SitindaonNews.Com | Dalam memperingati Hari Buruh, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan vincent terkait maraknya PHK ditengah wabah COVID-19 dan juga isu-isu ketenagakerjaan lainnya.

Untuk itu perlu dicermati kembali relevansi Kartu Pra-kerja sebesar Rap 5,6T, Demokrat mendorong agar dana tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung pada para buruh dan pekerja yang terdampak.

Dan juga atas maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, Demokrat konsisten memprioritaskan tenaga kerja nasional mengisi lapangan kerja seluas-luasnya. Beri kesempatan bagi tenaga kerja kita untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Berikut pernyataan lengkap AHY yang dikutip dari akun twitter @AgusYudhoyono.

"Selamat Hari Buruh untuk kawan-kawan buruh dan pekerja Indonesia. Saya memiliki concern terkait maraknya PHK di tengah wabah COVID-19 dan juga isu-isu ketenagakerjaan lainnya."

"Data Kemenakertrans (13/4) menunjukkan, hampir 2,8 juta pekerja formal dan informal yang dirumahkan dan di-PHK. Belum lagi pekerja yang bulan ini tak lagi menerima penghasilan, atau berkurang karena kondisi krisis perusahaan."

"Sebelum pandemi COVID-19, isu ketenagakerjaan juga masih menyisakan permasalahan terkait hak-hak buruh. Kita perlu mencermati kembali relevansi Kartu Pra-Kerja sebesar Rp 5.6 T. Kami mendorong dana tsb dialokasikan untuk bantuan langsung pada para buruh dan pekerja yg terdampak."

"Juga RUU Ciptaker yg menimbulkan kontroversi. Sejak awal kami mendesak penundaan pembahasan RUU ini, agar konsentrasi pemerintah dlm penanganan pandemi tdk terpecah. Saat nanti dibahas kembali, kami mendorong pelibatan serikat pekerja; mereka adl pihak yang terdampak langsung"

"Kami juga konsisten memprioritaskan tenaga kerja nasional untuk mengisi lapangan kerja seluas-luasnya. Beri kesempatan bagi tenaga kerja kita menjadi tuan rumah di negerinya sendiri."

"Jalan perjuangan pemenuhan hak-hak buruh memang masih panjang. Kami akan terus hadir dan memperjuangkan hak-hak dasar para buruh dan pekerja sesuai dgn kewajiban dan tanggung jawabnya."

"SEJARAH PENGHINAAN"

Dalam sejarah NKRI tidak ada cacian, hinaan dan fitnah yg paling buruk, baik dari sisi manusia maupun agama, kecuali cacian dan hinaan yg diterima Presiden Jokowi. Tidak ada satupun pimpinan atau raja yang menerimanya kecuali beliau.

Di negeri yang saat ini mayoritas penduduknya muslim dan konon katanya menjunjung tinggi tradisi kesusilaan, etika, Adat istiadat dan budaya, ternyata selama bertahun-tahun memuja kata-kata kotor yang diarahkan kepada pemimpinnya, sementara setiap kebijakannya tetap diikuti.

Perlu daftar yang panjang menyusun kata-kata berikut penjelasan utk menguraikan cacian dan hinaan tersebut.
Beliau presiden yang A, B, C, D, dst...

Pimpinan yang planga-plongo, dungu, bla bla...
Belum lagi cacian yang bernuansakan agama, yang menyebutkan beliau pemimpin thaghut, kafir, PKI, antek asing dll...

ASTAGHFIRULLAHAL ADZIIM... SUBHANALLAH

Adakah sebutan-sebutan yang lebih buruk dari itu semua? tidak ada...!

Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang selalu dihinakan rakyatnya di sepanjang sejarah penetapan manusia di muka bumi ini melebihi yang lainnya.
Dan sebagian besar dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam. KUAT budayanya KENTAL SYARI'AHNYA. IRONIS... Sungguh IRONIS !

Ini bukan soal BAPER, bukan juga soal terima atau tidak terima, ini soal seberapa banyak kebencian yang kita miliki dan tertanam dalam akhlak, etika dan budaya yang bisa dilakukan. Atau mungkin soal DNA warisan. (entahlah !)

Di negara paling LIBERAL dan ATHEIS sekalipun Abang rasa tidak akan ditemukan fenomena seperti di SINI. Yah di SINI yang notabene negara muslim terbesar di dunia.

[Hasan]

Copas: https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3148650891892941/

KALAU MEREKA TIDAK KELUAR, MEREKA BISA TIDAK MAKAN BENERAN...

Banyak sahabat netijen yg geram, dan ada juga yg panik, karena kerumunan massa (pedagang & pembeli) masih tampak di pasar-pasar

"Lantas apa artinya PSBB?"

Kurang lebih itulah pertanyaan yg mengemuka

----------------------
Saya coba mengajak melihatnya dari sisi lain..

Saudara-2 kita itu yg masih datang ke pasar, mereka itu ke sana BUKAN untuk piknik, rekreasi atau jalan-jalan...

