fbpx

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200810 090802

SitindaonNews.Com | Kepolisian RI mempersilakan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, untuk mengajukan permohonan pra peradilan jika memang tidak terima atas penahanan dirinya.

"Kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja, diuji sah tidak-nya penahanan di sidang praperadilan," Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik.

Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu dini atau 8 Agustus 2020.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan penahanan itu dilakukan untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari oleh penyidik Subdit 5 Dittipidum Bareskrim Polri.

"Jam 03.00 WIB (dini hari) selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 8-27 Agustus 2020," kata Ferdy.

Sebelumnya, Anita datang ke Bareskrim Polri pada pukul 10.30 WIB pagi hari Jumat. Ia kemudian ditanyai 55 pertanyaan oleh penyidik hingga selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dini hari.

Anita datang memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri pada Jumat setelah sebelumnya tidak hadir saat pemanggilan pertamanya, Selasa 4 Agustus 2020. ​​​​

Anita pun ditetapkan menjadi tersangka perihal terbitnya surat jalan palsu Djoko Tjandra tersebut. Anita adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, dia menjadi tersangka karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama Djoko Tjandra.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200809 080535

SitindaonNews.Com | Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono, menjelaskan, proses penerimaan calon anggota Polri, di antaranya taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 harus mengedepankan protokol kesehatan.

Ia menyampaikan hal ini terkait polemik calon taruni Akademi Kepolisian tahun 2020 asal Kepulauan Riau yang gagal berangkat atau lolos karena dinyatakan positif Covid-19.

"Panitia seleksi sebelum pelaksanaan tes disumpah, dan panitia seleksi bidang kesehatan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia di setiap perwakilan daerah," kata Yuwono, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, kata dia, seleksi taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 selain dinilai kesehatan, jasmani, psikologi dan akademiknya, seluruh peserta calon taruna/taruni Akademi Kepolisian pada 2020 harus dinyatakan bebas dari paparan virus Corona atau Covid-19.

"Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil uji usap oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI," katanya.

Berkaitan dengan tidak lolosnya calon taruni asal Kepulauan Riau itu, dia mengatakan, Kepolisian Indonesia merasa kehilangan calon taruni Akademi Kepolisian 2020 terbaik lantaran dinyatakan positif Covid-19.

Padahal, kata dia, calon taruni yang dinyatakan positif itu mendapat peringkat teratas di bidang akademis.

Kepolisian Indonesia, ujar dia, mendoakan dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk mencoba kembali pada pembukaan Akademi Kepolisian pada tahun yang akan datang.

"Polri merasa kehilangan peserta terbaik seleksi untuk menjadi polisi. Namun, tidak bisa dipungkiri karena salah satu syarat utama adalah bebas Covid-19," katanya.

Ia menyatakan, kasus gagal calon taruna/taruni Akademi Kepolisian tidak hanya terjadi Polda Kepolisian Indonesia, melainkan juga terdapat di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.

"Juga ada yang dipulangkan karena hasil uji usap positif. Kalau tetap dipaksakan diberangkatkan seleksi di pusat dikhawatirkan akan memengaruhi peserta yang lain tertular Covid-19," katanya

Sumber: antaranews-com.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1596858732061Zhang Yuhuan (kiri) menangis bersama putranya Zhang Baogang di rumah di Jinxian, provinsi Jiangxi, pada 4 Agustus 2020, setelah persidangan ulang membersihkan namanya dari vonis dan membebaskannya. Dia dinyatakan bersalah karena membunuh dua anak dan menjalani hukuman penjara selama 27 tahun.[Wang Qin/Chengdu Economic Daily

SitindaonNews.Com | Seorang terpidana yang tidak bersalah dari provinsi Jiangxi, Cina, dibebaskan pada Selasa kemarin setelah 27 tahun mendekam dipenjara karena kasus pembunuhan.

Pengadilan membersihkan nama pria tersebut dan menganulir vonis setelah menyatakan tidak cukup bukti atas tuduhan pembunuhan yang membuatnya ditahan hampir tiga dekade.

China Daily pada 5 Agustus 2020 melaporkan, Pengadilan Tinggi Jiangxi membatalkan putusan awal di mana Zhang Yuhuan dijatuhi hukuman mati dan memutuskan pria 52 tahun itu tidak bersalah karena bukti dalam kasusnya tidak cukup kuat untuk putusan vonis. 

Zhang dibebaskan pada Selasa setelah vonisdianulir pengadilan tinggi dan kembali ke rumah.

Zhang, warga desa dari Kabupaten Jinxian di Nanchang, ibu kota Jiangxi, adalah narapidana masa tahanan terlama yang divonis secara keliru di Cina.

Dia telah diberitahu bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan kompensasi negara atas hukuman yang salah, menurut pengadilan.

"Saya akan merundingkan jumlah pasti kompensasi dengan klien saya," kata Wang Fei, pengacara Zhang, kepada China Daily Selasa. "Kami juga berencana untuk meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kesalahan hukum dalam kasus ini."

"Saya sangat gembira ketika mendengar pengumuman pengadilan," kata mantan istri Zhang, Song Xiaonyu, yang memiliki dua putra dengan Zhang sebelum menceraikannya 11 tahun lalu.

Meskipun menikah lagi, sang istri masih membantu Zhang mengajukan banding, dan suaminya saat ini mengizinkan dia dan anak-anaknya untuk bertemu dengan Zhang saat dia di penjara.

Kasus Zhang dimulai pada Oktober 1993 ketika mayat dua anak laki-laki ditemukan di waduk di sebuah desa di Jinxian. Beberapa hari kemudian, Zhang diidentifikasi sebagai tersangka dan ditahan.

Pada Januari 1995, Pengadilan Menengah Nanchang menghukum mati Zhang yang merupakan tetangga kedua korban, dengan penangguhan hukuman dua tahun untuk kejahatan pembunuhan yang disengaja, yang berarti hukumannya akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dia menjalani hukuman dua tahun .

Zhang menyangkal melakukan pembunuhan dan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Zhang juga mengatakan dia disiksa oleh polisi selama interogasi.

Dua bulan kemudian, pengadilan tinggi mengirim kasus tersebut kembali ke pengadilan rendah dan memerintahkan pengadilan ulang karena tidak cukup bukti.

Tetapi persidangan tidak diadakan sampai November 2001 dan pengadilan menengah menguatkan putusan awal.

Zhang mengajukan banding ke pengadilan tinggi lagi, tetapi kali ini bandingnya ditolak.

Saat menjalani hukumannya, Zhang menolak untuk menerima putusan, dan keluarganya mulai membantunya terus mengajukan banding dengan mengirimkan materi ke berbagai departemen kehakiman.

Setelah bertahun-tahun upaya banding Zhang, pengadilan tinggi akhirnya memutuskan untuk mencoba kembali kasus tersebut pada Maret 2019. Ketika pengadilan membuka kembali kasus tersebut pada 9 Juli, jaksa penuntut provinsi menyarankan pengadilan membebaskan Zhang berdasarkan bukti yang tidak cukup.

"Setelah kami meninjau materi, kami menemukan tidak ada bukti langsung yang dapat membuktikan vonis Zhang. Jadi kami menerima saran jaksa dan menyatakan Zhang tidak bersalah," kata Tian Ganlin, hakim yang bertanggung jawab atas kasus tersebut di pengadilan tinggi.

Dia mencatat pembebasan itu juga menerapkan prinsip "tidak ada hukuman dalam kasus yang meragukan" di bawah Hukum Acara Pidana Cina.

Selama bertahun-tahun, para pembela hak asasi manusia telah mengkritik sistem hukum China, menuduh bahwa hal itu mengizinkan pengadilan yang tidak adil, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya dalam penahanan.

