Tunjangan Kehormatan Untuk Yang Tidak Terhormat.

DPR Tagih Kenaikan Tunjangan Kehormatan ke Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan
Wacana Rumah Dinas DPR Diganti Uang Tunjangan

Rasanya sepanjang sejarah Indonesia, rakyat tidak pernah mengangkat orang-orang menjadi Yang Terhormat

Inilah negeriku, hanya karena duduk di kursi Senayan dengan bangganya mengaku yang Terhormat bahkan minta tunjangan kehormatan dan juga wacana Rumah Dinas DPR Diganti Uang Tunjangan. Inilah yang membuat hidup rakyat semakin susah.

Jika mereka merasa dirinya yang terhormat, tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya tidak ada yang pantas sebagai orang terhormat, kata-katanya selalu menghujat, menghina, memprovokasi dengan alasan itu kritikan.

Jika anda semua orang terhormat, bersediakah kalian membuat atau memperjuangkan UU Hukum Mati Koruptor dan sita semua harta istri/suami dan anak-anaknya semua tidak bersisa?

Kalau yang merasa Terhormat bersedia membuat UU itu, maka kami rakyat bersedia memberikan Tunjangan Kehormatan.

Salam hormat.

SONTOLOYO

Inilah negeriku, inilah kwalitas bangsaku, kata "sontoloyo" pun jadi dagangan politik. Memang benar-benar tidak ada ide dan gagasan sepertinya mereka yang sangat ingin berkuasa di negeri ini, karena setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap peristiwa dijadikan dagangan politik. Bahkan tempe, telur, susu, operasi plastik, bakar-bakar dijadikan dagangan politik.

Kebebasan berpendapat diartikan boleh ngomong apa saja dengan alasan sebagai kritik. Semua dibolak-balik sesuai keinginannya saja., bahkan masuk surga atau tidak, mereka manusia-manusia ini yang menentukan.

Mau jadi apa negeri ku ini jika orang-orang seperti ini benat-benar berkuasa di negeri ini. Jangan sampai negeri ini jadi negeri "sontoloyo"

Zul Abrum Sitindaon.

Dang Di Au Dang Di Ho, Tumagon Tu Begu.

Ini adalah ungkapan suku batak jika di hadapkan pada pilihan yang sulit, sama seperti memakan buah simalakama, "Jika dimakan mati Ibu, jika tidak dimakan mati Ayah".

Bona Hasudungan Sitindaon

Era Orde Baru, era Reformasi, dan era Revolusi Mental ternyata tidak mampu membuat Indonesia bersih dari korupsi. Hal ini terjadi karena UU yang ada masih berpihak kepada para koruptor.  Katanya semua masyarakat sama di mata hukum, tapi prakteknya jauh berbeda. Para napi korupsi di tempatkan di penjara khusus yang sangat istimewa dengan berbagai fasilitas, berbeda dengan napi pencuri ayam, sandal dan kriminal lainnya ditempatkan di penjara kumuh dan sempit bagai hewan peliharaan. Jika memang masyarakat sama di mata hukum, maka tempatkanlah napi koruptor itu bergabung dengan napi kriminal lainnya.

Read more: Metode Perhitungan Kursi Pemilihan Legislatif 2019