Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. FOTO: Dok. JPNN.com

SitindaonNews.Com | Fraksi di DPR ramai-ramai menolak ide pelaksanaan rapid test virus corona (Covid) untuk anggota dewan dan keluarganya. Ide ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Namun, baru saja direncanakan, sudah ada sejumlah fraksi yang menolak. Selain PKS, PKB, dan PAN, Partai Demokrat juga bersikap demikian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati serta kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona, yang kini masih dalam perawatan. 

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat sendiri masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona. “Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin malam (23/3).

Kendati demikian, Ibas mengapresiasi protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Di saat kondisi seperti sekarang, setiap anggota dewan harus hadir dalam memerangi virus corona ini bersama rakyat. 

Berdasarkan data, virus ini telah menjangkiti 579 warga Indonesia, 49 di antaranya meninggal dunia. Wabah ini juga telah menyebar di 22 provinsi per hari ini. “Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” tukas Anggota Komisi I DPR itu.

Alasan lain dari Fraksi PD menolak dilakukannya rapid tes tersebut adalah karena rasa kemanusiaan di saat banyaknya tenaga medis yang gugur saat bertugas merawat para pasien COVID-19.

“Intinya negara harus memperhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” tandas adik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.(fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Pimpinan, Staff dan Seluruh Manajemen

Sitindaon News

Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Agus Harimurtii Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pada Kongres ke V yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu 15 Maret 2020, Periode 2020-2025.

Semoga Amanah dan Sukses Memimpin Partai Demokrat Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia  dan Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia 

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata sempat mengomentari omnibus law dalam pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Informasi ini disampaikan Wasekjen DPP Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_, Jumat (6/3/2020).

Menurut Andi, SBY sempat menilai penyusunan omnibus law terkesan misterius. Pasalnya, penjelasan daft omnibus law kepada publik sangat kurang.

“Dalam silaturahmi Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam, SBY sempat berkomentar mengapa rancangan Omnibus Law tidak dijelaskan ke masyarakat atau kesannya misterius,” cuit Andi Arief.

Bahkan Andi Arief juga menyebut bahwa hingga saat ini draft Omnibus law belum dikirim ke Fraksi Partai Demokrat di DPR.

“Bagaimana Partai Demokrat mau bersikap, draft Omnibus law saja belum dikirim ke fraksi Partai Demokrat,” tegas Andi.

Andi juga menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam adalah memberikan kesempatan pemerintah untuk memaparkan seluk beluk draft omnibus law tersebut.

“Salah satu rekomendasi pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam adalah memberikan kesempatan pemerintah melalui menkoperekonomian untuk paparan di depan Frakai Partai Demokrat tentang rancangan Omnibus Law. Dari paparan itu barulah Partai Demokrat bisa bersikap,” pungkasnya.

Sumber: politiktoday.com

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam,

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan proses omnibus law dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. 

SBY mengatakan, pertemuannya dengan Airlangga hari ini untuk menyamakan pandangan terkait dua hal tersebut. Termasuk peluang koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020. 

"Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita. Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan Partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono," ujar SBY, Kamis (5/3).

Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengatakan, Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama. Yakni the real development untuk rakyat, respect democratic values dan membangun untuk kesejahteraan rakyat. 

"Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik," tegas SBY. 

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan bahwa  pertemuan tersebut untuk menemukan persamaan bersama dan bukan perbedaan. Di akhir pertemuan SBY mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. "Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi," ucapnya.

Sumber: republika.co.id

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Febrie Adriansyah menyebut pembobolan Jiwasraya 'by design'. (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)

SitindaonNews.Com | Kejaksaan Agung  meyakini bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah direncanakan untuk dibobol berdasarkan temuan penyidik dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Makin mengerucut dan kami yakini bahwa memang Jiwasraya sudah direncanakan untuk dibobol," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu (4/2).

Ia menerangkan bahwa kesimpulan tersebut didapat usai pihak penyidik melakukan sinkronisasi atas temuan yang didapatinya dengan hasil BPK.

Dalam hal ini, Febrie merujuk pada kondisi transaksi saham di perusahaan tersebut yang memang didesain untuk merugi. Hal itu kemudian berakibat pada kondisi keuangan perusahaan yang menjadi terpuruk sehingga mengakibatkan gagal bayar.

"Tentunya penyidik yang sudah sampaikan dari awal; ini by design," jelas dia.

Febrie pun menyebut bahwa skandal yang menjerat perusahaan asuransi pelat merah tersebut segera dirampungkan pihaknya. Sebab, BPK sudah merampungkan penghitungan kerugian negara di kasus itu. 

Pihak kejaksaan sendiri sedang menunggu publikasinya sebelum nantinya melimpahkan berkas penyidikan.

"Sudah, sudah [selesai penghitungan kerugian negara], mungkin teman-teman BPK dalam waktu dekat lah [akan merilis]," jelas dia.

Sebagai informasi, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya sudah mengetahui nilai kerugian Jiwasraya berdasarkan audit. Namun, ia belum dapat mengungkapkan hal tersebut kepada publik.

Kejaksaan sendiri menaksir negara merugi hingga Rp17 triliun akibat korupsi sistemik tersebut.

Dalam perkara ini setidaknya enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Jiwasraya maupun swasta.

Sumber: cnnindonesia.com

KEBODOHAN POLA PIKIR ORANG KPAI

SitindaonNews.Com | Perjuangan saya yang ingin hamil lagi anak ketiga, dan mengharapkan sekali memiliki seorang anak Perempuan saja begitu sulit dan Tuhan belum mengabulkan doa saya.

Segala upaya dan cara sudah dilakukan. Entah sudah berapa ratus juta biaya yang sudah dikeluarkan dengan mengikuti program kehamilan yang luar biasa sakitnya. Menjalankan program Inseminasi buatan bahkan program bayi tabung pun akan dilakukan.

Tapi disaat saya sedang berjuang ingin hamil lagi dan mendapatkan seorang anak Perempuan, ada orang stupid dari KPAI yang membuat statement bahwa Perempuan bisa hamil saat berenang di kolam renang.

Bahkan kejadian ini dan statement yang terucap dari Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menjadi viral dan endingnya jadi bahan tertawaan banyak orang.

Biasanya kalau orang yang otaknya sudah terpapar kuman dan virus kadrun emang suka nggak masuk diakal. Dan apapun yang diucapkan selalu mencari pembenaran disertai argumen tidak berdasar alias konslet otaknya.

Meski mereka bangga dan pamer kebodohan yang hakiki, kita yang waras justru harus semakin waspada. Karena kebodohan hakiki sudah ada di setiap lini.

Menyedihkan sekali pola pikir manusia di Republik ini. Indonesia dalam keadaan mengkhawatirkan. Dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas karena KPAI di dalam brain nya itu mengandung banyak kotoran.

KPAI mending dibubarkan saja. Nggak ada gunanya mereka cuma abisin anggaran saja dan selalu membuat kegaduhan serta pernyataan yang kontroversial.

Tambah lama semakin banyak saja orang pekok masuk lembaga negara. Dan faktanya negara berfolower +62 ini tidak pernah kekurangan orang bodoh ala pola pikir kadrun.

Dan ingat, dibalik kebodohan seseorang pasti ada orang bodoh dibelakangnya.

Aldira Maharani

Copas : https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3000942956663736/