fbpx

0
0
0
s2sdefault

1612221661495Ilustrasi lokasi karaoke

SitindaonNews.Com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyerahan uang suap terkait kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020 terjadi di tempat karaoke.

Berdasarkan rekonstruksi tim penyidik KPK, uang sebesar Rp50 juta diserahkan Harry Sidabuke (swasta) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso di Karaoke Raia yang berada di SCBD, Jakarta Selatan. Uang diserahkan pada kurun Oktober 2020.

Terjadi perbedaan pendapat terkait uang tersebut. Harry menyatakan uang Rp50 juta itu justru digunakan untuk 'bersenang-senang' di lokasi karaoke tersebut.

"Saya enggak mungkin menyerahkan di bawah Rp100 juta," ucap Harry.

Harry dan Matheus merupakan dua dari lima tersangka yang sudah dijerat lembaga antirasuah. Penyidik KPK menuturkan rangkaian pemberian uang dilakukan dengan pelbagai cara dan terjadi di sejumlah lokasi.

Dalam rekonstruksi, disebutkan juga ada pemberian uang suap senilai Rp150 juta yang disembunyikan di dalam gitar. Penyerahan uang ini terjadi di Boscha Cafe pada Agustus 2020.

Lima tersangka dalam kasus ini yakni mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara; PPK Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan Covid-19.

(ryn/wis)

Sumber : cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20210106 174318

SitindaonNews.Com | Mantan Direktur Utama China Huarong Asset Management Co Ltd Lai Xiaomin, Selasa, dijatuhi hukuman mati.

Majelis hakim Pengadilan Banding Kota Tianjin menjatuhi hukuman mati setelah mantan bos perusahaan yang mengelola aset keuangan negara itu mengaku bersalah atas perbuatan tindak pidana korupsi dan bigami.

Bigami adalah menikahi perempuan berumah tangga yang sedang menjalani proses perceraian sehingga status perceraiannya belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Majelis hakim juga memutuskan pencabutan hak politik dan penyitaan semua kekayaan pribadi terdakwa.

Lai yang kini memasuki usia 59 tahun itu pernah menduduki beberapa posisi, di antaranya di People's Bank of China (bank sentral), Wakil Direktur Komisi Regulasi Perbankan China, dan delegasi Kongres Rakyat Nasional (NPC) sebagai lembaga legislatif tertinggi di China.

Pria kelahiran Jiangxi itu dipecat dari Partai Komunis China (CPC) pada 17 April 2018 atas tuduhan pelanggaran disiplin.

Sehari sebelumnya, dua profesional telah dipecat dari kepengurusan CPC atas berbagai tindak pelanggaran disiplin.

Mantan direktur dok perkapalan sekaligus mantan kepala divisi pengangkutan pesawat Hu Wenming dipecat dari CPC atas tuduhan suap dan penyalahgunaan jabatan.

Demikian halnya dengan mantan petinggi perusahaan perdagangan makanan terbesar di China COFCO juga dicopot dari partai karena dugaan menerima suap, mengklaim pengeluaran pribadi, dan menghadiri jamuan makan yang dapat memengaruhi jabatannya.

Komisi Pusat CPC untuk Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Nasional selaku lembaga antirasuah China sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum perkara yang melibatkan kedua profesional tersebut dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setempat.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20210105 093832

SitindaonNews.Com | Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp1,4 triliun.

"Indikasi dugaan kerugiannya mencapai Rp1,4 triliun," kata Kepala Kejari Jakarta Timur, Yudi Kristiana melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Yudi mengungkapkan kedua tersangka JY dan AH diduga terkait tindak pidana korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Selanjutnya, petugas Kejari Jakarta Timur melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020.

"Dari hasil penyelidikan tersebut ternyata ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi," ujar Yudi.

Dari hasil penyelidikan itu, petugas Kejari Jakarta Timur menaikkan status hukum ke tahap penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 01/M.1.13/Fd.1/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020.

Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi menjelaskan tim penyidik menemukan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga menetapkan dua tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Adapun sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT. SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru tersebut dengan inisial AH dengan luas 77.852 meter persegi.