Cina telah berupaya mereformasi sistem hukumnya. Menurut laporan Global Times, Cina secara resmi mengadopsi prinsip hukum "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" pada 1996.

Pada 2013, komisi hukum Partai Komunis Cina mengeluarkan pedoman baru yang meminta proses hukum yang lebih adil dalam sistem pengadilan Cina rentan cacat, CNN melaporkan.

Namun, masalah dengan sistem hukum negara tetap ada. Sistem peradilan Cina memiliki tingkat hukuman sekitar 99%, menurut pengamat hukum. Sistem hukum Cina juga tetap terikat pada Partai Komunis yang berkuasa. Pengadilan dilihat pertama-tama dan terutama sebagai "organ politik", menurut Hakim Agung Zhou Qiang.

Zhang bukanlah orang pertama yang divonis secara keliru.

Pada 2013, seorang pria yang menjalani hukuman seumur hidup 17 tahun karena membunuh istrinya dibebaskan setelah Pengadilan Tinggi Rakyat di provinsi Anhui memutuskan bahwa "fakta tentang dugaan pembunuhan tidak jelas dan buktinya tidak memadai."

Pada 2016, pengadilan tinggi Cina membatalkan hukuman pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nie Shubin, lebih dari dua dekade setelah ia dieksekusi.

Sumber: tempo.co

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200808 062526

SitindaonNews.Com | Denmark batal melonggarkan larangan pertemuan publik, yang mulanya direncanakan Agustus ini, setelah menyaksikan lonjakan kasus COVID-19, kata Kementerian Kesehatan Denmark pada Kamis malam.

Sebagai bagian dari pembukaan kembali Denmark secara bertahap menyusul penguncian untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah berencana menaikkan batas pertemuan publik menjadi 200 orang pada 8 Agustus, naik dari batas 100 orang saat ini.

"Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan posisi baik Denmark, di mana kita dapat mengendalikan epidemi ini," kata Menteri Kesehatan Magnus Heunicke.

Badan otoritas penyakit menular di Denmark, Statens Serum Institut, tidak akan merekomendasikan pencabutan aturan pembatasan sosial, kata kementerian, sebab pelonggaran pertemuan publik apa pun bakal meningkatkan risiko infeksi.

Pada Selasa, ahli epidemiologi Denmark mengimbau agar tidak melanjutkan fase pembukaan kembali keempat yang direncanakan, yang mencakup pemberian izin operasi tempat hiburan musik dan kelab malam, karena tekanan risiko infeksi saat ini.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Heunicke mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengusulkan langkah apapun, yang tak bertanggung jawab dari perspektif kepentingan kesehatan.

"Jika (imbauan untuk tidak melakukan pembukaan kembali) itu adalah rekomendasi otoritas kesehatan, maka kami tidak akan melakukannya," kata Heunicke kepada lembaga penyiar DR pada Selasa.

Pemerintah dan parlemen akan membahas tahap keempat pembukaan kembali pada 12 Agustus mendatang.

Denmark, yang mengalami lonjakan harian kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir, menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang secara bertahap menghapus pembatasan COVID-19 pada April setelah melihat tingkat infeksi menurun secara terus-menerus.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20200807 140155Ilustrasi pembunuhan 

SitindaonNews.Com | Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengungkapkan motif pembunuhan dua anak berinisial YBO (3) dan ABD (2) yang dilakukan Andreas Pati Jumat (25) selaku ayah kandung mereka di Desa Balaweling Noten, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Selasa (4/8) dipicu masalah kesulitan ekonomi. “Dari hasil pemeriksaan kami, motif ekonomi dan kebutuhan hidup yang sulit jadi alasan tersangka membunuh kedua anaknya,” kata Kepala Satuan Intel Polres Flores Timur, Iptu I Wayan Pasek Sujana, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat (7/8).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengungkapkan bahwa dia nekat membunuh dua anak kandungnya karena tidak sanggup membiayai hidup mereka. Selain itu, tersangka juga mengalami stres setelah ditinggal istrinya yang merantau ke luar negeri.

