fbpx

0
0
0
s2sdefault

1593232512822

SitindaonNews.Com | Brazil dalam sehari mengalami 46.860 kasus baru COVID-19 dan 990 kematian baru akibat penyakit virus corona jenis baru itu, menurut Kementerian Kesehatan pada Jumat.

Angka tersebut menambah jumlah total kasus COVID-19 di Brazil menjadi 1.274.974 dan kematian mencapai 55.961, demikian dilaporkan Reuters.

Brazil merupakan negara terparah kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, yang dilanda wabah virus corona.

1592958765588

Mirip sikap Presiden AS Donald Trump, Presiden Brazil Jair Bolsonaro cenderung meremehkan risiko COVID-19. Itu sebabnya Bolsonaro dijuluki "Trump Tropis".

Sejak virus corona menjangkiti negerinya, Bolsonaro berselisih paham dengan otoritas medis di Brazil. Dua menteri kesehatannya telah meninggalkannya.

Bolsonaro berpendapat ambruknya aktivitas perekonomian yang disebabkan karantina wilayah berdampak lebih mematikan ketimbang virus corona itu sendiri.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1593219687087

Melan Refra, putri pertama dari John Refra alias John Kei, pada Jumat malam menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk sang ayah yang kini tengah ditahan oleh pihak kepolisian lantaran tersandung sejumlah kasus.

"Saya mau ketemu papa, memang ada beberapa keperluan jadi saya ke sini bawa selimut dan lain-lain," kata Melan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat.

Saat ditanya mengenai perkembangan kasus ayahnya, Melan enggan berbicara banyak. Dia mengatakan alasan kedatangannya ke Polda Metro Jaya hanya untuk menjenguk dan memberikan semangat untuk ayahnya.

"Aku nggak mau bahas itu. Aku di sini mau support papa, enggak mau bahas kasus atau gimananya karena di sini kalau aku tambah bicarain kasus mungkin papa tambah pusing. Tujuan ke sini buat hibur dia," kata Melan.

Namun dia bersedia menjelaskan soal merenggangnya hubungan antara sang ayah dengan Nus Kei. Melan mengatakan hubungan antara keluarganya dan Nus Kei sangat erat dan harmonis namun mulai renggang sekitar dua hingga tiga tahun lalu.

1592958765588


"Mulai renggang sejak dua atau tiga tahun lalu," kata Melan.

Melan mengaku tidak tahu pasti penyebab memburuknya hubungan John Kei dan Nus Kei, karena dia memilih untuk tidak mencampuri urusan keduanya.

"Pokoknya yang saya tahu dulu Opa Nus dekat sama kami sekeluarga, entah kenapa saya kurang paham masalah papa dengan Opa Nus tapi saya merasa memang sudah agak melonggar semenjak sekitar dua tiga tahun papa di Nusa Kambangan tapi saya enggak mau ambil pusing sebagai anak itu masalah orang tua," tuturnya.

Polda Metro Jaya diketahui menangkap John Kei dan 34 anak buahnya lantaran terlibat pengeroyokan dengan senjata tajam yang berujung tewasnya Yustus Corwing Rahakbau (46) dan seorang pria berinisial ME alias A menderita luka berat pada Minggu siang.

Selain itu, anak buah John Kei juga terlibat dalam sejumlah tindakan melawan hukum seperti penyalahgunaan senjata api dan perusakan serta percobaan pembunuhan terhadap Nus Kei di Cipondoh, Tangerang.

Atas kejadian tersebut, Tim Gabungan Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap John Kei dan 34 anggota kelompoknya serta menetapkan semuanya sebagai tersangka.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

komisi iii ungkap ada pengusaha kapolri swasta atur mutasi hingga proyek polriSarifuddin Sudding

SitindaonNews.Com | Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Polri untuk mengevaluasi rekanan dalam program-program pengadaan. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. .

Dia mengatakan, sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada tahun 2020, kredit ekspor Polri mencapai sekitar USD590 juta dengan 17 rincian kegiatan.

