Menkum HAM Yasonna Laoly bersama rekan bisnis anaknya Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E di Samera Expo 2020 di Atrium Sun Plaza Medan, Minggu (15/3/2020)

SitindaonNews.Com | Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) M Isnur mengkritik wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaYasonna Laoly yang membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di penjara.

"Ini adalah semacam penyelundupan, semacam 'merampok di saat suasana bencana' kira-kira begitu. Dia masuk, menyelinap di tengah-tengah kepentingan yang berbahaya," kata Isnur dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

Isnur mengatakan, usulan Yasonna yang akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.

Landasan berpikir yang dimaksud Isnur yakni penempatan tindak pidana kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai hukuman lebih berat dari tindak pidana umum lain.

Apabila revisi PP tersebut disetujui, menurut Isnur, tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya.

"Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya," ujar Isnur.

Di samping itu, PP yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai merupakan produk hukum yang progresif sehingga wacana Yasonna merevisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.

"Kok ini semakin mundur, semakin ke arah kehancuran bangsa, ke arah failed state. Apalagi sekarang misalnya, mau melepaskan napi koruptor yang menurut kami mereka tidak dalam kondisi overcapacity," kata Isnur.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Sumber:  kompas.com

SitindaonNews.Com | Komisi Pemberantasan Korupsi  menyambut positif usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Salah satu usulan revisi PP tersebut dengan membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa pidana.

“Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah Covid-19, mengingat kapasitas pemasyarakatan kita telah lebih dari 300 persen,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Kamis, (1/4/2020).

Menurut dia, usulan tersebut murni pertimbangan kemanusiaan bagi narapidana. “Penerapan ‘social distancing’ untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan, sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan COVID-19,” ujar Ghufron menambahkan.

Namun ia juga mengingatkan bahwa usulan revisi PP tersebut nantinya jangan sampai mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya. Selain itu ia menegaskan tanggapan positif atas usulan revisi PP juga jangan disalahartikan dengan mendukung kebijakan tersebut.

“Bukan mendukung atau tidak, ini memahami dan respons terhadap penularan COVID-19 itu intinya dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa mereka juga manusia yang masih memiliki hak dan harapan hidup,” kata Ghufron menjelaskan.

Tercatat Kemenkumham mengusulkan pembebasan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) melalui asimilasi dan integrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam Kepmen itu dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. (*)

JUBI.CO.ID

Sumber: teras.id

Foto: Maskapai Penerbangan Lion Air. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

SitindaonNews.Com | Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengungkap industri penerbangan kian memasuki masa yang sangat sulit karena wabah corona atau covid-19. Sehingga para maskapai sudah mulai melakukan kebijakan merumahkan karyawan hingga PHK. Bahkan sebagiannya akan tidak beroperasi karena bangkrut.

Sebagai contoh dampak corona begitu nyata bagi maskapai penerbangan, misalnya Lion Air. Maskapai ini harus menutup penerbangan dalam dan luar negerinya karena corona, antara lain penerbangan ke China dan Wuhan, penerbangan umrah yang dibatalkan, penerbangan dari dan ke Malaysia, penerbangan domestik ke Papua dan lainnya. Tentu ini juga terjadi dengan maskapai penerbangan lainnya.

Ketua Umum INACA Denon Prawiratmadja, menjelaskan bahwa untuk mengurangi kerugian yang derita, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi.

Sejumlah langkah diambil, terutama untuk memilih memilih opsi tutup operasi. Selain itu, maskapai nasional juga mulai merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya.

Dia mencatat, sejak awal bulan Maret 2020 ini terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis.

Alhasil, semua maskapai penerbangan sudah mengurangi jumlah penerbangan baik rute dan frekuensinya sampai dengan 50% atau lebih.

"Diramalkan apabila penuntasan pandemi Covid-19 semakin tidak pasti hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagiannya akan tidak beroperasi karena bangkrut," kata Denon dikutip Jumat (27/3).

Untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tetap eksis, baik saat ini maupun saat recovery nanti apabila pandemi Covid-19 sudah tuntas, maka INACA saat ini sudah dan akan meminta sejumlah keringanan maupun insentif kepada Pemerintah.

"Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat," katanya.

Ia sangat menyadari bahwa wabah covid-19 ini melumpuhkan hampir semua aktivitas perekonomian. Namun menurut Denon industri penerbangan nasional sangat terpuruk.

Jika tidak ada respon positif dari pemerintah yang cepat maka dipastikan akan PHK besar-besaran akan berlanjut. Sayangnya, persoalan PHK ini dia tak merinci sudah sejauh apa jumlah yang dilakukan maskapai nasional.

"Dampaknya bukan hanya di industri penerbangan itu sendiri tapi juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat. Untuk ini, INACA sangat mengharapkan respon positif dari Pemerintah yang cepat untuk menghindari gelombang perumahan dan PHK yang tidak bisa dihindari tersebut," urainya.

Sumber: cnbcindonesia.com

SitindaonNews.Com | Korupsi memang menjadi penyakit para pejabat yang ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Hal ini sudah menjadi hal biasa dikalangan petinggi daerah dan faktanya sudah tidak ditutup-tutupi lagi.

Hukuman yang diberlakukan bagi pelaku korupsipun sudah semakin berat bahkan tindakan hukuman mati untuk membuat kalangan menyimpang itu jera.

'Kegiatan' yang satu ini juga sudah dinyatakan menjadi masalah global yang bisa merugikan orang lain.

Apa lagi jika korupsi ini dilakukan oleh pejabat negara, tentunya akan merugikan rakyat negaranya sendiri.

Sehingga para koruptor (sebutan untuk orang yang korupsi) pun harus segera ditindak tegas agar tak merugikan.

Seperti kasus yang ditemukan baru-baru ini di Tiongkok, di mana seorang koruptor ditangkap dengan penemuan hartanya dalam jumlah mengejutkan.

Menurut Daily Star, Senin (1/10/19) Zhang Qi mantan walikota kota Haikou, Tiongkok kini ditangkap atas tuduhan korupsi.

Menariknya polisi menemukan "gunung emas" dengan berat mencapai 13,5 ton dan uang tunai 37 miliar dollar AS (Rp525 triliun) di rumahnya.

Zhang Qi adalah seorang mantan walikota dan anggota partai Komunis yang kini sedang mendapat peninjauan oleh Komisi Pengawas Nasional.

Atas penemuan itu, dia harus memiliki lebih banyak penjelasan tentang benda bernilai miliar dollar itu.

Pejabat China awalnya menggeledah rumah mewahnya di Kota Haikou dan hanya menemukan benda biasa saja.

Zhang Qi mantan walikota pemilik emas batangan dan uang tunai. (Dailystar)

 

Namun, setelah masuk ke dalam ruang bawah tanahnya mereka terkejut menemukan gundukan harta tersebut.

Bukti yang ditemukan menunjukkan portofolio besar di rumah mewahnya.

Pejabat ini dianggap melakukan kejahatan ekonomi dan mungkin akan dihukum mati.

Emas batangan, dan tumpukan uang adalah benda yang sangat bernilai tinggi, dan termasuk benda mewah.

Emas batangan yang ditemukan di rumah Zhang Qi (Dailystar)

 

Beberapa uangnya hanya ditumpuk di lantai, sementara kepingan emas lainnya ada yang dibungkus di tas dan sebagian di rak logam.

Nilai emas murni dengan berat 13,5 ton ini kemungkinan 500 juta dollar AS (Rp7 triliun).

Sedangkan uang bernilai 37 milliar dollar AS (sekitar Rp525 triliun) dalam bentuk Dollar, Yuan, dan Euro.

Presiden Tiongkok Xi Jinping, telah menjanjikan perjuangan melawan koruptor sebagai kebijakan utama partai Komunis.

Sejak dia memerintah setidaknya 10.000 orang telah didakwa melakukan korupsi sejak 2012, dan dilaporkan sedikitnya 120 pejabat korupsi tingkat tinggi.

Mereka termasuk perwira militer dan pejabat eksekutif.

Sumber: grid.id

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Bambang Irianto yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, akan melaksanakan lelang Eksekusi Barang Rampasan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Range Rover 5.0L V8 AT, tahun 2011, 5000 cc, warna hitam, Nopol B 111 RUE, nomor mesin 11060123054508PS, nomor rangka/NIK/VIN SALLMAME3BA357592, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci remote control.

          Harga Limit Rp758.264.000,00 dengan uang jaminan Rp154.000.000,00

           Lihat gambar (gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 )

2. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper 1.6 AT, tahun 2010, 1598 cc, warna putih, Nopol B 1279 GGY, nomor mesin A0781585, nomor rangka/NIK/VIN WMWMS32060TJ93244, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci dan 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Faktur Kendaraan Bermotor PT Tareo Utama Karya beserta Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dan Vehicle Identification Number.

          Harga Limit Rp273.231.000,00 dengan uang jaminan Rp60.000.000,00

           Lihat gambar (gambar 1 dan gambar 2)

3. 1 (satu) unit mobil Hummer type H2, tahun 2010, 6162 cc, Nopol B 11 RRU, warna putih, nomor mesin X9H100807, nomor rangka/NIK/VIN 5GRGN232X9H100807, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci.

          Harga Limit Rp1.765.960.000,00 dengan uang jaminan Rp360.000.000,00

           Lihat gambar (gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4)

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode “OpenBidding”, pada:

Persyaratan Lelang:

1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang yang jumlahnya harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Sidoarjo selambat-lambatnya 01 April 2020. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan validasi akan dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo.
2. Kendaraan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang.
3. Pelaksanaan aanwizjing (penjelasan terkait kondisi objek lelang) akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 jam 11.00 WIB s.d. 15.00 WIB di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Surabaya di Medaeng Wetan, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
4. Tagihan terkait obyek yang dilelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
5. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi serta uang jaminan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain.
6. Pemenang lelang akan diumumkan melalui e-mail masing-masing peserta.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/berminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Komisi Pemberantasan Korupsi: Medi Iskandar Zulkarnain, Leo Sukoto Manalu dan Josep Wisnu Sigit di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada K.4 Jakarta Selatan, Telp (021) 25578300 pada jam kerja atau KPKNL Sidoarjo di Jalan Erlangga Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Sidoarjo, Telp (031) 8057108.

Jakarta, 26 Maret 2020

Deputi Bidang Penindakan,

u.b.

Koordinator Unit Kerja Labuksi

Mungki Hadipratikto

Sumber: kpk.go.id