"Masalah yang dihadapi ini yang membuat pelaku nekat membunuh kedua anaknya menggunakan pisau yang sudah disiapkan," katanya.

Sujana menjelaskan, sebelumya, dalam proses penangkapan pelaku pada Rabu (5/8), aparat keamanan sempat mengalami kesulitan karena pelaku bersembunyi di atas pohon kelapa sekitar 12 jam. Pelaku menolak untuk turun dari pohon sehingga aparat keamanan dibantu warga setempat terpaksa menumbangkan pohon kelapa tersebut untuk mengamankan pelaku.

Sujana mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti seperti pakaian korban dan pisau yang dipakai tersangka untuk membunuh kedua anaknya. “Saat ini pelaku sudah kami tahan di Polres Flores Timur untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya itu,” katanya.

Sumber: republika.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200806 164726

SitindaonNews.Com | Setelah mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang minus di kuartal kedua, pemerintah segera mengambil langkah mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kemarin (5/8) malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menyiapkan insentif tambahan yang menyasar 13 juta pekerja di Tanah Air. Jumlah anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai Rp 31 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja dengan upah Rp 5 juta per bulan. Bentuk insentif adalah berupa dana yang ditransfer sebesar Rp 2,4 juta per orang.

“Pemberian insentif atau cash transfer ke pekerja yang penghasilannya Rp 5 juta per bulan. Besarannya itu akan bergerak sekitar Rp 2,4 juta per orang,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8).

Di sisi lain, Febrio menuturkan pemberian insentif tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi terkait mekanisme pembayaran antara langsung diberikan dalam satu waktu atau bertahap. “Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi,” ujarnya.

Ia memastikan pihaknya akan berkomunikasi secara intens dengan pihak Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga dapat ditentukan skema dan mekanisme yang paling tepat dan cepat. Menurutnya, ketepatan dan kecepatan dalam penyaluran insentif merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah akan mengumpulkan data terkait calon penerimanya.

“Ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar efisien karena memang kita tidak punya data. Datanya itu kita kumpulkan semua dan dipastikan bahwa ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Febrio juga menegaskan penyaluran insentif pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta ini akan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini kerja keras birokrat dengan harapan agar uang bisa sampai dengan solusi pas dan tepat. Itu keyword-nya,” tegasnya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah memberikan tambahan dana bagi masyarakat pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menilai stimulus tambahan penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Program stimulus itu, kata Erick, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," paparnya.

Ia menambahkan percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Ia mengatakan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak dan saling berkesinambungan seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.

"Dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," ucapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan mengakselerasi penyelesaian skema bantuan tunai ini. Sebab, efektivitas dampak bantuan sosial dari pemerintah saat ini adalah kecepatan untuk sampai ke kelompok target penerima.

"Bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima," ujarnya.

Febrio memastikan, skema yang akan digunakan nantinya akan dibuat secara efisien dan bertanggung jawab. Kini, pemerintah sedang menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan mengingat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan terkait tenaga kerja.

Selain bantuan tunai ke pekerja, Febrio menambahkan, pemerintah juga tengah finalisasi skema bantuan produktif ke ultra mikro. Bantuan ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan hibah yang bisa digunakan pelaku usaha ultra mikro untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Febrio menjelaskan, bantuan produktif ini mendetailkan apa yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. "Yaitu, memberikan Rp 2,4 juta kepada pengusaha ultra mikro, seperti tukang satai dan tukang soto," ucapnya.

Febrio mengakui, tantangan besar pada masa krisis saat ini adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan langsung ke jutaan orang dengan tata kelola yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk sabar menanti finalisasi skema yang kini terus dibahas secara intensif oleh pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pemerintah memberikan bantuan Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia berharap upaya ini tidak menimbulkan kecemburuan.

