faisal basri

Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:

Pak Jokowi, Jangan Sampai Rakyat Teriak ‘Turunkan Jokowi’

Memimpin Indonesia itu memang tidak mudah. Permasalahan negara yang kompleks pun tidak semudah membalikkan tangan. Itu kami akui dan kami hargai. Tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan oleh seorang presiden.

Selama ini dukungan kepada Jokowi mengalir dari mana-mana karena rakyat (pendukung) berharap Jokowi mau dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara ini. Rakyat berharap Jokowi tegas terhadap koruptor, membersihkan BUMN dari para mafia proyek, menumpas radikalisme dan menjaga Pancasila sebagai dasar NKRI.

"Bernegara itu harus menggembirakan. Negara tidak perlu berkerut keningnya hanya karena ada yang mengkritik atau berbeda pendapat. Senyum dan cerna saja, jgn gunakan instrumen koersif utk membungkam. Terlebih kekuasaan itu bergilir, datang dan pergi seperti malam dan siang." @ReflyHZ

Foto: Infografis/ PaK Jokowi, januari-mei 2019 impor migas turun/Aristya Rahadian Krisabella

Dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo tak berhenti marah-marah soal kilang yang tak dibangun dalam 30 tahun terakhir. Ia menuding ada biang kerok di balik semua ini, yaitu para pemburu rente impor minyak. 

Jokowi memaparkan impor minyak RI hampir 800 ribu barel sehari, berupa minyak mentah dan BBM. Di balik impor ini, bakal ada pihak-pihak yang untung banyak dan mengganggu pembangunan kilang. 

Jiwasraya Bermasalah, SBY Dibawa-bawa

SitindaonNews.Com - Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan dan kekurangan diri sendiri adalah ciri dan sifat bangsa ini.

Beragam komentar netizen terkait pernyataan Joko Edisi Jiwasraya bermaslah sejak era SBY

Antara Benny K Harian dan Puan Maharani, Siapa Yang Berkualitas dan Berpihak Rakyat?

Keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, karena fungsi pengawasan oleh legislatif selama puluhan tahun gagal memperbaiki keadaan negeri ini.

Ketua DPR Puan Maharani berpendapat seharusnya PPATK tidak mengungkap temuan rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah ke publik