Pasal yang diterapkan kepada para tersangka, yakni Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP dan atau Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersangka terhadap objek tanah seluas 77.852M2 ini yang mana berdasarkan nilai transaksi adalah Rp220 miliar, berdasarkan NJOP kurang lebih Rp700 miliar, namun jika sesuai harga pasaran mencapai Rp1,4 triliun.

Saat ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berkoordinasi dengan pihak bank dan PPATK sehubungan adanya dugaan penyuapan.

Sumber: antaranews

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201230 093706Pelaku bajing lonjat yang pernah viral dan ditangkap kepolisian, beberapa waktu lalu. Foto: sumutpos

SitindaonNews.Com | Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin angkat bicara terkait maraknya aksi bajing loncat yang kerap beraksi di jalan tol.

Ia mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran Polres dan Polsek agar dapat bergerak cepat mengamankan para pelaku kejahatan ini.

“Bila perlu, para pelaku ditembak mati, lantaran sudah meresahkan masyarakat. Saya perintahkan untuk memberikan ketegasan tepat dan terukur,” tegasnya.

Paling Bikin Geram
Ia mengaku pihaknya merasa heran melihat kasus bajing loncat di Sumut, dikarenakan beroperasi di siang hari.

“Peristiwa ini baru ditemui di Sumut dan tidak ada di daerah lain,” sebutnya.

Modus yang digunakan para pelaku juga sangat nekat. “Modus baru para bajing loncat ini adalah sengaja menyeberang di jalan tol, dan pura-pura tertabrak. Setelah itu, kawanannya akan langsung menghampiri mobil dan membawa senjata tajam untuk mencuri,” ujar Kapolda di Mapolda Sumut, Senin (28/12).

Ia menegaskan pihaknya tidak akan menahan pengendara lalu lintas yang menggunakan jalan tol apabila menabrak orang.

Menurut Martuani, tidak ada hukum lalu lintas yang diberlakukan terhadap peristiwa tersebut. Lantaran, fasilitas penyeberangan warga sudah disediakan pengelola jalan tol. Seharusnya tidak nekat menyeberangi jalan tol.

"Kalau terjadi lakalantas di jalan tol, tidak ada hukumnya,” katanya.

Sementara, posko bajing loncat di Jalan Rumah Potong Hewan, Lingkungan 5 Mabar, Kecamatan Medan Deli sudah nonaktif sejak dua Minggu lalu.

Saat dikonfirmasi ke Camat Medan Deli, Fery Suheri membenarkan bahwa posko saat ini dinonaktifkan hingga akhir tahun ini.

“Benar sementara posko dinonaktifkan dan mungkin di awal tahun 2021 akan kami buat lagi,” ungkap Fery kepada wartawan, Senin (28/12).

Berdasarkan informasi dari Fery bahwa satu di antara alasan nonaktifnya posko ini lantaran kurangnya personel jaga.

“Kami baru nonaktif karena ada beberapa peraturan baru dan kami kekurangan personel. Jadi nanti kami fokuskan kembali untuk posko,” ujarnya.

Walau sudah dinonaktifkan, Fery mengatakan tetap melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan patroli.

“Kami tetap berkoordinasi dengan pihak polsek untuk patroli di sekeliling KA. Karenakan polsek dan Koramil juga turut membantu posko ini. Kepling pun tetap rutin patroli, walaupun tidak ada jadwal khusus tetapi itu sudah jadwal pantauan,” ujar Fery.

Tambahnya, Fery juga mengingatkan pengendara untuk selalu berhati-hati saat melintasi wilayah rawan bajing loncat dan tidak ragu akan menindaklanjuti jika ada aksi bajing loncat yang tertangkap.

“Lebih berhati-hatilah. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena selama ini tetap kita awasi. Kalaupun tiba-tiba mereka melakukan kegiatan seperti itu lagi, segera kita lakukan tindakan ke Polsek,” pungkasnya.

Anda akan Melunasi Semua Utang Segera!
Sebelumnya, posko bajing loncat ini didirikan setelah viralnya aksi bajing loncat di Jalan Rumah Pinggir Hewan tepatnya pinggir rel Mabar yang akhirnya mendapat respon dari pihak Kecamatan Medan Deli, Medan. (mag-1/bbs/azw/sumutpos)

Sumber: jpnn.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

Screenshot 20201228 101329

BERITA DUKA DARI TANAH PAPUA DI MALAM NATAL

Di saat umat Kristiani dunia termasuk umat Kristiani di Indonesia bergembira di malam Natal menyambut kedatangan-Nya dengan saling mengucapkan Selamat Natal, namun hal sebaliknya telah dialami oleh Frater Zhage Sil di tanah Papua.

Entah penyiksaan apa yang telah dialami oleh beliau pada tanggal 24 Desember 2020 sebelum beliau akhirnya tewas mengenaskan dibunuh oleh orang tak dikenal, yang kemudian melemparkan tubuh yang sudah tak bernyawa tersebut ke dalam selokan.

Frater Zhage Sil dikenal sebagai seorang rohaniwan Katholik yang sering bersuara lantang menuntut keadilan dan penghapusan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Apakah pelaku pembunuhan terhadap Frater Zhage Sil ingin memberi “Pesan Keras” kepada rakyat Papua untuk tidak menentang Pemerintah Pusat ?? hal ini masih dalam penyelidikan.
Saya berharap Polisi segera menangkap siapapun pelakunya dan menjatuhkan hukuman seberat beratnya.

Terkadang saya berpikir, suatu saat nanti hasil tambang di tanah Papua akan ludes habis tidak tersisa sedikitpun.
Pertanyaannya, apakah pada saat tersebut kondisi masyarakat Papua masih akan tetap tertinggal sama seperti saat sekarang ini ??

RIP Frater Zhage Sil 😔😢
Semoga jiwamu tenang di pangkuan-Nya.

Salam,
Raymond Liauw

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214406792041927&id=1782138055

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201228 062407

SitindaonNews.Com | Satu unit kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Kijang Commando nomor regitrasi BK 1615 AV terguling setelah nekad menerobos lampu merah di persimpangan Jalan Sutomo-Jalan HM Yamin, Medan, Minggu siang.

Kepala Unit Lakalantas Satlantas Polrestabes Medan, AKP Priyo AP, kepada wartawan, Minggu, mengatakan, anak buahnya segera ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari warga.

Ia menyebutkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tabrakan itu namun dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil Kijang menerobos lampu merah.

"Akibat kejadian kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan dan pengemudi mobil Kijang luka lecet di bagian legan kanan," ujar Priyo.

Sementara itu, dalam tanyangan video berdurasi 13 detik, terlihat mobil Kijang itu melaju kencang dari arah Jalan Sutomo menuju Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Sesampainya di persimpangan Jalan Sutomo-Jalan HM Yamin Medan, pengemudi mobil yang harus menghentikan laju kendaraannya karena lampu merah, malah tancap gas menerobos persimpangan.

Saat bersamaan sejumlah kendaraan yang berhenti di Jalan HM Yamin Medan perlahan-lahan maju karena sudah lampu hijau. Saat itulah kecelakaan terjadi, mobil Toyota Kijang itu menabrak mobil Toyota Fortuner nomor registrasi BK 89 Q yang melintas di Jalan HM Yamin Medan.

Dalam tanyangan video itu, Jesslyn (26), pengemudi mobil Toyota Fortuner, sempat berusaha mengerem. Namun tetap saja kecelakaan tak terhindar, hingga akhirnya mobil Kijang terguling terseret di badan jalan.

Posisi akhir mobil Toyota Kijang itu cukup kurang lazim untuk posisi mobil yang berhenti: bagian roda mobil berada di atas, sebaliknya bagian atap mobil berada di bawah.

Sumber: antaranews.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201221 201229

SitindaonNews.Com | Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku sempat diminta bantuan oleh orang dekat Ustaz Bachtiar Nasir. Tujuannya agar Yusril bisa membantu Imam Besar Front Pembala Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atau HRS sebagai pengacaranya.