"Kalau kita lihat agak samar-samar sebenarnya. Jadi banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini kalau saya lihat banyak bidang elektronik," kata dia, Rabu (24/6).

1592958765588

Dia pun meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.

"Karena ada informasi kredit ekspor yang USD590 juta ini rekanan kepolisian hanya yang itu-itu saja. Saya tahu siapa pengusahanya di situ yang bermain," ungkapnya.

Minta Polri Tertibkan

Tak hanya itu, Politikus PAN ini meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.

"Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya," terang dia.

"Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya," imbuh Sudding. 

Sumber: .merdeka.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5ef2e19a9bff3Ketua KPK Firli Bahuri menumpangi helikopter dalam perjalanannya di Sumatera Selatan, Sabtu (20/6/2020).(Dokumentasi/MAKI)

SitindaonNews.Com | Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (24/6/2020), kembali mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK.

Kali ini, Boyamin mengadukan Firli atas dugaan bergaya hidup mewah karena Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan untuk kepentingan pribadinya dari Palembang ke Baturaja.

"MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Boyamin, Rabu.

Menurut Boyamin, penggunaan helikopter itu diduga merupakan bentuk bergaya hidup mewah karena dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan empat jam perjalanan menggunakan mobil.

"Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah, apalagi dari larangan bermain golf," kata Boyamin.

"Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama Insan Komisi," demikian bunyi poin 27 aspek integritas aturan tersebut.

Diketahui, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK mengatur bahwa insan KPK tidak boleh menunjukkan gaya hidup hedonisme.

Boyamin pun melampirkan tiga foto yang menunjukkan kegiatan Firli, termasuk saat Firli menumpangi helikopter berkode PK-JTO tersebut.

" Helikopter yang digunakan adalah jenis mewah (helimusin) karena pernah digunakan Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air," kata Boyamin.

Boyamin juga mempersoalkan Firli yang tampak tidak menggunakan masker saat sudah duduk di dalam helikopter.

Menurut Boyamin, hal itu bukan penerapan protokol kesehatan yang baik di tengah wabah Covid-19.

"Hal ini bertentangan dengan statement Firli yang hanya mencopot masker sejenak ketika ketemu anak-anak untuk menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Hal ini bisa diartikan Firli tidak memakai masker mulai ketemu anak-anak hingga naik helikopter," kata Boyamin.

Sebelumnya, Boyamin juga mengadukan Firli ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran protkol kesehatan Covid-19.

Sebab, Firli kedapatan tidak mengenakan masker saat bertemu sejumlah anak-anak dalam perjalanannya ke Baturaja tersebut

Sumber: .kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault
1592961827184
"Sebanyak 34 provinsi di Indonesia sudah terpapar COVID-19"
 

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan hingga Selasa pukul 12.00 WIB ada penambahan 506 orang yang sembuh sehingga 19.241 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh dari 47.896 orang yang terkonfirmasi positif.

"Data hari ini diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap 17.908 spesimen," kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Secara kumulatif pemerintah telah melakukan pemeriksaan usapan rongga mulut dengan berbagai jenis spesimen mencapai 666.219 spesimen, baik itu menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ataupun Tes Cepat Molekuler (TCM).

"Dari pemeriksaan spesimen diperoleh jumlah kasus positif 1.051 orang hari ini, sehingga akumulasi keseluruhan kasus menjadi 47.896 orang," ujarnya.

Sedangkan untuk pasien yang meninggal tercatat sebanyak 2.535 orang atau meningkat 35 orang dari hari sebelumnya. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan yang masih diawasi sebanyak 13.348 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 35.983 orang.

Ia merinci terkait sebaran dari kasus positif hari ini, ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus cukup signifikan yakni Jawa Timur dengan kasus baru sebanyak 258 orang dan sembuh 60 orang.

Kemudian, DKI Jakarta melaporkan 160 orang positif baru dan sembuh 100 orang, Sulawesi Selatan 154 orang kasus positif baru dan 42 sembuh, Sumatera Utara 117 kasus positif dan tiga sembuh serta Papua dengan 55 kasus positif baru dan tidak ada laporan sembuh.

