Top Stories
-
Yang Pegang TLKM Hari Ini Senin Tetap Tenang Jangan Panik
-
Rahasia Cuan Saat IHSG Merah dan Harga Saham pada Nyungsep
-
Untuk Menjadi Kaya, Ada 5 Tahap yang Harus Anda Lalui
-
Mas Didit ke Solo ada apa?
-
Sikap Mentalmu Hari ini akan Menentukan apakah Kelak Hidup Kaya atau Miskin!
-
Miskin Dulu Boleh, Jangan Miskin Permanen
-
Begini Pola Permainannya Kenapa MSCI, S&P, MOODY'S Sering Beri Rating Jelek Saat Harga Nyungsep?
-
Yang Kelaparan itu Adalah Pemilik Dapur MBG dan Elit-elit Politik Menghadapi Pemilu 2029
-
Baca Order Book, Bagi Pemula yang Baru Join.
Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1319
Jakarta - KPK sedang mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR di mana salah satu proyeknya berada di daerah bencana. Anggota Komisi III DPR tak mempermasalahkan andai KPK menerapkan hukuman mati.
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
Read more: Anggota DPR Persilakan KPK Tuntut Mati Tersangka Korupsi Proyek Bencana, Asal...
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1367
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 09:07 WIB
Jakarta - PPP mengatakan bakal mendukung rencana KPK dalam memberi efek jera kepada tersangka korupsi, termasuk memborgol para tahanan. Namun KPK diminta tidak diskriminatif dalam memborgol tahanan tersebut.
"Soal pemborgolan ini kita lihat dulu bagaimana KPK akan mengaturnya. Tidak bisa langsung kita reaksi dengan setuju atau mendukung. Prinsipnya dalam konteks pemberantasan korupsi harus kita dukung upaya mencegah, efek jera, sepanjang tidak diskriminatif," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018).
Read more: KPK akan Borgol Tahanan, PPP: Kita Dukung Sepanjang Tak Diskriminatif
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1457
Foto: Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah. (Lamhot Aritonang-detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 07:56 WIB
"Apakah pemborgolan tersebut cukup mengatasi maraknya tindak pidana korupsi? Nah, itu yang harus dikaji juga, karena yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018) malam.
Read more: Hanura Harap Pemborgolan Tahanan KPK Bisa Kurangi Korupsi
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1525
Jakarta - Golkar mengatakan boleh saja KPK memborgol para tahanan korupsi. Tapi, pemborgolan itu harus dilakukan dengan memperhatikan status hukum tahanan tersebut.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1203
Yogyakarta - Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY menggelar kemah konstitusi di halaman Kantor DPD RI Perwakilan DIY dari tanggal 26-28 Desember 2018. Kegiatan ini untuk merespon pemecatan sementara GKR Hemas dari keanggotaan DPD RI.
"Jadi acara kemah konstitusi ini kita gelar untuk merespon dinamika politik yang terjadi di DPD RI," ujar Ketua Panitia Kemah Konstitusi, Widihasto Wasana Putra kepada detikcom di Kantor DPD RI DIY, Rabu (26/12/2018).
Widihasto menjelaskan, dinamika politik di DPD RI sebenernya bermula dari manuver Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengkudeta Irman Gusman tahun 2017 lalu. Dinamika ini berlanjut ke pemberhentian GKR Hemas beberapa waktu lalu.
"Jadi acara kemah konstitusi ini kita gelar untuk merespon dinamika politik yang terjadi di DPD RI," ujar Ketua Panitia Kemah Konstitusi, Widihasto Wasana Putra kepada detikcom di Kantor DPD RI DIY, Rabu (26/12/2018).
Widihasto menjelaskan, dinamika politik di DPD RI sebenernya bermula dari manuver Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengkudeta Irman Gusman tahun 2017 lalu. Dinamika ini berlanjut ke pemberhentian GKR Hemas beberapa waktu lalu.
Read more: GKR Hemas Melawan Pemecatan dari DPD, Warga Yogya Ikut Melawan
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1091

Drajad Wibowo (Lamhot Aritonamg/detikcom)
Loyalis Amien Rais Balas Surat Terbuka Goenawan Mohamad dkk
Rabu, 26 Desember 2018
Jakarta - Surat terbuka lima pendiri dan penggagas PAN yang meminta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Raismundur dibalas oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dradjad, yang dikenal sebagai loyalis Amien Rais, mengkritik para pendiri PAN yang membuat surat terbuka.
Lima tokoh pendiri PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, meminta Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan ataupun dari PAN. Amien selama ini dinilai telah melenceng dari prinsip pendirian partai berlambang matahari putih itu dan sebagai tokoh bangsa malah justru ikut mengeruhkan suasana dalam negeri. Selain itu, Amien disebut terkesan berat mengestafetkan tongkat kepemimpinan PAN.
Lima tokoh pendiri PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, meminta Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan ataupun dari PAN. Amien selama ini dinilai telah melenceng dari prinsip pendirian partai berlambang matahari putih itu dan sebagai tokoh bangsa malah justru ikut mengeruhkan suasana dalam negeri. Selain itu, Amien disebut terkesan berat mengestafetkan tongkat kepemimpinan PAN.
Read more: Loyalis Amien Rais Balas Surat Terbuka Goenawan Mohamad dkk