Namun, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menolak memberikan bantuan terkait kasus hukum yang sedang menjerat HRS.

Yusril pun meminta maaf karena tidak dapat membantu HRS. Ia menyarankan agar para pendukung HRS tersebut meminta bantuan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang didukung FPI dan Ijtima Ulama pada Pilpres 2019 lalu.

"Bachtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayanya Rizieq. Saya katakan, Mohon maaf. Silakan Bachtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto," kata Yusril melalui keterangannya, Senin 21 Desember 2020.

Yusril mengatakan ia tidak bisa membantu HRS karena sempat dicap kafir dan murtad lantaran mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Maka itu, Yusril menyarankan lagi agar kubu HRS meminta bantuan kepada Prabowo.

"Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan. Saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi Anda," ujar Yusril

Menurut Yusril, selama ini yang membela ulama dan juga umat adalah PBB yang dipimpinmya. Kata dia, PBB membela ulama dan umat tanpa meminta timbal balik apapun.

Dia justru mempertanyakan parpol berasas Islam yang saat ini terlihat diam. Para pihak yang mendukung HRS tersebut juga tidak meminta bantuan parpol berideologi Islam tersebut.

"Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikitpun meminta apapun. Dan sekarang parpol yang menurut Anda paling membela Islam sekarang pada ke mana?" ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

HRS saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Kerumunan itu terkait acara pernikahan putri HRS dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

HRS juga sudah mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan tersebut tercatat dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Dalam kasus kerumunan ini, HRS jadi tersangka bersama lima petinggi FPI lainnya. Dua di antaranya yaitu Ketua Umum FPI Shabri Lubis dan Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi. Namun, baik Shabri dan Manan tak ditahan hanya HRS.

HRS resmi ditahan setelah diperiksa lebih dari 12 jam pada Sabtu, 12 Desember 2020. Selain dijerat Pasal 93 tentang UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, HRS juga dikenai Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 216 KUHP terkait melawan penguasa umum. (ren)

Sumber: viva.co.id

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1607220642681Menteri Sosial Juliari P Batubara mendapat predikat sebagai sosok inspiratif dalam penanganan dampak pandemi dari Majalah Gatra .

KPK menduga Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Juliari sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," kata kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK pada Ahad (6/12) dini hari.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari. Uang tujuannya digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," tambah Firli.

Sehingga, total suap yang diduga diterima Juliari adalah senilai Rp 17 miliar. Perkara ini, menurut Firli, diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan," ungkap Firli.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

"Untuk fee tiap paket bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos," tambah Firli.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

"Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ungkap Firli.

Dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu, (5/12) di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp243 juta). KPK pun menetapkan lima orang tersangka yaitu sebagai tersangka penerima suap Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sedangkan tersangka adalah Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Program bansos sembako di Jabodetabek adalah salah satu dari enam program perlindungan sosial di Kementerian Sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Total anggaran untuk bansos sembako Jabodetabek adalah senilai Rp 6,84 triliun dan telah terealisasi Rp 5,65 triliun (82,59 persen) berdasarkan data 4 November 2020.

 

Sumbet:: .republika

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201206 085641Ketua KPK Firli meminta pelaku korupsi anggaran penanganan covid-19 dituntut dengan hukuman mati. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (covid-19) dituntut dengan hukuman mati.

Hal ini disampaikan Firli pada Juli lalu. Ia mengklaim telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati.

Lembaga antirasuah sendiri diketahui baru saja mengungkap korupsi program bansos corona yang turut melibatkan Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati," terang Firli kepada CNNIndonesia.com,di Gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7) lalu.

Untuk mencegah aksi korupsi anggaran pandemi, Firli mengaku telah membentuk 15 satuan petugas (satgas).

Dari 15 satgas itu, sebanyak lima satgas ditempatkan di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan covid-19, satu satgas di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan sembilan satgas yang disebar di koordinator wilayah 

"Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program, sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan," tutur Firli.

Sebelumnya, KPK menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19).

Selain itu, empat orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka, yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19.

