur, beliau sangat terpukul sekali, tapi beliau ikhlas. Saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan saya dalam perjalanan menuju rumah kediaman Gubernur di Kemang," kata Norhayati.

Beberapa pejabat di Kaltara terpantau menyampaikan ucapan duka cita terhadap peristiwa tersebut

Sumber: antaranews.com

Ilustrasi penangkapan (Keith Allison/Pixabay)

SitindaonNews.Com, || Polisi mengatakan bahwa seorang warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo bernama M Saudi alias bin M Matali diamankan lantaran menyebarkan narasi provokatif terkait proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudussy mengatakan bahwa Saudi diamankan usai memotret kegiatan polisi Polres Purworejo di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB pagi tadi.

"Yang bersangkutan sebelumnya teridentifikasi mengambil gambar dan mem-posting kegiatan kepolisian di Polres Purworejo yang selanjutnya diunggah di grup Whatsapp dengan diikuti narasi yang bersifat provokatif,' kata Iqbal kepada wartawan, Selasa (8/2)

Iqbal menjelaskan bahwa foto yang dipotret oleh Saudi juga dibagikan ke akun-akun yang kontra terhadap pembangunan bendungan. Kepolisian mengamankan Saudi bersama istrinya saat tengah berboncengan di depan Mapolsek Bener.

"Saat ini kondisi Moch Saudi Bin H. Mat Ali, warga Desa Wadas tersebut berada di Polsek Bener dan dalam kondisi sehat," jelas dia.

Selama proses pemeriksaan, Iqbal mengatakan bahwa Saudi mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa memiliki sejumlah akun media sosial dan mengelola WhtasApp Grup.

Saudi, disebutkan Iqbal, juga mengaku menentang pembangunan Bendungan Bener.

"Mengaku memiliki tanah di desa Wadas namun tidak bersertifikat," tambahnya.

Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan. Iqbal membantah anggapan polisi bertindak sewenang-wenang ketika mengamankan Saudi.

"Pada saat interogasi yang bersangkutan dilayani dengan baik dan welcome terhadap penjelasan petugas," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua mengatakan bahwa Saudi merupakan warga yang lantang menyuarakan penolakan terhadap pembangunan tambang batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener itu.

Menurut LBH, Saudi semula berjalan bersama sang istri di depan kantor Polsek. Namun ia tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan tanpa mengetahui jelas pokok permasalahannya

Sumber: cnnindonesia

SitindaonNews.Com, || Wakil Sekjen Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly menduga kegiatan terorisme di Indonesia dibawa oleh tokoh berpengaruh untuk dapat menarik simpati dan dukungan publik.

"Ide dan gagasan terorisme itu dibawa masuk dan dimainkan dalam agenda kepentingan kelompok internasional terhadap negara target yakni Indonesia dengan menggunakan kaki tangan lokal yang bertindak sebagai operator dan merekrut para anggota atau simpatisannya," kata Ronald dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa gerakan terorisme di Indonesia sering kali dan terus-menerus dimainkan dengan cover ajaran agama tertentu agar dapat dengan mudah menjebak target dalam pemahaman keimanan yang sempit.

"Kenapa kerap kali lihat pasti sosok yang tampil adalah tokoh dari organisasi keagamaan atau membawa simbol-simbol agama di Indonesia? Karena pluralnya keyakinan penganut agama di Indonesia yang beraneka ragam dan terpolarisasi dalam pemahaman spiritual yang berbeda-beda," kata Ronal menegaskan

Hal itu, kata dia, dimanfaatkan oleh para perekrut untuk menjerat saudara sebangsa dan mencuci isi kepala mereka dengan pemahaman radikal berujung pada gerakan terorisme.

Pernyataan itu disampaikan Ronal terkait agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan terdakwa Munarman (mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam) pada hari Senin (7/2).

Salah seorang saksi berinisial RS mengatakan bahwa Munarman adalah public figure dari Ansharut Daulah, sebuah kelompok militan yang dikenal kerap melakukan aksi-aksi terorisme di Indonesia dan berkiblat kepada ISIS pimpinan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.

"Kontribusi maksud saya tadi Munarman banyak dikenal orang sehingga masyarakat awam Indonesia akan tertarik. Ketika memang dinyatakan Munarman bahwa itu dukungan Daulah Islamiyah bukan suatu yang terlarang," kata saksi RS

Sumber: antaranews.com