Anis mengingatkan bahwa semua sektor terdampak pandemi ini. "Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis saat dihubungi Republika.

Anis mempertanyakan pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini. Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini.

Menurut Anis, pemerintah harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK karena justru mereka yang kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kemenaker, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang. Bahkan KADIN menyebut warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

"Pertanyaan saya berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?" lanjut Anis.

Politikus PKS ini mengatakan salah satu prnyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Maka itu, pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok

Di samping itu, kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.  Kalangan menengah ke bawah dinilai sangat terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS

"Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga lain lain," kata dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan beberapa stimulus baru yang akan diluncurkan untuk mendorong konsumsi. Selain bantuan gaji dan dukungan ke ultra mikro, bantuan juga disiapkan dalam bentuk tambahan bantuan sosial untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah memberikan tambahan dalam bentuk beras sebanyak 11 hingga 15 kilogram untuk 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,6 triliun.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH dengan total target penerima mencapai 10 juta orang. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal kedua.

Dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat. Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Stimulus tersebut dalam tujuan mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar.

Sumber: republika.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200805 211141

SitindaonNews.Com | Seorang pasien dengan konfirmasi positif COVID-19 melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 12 Rumah Sakit Royal Prima, Medan pada Rabu 5/8/20.

Akibatnya, korban tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan.   Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumatera Utara dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. 

Aris mengatakan bahwa pasien tersebut adalah seorang wanita dan juga merupakan warga Medan.   "Benar, pasiennya perempuan dan warga Medan. Dia telah 11 hari dirawat dengan konfirmasi COVID-19," katanya.  

Aris mengatakan, pasien tersebut diketahui melompat dari lantai 12 tempatnya dirawat. Diduga pasien yang ditaksir berusia 30-an tersebut melompat melalui jendela rumah sakit. 

Humas RS Royal Prima Devi Marlin yang dikonfirmasi belum bersedia untuk memberikan keterangannya.   "Bentar ya," ujarnya.  

Sementara itu pantauan ANTARA di lokasi, Tim Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah TKP. 

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200805 090641

Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, hari Selasa (04/08), menyebabkan paling tidak 78 orang meninggal dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka.

SitindaonNews.Com | Kepala Palang Merah Lebanon George Kettaneh mengatakan ratusan orang yang terluka dalam ledakan di pelabuhan Beirut dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak yang masih terperangkap di rumah-rumah yang rusak akibat ledakan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang luka namun kondisi sudah stabil.

"Ada satu WNI yang mengalami luka-luka (inisial NNE). Staf KBRI sudah berkomunikasi melalui video call dengan yang bersangkutan. Kondisinya stabil, bisa bicara dan berjalan. Yang bersangkutan sudah diobati oleh dokter rumah sakit dan sudah kembali ke apartmennya di Beirut," kata Faizasyah.

Korban luka dari Indonesia adalah pekerja migran, tambahnya.

Di Lebanon, terdapat total 1.447 WNI, 213 di antaranya masyarakat dan keluarga besar KBRI) dan 1,234 TNI anggota kontingen Garuda.

Sementara itu, Hamzah Assuudy Lubis selaku Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Lebanon, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa "ledakan awalnya kami rasakan seperti gempa kurang lebih 10 detik".

Dia dan beberapa teman sesama mahasiswa tinggal di daerah Barbir, Beirut, yang berjarak kurang lebih empat kilometer dari lokasi kejadian.

Secara terpisah, mahasiswa Indonesia lain bernama Fitrah Alif melalui akun Twitternya menulis, "65 mahasiswa terpantau aman lagi pada rebahan di kasur asrama masing-masing."

"Saya lagi di asrama di kota Tripoli, sekitar 80 kilometer dari Beirut dan tidak terasa guncangan, namun teman yang tinggalnya 8 km dari titik ledak, dia merasa seperti gempa, terasa getarannya," kata Fitrah kepada BBC Indonesia

Hari berkabung nasional dan kondisi darurat dua minggu 

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengumumkan Rabu (05/08) dan dua hari berikut sebagai hari berkabung nasional.

