Top Stories
-
Rahasia Cuan Saat IHSG Merah dan Harga Saham pada Nyungsep
-
Untuk Menjadi Kaya, Ada 5 Tahap yang Harus Anda Lalui
-
Mas Didit ke Solo ada apa?
-
Sikap Mentalmu Hari ini akan Menentukan apakah Kelak Hidup Kaya atau Miskin!
-
Miskin Dulu Boleh, Jangan Miskin Permanen
-
Begini Pola Permainannya Kenapa MSCI, S&P, MOODY'S Sering Beri Rating Jelek Saat Harga Nyungsep?
-
Yang Kelaparan itu Adalah Pemilik Dapur MBG dan Elit-elit Politik Menghadapi Pemilu 2029
-
Baca Order Book, Bagi Pemula yang Baru Join.
-
Apapun Kata MSCI Pagi Ini, Jangan Ada yang Panic Selling!
Search
- Details
- Category: News of the Day
- By admin
- Hits: 1118
Kemenkumham Buka 2.000 Formasi CPNS 2018, 878 Posisi untuk Lulusan SLTA
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka 2.000 formasi
dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018.
Proses rekrutmen mulai dibuka, Rabu (19/9/2018),
dengan memberikan informasi mengenai nama jabatan serta formasi yang tersedia di situs sscn.bkn.go.id.
Adapun unit kerja yang mendapatkan alokasi penempatan dalam seleksi CPNS 2018
adalah di kantor pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis.
Unit Pusat itu terdiri dari:
1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
Menariknya, Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya menyediakan formasi
yang membutuhkan persyaratan lulusan perguruan tinggi.
Kementerian yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly itu
juga membuka 878 formasi untuk tingkat SLTA atau sederajat untuk jabatan penjaga tahanan.
Adapun, informasi lain mengenai formasi yang dibuka Kementerian Hukum dan HAM
dapat dibuka di tautan ini: Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM