Top Stories
-
Kemana Setelah Lulus Kuliah?
-
Yang Belum Punya Barang Amati IHSG Fulu Sebelum Entry.
-
Jangan Sia-siakan Sukses Karir Anda
-
Hidup Hanya Sekali! Jangan Menghabiskan Waktumu Untuk Menunggu Kesempatan yang Paling Sempurna.
-
Jangan Pernah Menyerah!
-
Bagimana Cara Anda akan Memulai Berbisnis untuk Menjadi Milyarder?
-
Tetap Berhati-hati Walau IHSG Dua Hari Hijau
-
Pelajaran Minggu Ini: Jika IHSG Merah dan Jika IHSG Hijau
-
Kita Masih Butuh Investor Asing
Search
- Details
- Category: News of the Day
- By ZA Sitindaon
- Hits: 682
Tes Corona Mahal, Ombudsman Curiga Ada yang Cari Keuntungan
SitindaonNews.Com | Anggota Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pihaknya melakukan investigasi terkait harga alat rapid test yakni Rp75.000. Karena itu, dia mengaku kaget ketika ada kewajiban masyarakat yang mau bepergian dikenai biaya antara Rp300 ribu sampai Rp1 juta.
Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dana cukup besar sekitar Rp677 triliun. Menurut dia, memang Ombudsman belum melakukan investigasi terhadap penggunaan uang tersebut, ke mana saja dan siapa saja yang menggunakan.
"Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dilakukan dikeluarkan rapid tes, itu belum diinvestigasi oleh Ombudsman. Tapi yang mengagetkan itu rapid test bayar sekitar Rp300 ribu. Harusnya, menyiapkan rapid test secara gratis karena sudah dianggarkan pemerintah," katanya seperti dikutip dari tvOne pada Selasa, 30 Juni 2020.
HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA

Oleh karena itu, Laode mengatakan harusnya masyarakat yang punya kepentingan untuk bepergian dengan melakukan rapid test itu tidak boleh dikenai biaya ekstra. Karena, kata dia, ini suatu bisnis yang tidak berperikemanusiaan dengan memanfaatkan kesempatan ketakutan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
"Bagaimana tidak? Ini harganya Rp70.000 bisa dicharge Rp1 jutaan. Harusnya, yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid tes tidak boleh berbayar, gratis atau cukup mengganti biaya produksi alat rapid test itu sebesar Rp75.000," jelas dia.
Jadi, Laode menyarankan sebaiknya hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat melalui kewajiban rapid test tersebut. Sebab, ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban dalam situasi yang sangat menakutkan wabah corona.
"Sebetulnya kami tidak menduga seperti itu dan baru marak akhir-akhir ini, jadi mulai saat ini bertanya, kenapa ini dan kita mulai angkat. Ini sudah meresahkan masyarakat. Semua fenomena ini jadi bisnis sendiri, surat keterangan hasilnya oh negatif, tidak reaktif, itu bisnis sebetulnya. Pebisnis medis tertentu, khususnya alat-alat COVID itu," ujarnya.
Sumber: viva.co.