Para pejabat mengatakan korban luka-luka "akan sangat tinggi jumlahnya."

Pertemuan Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin Presiden Michael Aoun merekomendasikan pemerintah menetapkan "kondisi darurat dua minggu" di ibu kota Beirut dalam pertemuan kabinet Rabu (05/08).

Presiden Aoun juga mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana darurat sebesar 100 miliar lira (Rp972,1 miliar).

Gerakan Hezbollah Lebanon menyerukan kesatuan nasional menyusul ledakan yang disebut "tragedi besar nasional."

"Tragedi dan kerusakan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya...memerlukan solidaritas dan kesatuan dari seluruh rakyat Lebanon, berbagai pelaku politik," kata Hezbollah dalam satu pernyataan.

Ledakan hebat di Beirut
 

Kepala rumah sakit Universitas di Beirut, Dr Firass Abiad, mengatakan kepada BBC, sebagian besar korban luka karena pecahan kaca.

"Ruang gawat darurat sedikit kacau. Kami banyak menerima korban luka, sebagian besar korban luka akibat pecahan kaca yang terjadi akibat ledakan," kata Dr Abiad.

Media lokal menerbitkan seruan donasi darah yang diminta berbagai rumah sakit yang kewalahan merawat korban.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200805 065403

SitindaonNews.Com | Sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan 63 kepala sekolah menengah pertama di Indragiri Hulu, Provinsi Riau, terancam hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan dalam perkara ini pihaknya telah memintai banyak saksi, mulai dari internal Kejaksaan hingga eksternal, seperti Dinas Pendidikan setempat, para kepala sekolah, bendahara hingga lembaga swadaya masyarakat yang disebut mengetahui perkara itu.

Hasilnya, katanya, ada sejumlah pihak yang kini telah diusulkan untuk mendapat hukuman ke Kejaksaan Agung. Namun Raharjo tidak merinci siapa saja yang diusulkan sanksi berat itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA sedikitnya lima oknum jaksa kini tengah menanti sanksi itu.

Pemberian sanksi ini, lanjut Raharjo, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam aturan itu, ada tiga tingkat hukuman disiplin. Pertama, jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.

Lalu, hukuman disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan, kata dia, hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dugaan pemerasan ini sendiri tengah menuai sorotan di tengah masyarakat. 63 kepala sekolah mengundurkan diri massal dari jabatannya karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri itu, berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Indragiri Hulu. Meski, permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani Inspektorat, terhadap laporan itu, Korps Adhyaksa melakukan pemanggilan beberapa kepsek. Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu diduga memeras dengan meminta sejumlah yang kepada kepsek.

Akan tetapi, Raharjo mengatakan bahwa saat ini para kepala sekolah itu telah kembali bertugas. Pengunduran diri mereka ditolak oleh dinas pendidikan setempat sementara ia mengatakan Kejati Riau memberikan jaminan kepada para kepala sekolah tersebut dalam bertugas.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200802 082349Foto: VIVA/Muhammad AR. |  Ilustrasi perumahan yang terendam banjir

SitindaonNews.Com |  Banjir bandang menerjang Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu 1 Agustus 2020. Sedikitnya 29 unit rumah hanyut, dan 64 rumah serta satu jembatan rusak berat diterjang banjir.

“Banjir bandang menghanyutkan sedikitnya 29 unit rumah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, melalui keterangan tertulisnya.

Ia mengungkapkan berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolsel, bencana tersebut terjadi setelah hujan lebat mengguyur sebagian besar wilayah Bolsel sejak Jumat 31 Juli pukul 18.45 hingga 21.05 WITA. 

“Akibatnya beberapa sungai meluap dan menyebabkan air masuk ke permukiman warga,” ujarnya.

Beberapa sungai yang meluap tersebut di antaranya Sungai Bolangaso, Sungai Toluaya, Sungai Salongo, Sungai Nunuka, Sungai Mongolidia, Sungai Milangodaadan.

Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada 1.032 KK dan 3.188 jiwa di Kecamatan Bolaang Uki, 223 KK dan 870 jiwa di Kecamatan Helumo dan 62 KK dan 250 jiwa di Kecamatan Tomini.

“Saat ini TRC BPBD Kabupaten Bolsel terus melakukan kaji cepat, mempersiapkan tempat pengungsian, mendirikan dapur umum lapangan, mempersiapkan logistik kebutuhan dasar dan air bersih,” ungkapnya.

Selain itu, alat berat juga dikerahkan oleh TRC BPBD Kabupaten Bolsel untuk membersihkan puing longsor dan banjir bandang.

Selanjutnya, beberapa stakeholder seperti Instansi BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Relawan BPBD, Tim SAR, Tagana, Dinas Kesehatan dan PMI Kabupaten Bolsel telah mengerahkan seluruh komponen untuk percepatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan.

“Kondisi mutakhir yang dilaporkan dari lokasi per hari Sabtu, 01 Agustus 2020 pukul 16.00 WITA, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Belum ada laporan korban jiwa hingga siaran pers ini diterbitkan,” jelasnya.

Sementara itu, menurut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan lebat disertai petir masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo hingga Minggu 2 Agustus 2020. 

Sumber: viva.co.id

BUGARINDO

Buah Segar Lokal Indonesia 

Screenshot 20200724 092341

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20200802 073306Petugas Pelindo 1 memeriksa dokumen penumpang KM Kelud di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara. Jumlah pasien COVID-19 di Sumatera Utara yang meninggal dunia pada Sabtu, bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 195 orang.

SitindaonNews.Com | Jumlah pasien COVID-19 di Sumatera Utara yang meninggal dunia pada Sabtu, bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 195 orang.

"Yang meninggal dunia dr Andhika Kesuma Putera. Masihkah masyarakat menganggap COVID-19 main-main?" ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah di Medan, Sabtu (1/8). Dr Andhika adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit (RS) Columbia Asia Medan yang terpapar COVID-19

Aris menyebutkan posisi Sabtu, memang ada penambahan pasien terkonfirmasi sebanyak 31 orang atau menjadi 3.962 orang. Meski demikian, pasien suspect (pasien dalam pengawasan/PDP) ada penurunan 200 orang menjadi 467 orang serta pasien sembuh bertambah 131 orang menjadi 1.483 orang.

"GTPP COVID-19 Sumut berharap, masyarakat benar-benar mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan agar jumlah korban jangan bertambah terus," ujarnya. Tertular dan menjadi penular virus corona, kata Aris, harus dihindari masyarakat berbagai lapisan.

Sumber: republika.co.id

 

BUGARINDO

Buah Segar Lokal Indonesia 

IMG 20200729 111433

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

FB IMG 1596283937651

Innalilahi wa innailaihi rojiun
L300 PENGANGKUT HEWAN QURBAN DI ACEH MENGALAMI KECELAKAAN TRAGIS

Kecelakaan Tragis menimpa Satu Unit Mobil L300 yang akan mengantarkan Hewan Qurban ke Salah satu Desa di Aceh.
Sebelum sampai tujuan mobil mengalami kecelakaan, 3 ekor Sapi dan Supirnya meninggal Dunia.

Diduga akibat cuaca hujan dan jalanan yang licin mengakibatkan pandangan Supir terbatas dan bertabrakan dengan kendaraan lainya.

Selalu berhati-hati dalam berkendara, jika cuaca buruk sebaiknya berhenti dulu sejenak. BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT

Sumber : https://www.facebook.com/109111917541914/posts/130670518719387/

0
0
0
s2sdefault

Login Form