Di samping itu, beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus konfirmasi yang dilaporkan di antaranya Jawa Tengah 49 kasus baru dengan 50 orang sembuh.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan 27 kasus baru dan 28 sembuh, Sumatera Selatan 16 kasus baru dan 47 sembuh, Banten melaporkan sembilan kasus baru dan 13 sembuh, Sumatera Barat lima kasus baru dan 20 sembuh, Jambi dua kasus baru dan 20 sembuh serta Maluku satu kasus baru dan empat sembuh.

"Kalimantan Barat tidak ada penambahan kasus dan melaporkan 10 kasus sembuh, Bangka Belitung juga demikian," ujar dia.

Secara keseluruhan, ada 18 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 orang. Bahkan, ada delapan provinsi yang tidak melaporkan kasus sama sekali, ujarnya.

"Sebanyak 34 provinsi di Indonesia sudah terpapar COVID-19, sedangkan kabupaten dan kota yang terdampak sebanyak 442. Jumlah daerah terdampak ini meningkat dua daerah dari hari sebelumnya," katanya.

Kasus yang didapatkan hari ini sebagian besar berasal dari hasil kontak tracing yang dilaksanakan secara agresif dan disertai dengan pemeriksaan tes secara lebih masif pada kasus-kasus yang ditemukan di kontak tersebut.

Menurut dia langkah tersebut menjadi penting terutama di daerah-daerah yang masih menunjukkan penambahan kasus cukup tinggi atau rata-rata kasus per jumlah 100.000 ribu penduduknya masih cukup tinggi.

"Ini harus kita lakukan kontak tracing dengan lebih agresif. Dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan yang lebih masif," katanya.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200624 072227Foto : ANTARA FOTO/Abdul Halim Iskandar 

Menko Polhukam Mahfud MD

SitindaonNews.Com | Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 selain pandemi virus corona COVID-19, yakni adanya konten berita hoaks, fitnah, SARA dan ujaran kebencian.


Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara launching pengawasan pemilihan kepala daerah dan indeks kerawanan pemilihan kepala daerah, yang digelar oleh Bawaslu RI secara virtual yang disiarkan melalui Youtube Bawaslu RI pada Selasa, 23 Juni 2020.

Kemudian, Mahfud mengingatkan kepada aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan supaya tidak terlalu sensitif terhadap berita hoaks yang ringan dan masyarakat yang sedang bergurau. Artinya, jangan asal main tangkap lalu mengadili orang tersebut.

"Itu memang memprihatinkan. Tapi pesan Bapak Presiden, aparat jangan terlalu sensitif, ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili, orang mau webinar dilarang. Udah biarin saja kata Bapak Presiden, wong kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok," kata Mahfud.

FB IMG 1591172843750


Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan-kegiatan seminar yang digelar masyarakat cukup diawasi saja tidak perlu dilarang. Namun, kalau ada melanggar hukum yang luar biasa dan kriminal yang begitu tampak, maka bisa ditindak. "Kalau bikin hoaks-hoaks ringan, orang bergurau, itu biarin saja lah," ujarnya.

Dalam konteks itulah, kata Mahfud, konsep restorative justice itu menjadi penting. Menurut dia, restorative justice itu adalah tindakan untuk melanggar hukum guna menegakkan hukum, atau tindakan melanggar hak asasi manusia untuk menegakkan hak asasi manusia.

"Jadi membiarkan sesuatu biar tidak gaduh. Orang yang memperlakukan diskriminatif, orang diperlakukan tidak sama agar terjadi kebersamaan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menurutnya, restorative justice ini hukum sebagai alat membangun harmoni, atau sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat selesaikan baik-baik sehingga menjadi baik. Misalnya, ia menyebut Tito Karnavian pernah memberi perumpamaan kepada pegawai atau pejabat-pejabat pos lintas batas di perlintasan.

