PDIP klaim soal pemilu 2024 diundur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengusulkan perubahan sistem proporsional terbuka menanggapi usul penundaan Pemilu 2024 yang salah satunya karena ongkos Pemilu yang mahal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.

"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2).

Dia menjabarkan, sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tak akan banyak memakan biaya. Pada 2004, kata dia, pemilihan presiden putaran 2 dan 2 hanya hanya menelan biaya senilai Rp3,7 triliun.

AHY Sindir Ide Tunda Pemilu: Minyak Goreng Langka Kok Pikir Kekuasaan?

Lewat sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legisltif.

"Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2).

Menurut Hasto, tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan hasil survei teranyar, mestinya dimaknai sebagai legacy Presiden, alih-alih mendukung perpanjangan masa jabatan. Terlebih, pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari.

"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ucap Hasto 

(cnnindonesia)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan warga Papua merasa tidak aman hidup di negeri sendiri. Lukas menyebut semua orang Papua menangis. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan

SitindaonNews.Com | Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan warga Papua merasa tidak aman hidup di negeri sendiri. Lukas menyebut semua orang Papua menangis.

Pernyataan itu terekam dan beredar di media sosial. Lukas berkata warga Intan Jaya, Puncak, Nduga, Boven Digoel, dan Maybrat hidup dalam kesedihan.

"Orang menangis, orang tidak hidup aman di negeri kita sendiri, tidak hidup aman!" kata Lukas dalam video berdurasi 44 detik tersebut.

Lukas menyampaikan warganya tidak hidup dengan kebahagiaan. Dengan nada meninggi, ia menegaskan tak ada warga Papua yang senang.

"Seluruh Papua, di muka bumi ini, yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat itu," ujarnya.

Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengonfirmasi pernyataan Lukas tersebut. Rifai berkata pernyataan Lukas merupakan bentuk empati karena melihat masih banyak orang Papua menderita karena persoalan keamanan.

"Seperti kejadian yang terjadi di Kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, dan di Maybrat Papua Barat. Di mana masih banyak orang Papua menangis karena faktor keamanan. Jadi, jangan diartikan sempit," ucap Rifai, dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (16/2).

Rifai meminta seluruh pihak tidak memolitisasi video Lukas tersebut. Dia juga meminta tak ada pihak yang mengaitkan pernyataan Lukas dengan gerakan separatis di Papua.

"Termasuk dalam hoaks yang baru beredar berkenaan dengan Deklarasi Independent Papua Movement di Bali tanggal 16 Februari 2022 yang menggiring keterlibatan beliau," ujarnya.

(cnnindonesia)

Negara kesejahteraan.

Di China, kalau anda bangun pabrik. Kebutuhan tenaga kerja disediakan oleh pejabat lokal. Sepertinya ada kontrak sosial antara rakyat dengan pejabat. Prinsipnya sangat logis sekali. Upah disesuaikan dengan fasilitas pendukung dunia usaha. Makanya kalau ada perbedaan upah antar daerah, itu terjadi bukan karena pertimbangan politik. Tetapi karena hukum demand and supply. Tergantung kepada pasar. Jadi sangat logis sekali. Yaitu kekuatan ada pada pemberi kerja.

Tahun 2006 upah tenaga designer pada pabrik Garmen, Yuan 12,000/ bulan. Tetapi tahun 2010 gaji designer turun jadi Yuan 1,700. Apa pasal? Karena ditemukannya tekhnologi komputer untuk design dan ahli Designer semakin banyak. Pada tahun 2008 gaji progrmer komputer bisa mencapai Yuan 30,000. Tetapi sekarang di Hangzhou pusat Hight tech, gaji programer hanya USD 12,000. Mengapa ? tenaga ahli programer semakin banyak dan bisnis IT semakin berkembang. Tetapi bandingkan dengan gaji programer di AS yang bisa mencapai USD 5000/bulan atau 3 kali upah di China. Makanya banyak perusahan software AS pindah ke China.

Lantas dimana peran negara? Mengapa membiarkan saja pekerja bersaing berhadapan dengan pemodal? Tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan kepada semua orang. Bukan hanya kepada segelintir orang. Semakin banyak pabrik berdiri, semakin banyak kesempatan orang dapat kerjaan. Pada waktu bersamaan pejabat lokal berusaha menekan inflasi lewat subsidi dan kebijakan disparatis harga. Akibatnya biaya hidup jadi murah. Sehingga berapapun upah selalu cukup untuk kesejahteraan rakyat.

Kalau karena itu terjadi proses kompetisi. Itu wajar saja. Besar kecil upah kan kembali kepada diri orang perorang. Toh tidak ada yang paksa orang jadi pekerja. Alin, seorang designer di Shenzhen. Karena upah terus turun. Ganti profesi jadi produsen template designer. Dia jual template itu kepada semua pabrik. Penghasilannya sebulan 10 kali dari upahnya kerja di pabrik.

Apa yang terjadi dari sistem kompetisi itu? Orang berusaha meningkatkan skill dan kompetensinya agar layak dapat upah lebih besar. Pekerja Apple. Tadinya satu line membutuhkan 1000 buruh. Kini hanya perlu 200 orang saja. Mengapa ? skill 200 orang itu sama dengan 1000 orang. Kemana yang lainnya? mereka downgrade atau pindah profesi jadi pengusaha. Biasa saja. Makanya di China lowongan pekerjaan di China tidak ada diskriminasi almamater kampus atau title. Ukurannya test kompetensi. Kalau sistemnya bersaing. Lantas bagaimana jaminan kesejahteraan kepada rakyat?

