Top Stories
-
Hindari Saham Lapis 3 Dengan Markep Cap Kecil
-
Seputar TPIA Hari Jumat Kemaren
-
Jika Ingin Melihat Keaslian Karakter Seseorang, Berilah Dia Jabatan!
-
Untuk Membangun Kerajaan Allah, Haruskah Dengan Cara Membangun Gereja?
-
Cut Loss adalah Strategy, Cut Loss bukan Petaka!
-
Scalper atau Swinger?
-
Cara Memilih Saham yang Tepat Anti Boncos!
-
Mengenali Sideways Akumulasi atau Disitribusi.
-
Scalping Kalau Ambil Profit (TP) Tipis-tipis Saja Tapi Sering.
Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 723

SitindaonNews.Com | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.
"Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita," katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung, Jumat (24/1) , demikian keterangan pers yang diterima Sabtu.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 923
Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.
Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.
Read more: Yasonna Laoly Mundur sebagai Menteri Hukum dan HAM
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 712
Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.
Read more: Demokrat: Yasonna Bisa Dijerat Merintangi Penyidikan Harun
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 749
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)
SitindaonNews.Com | Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.
Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.
Read more: Ade Armando dkk Bikin Petisi Jokowi Pecat Yasonna Laoly
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 952
SitindaonNews.Com | Tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masuk hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya. Pernyataan otoritas pemerintah yang mengatakan Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari lalu dan sampai sekarang belum kembali, sementara menurut istrinya, Harun sudah kembali ke Indonesia.
Harun disebut Hilda sehari sebelumnya yaitu tanggal 6 Januari 2020 berada di Singapura. Saat itu pula disebut Hilda bila Harun sempat memberikan kabar padanya. "Dia sempat kirim kabar tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam katanya sudah tiba di Jakarta," kata Hilda saat ditemui di kediamannya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (21/1/2020).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 717

Insentif Direksi BPJS Kesehatan Rp 342 Juta/Bulan, DPR: Punya Hati?
SitindaonNews.Com, Jakarta | Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti besarnya insentif yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di tengah defisit keuangan yang sedang dialami perusahaan.
Anggota Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar membeberkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan.