Djoko Tjandra

SitindaonNews.Com | Terpidana korupsi berstatus buron, Djoko Tjandra belakangan diketahui sempat berhasil membuat KTP elektronik (KTP-el) di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bermodal KTP-el yang diterbitkan Satpel Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan itulah Djoko Tjandra mendaftarkan permohonan PK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan vonis 2 tahun penjara yang pernah diterimanya.

Lurah Grogol Selatan Asep Subhandi Jakarta, Senin (6/7) menjelaskan, kronologi terbitnya KTP-el atas nama Djoko S Tjandra, yang selesai kurang dari satu jam. Menurut Asep, semua berawal saat dirinya dihubungi oleh pengacara Djoko Tjandra bernama Anita pada 3 Juni 2020.

"Pengacaranya menanyakan apakah KTP Pak Djoko masih tercatat di Kelurahan Grogol," kata Asep.

Untuk mengetahui status kependudukannya, Asep lantas meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna mengecek dalam sistem kependudukan yang ada di Kelurahan Grogol Selatan. Setelah menerima kiriman foto NIK Djoko Tjandra, Asep lalu mengecek di sistem kependudukan dan tercatat bahwa Djoko Tjandramasih berstatus warga Grogol Selatan.

Hanya saja data KTP milik Djoko Tjandrabelum elektronik sehingga untuk dicetak, sehingga yang bersangkutan harus melakukan perekaman. Asep menerangkan kepada Anita proses perekaman KTP tidak bisa diwakilkan tetapi harus yang bersangkutan langsung hadir ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kelurahan Grogol Selatan.

"Saya hanya mengarahkan setiap warga yang mengurus KTP langsung saja ke PTSP tidak melalui kelurahan," kata Asep.

Asep mengaku saat mengecek data Djoko Tjandratidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah buronan Kejaksaan Agung karena tidak tertulis di sistem. Menurut dia, jika di sistem kependudukan tertulis statusnya sebagai buronan, tidak akan mungkin KTP-el tersebut terbit.

"Yang tertulis di sistem dia adalah warga Grogol Selatan dan belum melakukan perekaman KTP elektronik," kata Asep.

Setelah mendapatkan informasi dari lurah, Djoko Tjandra bersama pengacaranya melakukan perekaman KTP-elektronik di Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil (Satpel Dukcapil) Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020.

Asep membantah telah memberikan perlakukan istimewa kepada Djoko Tjandradalam pegurusan KTP-el di wilayah itu.

"Tidak ada yang diistimewakan, kalau data sudah lengkap, jaringan terkoneksi baik dan blanko tersedia, KTP dapat dicetak dalam hitungan jam," kata Asep.

Asep menyebutkan, layanan prima di Kelurahan Grogol Selatan dapat diakses bagi seluruh warga yang datang mengurus administrasi kependudukan asal memenuhi tiga unsur tersebut. Yakni persyaratan lengkap, jaringan internet terkoneksi dengan baik dan blanko KTP tersedia.

"Seluruh warga yang membutuhkan layanan KTP kita upayakan selesai dalam satu hari, kalau memungkinkan di bawah satu jam," katanya.

Menurut Asep, selama pandemi Covid-19 blanko KTP-el di Satpel Dukcapil kelurahan terpenuhi dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, pencetakan KTP elektronik tidak menjadi kendala, bisa dilakukan pada hari yang sama.

"Blanko selama ini tercukupi dari Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa kita laksanakan seefisien dan secepat mungkin kenapa kita nangguh-nangguhkan," kata Asep.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Abdul Haris. Menurut Abdul Haris, KTP- el dapat langsung dicetak seketika jika status kependudukan seseorang dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil sudah siap untuk dicetak (print ready record/PRR).

"Jadi datanya (Djoko) ada dan belum pernah rekam KTP-el. Jadi kenapa bisa satu hari selesai, karena sudah mengurus uji ketunggalan dan itu sudah print ready record(PRR)," kata Haris.

Haris menambahkan, proses pengurusan KTP Djoko Tjandradilakukan secara sah. Sebab, yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk lama di Kelurahan Grogol Selatan dan memegang NIK lama belum direkam KTP elektronik.

"Jadi sah saja, orang dia penduduk lama, pemegang NIK lama dan kebetulan saat itu dia hadir di kelurahan, rekam, difoto dan tidak ada masalah," kata Haris.