"Kan sering orang lintas batas beli barang kesini karena murah, ini beli dan jual kesini dapat uang lebih. Itu melanggar hukum, iya. Tapi kalau cuma seperti itu ya dibina saja, tidak usah diproses verbal kamu melanggar pasal sekian. Tidak usah, yang begitu biarin saja. Tapi kalau orang melakukan pembunuhan, penyelundupan narkoba, itu baru ditindak. Nah itu yang disebut restorative justice," jelas dia.

Dalam konteks hoaks, kata Mahfud, ketika seseorang melakukan seminar atau berkampanye mungkin berbicara kurang tepat. Sebaiknya, diluruskan saja pernyataan tersebut dengan pendekatan yang lebih manusiawi. "Tidak pakai terlalu sensi," kata dia.

Sumber: viva.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1592275769314Adian Napitupulu dan Erick Thohir

Adian Adipitulu menghajar Erick Thohir karena banyak kawan politikus PDIP terutama dari PENA 98 itu dicopot dari komisaris BUMN.

“Adian menghajar Erick Thohir itu karena banyak kawan dari PENA 98 dicopot dari komisaris BUMN,” kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (15/6/2020).

Menurut Rahman, kawan Adian terutama PENA 98 maupun Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) banyak menempati komisaris BUMN PTPN di berbagai provinsi. “Lihat saja komisaris PTPN I, PTPN 2 itu ada orang-orangnya Adian Napitupulu,” jelas Rahman.

Kata Rahman, sejak Erick menjabat Menteri BUMN, orang-orangnya Adian Napitupulu ini dicopot dari komisaris BUMN karena tidak menguntungkan perusahaan milik negara. “Komisaris orang-orang Pospera maupun PENA 98 justru memanfaatkan kekuasaannya di PTPN untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan,” papar Rahman.

Rahman mengatakan, publik harus cerdas melihat kemarahan Adian ini lebih bermotif kekuasaan dan jabatan.

“Kalau mau kritis, Adian bisa mengkritis RUU Minerba, UU KPK hasil revisi. Lihat saja UU KPK hasil revisi Adian mendukunng dan dengan alibisi yang menolak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” jelas Rahman.

Sumber: suaranasional.com

 

FB IMG 1591172843750

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200616 065913

PT. Dirgantara Indonesia ini adalah salah satu BUMN yang semestinya kita jaga bersama. Salah satu cara menjaganya adalah dg membersihkan jika ada persoalan korupsi yg dilakukan pejabat2 tertentu, 

Sangat disayangkan justru pejabatnya terlibat kasus korupsi, sepertinya BUMN sebagai sarang koruptor tidak dapat dipungkiri dengan kasus seperti ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2007-2017. Dua tersangka yang ditahan adalah BS (Direktur Utama PT. DI) dan IRZ (Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT.DI).

Tersangka BS ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan tersangka IRZ ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan.

Dua tersangka ini diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2007-2017.

Diduga, para tersangka dan pejabat lain di perusahaan berperan untuk “mencarikan” dana yang akan digunakan untuk hal2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di bag keuangan.

Diantaranya dana pencarian proyek di Kementerian, misal: biaya entertainment, uang rapat dll.

Atas perbuatan para tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp205,3 miliar dan USD8,65 juta.

Untuk penyediaan dana “pencarian proyek” di Kementerian tsb, dibuatlah kontrak keagenan dg sejumlah perusahaan.

Diduga perusahaan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud. Padahal uang yg sudah dibayarkan Rp205,3 Milyar & USD8,6 juta.

Selain itu, dalam rangkaian proses tsb, ada permintaan uang yg dikirim ke sejumlah pejabat PT. DI trmasuk tersangka dengan total Rp96 Milyar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK : 198

(021) 2557-8300

www.kpk.go.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5ee3b1a82697dPolisi dan warga setempat saat evakuasi mayat korban(Dok. Polres Minahasa Selatan)

SitindaonNews.Com | Winsi Mandagi (31), warga Rumoong Atas, Manado, mengalami kecelakaan dan mobilnya terjun ke jurang sedalam sekitar 40 meter, di di Sungai Perkebunan Kinanti, Desa Pinamorongan, Minahasa Selatan.