Mereka itu TERPAKSA...., karena kalau lah masih ada PILIHAN LAIN, 100% pasti mereka lebih suka utk tinggal di rumah saja

Mereka ini tidak seberuntung saya, atau para netijen pekerja kantoran, yg perusahaannya masih mampu memberikan gaji, saat kita diminta kerja di rumah saja, WFH (working from home)

Mereka juga tidak seberuntung netijen yg pengusaha atau wiraswastawan, yg meskipun aktifitas usahanya nyaris sedang berhenti, tapi masih punya cukup tabungan untuk menanggung kebutuhan harian keluarga

------------------------
Saudara-2 kita yg ada di foto di atas, mereka adalah para pekerja informal, yg kalau tidak keluar rumah utk cari uang, maka hari itu mereka bisa tidak makan betulan...

Pasar adalah tempat berkumpulnya para pekerja informal: pedagang, reseller, kuli panggul, tukang ojeg, tukang parkir, penjual makanan/minuman ringan, dsb.

Dan coba saja mereka disurvey, dgn tetap datang ke pasar saja penghasilan mereka sudah jauh berkurang...

Apalagi kalau betulan di lockdown di rumah.... Mau makan apa?

------------------------
Mungkin ini saatnya kita bertoleransi dalam segala keterbatasan

Kerumunan massa yg tujuannya utk kuliner atau jalan-jalan atau rekreasi, sepakat untuk KITA LARANG. Tindak tegas bila perlu....

Tapi mari kita DOAKAN saja para saudara-2 kita yg terpaksa masih harus full di luar rumah, semoga Allah SWT menganugerahi mereka immune tubuh yg ekstra,

karena sejatinya mereka sedang berjihad demi menafkahi keluarganya

Sementara KITA, yg beruntung masih diberi kelonggaran utk WFH di rumah, anggaplah ini sebagai sebuah KEMEWAHAN, karena faktanya tidak semua orang bisa seperti kita...

Tunaikan kemewahan ini sebagai sebuah amanah.

Jika ada 30-40% penduduk Jakarta yg mampu WFH, artinya 30-40% rantai penularan Covid-19 telah kita patahkan...

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MELINDUNGI NEGRI INI

....
.
.
.
Thomy Setiawan

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3125925627498801&id=803774136380640

Staf Khusus: Antara Kepintaran dan Adab

Puluhan tahun membawahi divisi Human Recources serta sering terlibat aktif dalam recruitment dan assessment dalam berbagai level karyawan, saya tidak pernah tertarik dengan seseorang yang hanya pintar, tapi gayanya belagu, kurang punya empati sosial dan punya atitude yang kurang bagus.

Body language, gesture tubuh, sikap dan gaya bicara seseorang menentukan sifat dan kualitas diri seseorang. Sepintar apapun, kalau adab dan etikanya kurang proper, sudah pasti saya tendang jauh. Berdasar pengalaman karyawan model begini pasti menjadi 'trouble maker' dan punya tingkat loyalitas yang rendah.

Menurut saya mendidik orang yang punya adab perilaku yang baik, sopan dan jujur untuk menjadi pintar jauh lebih mudah dibanding mendidik orang pintar yang belagu menjadi pribadi yang santun dan rendah hati.

Pada saat melihat foto anak muda umur 33 tahun yang bernama Andi Taufan Garuda Putra yang baru diangkat jadi Staf Khusus Presiden dengan gaji Rp 51 juta per bulan, berdiri pongah dengan tangan dimasukkan saku celana di samping Presiden seperti di foto di bawah ini, jujur saya langsung melongo tidak kesengsem dan ilfil parah. Sehebat apapun dia, lulusan dari manapun dia.

Ini mengkonfirmasi dengan kuat bahwa revolusi mental yang berbasis pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi kebutuhan mutlak bangsa ini. Termasuk untuk orang di sekeliling Presiden.

Salam Indonesia Waras,
15042020

Rudi S Kamri

Kita punya 575 anggota DPR.
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar......kita ga perlu teriak teriak di medsos setiap hari,mereka ga perlu demo dijalan jalan setiap hari......

575 anggota DPR lebih banyak yang diam,sekali ngomong minta jatah mobil,
Minta naik gaji dan tunjangan.....dan mengetuk palu pesanan pedagang.

Kita punya 34 menteri.
Kalau mereka kerja dengan baik dan benar....presiden ga mungkin pelanga pelengo.....kalau mereka kerja dengan baik dan benar ga mungkin koordinasi antar menteri brantakan kaya gini...bikin rakyat bingung....siapa yang harus dipatuhi.....

Kita punya 34 menteri....tapi mereka lebih sibuk nyari proyek dan nyari panggung....
Kita punya 34 menteri,tapi lebih banyak yang diam...serasa cuma punya satu menteri saja.....

Kita punya 9 watimpres....
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar.....ga mungkin presiden pagi tempe sore dele....

Kita punya 9 watimpres......
Kalau mereka bekerja dengan baik dan benar....ga mungkin presiden blunder melulu.....