Haris juga memastikan saat Djoko melakukan perekaman KTP-el hanya diterima oleh petugas PJLP yang tidak mengenal statusnya sebagai buron Kejaksaan Agung sehingga dilayani seperti warga biasa pada umumnya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, akan melaporkan masalah kepemilikan KTP-el Djoko Tjandra ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Selasa (7/7). Menurut Boyamin, Djoko Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Paspor Negara Papua Nugini .

Selain itu, kata Boyamin terdapat perbedaan tahun lahir Djoko Tjandra. Pada KTP terbaru Djoko Tjandra, tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950.

"Kami akan mengadukannya Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman pada Selasa (7/7) besok. Bersamaan dengan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Djoko Tjandrakeluar masuk Indonesia," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7).

Boyamin melanjutkan, data kependudukan Djoko Tjandraseharusnya sudah nonaktif sejak 31 Desember 2018 lantaran berada di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP-el. Djoko Tjandra diduga merekam data dan mencetak KTP-el pada 8 Juni 2020.

"Rekam data dan cetak KTP-el dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama , Jakarta Selatan. Hal ini cocok dengan alamat pada Permohonan PK," ungkap Boyamin.

Djoko Tjandra, adalah salah satu buron korupsi yang paling dicari oleh otoritas hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung (Kejakgung) memasukkan namanya menjadi buronan setelah Mahkamah Agung (MA) 2009, memvonisnya bersalah dalam kasus cessie Bank Bali yang merugikan negara senilai Rp 904 miliar.

MA menghukumnya selama 2 tahun penjara. Namun sehari sebelum putusan MA, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini.

Pada Juni 2020 lalu, Djoko Tjandra dikabarkan sudah kembali di Indonesia. Ia pun mengajukan PK atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Persidangan PK, seharusnya dimulai pada 29 Juni lalu, dan Senin (6/7). Akan tetapi, dua kali persidangan, Djoko Tjandra tak hadir dalam persidangan.

Pengacara Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum Djoko Sugiarto Tjandra menyatakan, sejak 2012 Djoko Tjandrasudah tidak tercatat sebagai DPO (daftar pencarian orang) berdasarkan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Status DPO kembali disematkan kepada Djoko oleh Imigrasi pada tanggal 27 Juni 2020, begitu juga dengan daftar merah pemberitahuan (red notice) Interpol dan pencekalan.

"Sebelumnya dari 2014 enggak ada (status). Karena permohonan jaksa kan dari berlaku enam bulan. Permohonan terakhir dari jaksa itu diajukan pada tanggal 29 Maret 2012," kata Andi.

Menurut Andi, Kemenkumham juga sudah menghapus nama Djoko Tjandradari sistem perlintasan pada Mei 2020.

"Artinya, kalau Pak Djoko masuk ke Indonesia tanggal 8 Juni tidak ada pencegahan. Jadi dari mana saya menyeludupkan sedangkan untuk bisa ke pengadilan ini kan baris depannya pemerintah banyak banget, ada imigrasi dari kepolisian itu semua dilewati sebelum sampai di sini," kata Andi.

Sumber:republika.co.id

Banyuwangi - Seorang pemilik mobil mengunggah sebuah kuitansi tambal ban di insta story-nya. Dalam kuitansi tersebut tercantum nominal Rp 600 ribu untuk ongkos jasa dan jenis tambal ban.

Unggahan oleh aku instagram @chieagoestine itu pun viral. Banyak yang mempertanyakan harga tambal ban yang melampaui batas alias terlalu mahal.

Pemilik akun juga menjelaskan kronologi kejadian hingga ia disodori kuitansi oleh bengkel tempat ia menambal ban. Memang pemilik akun membayar biaya tersebut. Namun ia dongkol dan kecewa dengan harga atau ongkos tambal ban yang dinilainya 'mengerjain' itu.

"Untung bawa uang segitu, bayangin klo lg bawa uang 100 rb... apa
gk bingung gk karuan...Kecewa dunk.. knp gk dkasih tau dr awal
harganyaaaaaa. Ngerasa dikerjain Emejing banget cara ngerjain saya dg memanfaatkan ketidak tauan costumer pd dunia pertambal banan...," ujar pemilik akun dalam curhatannya di insta story-nya yang dilihat detikcom, Sabtu (5/7/2020).

Curhat korban tambal ban harga selangit (Foto: Tangkapan layar)

Keluar dari bengkel, pemilik akun, Agustine (39), sempat komplain melalui WhatsApp dengan petugas bengkel tambal ban. Tetapi lagi-lagi ia kecewa dengan jawaban dari petugas bengkel.

"Sempat saya WA dan ngeselin banget jawabannya. Intinya ngomongnya begini, 'sudah dirapikan tapi kok tetep ngersulo (menggerutu)'. Yang membuat saya kecewa itu, kenapa kok tidak memberitahukan harga. Langsung saja garap dan harganya selangit gitu," kata Agustine.

Menanggapi viralnya tambal ban dengan harga selangit itu, bengkel Dian Tubles angkat bicara. Bengkel tambal ban di Jalan Dr Soetomo, Kelurahan Panderejo, Banyuwangi, itu mengakui harga servis dan tambal ban silikon memang Rp 600 ribu.

Petugas bengkel Dian Tubles, Eko, mengaku patokan harga tersebut berdasarkan ukuran ban dan letak posisi kebocoran. Selain itu, mesin yang digunakan juga mahal dan bahan harus dipesan secara online.

"Iya, memang segitu harganya, Rp 600 ribu. Itu nggak bongkar-pasang," ujar Eko.

Harga tambal ban press silicon Rp 250 ribu. Sementara itu, untuk penambahan, menurutnya, melihat kondisi kerusakan ban dan posisi ban yang rusak.

"Kan satu ban dipress itu Rp 250 ribu. Jadi kita lihat kondisi," kata Eko lagi.

Untuk alasan tidak memberikan sosialisasi harga sebelumnya, pihak bengkel mengaku kondisi bengkel saat itu ramai pelanggan.

"Kemarin kan ada notanya. Kalau mau komplain, bisa, bilang. Waktu kemarin itu keadaan bengkel ramai. Karena tenaganya cuma dua," tandas Eko.

Sumber: detik.com

SitindaonNews.Com | Medan (ANTARA) - Keluarga dari pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan membawa kabur jenazah saat akan dilakukan pemulasaran.  

Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Perangin-angin yang dikonfirmasi Minggu mengatakan, jenazah tersebut dibawa pihak keluarga pada Sabtu (4/7) dini hari saat akan dilakukan pemulasaran sesuai protokol COVID-19.  

Ia mengatakan, saat itu jenazah pasien sudah ada di mobil ambulans. Namun, karena pihak keluarga meminta agar dishalatkan terlebih dahulu, maka jenazahnya pun diturunkan.

Saat diturunkan dari ambulans, jenazah yang sudah berada di dalam peti tersebut, ternyata malah dibawa oleh keluarga ke dalam mobil mereka. Selanjutnya bersama dengan jenazah tersebut, mobil itu pergi.  

"Di sini kita tidak bisa berkomentar, karena sudah ranahnya pihak kepolisian, yang pasti soal pemulasarannya sudah kita kerjakan," katanya.  

Edison mengatakan bahwa pasien sempat dirawat di ruang isolasi rumah sakit milik Pemko Medan itu selama satu malam, yakni masuk pada Jumat (3/7) malam, dan meninggal dunia pada Sabtu (4/7) dini hari.   "Untuk komorbid pasien, adalah pneumonia," ujarnya.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah yang dimintai tanggapannya soal kejadian ini meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol pemulasaran jenazah COVID-19.  

Karena, tegas dia, protokol ini dibuat adalah semata-mata untuk menjaga masyarakat supaya tidak menambah kasus-kasus baru COVID-19.  

"Kita khawatirnya, akan dijadikan pembenaran. Kalau itu terjadi tentu kan bahaya. Karena, bagaimana seandainya pemulasaran jenazah itu tidak sesuai protokol COVID-19 sementara dia terkonfirmasi, walaupun hasil lab-nya belum ada, itu yang kita khawatirkan," ujarnya.

Sumber: antaranews.com

FOR SERAMBINEWS. COM | Kasat Reskrim Abdya, AKP Erjan Dasmi STP (dua kanan) memperlihatkan oknum karyawati Bank BRI Blangpidie (tiga kiri) yang berhasil ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu (4/7/2020) 

SitindaonNews.Com | RS alias Vina oknum karyawati Bank BRI Cabang Blangpidie Aceh Barat Daya (Abdya) yang membawa 'kabur' uang nasabah miliaran rupiah akhirnya ditangkap.

Penangkapan RS di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah itu, langsung dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Abdya, Sabtu (4/7/2020) sekira Pukul 05.00 WIB.

"Iya benar, abang yang gerebek langsung beliau di rumah kontrakan di kawasan Pegasing Aceh Tengah," ujar Kapolres Abdya, AKBP Muhammad Nasution SIK melalui Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Erjan Dasmi STP kepada Serambinews.com, Minggu (5/7/2020) dini hari.

Penggerebakan itu, katanya, setelah pihaknya melacak signal handphone pelaku.

"Iya, setelah melacak signal handphone pelaku, akhirnya saya ke TKP, untuk menangkap pelaku," ungkapnya.

Setelah melakukan penggerebekan itu, katanya, pada Pukul 06.00 WIB, Sabtu (4/7/2020), Vina bersama sepupunya diboyong ke Abdya, untuk dimintai keterangan.

"Kita tidak tahu, apakah sepupunya ini ikut terlibat atau tidak, namun mereka berdua ini, harus kita minta keterangan," ungkapnya.

Menurutnya, jika dalam pemeriksaan itu, mereka tidak terlibat dalam kasus tersebut, maka sepupunya tersebut akan dilepaskan.

"Iya, kita lihat, gimana hasilnya, kalau tidak terlibat, ya kita lepaskan, tidak mungkin juga kita tahan, tapi kalau ikut terlibat, maka kita tahan," ungkapnya.

Erjan membenarkan, bahwa sebelum Vina melarikan diri ke Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah itu.

Sebelumnya Vina bersama ibunya pergi ke Sumatera Barat, untuk melihat mertuanya yang sakit.

Setelah melihat mertuanya sakit di Sumatera Barat, kata Erjan, Vina memilih mengasingkan diri ke Aceh Tengah, sementara ibu kandungnya pulang ke Abdya.

"Sejauh ini, kita belum mendapatkan nilai total, tapi memang miliaran rupiah," sebutnya.

Sejauh ini, sebut Erjan, Vina masih irit bicara kemana saja uang tersebut dipergunakan.

"Dia mengaku, dia putarkan uang nasabah ini, karena terlalu besar kasih hadiah, jadi pusing sendiri dia, gak sanggup nutup. Itu, masih informasi awal," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang karyawan salah satu Bank milik BUMN di Abdya dikabarkan, membawa 'kabur' uang nasabah.

Tak tanggung-tanggung, sang karyawati Bank plat merah dengan inisial RS alias Vina itu, kabarnya berhasil membawa kabur uang nasabah mencapai Rp 6 miliar lebih.

Modus yang dilakukan RS, bermacam-macam.

Ada yang menawarkan bunga besar, hingga memberikan hadiah langsung kepada calon nasabah yang ingin menambung dan melakukan deposito di Bank tersebut.

Kabarnya, target calon nasabah yang diincar oleh wanita tinggi semampai ini, adalah bapak-bapak, dan para pengusaha, dan pedagang kelas kakap.

Salah seorang pengusaha, mengaku sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap Vina tersebut.

Uang miliknya yang dibawa kabur oleh RS mencapai Rp 2 miliar lebih.

Bahkan, ada salah seorang warga Blangpidie, Yakob hampir saja naas, atas akal bulus RS tersebut.

"Iya, alhamdulillah, saya hampir tertipu dengan RS ini, dia janji memberikan sepeda motor N-Max, kalau saya mau deposito uang Rp 1 miliar, selama 1 tahun," ujar Yakob,

Bukan saja N-Max, Yakob menyebutkan, jika bersedia mendeposito uang Rp 1 miliar selama satu tahun, akan diberikan bunga mencapai 7 persen.

"Saya mulai curiga, kalau pun ada uang, mana mungkin ada pegawai Bank gajinya terbatas, mau memberikan sepeda motor cuma-cuma, kalau tidak tujuan, merayu kita.

Maka, tawaran itu saya tolak, sehingga saya beri alasan uang sawit belum cair," kata abdi negara dan pengusaha sawit tersebut.

Tak Disetor

Sementara itu, salah seorang keluarga Nasabah, Nurul mengaku menjadi salah seorang korban dari beberapa nasabah yang ditipu oleh RS.

Ia mengaku, kasus menimpa keluarganya berbeda dengan nasabah lain.

Kalau nasabah lain, diiming-iming diberikan hadiah, namun dirinya uang dibawa kabur, pasca peralihan Bank konvesional ke Bank Syariah.

"Iya, mereka kan ada fasilitas layanan khusus tu atau pick up. Layanan pick up ini, kita tidak perlu ke Bank lagi, mereka yang ambil uang ke rumah," ujar Nurul.

Uang setoran sebesar Rp 100 juta itu, tambahnya, diserahkan pada RS pada 8 Juni 2020, sekira Pukul 9.00 WIB.

Sayangnya, lanjutnya, hingga 15 Juni 2020 atau seminggu diserahkan uang, buku rekening dan setoran, tak kunjung diberikan, sehingga dirinya pun berinisiatif mendatangi CS tempat RS bekerja.

"Saat saya chek, saldo masih seperti sebelumnya, tak ada penambahan.

Sehingga malamnya saya hubungi beliau, anehnya dia mengaku uang sudah disetor, padahal jelas-jelas, CS mengatakan uang belum masuk," ungkapnya.

Merasa aneh, Nurul melaporkan kasus itu ke pimpinan cabang tempat RS bekerja.

Mengingat pengakuan RS berbeda, dengan print rekening koran yang diminta kepada CS.

"Setelah saya bilang sudah saya chek dan tidak kamu setor, si vina malah salahin teller, dan mengaku uang itu, tidak disetor teller, dan uang itu masih di dalam laci miliknya," katanya.

Tak sampai disitu, Nurul terus berupaya menumpuh, jalur kekeluargaan.

Dan meminta uang Rp 100 juta itu dikembalikan, dan tidak perlu disetor ke rekening milik ayahnya.

"Saya sempat nangis, dan meminta dikembalikkan saja uang saya chas.

Bahkan, saat ditelpon, dia mencoba menyakinkan saya, seolah-olah uang itu sedang dilakukan pengiriman," ujarnya.

Namun, kata Nurul, hingga keesokan, pada tanggal 16 Juni, uang yang dijanjikan tersebut tak kunjung dikirim oleh karyawati yang dikenal sebutan sulthan tersebut.

"Iya, kasus ini akan kami laporkan, karena upaya secara kekeluargaan sudah saya tempuh.

Namun sampai sekarang tidak ada itikad baik dan tanda-tanda," pungkasnya.

Informasi yang diperoleh, RS atau Vina ini, sudah melarikan diri hingga akhirnya ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu (4/7/2020) sekira Pukul 05.00 WIB. (*)

Sumber: tribunnews.com

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia

SitindaonNews.Com |  Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah untuk membebaskan ataupun menanggung biaya internet dosen dan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar di rumah akibat pandemi COVID-19.

Ketua FRI Yos Johan Utama mengatakan, selama masa pandemi ini kemampuan ekonomi para mahasiswa maupun perguruan tinggi telah menurun. Kondisi itu juga semakin terbebani dengan keharusan membeli paket data atau internet.

"Belum lagi masalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa yang berimbas kepada perguruan tinggi. Pembelian paket data yang menguras pendapatan perguruan tinggi dan mahasiswa," kata dia di acara Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia, Sabtu, 4 Juli 2020.

Karena beban itu, dia berharap, pemerintah menelurkan kebijakan yang nyata untuk membantu pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satunya yakni dengan cara membebaskan atau menanggung biaya internet para dosen maupun mahasiswa.

"Dalam masa pandemi ini pemerintah diharapkan membantu manusia dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dengan dosen sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan," ucapnya.

Meski begitu, FRI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan biaya kuliah untuk 419 ribu mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang terdampak pandemi.

"Disamping 200 ribu KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) mahasiswa baru dan 267 ribu KIP-K on going, Bidikmisi, ADIK, dan lain-lain dengan total anggaran Rp4,1 triliun untuk semester gasal 2020-2021," ungkap Yos.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin pendidikan tinggi tersebut untuk tidak melulu menggunakan cara-cara biasa saja mendidik generasi muda Indonesia.

Sebab, dikatakannya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif dan kompetitif untuk mengejar target menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 serta keluar dari status negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi.

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit, tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, dengan cara biasa-biasa saja, apalagi disibukkan dengan administrasi saja, tidak bisa," tegas Jokowi.

Sumber: viva.co.id

Salah seorang pelaku perampokan diamankan polisi.(f:manru/mistar)

Sidikalang, MISTAR.ID

SitindaonNews.Com | Warga Dusun Tampok Kite Desa Batu Gungun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, bersama sejumlah personil kepolisian dari Polsek Tigalingga dan Polres Dairi, berhasil mengamankan 4 orang dari lima pelaku  perampokan di rumah pengusaha toke jagung, seorang janda tua bernama Bandar br Tarigan (70) warga Dusun Tampok Kite, Kamis (2/7/20) dini hari.

Bandar br Tarigan (70) alias Tigan yang menjadi korban kawanan rampok diperhitungkan berjumlah 5 orang itu, tinggal bertiga di rumahnya dengan pembantunya. Sementara, anak laki – lakinya, dr Luksius Marpaung yang juga bertugas sebagai Kepala Puskesmas Gunung Sitember tinggal di sebelah rumah korban.

Menurut informasi dari sejumlah warga Tampok Kite, peristiwa perampokan ini diperkirakan terjadi  sekira pukul 02.00 WIB, saat penghuni rumah (korban, red) sedang tidur lelap di kamar utama yang tidak terkunci.

Ke empat orang pelaku berinisial AS. Z, AS, dan IS berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang dicongkel paksa oleh kawanan rampok. Sementara, satu orang pelaku lainnya, AP yang berperan sebagai supir menunggu di luar, di dalam mobil jenis Avanza BK 1883 MG yang parkir tidak jauh dari TKP.

Setelah berhasil masuk ke kamar tidur korban, wanita tua itu dicekik dan diancam pisau oleh seorang pelaku, sementara pelaku lainnya berhasil mengeluarkan brankas milik korban. Melihat brankas sudah berhasil dibawa keluar kamar, kawanan rampok yang sebelumnya mengancam korban, tiba – tiba melepaskan dan meninggalkan korban. Pada saat bersamaan, korban berteriak keras hingga membangunkan warga lainnya.

Mendengar teriakan korban, warga sontak bangun dari dalam rumah mereka masing-masing. Melihat warga yang berhamburan keluar rumah menuju rumah korban, salah seorang pelaku AP yang sebelumnya menunggu di dalam mobil, spontan melarikan diri sendiri menggunakan mobil ke arah Rante Besi.

Sementara, empat perampok lainnya kocar-kacir melarikan diri dengan meninggalkan brankas di belakang rumah korban. Warga Tampok Kite yang berjumlah ratusan orang juga bepecar berusaha melakukan pengejaran terhadap kawanan rampok.

Selanjutnya, sekira pukul 7.00 WIB, warga berhasil menemukan salah seorang pelaku AS di salah satu lapangan voli yang ada di Tampok Kite, dan pelaku sempat dihajar oleh massa hingga babak belur, lalu diamankan polisi yang sudah berada di tempat.

Sementara, mobil yang dikendarai pelaku AP terjun bebas ke sebuah jurang yang berada di tikungan Petrus yang berjarak sekitar 7 Km dari rumah korban. AP ditemukan terjepit di belakang kemudi dengan kondisi patah kaki, selanjutnya dievakuasi oleh sejumlah personil kepolisian dibantu masyarakat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang.

Tidak lama kemudian, pelaku lainnya, Z juga berhasil ditemukan warga di sebuah perladangan yang terletak di depan Kantor Babinsa Gunung Sitember yang juga menjadi korban massa hingga babak belur, sebelum diamankan polisi dan dievakusi ke Puskesmas Tigalingga.

Menerima informasi dari masyarakat, salah seorang pelaku lainnya, AS ditemukan personil polisi di loket bus penumpang PAS yang berada di Pasar Tigalingga, yang selanjutnya diamankan di Polsek Tigalingga. Informasi yang diterima,  satu orang pelaku lainnya IS berhasil melarikan diri, dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian.

Lima orang kawanan rampok, satu orang di antaranya, AP merupakan warga Dusun Tampok Kite Desa Batu Gungun Kecamatan  Gunung Sitember yang juga diduga kuat selaku otak perampokan. Sementara, empat orang lainnya merupakan warga  Kabupaten Samosir. Hingga berita ini diturunkan, korban bersama keluarga sedang membuat laporan perampokan di Mapolsek Tigalingga.(manru/hm10)

Sumber: mistar.id

SitindaonNews.Com | Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan istri Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (2/7) malam merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Iya (Encek Firgasih Ketua DPRD Kutai Timur)," kata Ali saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Encek menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur sejak September 2019 untuk masa bakti 2019-2024.

Dia terpilih sebagai pimpinan DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hasil Pemilihan Legislatif 2019, partai berlambang Ka'bah tersebut telah menguasai lima kursi di DPRD Kutai Timur.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi (NasDem).

Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis (2/7) di sejumlah lokasi berbeda, yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Dalam OTT di Jakarta, tim KPK mengamankan Ismunandar dan Encek serta Kepala Bappeda di sebuah hotel di Jakarta. Selain itu KPK juga mengamankan empat orang lainnya.

Sementara OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang. Mereka langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

KPK mengamankan 15 orang tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam OTT tersebut turut diamankan sejumlah uang dan buku rekening tabungan bank.

Sumber : antaranews.com

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono (tengah) ketika ditemui di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

SitindaonNews.Com | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono melaporkan hasil penyelidikan dugaan keterlibatan Grup Bakrie dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ali mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya memiliki saham Grup Bakrie senilai Rp 1,7 triliun.

"Dalam laporan BPK RI, kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham Grup Bakrie dalam portofolio PT AJS sebesar Rp 1,7 triliun," kata Ali dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

"Per tanggal 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan sebanyak Rp 973,7 miliar," tuturnya.

Ali menyebut pembelian saham Grup Bakrie itu masih terus didalami.

Dia juga mengatakan, Kejaksaan Agung akan menyelidiki keterlibatan Grup Bakrie dalam transaksi tersebut.

"Data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham, masih dalam verifikasi," ujar Ali.

Dalam skandal Jiwasraya, Grup Bakrie diduga terlibat karena ada pembelian saham dua perusahaan Grup Bakrie yakni PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

Dikutip dari Harian Kompas, Jumat (26/6/2020), Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro mengatakan, Grup Bakrie terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya sebelum dimulainya sidang perkara skandal Jiwasraya.

Menurut Benny, dirinya hanya kambing hitam. Ini karena dia memiliki aset besar yang dapat digunakan untuk menutup kerugian negara.

Adapun yang menyebabkan kerugian Jiwasraya sejak tahun 2006, lanjut Benny, adalah perusahaan Grup Bakrie. Namun, hal tersebut tak terungkap karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menutupinya.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, menolak menanggapi hal tersebut. Alasannya, hal itu terkait dengan laporan penghitungan kerugian negara yang saat ini sudah diserahkan kepada Kejagung.

"Laporan itu bersifat rahasia," kata dia.

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com | Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7).

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat dini hari.

Namun, kata dia, KPK belum bisa merinci mengenai kasus, siapa saja yang ditangkap, dan juga barang bukti yang diamankan dari kegiatan tangkap tangan itu.

"Mengenai kasusnya, siapa saja yang ditangkap, dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," kata dia.

Ia mengatakan tim KPK masih bekerja di lapangan dan memastikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangap tersebut akan disampaikan kembali.

"Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyatakan Deputi Penindakan KPK Karyoto dan anggota masih bekerja perihal giat penindakan di Kaltim tersebut.

"Deputi Penindakan dan anggota masih bekerja," ucap Firli.

Sumber: antaranews.com

Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.

SitindaonNews.Com | Dua anak buah Presiden Joko Widodo yang bertugas menangani persoalan hukum, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, memberikan informasi yang berbeda terkait keberadaan Doko Tjandra.

ST Burhanuddin menyebutkan, buron Kejagung terkait kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali itu telah berada di Tanah Air selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Bahkan, pria yang diketahui pernah dikenal dengan sebutan Joker itu telah disebut mendaftarakan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Yasonna. Menkumham menyebutkan, tidak ada informasi terkait keberadaan Djoko Tjandra di Tanah Air.

"Dari mana data bahwa dia tiga bulan di sini? Tidak ada datanya kok," kata Yasonna dalam siaran pers, Selasa (30/6/2020).

Ia pun mengaku heran dengan pernyataan Burhanuddin yang menyebut Djoko Tjandra telah berada di Tanah Air.

Sebab, Kemenkumham tidak mencatat laporan adanya informasi kedatangan buronan yang telah kabur ke luar negeri sejak 11 tahun yang lalu itu.

"Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada," kata Yasonna.

"Kemenkumham tidak tahu sama sekali di mana (Djoko Tjandra). Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya tidak ada," imbuh dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan, selama ini Djoko Tjandra yang telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Papua Nugini, diketahui kerap berada di Malaysia dan Singapura.

