Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai tidak profesional sebagai jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Yasonna dipandang harus diberikan sanksi terkait keterlibatannya dalam tim hukum PDI Perjuangan.

“Fenomena ini menunjukkan kegagalan dari pemerintah sekarang yang tidak bisa membedakan antara kepentingan kelompok (partai politik) dengan kepentingan negara. Selain itu, ini juga menunjukan betapa tidak profesional dan kompetennya para pejabat negara yang dipilih oleh Jokowi,” kata aktivis antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar kepada JawaPos.com, Sabtu (17/1).

Republika/Putra M. Akbar | Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1).

SitindaonNews.Com | Komisioner KPU RI Wahyu Setiawa, pada Rabu (15/1) menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung KPK, Jakarta. Wahyu menyebut, istilah makelar ditujukannya terhadap tiga utusan PDI Perjuangan (PDIP) yang meminta pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR kepada caleg PDIP, Harun Masiku.

"Yang saya maksud makelar ya tiga orang yang menemui saya, karena saya menyampaikan ini prinsipnya tidak bisa. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan itu dengan berbagai cara. Itulah makna makelar yang saya sampaikan," ujar Wahyu dalam persidangan, Rabu.

Ada Hantunya, KPK Takut Lakukan Penggeledahan di Kantor DPP PDIP.

SitindaonNews.Com | Gagalnya KPK_RI menggeledah kantor PDIP dengan alasan tidak diizinkan oleh tuan rumah dan tidak ada izin Dewan Pengawas, seakan memberikan sinyal:  

Mereka Yang Nafsu Terus Menguasai Garuda

SitindaonNews.Com | Kasus Harley dan Brompton yang melibatkan dirut Garuda Ari Askhara, mengakibatkan jajaran direksi dipecat dan diganti oleh orang dalam juga, bahkan direktur keuangan yang bermasalah dengan laporan keuangan palsu tahun 2018 lalu diangkat sebagai PLT Direktur Utama sampai ditunjuk direksi baru melalui RUPS yg rencananya akan dilaksanakan bulan Januari 2020 ini.

Banyak yang berkepentingan dan berkeinginan menjadi Direktur Utama Garuda ini dan mempersiapkan calon Direktur Utama untuk diajukan dalam RUPS nanti