Oh, China ada program jaminan sosial. Negara mendirikan Badan Jaminan sosial ( Fund provider). Cara menerapkannya pun tidak ada intervensi politik. Ini murni bisnis. Jadi semacam lembaga keuangan. Lembaga ini bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Tidak ada pemaksaan. Hanya bedanya dengan swasta, negara keluar modal lebih dulu. Dalam bentuk apa? Misal Jaminan sosial tenaga kerja. Negara mendirikan pusat pelatihan kerja di semua daerah. Termasuk pelatihan bagi mereka yang mau pindah kerja atau profesi. Negara mendirikan pusat wirausaha, termasuk pembiayaan.

Iuran pekerja itu jelas. Kalau premi asuransi, itu dasarnya hukum asuransi, Kalau tabungan ya hukumnya perbankan. Engga ada program jaminan sosial yang abu abu. Nah karena mereka focus kepada penciptaan lapangan kerja. Ya engga ada orang korban PHK. Dana jaminan sosial terus bertambah. Tapi engga boleh masuk ke pasar modal atau memberi pinjaman kepada Konglomerat. Tidak boleh di investasikan ke surat utang negara. Sehingga distribusi modal tercipta secara massive. Dana jaminan sosial selalu suprlus. Menjadi jaring pengaman bagi dunia usaha kecil.

China sukses menerapakan sistem negara kesejahteraan (state welfare). Karena kebijakan ekonominya memang bertumpu kepada keadilan sosial. Kita ? Itu hanya ada pada UUD 45. Prakteknya hanya untuk kepentingan oligarki bisnis. Selebihnya hanya retorika omong kosong.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1326769894490520&id=100014725653904

Suku dan agama.

Tadi saya ngobrol dengan teman. Mereka menyalahkan sikap pemerintah atas penangkapan EM. Yang protes adanya IKN di Kalimantan. Namun justru protes itu menyinggung warga Kalimantan “ Pemerintah sangat zolim sama islam. “

“ Itu kan ranah hukum. Engga usah ditanggapi serius. “ Kata teman yang lain yang ikut diskusi. Dia terus bicara seakan jokowi itu diktator. Saya diamkan saja. Menyimak dengan sabar apa yang dia keluhkan.

“ Kalau saya perhatikan kasus EM yang dilaporkan oleh masyarakat Kalimatan suku Dayak. Akhirnya EM jadi pesakitan. Terancam hukuman 5 tahun lebih. Setelah itu dari kelompok yang mengatas namakan ulama, melaporian Dudung ( kasad ) atas penodaan agama. Itu sepertinya by design. Ada desain besar untuk membenturkan suku dan agama. Agama dan TNI. Ini kalau dibiarkan akan terus bergulir seperti bola salju. Lama lama jadi bola salju besar. Menyapu apa saja. Pecah NKRI.” Kata saya. Mereka berdua terdima. “ Jadi apa pendapat kamu? kata teman.

“ Saya melihat sepertinya ada dua kekuatan besar yang sengaja membuat chaos sebelum pemilu. Bukan kekuatan dari luar, tetapi dari internal kalangan elite politik para partai yang ada. Karena kalau itu dilakukan oleh segelintir golongan, tidak mungkin gerakan begitu tersetrukturnya membuat kegaduhan politik. Dan issue didengunkan adalah issue yang sangat sensitif bagi ketahanan dan persatuan bangsa.

Yang membuat saya miris adalah para elite politk itu bersuara setelah kasus masuk ranah hukum. Para media dan influencer malah ikut manas manasin. Opini mereka sepetinya hukum tidak ada. Yang ada kemarahan. Dan kalian terpelajar, tapi bego, Terpancing ikut marah juga” Kata saya. Mereka terkenjut

“ Masalah kita sebagai bangsa ini sangat besar. Kita sedang menghadapi proses menuju tanrum akbat kebijakan tapering the fed. BI sedang menahan serangan. Dampaknya sudah terasa kepada likuiditas Perbankan. Dalam jangka panjang ini bisa menuju tantrum. Dampaknya bisa sistemik.

Apalagi CHina sudah mulai stok batubaranya untuk 5 tahun, Ini tanda tanda yang serius. Akan ada goncangan global. China sudah mengurangi pasokan global supply chain ke seluruh dunia. Lebih focus kepada kepentingan domestik. Sementara arus perubahan sedang dihela oleh korporat raksasa di Eropa dan AS, yang berusaha meciptakan excuse akibat bubble saham dan obligasi yang default.

Kalau AS lagi lagi keluarkan kebijakan stimulus agar krisis tidak terjadi. Ekonomi dunia akan ambruk. Entah apa yang akan terjadi. Karena solusi sudah tidak ada untuk pertahankan uang fiat.

Kenapa kita terus teriak omong kosong. Negeri ini kaya dengan SDA dan SDM. Apabila ekonomi kita bisa tumbuh diatas 7%, kita bisa jadi negara sebagai lumbung pangan dunia dan pencipta perdamaian dunia untuk menjaga seimbangan ekonomi global.

Kalau ekonomi kita terpuruk. Siapapun yang berkuasa, hanya akan dapat sampah doang. Negeri ini akan jatuh mudah. dan akhrinya pecah. Akan jadi negara kecil kecil. Pahami itu. Mari kita jaga negeri ini. Dengan patuhi aturan dan konstitusi. Engga puas, Tunggu Pemilu nanti. Bersaing lah secara fair. Paham”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1319735221860654&id=100014725653904