Kita punya 9 watimpres.....
Atau sekedar bagi bagi jabatan....
Hasil pemilu lalu.....

Kita punya 14 stafsus......
Yang ini tidak kelihatan sama sekali pekerjaannya

Mereka hanya bisa nyari proyek di istana
Dan hanya bisa menyalakan lilin.

Karena mereka juga bagian dari bagi bagi kursi,hasil dari pemilu lalu...

Semua jabatan yang cuma bagi bagi kursi.....ya memang kerjanya duduk aja di kursi.tiap bulan terima gaji.

Kita punya 8000 hakim lebih..
Kita punya 470.4 ribu polisi....
Kita punya pengadilan tinggi 380

Tapi mencari keadilan susahnya minta ampun...

Anak muda yang tidak berdosa itu akhirnya ditembak.....

Oh ya kita lupa,kita masih punya satu wakil presiden....

Kerjanya hanya berdoa,tapi sayang tampaknya doanya belum dikabulkan...

Corona masih terus mengganas.....

Copas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=873690556436616&id=100013870388806

SitindaonNews.Com | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) telah mengumumkan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 pada hari Rabu 15 April 2020.

AHY menjelaskan, untuk struktur DPP Partai Demokrat akan terbagi menjadi pengurus harian dan pengurus pleno. Pengurus harian, kata dia, akan berjumlah 100 orang yang terdiri dari eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, dan eselon pelaksana.

Adapun pengurus pleno berisi 200 orang, terdiri dari 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang dari sekretaris departemen dan staf, sekretaris direktur eksekutif dan staf, sekretaris badan dan staf, serta kepala biro di tiap departemen.

Mengangkat tema “Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat,” berikut adalah struktur pengurus inti Partai Demokrat Periode 2020-2025:

Ketua Umum : Agus  Harimurti  Yudhoyono

Wakil Ketua Umum
- Dr. Benny Kabur Harman, SH, MH
- Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com, MSc atau Ibas SBY
- Ir. Marwan Cik Asan, MSE
- Hj. Vera Febyanthy Rumangkang
- Willem Wandik, S.Sos
- Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, Msi

Sekretaris Jenderal: H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT

Wakil Sekjen
- Ir. Hj. Andi Timo Pangerang
- Putu Supadma Rudana, MBA
- Renanda Bachtar
- Ingrid Kansil, S.Sos
- Muhammad Rifai Darus, S.E.
- Dr. Hj. Siti Nur Azizah, SH, MH
- Jansen Sitindaon, SH., MH
- Imelda Sari, SS.
- H. Irwan, S.IP., MP
- Agust Jovan Latuconsina, M.Si (Han), MA

Bendahara Umum: H. Renville Antonio, SH, MH, MM

Wakil Bendum
- Eka Putra, S.E
- Lasmi Indaryani, S.E.
- Tatyana S. Sutara, SE, M.Si
- Chairul Yaqin Hidayat
- Edwin Jannerli Tandjung
- Bramantyo Suwondo, M.M.IR.
- Indyastari Wikan, ST., MT.Ars.
- Lokot Nasution

Direktur Eksekutif: Sigit Raditya, MIS, MA
Kepala Departemen
- Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional : Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LL.M (DPR RI Komisi XI)
- Departemen Politik dan Pemerintahan: Umar Arsal, S.Sos (DPR RI 2 Periode 2009 – 2019)
- Departemen Hukum dan HAM: Dr. Didik Mukrianto, SH, MH (DPR RI Komisi III)
- Departemen Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman: Muslim, SHi, MM (DPR RI Komisi IV)
- Departemen Infrstruktur dan Perhubungan: Dr. Michael Wattimena, SE, MM (DPR RI 2 Periode 2009-2019)
- Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Investasi: Linda Megawati, SE, MSi. (DPR RI Komisi XI)
- Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi: Rusda Mahmud (DPR RI Komisi VII)
- Departemen Agama dan Sosial: Dr. H. RA.Munawar Fuad, Noeh, Mag. (Pengurus MUI Pusat 2015-2020)
- Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE (DPR RI Komisi IX)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda: Dede Yusuf ME, ST, MSi.Pol (DPR RI Komisi X)
- Departemen Perekonomian Nasional: Sartono Hutomo SE, MM (DPR RI Komisi VII)

Kepala Badan
- Badan Pemenangan Pemilu: Andi Arief (Staf Khusus Presiden 2009-2014)
- Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Dr. Ir. H. Herman Khaeron, MSi (DPR RI Komisi VI)
- Badan Penelitian dan Pengembangan: Herzaky Mahendra Putra, SSos, MM
- Badan Komunikasi Strategis: Ossy Dermawan, BS, MSc
- Badan Doktrin, Pendidikan dan Latihan: Yudha Pratomo Mahyudin, MSc, PhD
- Badan Pembinaan Jaringan Konstituen: Zulfikar Hamonangan, SH (DPR RI Komisi VII)
- Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat: H. Ali Mohamad Johan, SE (DPRD Prov. DKI Jakarta)
- Badan Hukum dan Pengamanan Partai: MM Ardy Mbalembout, SH. MH, CLA.