Dirinya selamat dan berhasil keluar dari mobil Ayala miliknya yang remuk, Jumat (12/6/2020).

FB IMG 1591172843750

Namun, saat keluar, dirinya terkejut setelah melihat ada sebuah mobil Datsun warna silver bernomor polisi DB 1792 GC di dasar jurang itu.

Setelah didekati, Winsi melihat jenazah seorang perempuan di dalam mobil.

Tak disangka, perempuan di mobil tersebut ternyata sudah hilang sejak bulan April.

"Diidentifikasi bernama Sedjateris Hanna Rotikan (58), warga Kelurahan Matani Dua, Kota Tomohon, pegawai apotek RS Kalooran Amurang, yang dinyatakan hilang sejak bulan April lalu," kata Kabag Ops Polres Minahasa Selatan Kompol Rahmad Lantemona.

Rahman menambahkan, kecelakaan yang menimpa Winsi menjadi petunjuk penemuan Sedjetaris.

Setelah mendapat laporan dari Winsi, petugas dan warga segera mengevakusi Winsi dan Sedjateris.

"Proses evakuasi telah dilakukan oleh personel Polres Minsel dibantu warga sekitar. Mayat dibawa ke RS Kalooran Amurang untuk visum dalam rangkaian proses identifikasi lanjutan," ungkap Rahmad.

Sumber: kompas.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

20200430114501Novel Baswedan

SitindaonNews.Com | Kemarahan Novel bukan tanpa alasan. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut dua penyerangnya dengan hukuman satu tahun penjara.

Namun demikian, kemarahan Novel itu bukanlah bentuk emosinya, melainkan karena keinginannya menegakkan keadilan.

"Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan ini tergambar bahwa hukum di negara kita tampak sekali compang-camping," kata Novel di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

FB IMG 1591172843750

Novel menilai penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan serangan yang maksimal, tetapi justru anehnya pelaku hanya dituntut hukuman yang ringan.

"Bayangkan, perbuatan level yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun (penjara) dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwanya, ini hal yang harus diproses, dikritisi," kata Novel.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (11/6) menuntut dua terdakwa penyerang Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selama 1 tahun penjara.

Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan air keras ke badannya.

Akan tetapi, di luar dugaan ternyata mengenai mata, sehingga menyebabkan mata kanan mengalami kebutaan permanen dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen.

"Tuntutan yang disampaikan JPU satu tahun penjara ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan aneh, banyak kejanggalan, dan lucu saya katakan," ujar Novel.

“Sebab, penganiayaan ini direncanakan, dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan dengan pemberatan, ini level tertinggi." 

Menurut dia, ketika potret penegakan hukum compang-camping dan asal-asalan seperti ini imbasnya membuat nama Presiden Jokowi tampak tidak baik.

"Saya berharap hal ini tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya bila pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi dan diprotes dengan keras, kemudian presiden juga membiarkan, saya meyakini pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lain," ujar Novel.

Lebih lanjut, Novel menegaskan akan tetap bersikap kritis dan terus melayangkan protes terhadap proses persidangan kedua terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap dirinya.

"Saya akan tetap berikhtiar untuk melakukan protes dengan cara-cara yang benar. Apabila nanti putusan (majelis hakim) juga berjalan seperti sekarang (sesuai tuntutan jaksa),” kata Novel.

Tak tanggung-tanggung, Novel akan melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meminta sikapnya agar tidak membiarkan ketidakadilan terus terjadi di negeri ini.

"Saya tidak tahu perbaikannya akan seperti apa. Akan tetapi, tentunya dalam kesempatan ini kami juga mendesak kepada Bapak Presiden apakah masih tetap akan membiarkan? Apakah akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini?" ucap Novel.

“Bukankah sejak awal Bapak Presiden memberikan perhatian soal ini. Akan tetapi, kemudian mempercayakan kepada aparatur yang sudah bekerja? Bukankah sudah sangat cukup alasan untuk menunjukkan aparatur bekerja dengan bermasalah di sana sini.”

