Aktivis 1998 dan Politikus PDIP Adian Napitupulu. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa rakyat tidak bisa diklaim secara semena-mena di tengah polemik wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu disampaikan Adian merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, analisis big data tersebut tidak dipaparkan secara ilmiah dengan alat ukur yang jelas. Dia bilang, analisis yang juga pernah dipaparkan (Ketua Umum PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, itu seharusnya menjelaskan tentang metodologi, waktu pelaksanaan, hingga margin of error.

"Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena mena, seolah semua atas kehendak rakyat," ucap Adian dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com," Minggu (13/3).

Lebih lanjut, Adian menyoroti hasil analisis big data yang berbanding terbalik dengan hasil yang dirilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hasil lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen yang mendukungnya.

Ia pun mempertanyakan, apakah hal tersebut terjadi karena analisis big data yang dipaparkan Luhut dan Cak Imin mengandung kepentingan politik.

"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena persentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," katanya.

Atas dasar itu, Adian berkata, semestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa dipercaya, antara hasil survei dan analisis big data yang digunakan elite partai politik atau pejabat.

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh empat lembaga survei. Pertama, LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.

Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

(CNN Indonesia)