Namun, ia mengaku kecolongan. Sebab, seharusnya Djoko Tjandra dapat ditangkap di pintu-pintu masuk kedatangan yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kemenkumham mengingat statusnya sebagai terpidana.

"Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," kata Burhanuddin saat kerja bersama dengan Komisi III DPR, Senin (29/6/2020).

Ia menambahkan, Djoko Tjandra telah mengajukan PK sejak 8 Juni lalu ke PN Jakarta Selatan. Akan tetapi, karena pendaftaran dilakukan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga identitas pendaftar tidak diketahui.

"Ini juga jujur kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Sudah saya tanyakan ke pengadilan bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu jadi tidak secara identitasnya terkontrol," ucapnya.

Sidang PK perdana yang seharusnya dilangsungkan Senin kemarin pun ditunda. Pasalnya, Djoko Tjandra tidak menghadiri persidangan dengan alasan sakit.

Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

 

Klaim Ditjen Imigrasi

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengungkapkan ihwal status pencekalan Djoko Tjandra.

Pada 24 April 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah meminta agar Imigrasi menetapkan pencegahan terhadap Djoko Tjanra selama 6 bulan.

Kemudian, pada 10 Juli 2009, terbit red noticedari Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Selanjutnya pada 29 Maret 2012, terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejagung yang berlaku selama 6 bulan.

Pada 12 Februari 2015, Sekretaris NCB Interpol Indonesia meminta Imigrasi menetapkan Djoko Tjandra yang telah berstatus sebagai warga Papua Nugini sejak 2012 sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri," ujar Arvin.

Setelah itu, pada 4 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra telah terhapus dari basis data sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

"Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020," kata Arvin.

Padahal, perlu diketahui pada 2016 silam, mantan Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengungkap sulitnya memburu Djoko Tjandra. Saat itu, Prasetyo beralasan, Djoko kerap berada di Singapura.

Sementara, antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura saat itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

"Kalau kami mengejar orang dan kami makan di restoran yang sama, tidak bisa begitu saja mencoba mengambil dia. Seperti itu kira-kira," tutur Prasetyo menggambarkan sulitnya menangkap Djoko Tjandra di kantornya, pada 25 April 2016 silam.

Di lain pihak, menurut Arvin, pihaknya kembali menerima permintaan DPO dari Kejaksaan Agung pada Sabtu (27/6/2020). Sehingga, nama Djoko Tjandra kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

"Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan," kata Arvin.

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com | Anggota Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pihaknya melakukan investigasi terkait harga alat rapid test yakni Rp75.000. Karena itu, dia mengaku kaget ketika ada kewajiban masyarakat yang mau bepergian dikenai biaya antara Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dana cukup besar sekitar Rp677 triliun. Menurut dia, memang Ombudsman belum melakukan investigasi terhadap penggunaan uang tersebut, ke mana saja dan siapa saja yang menggunakan.

"Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dilakukan dikeluarkan rapid tes, itu belum diinvestigasi oleh Ombudsman. Tapi yang mengagetkan itu rapid test bayar sekitar Rp300 ribu. Harusnya, menyiapkan rapid test secara gratis karena sudah dianggarkan pemerintah," katanya seperti dikutip dari tvOne pada Selasa, 30 Juni 2020.

HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA 

Oleh karena itu, Laode mengatakan harusnya masyarakat yang punya kepentingan untuk bepergian dengan melakukan rapid test itu tidak boleh dikenai biaya ekstra. Karena, kata dia, ini suatu bisnis yang tidak berperikemanusiaan dengan memanfaatkan kesempatan ketakutan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

"Bagaimana tidak? Ini harganya Rp70.000 bisa dicharge Rp1 jutaan. Harusnya, yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid tes tidak boleh berbayar, gratis atau cukup mengganti biaya produksi alat rapid test itu sebesar Rp75.000," jelas dia.

Jadi, Laode menyarankan sebaiknya hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat melalui kewajiban rapid test tersebut. Sebab, ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban dalam situasi yang sangat menakutkan wabah corona.

"Sebetulnya kami tidak menduga seperti itu dan baru marak akhir-akhir ini, jadi mulai saat ini bertanya, kenapa ini dan kita mulai angkat. Ini sudah meresahkan masyarakat. Semua fenomena ini jadi bisnis sendiri, surat keterangan hasilnya oh negatif, tidak reaktif, itu bisnis sebetulnya. Pebisnis medis tertentu, khususnya alat-alat COVID itu," ujarnya.

Sumber: viva.co.