Top Stories
-
Yang Pegang TLKM Hari Ini Senin Tetap Tenang Jangan Panik
-
Rahasia Cuan Saat IHSG Merah dan Harga Saham pada Nyungsep
-
Untuk Menjadi Kaya, Ada 5 Tahap yang Harus Anda Lalui
-
Mas Didit ke Solo ada apa?
-
Sikap Mentalmu Hari ini akan Menentukan apakah Kelak Hidup Kaya atau Miskin!
-
Miskin Dulu Boleh, Jangan Miskin Permanen
-
Begini Pola Permainannya Kenapa MSCI, S&P, MOODY'S Sering Beri Rating Jelek Saat Harga Nyungsep?
-
Yang Kelaparan itu Adalah Pemilik Dapur MBG dan Elit-elit Politik Menghadapi Pemilu 2029
-
Baca Order Book, Bagi Pemula yang Baru Join.
Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 978
Dari kiri ke kanan, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie, dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni berfoto bersama di kantor Kemdagri, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. (Istimewa)
PSI Kawal Uang Rakyat?
SitindaonNews.Com - Awalnya kita bangga dengan PSI yang kawal uang rakyat dengan membuka ke publik anggaran Aibon DKI.
Semua orang berharap banyak dengan partai ini mampu membawa perubahan baru untuk kemajuan negeri ini, ternyata harapan tinggal harapan, untuk kasus Jiwassraya yang merampok uang jutaan nasabah yang murni UANG RAKYAT, PSI diam saja atau belum bersuara hingga hari ini.
Read more: PSI Mana Suaramu? Yang Dirampok Jiwasraya Itu Uang Rakyat
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 807

SitindaonNews.Com, Jakarta - Kasus Garuda penyelundupan senilai 1M oleh Direksinya langsung mendapat perhatian Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan memecat para direksi.
Tapi petlakuan yang berbeda terhadap Jiwasraya dengan kasus hampir mencapai 50T belum ada tindakan pemerintah untuk penyelesaiannya atau pengusutannya secara serius kecuali hanya mencari kambing hitam dengan mencari-cari kesalahan orang lain.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 707

Eramuslim.com – Setelah Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019, bulan madu Partai Gerindra dan PKS pun berakhir.
Dua partai yang sukses mengantarkan Anies Baswedan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta itu kerap beda pendapat. Dulu kawan, kini lawan.
Read more: Obok-Obok PKS, Gerindra: Walikotanya Ulama Tapi Kok Maksiat Merajalela Begini
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1089

Jangan Sebut Saya Nasrani
Polemik larangan mengucapkan Selamat Natal bagi pemeluk agama nasrani sebetulnya tak perlu dipermasalahkan oleh mereka yang merayakannya, anggap saja itu sebagai kebebasan berpendapat. Negara telah menjamin kebebasan untuk perayaan natal bagi pemeluk agama tertentu, ini juga berarti bahwa baik orang per orang atau organisasi yang mencoba berpolemik tidak akan mempengaruhi keyakinan bagi agama apapun. Jadi, esensi dari larangan tersebut yang muncul hampir tiap tahun di negri ini tak memiliki arti sama sekali.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 738
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon (Foto: Farih Maulana-detikcom
Jakarta - Partai Demokrat (PD) geram dengan pendapat politikus Partai GolkarMaman Abdurahman yang mengatakan partainya bawa perasaan (baper) dan sensitif terkait permasalahan neraca keuangan PT Jiwasraya yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PD Jansen Sitindaon meminta Golkar tak asal berkomentar.
Read more: Disebut Baper dan Sensitif Soal Jiwasraya, Demokrat: Golkar Lebih Baik Diam
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 613
faisal basri
Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:
Read more: Kemunduran Sistematis Reformasi: Kajian Komprehensif tentang Dampak UU KPK yang Baru