Politikus PDIP ini sempat menjadi buron hingga akhirnya berhasil dicokok oleh KPK.
Juliari tiba di Gedung KPK pada Minggu (6/12) sekitar pukul 02.50 WIB.

Sumber: cnnindonesia.com

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

IMG 20201204 WA0000Ilustrasi 

SitindaonNews.Com | Mr Lin Sao Gen telah menikah selama lebih dari 35 tahun. Setelah meninggal, ia meninggalkan 2 putra dan 2 putri, serta warisan 10 juta US dolar. Suatu jumlah yang sangat fantastis besarnya.

Setelah di pemakaman, istrinya mrs Lin, membagikan warisan sama rata kepada empat anaknya, dengan berpikir kelak anak-anak akan merawatnya!

Tapi setelah anak-anaknya mendapatkan uang warisan, ia dibuang di sebuah panti jompo dan tidak mau mengurusnya lagi. Empat anaknya tidak pernah datang untuk menjenguknya. Beberapa tahun kemudian, mrs Lin bunuh diri karena Depresi!

Dalam waktu yang sama, ada seorang janda yaitu Mrs Liu, berusia sama dengan mrs Lin. Suaminya juga meninggalkan 2 putra dan 2 putri serta uang 10 juta dolar US untuk warisan nya.

Mrs Liu menempatkan uangnya dalam tabungan dan deposito, hanya dengan Bunga dari Deposito itu dia bisa menjalani kehidupan dengan sangat Baik dari warisan suaminya!

Dia memilih hidup di sebuah Panti Jompo yang cukup mewah. Dia mengatakan kepada anak-anak dan cucu-cucunya :

"Setiap kali kalian datang mengunjungi saya, Kalian akan mendapat US 100. Menemaniku ke Restoran untuk makan, saya
yang akan membayarnya. Siapa yang ada disampingku saat saya meninggal, akan mendapat setengah dari Warisan saya".

Dengan cara ini selama beberapa tahun, dia telah tinggal dengan Biaya sendiri di sebuah Panti Jompo Senior. Anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu-cucunya hampir setiap liburan mengunjunginya. Dia menjalani kehidupannya dengan sangat Bahagia!

Anda orang Bijak, membaca contoh kehidupan yang nyata seperti ini. Suatu ketika, kita akan menjadi seperti keadaan Mrs Liu, kita tidak perlu berharap Terlalu Banyak terhadap Anak-anak dan cucu-cucu kita ..

Mereka pasti akan sering menemani kita, jika kita menerapkan Metode yang Tepat. Kita tidak hanya diperlakukan dengan ber Martabat, tetapi juga dapat menikmati Kasih Sayang keluarga.

Cerita diatas bukan hanya Cerita Fiktif belaka. Tetapi banyak Orang Tua yang Sudah Mengalami Nasib yang sama seperti Mrs Lin diatas.

Juga supaya kita Jangan sampai di Remehkan oleh Anak, Menantu ataupun Cucu kita. Sebaiknya kita Siap-siap menjalani hidup di Hari Tua kita ...

Karena jaman sekarang didunia ini Agama bisa tumbuh Subur. Tetapi Pelajaran Moral Ethic terhadap Orang Tua tidak mencapai ke Hati Sanubari anak-anak sekarang.

Jika anda merasa kisah ini menyentuh sanubari anda yang paling dalam, silahkan di share kisah ini.

Anda jangan mengira bahwa Anda berbeda dengan 2 kisah di atas karena perbedaan kultur dan suku bangsa.

Tapi anda harus ingat satu pepatah tua yang masih valid sampai sekarang ...

"Uang tidak mengenal Saudara".

 

Sumber: Medsos

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault

1606743037847

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Ternyata dalam KUA-PPAS tersebut, terdapat kenaikan signifikan untuk Recana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.(Baca juga; Tahun Depan, DPRD DKI Akan Bahas 28 Raperda Usulan Eksekutif dan Legislatif)

Pada 2020, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) sekitar Rp18 juta, sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.(Baca juga; DPRD DKI Setujui 24 Rancangan Peraturan Daerah Masuk Propemperda 2021)

"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Sumber: sindonews.com

0
0
0
s2sdefault