Novel menambahkan, dirinya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan. 

Selain itu, Novel juga mengajak agar masyarakat tetap berjuang untuk memberantas korupsi dan tetap berani serta konsisten.

"Karena orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi, koruptor dan kawan-kawannya mereka berharap kita semua takut dengan kejadian ini,” ujarnya. 

“Kita semua jadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara. Saya kira hal itu yang menjadi concern saya.”

Novel mengaku sejak awal sudah merasakan dan mengetahui kejanggalan demi kejanggalan dalam proses hukum terhadap proses persidangan kedua penyiram air keras ke matanya itu.

"Yang saya catat, saya umumkan ke media, kepada publik setiap waktu dan setiap tahap itu makin tergambar dan saya minta untuk menjadi perhatian dan catatan kita semua," kata Novel.

Sumber: kompas.tv

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

4bb8b0c0 576d 4760 a6f6 b690e63d8450 169Nurhadi di gedung KPK (Grandyos Zafna/detikcom)

SitindaonNews.Com | Jakarta - Tiga kendaraan hingga uang tunai yang diamankan saat penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)  Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, disita KPK. KPK menyebut barang-barang itu berkaitan dengan kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar.

"Setelah penyidik KPK melakukan analisis dan disimpulkan barang tersebut ada kaitannya dengan dugaan perbuatan para tersangka. Maka hari Rabu (10/6) penyidik melakukan penyitaan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Barang itu diamankan KPK saat melakukan penangkapan Nurhadi di Simprug, Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan setelah penyidik mendapatkan izin sita dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

FB IMG 1591172843750

"Sebelumnya, penyidik KPK telah mendapatkan izin sita dari Dewas KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membawa sejumlah barang saat menangkap Nurhadi di Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6) malam. Ada tiga kendaraan, uang tunai, hingga beberapa dokumen yang dibawa tim KPK dari rumah persembunyian Nurhadi itu.

"Yang dibawa dari rumah Simprug saat penangkapan, turut pula dibawa tiga unit kendaraan, sejumlah uang, dan dokumen serta barang bukti elektronik," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/6).

Nurhadi dan menantunya, Rezky, ditangkap KPK di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Tim KPK sempat membuka paksa pintu rumah tersebut sebelum akhirnya menangkap Nurhadi.

Nurhadi dan Rezky ditangkap setelah hampir 4 bulan menjadi buron. Kini kedua tersangka ditahan di Rutan KPK.

Nurhadi bersama Rezky dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Penerimaan tersebut terkait, pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010.

Sumber: .detik.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

5edf86594fd04Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (9/6/2020)(KOMPAS.com/ MEI LEANDHA)

SitindaonNews.Com | Polda Sumatera Utara ( Polda Sumut) memeriksa Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakannya kepada wartawan di Warkop Jurnalis Medan, Jumat (12/6/2020) petang.

FB IMG 1591172843750

Dikatakannya, Akhyar diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada Jumat sore sekitar satu jam.

"Jadi dari Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Krimsus Polda Sumut memeriksa berkaitan dengan pelaksanaan MTQ yang mana total anggarannya sebesar Rp 4,7 miliar," katanya. 

"Kita menindaklanjuti laporan masyarakat. Tiga orang dari Pemko, sisanya dari pihak swasta," lanjutnya. 

Plt Akhyar masih tahap dimintai keterangan

Dijelaskannya, saat ini pemeriksaan masih dalam tahap meminta keterangan dari Plt. Akhyar.

Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang dari pihak ketiga dan beberapa pejabat di Pemko Medan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang dikumpulkan.

"Ada 7 - 8 pertanyaan. Apakah ada penyalahgunaan, pasti akan ditindak lanjuti. Apakah ada pemanggilan selanjutnya, kita tunggu penyidik," katanya.

Untuk diketahui, MTQ tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 15-22 Februari lalu.  

Sumber: kompas.com

0
0
0
s2sdefault

Login Form