SitindaonNews.Com | Fadjroel Rachman mengklarifikasi pernyataannya. Kata dia pemerintah mengimbau warga tidak mudik.

Setelah sebelumnya Jubir Presiden Fadjroel Rahman menyebut tak ada larangan mudik pada Kamis (2/4) pagi, sore harinya pernyataan itu berubah.

Dia menekankan agar masyarakat tidak mudik. Fadjroel juga mengirimkan video pernyataannya.

"Masyarakat diimbau tidak mudik," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, dalam cuitannya Jansen Sitindaon meminta juru bicara presiden Fadjroel Rahman agar hati² bicara karena pernyataannya yang selalu berubah seperti soal mudik,  pagi hari bilangnya tidak ada larangan mudik,  tapi sore hari bilang lagi dihimbau tidak mudik. "Pagi Tempe,  Sore Dele" kata Jansen Sitindaon. 

"Kedepan baiknya lebih hati² bang @fadjroeL. Krn sdh tertanam di publik abang itu tukang revisi. Aku tdk tahu apa ini murni salah abang atau memang pengambilan keputusan di istana itu "amburadul" tiap saat berubah². Dimasa krisis gini usahakan mulai zero errorlah. Pusing rakyat.?" kata @jansen_jsp

"Ini juga sekaligus pelajaran buat abang. Dulu kalian mengatakan Pak SBY lambatlah, terlalu hati² dll. Skrg kalian sendiri amburadul bang @fadjroeL. Pagi tempe sore dele. Pernyataan tak bisa dipegang apalagi kebijakan. Tp kami tetap doakan kalian semua sehat mengurus negeri ini.?"  kata @jansen_jsp lagi.

Sampai saat ini di Jepang tidak ada lockdown atau Karantina. Perkantoran, restoran dan mal tetap beraktifitas seperti biasa. Transportasi umum, dan perbatasan internasional tetap normal dan dibuka. Yang diliburkan cuma sekolah dan aktivitas publik.

Mengapa jepang masih terlihat begitu normal ketika banyak negara "sekarat" dengan pandemi Corona? Padahal dekat dengan China.

1. Karena tidak ada orang yang sedikit tahu tapi banyak bacot.

2. Tidak ada ahli agama yang merasa wakil Tuhan. Yang seenaknya ngemeng azab ini itu.

3. Orang Jepang sudah terbiasa memakai masker jika bepergian.

4. Orang Jepang terbiasa hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Juga tidak mengatakan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Mereka cukup melakoni perilaku bersih, di mana pun mereka berada.

5. Budaya Jepang tidak berjabat tangan, cipika cipiki. Tapi menundukkan kepala jika menyapa orang lain.

6. Orang Jepang terbiasa cuci tangan. Disediakan sabun di toilet umum, pintu masuk kantor, dan ruang publik lainnya.

7. Orang Jepang kalau sakit pergi ké dokter, bukan ké dukun.

8. Orang Jepang tidak suka mencela orang lain, tidak menghina cara hidup orang lain. Mereka juga tidak memusuhi pihak-pihak lain. Mereka hanya hidup dengan cara mereka.

Nb: Yang pasti, tidak ada sejenis bacot Zonk dan Tengku Jul
~DeFatah~

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2960432210715683&id=100002467989737

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. FOTO: Dok. JPNN.com

SitindaonNews.Com | Fraksi di DPR ramai-ramai menolak ide pelaksanaan rapid test virus corona (Covid) untuk anggota dewan dan keluarganya. Ide ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Namun, baru saja direncanakan, sudah ada sejumlah fraksi yang menolak. Selain PKS, PKB, dan PAN, Partai Demokrat juga bersikap demikian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati serta kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona, yang kini masih dalam perawatan. 

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat sendiri masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona. “Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin malam (23/3).

Kendati demikian, Ibas mengapresiasi protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Di saat kondisi seperti sekarang, setiap anggota dewan harus hadir dalam memerangi virus corona ini bersama rakyat. 

Berdasarkan data, virus ini telah menjangkiti 579 warga Indonesia, 49 di antaranya meninggal dunia. Wabah ini juga telah menyebar di 22 provinsi per hari ini. “Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” tukas Anggota Komisi I DPR itu.

Alasan lain dari Fraksi PD menolak dilakukannya rapid tes tersebut adalah karena rasa kemanusiaan di saat banyaknya tenaga medis yang gugur saat bertugas merawat para pasien COVID-19.

“Intinya negara harus memperhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” tandas adik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.(fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Pimpinan, Staff dan Seluruh Manajemen

Sitindaon News

Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Agus Harimurtii Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pada Kongres ke V yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu 15 Maret 2020, Periode 2020-2025.

Semoga Amanah dan Sukses Memimpin Partai Demokrat Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia  dan Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia 

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata sempat mengomentari omnibus law dalam pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Informasi ini disampaikan Wasekjen DPP Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_, Jumat (6/3/2020).

Menurut Andi, SBY sempat menilai penyusunan omnibus law terkesan misterius. Pasalnya, penjelasan daft omnibus law kepada publik sangat kurang.

“Dalam silaturahmi Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam, SBY sempat berkomentar mengapa rancangan Omnibus Law tidak dijelaskan ke masyarakat atau kesannya misterius,” cuit Andi Arief.

Bahkan Andi Arief juga menyebut bahwa hingga saat ini draft Omnibus law belum dikirim ke Fraksi Partai Demokrat di DPR.

“Bagaimana Partai Demokrat mau bersikap, draft Omnibus law saja belum dikirim ke fraksi Partai Demokrat,” tegas Andi.

Andi juga menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam adalah memberikan kesempatan pemerintah untuk memaparkan seluk beluk draft omnibus law tersebut.

“Salah satu rekomendasi pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam adalah memberikan kesempatan pemerintah melalui menkoperekonomian untuk paparan di depan Frakai Partai Demokrat tentang rancangan Omnibus Law. Dari paparan itu barulah Partai Demokrat bisa bersikap,” pungkasnya.

Sumber: politiktoday.com

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam,

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan proses omnibus law dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. 

SBY mengatakan, pertemuannya dengan Airlangga hari ini untuk menyamakan pandangan terkait dua hal tersebut. Termasuk peluang koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020. 

"Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita. Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan Partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono," ujar SBY, Kamis (5/3).

Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengatakan, Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama. Yakni the real development untuk rakyat, respect democratic values dan membangun untuk kesejahteraan rakyat. 

"Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik," tegas SBY. 

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan bahwa  pertemuan tersebut untuk menemukan persamaan bersama dan bukan perbedaan. Di akhir pertemuan SBY mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. "Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi," ucapnya.

Sumber: republika.co.id