KEHANCURAN MORAL BANGSA: "SAAT ELIT PUN PRAGMATIS, IDEALISME MATI"

Ini pola klasik keruntuhan peradaban. Dari Romawi sampe Majapahit sama saja.

1) ELIT JADI PEDAGANG, BUKAN PEMIMPIN: Kebijakan dijual kepada penawar tertinggi. UU dibuat bukan buat rakyat, tapi buat sponsor bagai di saham, itu emiten gorengan. Listing IPO cuma buat jual saham untuk mengeduk uang ke ritel, bukan untuk bangun bisnis. Akibatnya, Rakyat jelata & ritel jadi "tumbal likuiditas".

2) HUKUM TUMPUL KE ATAS, TAJAM KE BAWAH: Maling ayam kena 3 tahun penjara, Korupsi 300 Milyar cuman kena 1 tahun + diskon remisi.

Dalam saham, klu kita beli Lot besar, Rp. 500jt langsung di-shake out, ditenggelamkan sampai cut loss. Sebaliknya Bandar bebas leluasa menggoreng ratusan Mlyar.

Akibatnya: Kepercayaan publik runtuh. "Ngapain jujur kalau yang curang malah kaya?"

3) KEBENARAN DIKALAHKAN VIRALITAS

 Yang benar tapi sepi, dianggap salah. Yang salah tapi rame, viral, dianggap benar! Dalam saham: Saham busuk dipompa terus oleh influencer melambung harganya. Saham bagus jika gak ada yang membahas, dibilang "ampas. "Akibatnya:" Masyarakat males mikir, Asal ikut yang rame saja, yang banyak kerumunan cari aman.

4) PENDIDIKAN JADI LADANG BISNIS:

Gelar bisa dibeli, skripsi pakai joki, kampus banyak yang mengutamakan laba. Akibatnya;; SDM kosong. Pinter ngomong, pinter memaki, merendahkan orang lain tanpa adab, otak kosong, mudah ditipu dijadikan kaki tangan Oligarki untuk menyerang kebijakan yang merugikan bisnis oligarki. Yang penting duit mengalir deras ke rekeningnya.

5) AGAMA & IDEOLOGI JADI TOPENG

Ayat & nasionalisme dipake buat nutupin maling. Akibatnya, Sinisme massal. Orang yang beneran punya idealis malah ditertawakan dan diserang oleh buzzer. Oligarki ternak buzzer, penguasa juga ternak buzzer.

6) HEDONISME MENJADI AGAMA BARU. Flexing diutamakan. Mobil Sport, Tas Mahal = tolak ukur sukses.

Akibatnya: Gaya hidup gali lubang. Tutup lubang. Utang bukan untuk membeli Aset tapi untuk Nafsu konsumtif yang meledak-ledak agar dilihat Sukses.

7) APATISME MASSAL = "NGAPAIN PEDULI" Banyak yang berpikir "Negara sudah rusak, ngapain gue bener sendiri". Akibatnya: Lingkaran setan. Jaman Edan, karena semua curang, akhirnya banyak yang ikut curang demi survive. Yen ora melu edan ora kebagian.

8) FEODALISME GAYA BARU

Jabatan & proyek diwariskan ke anak-kroni. Meritokrasi mati, gak adalagi yang namanya prestasi. Bapak Bupati, Emaknya Bupati, Anaknya Ketua DPRD muter saja disitu. Dalam Saham informasi Rebound hanya muter dikalangan Elit, Ritel hanya kebagian ampasnya doang.  

R Noto Widjojo.https://www.facebook.com/share/p/1c9kAkoCgg/

Pict: ngopi bersama Prof.Dr. Sudjito Atmorejo UGM, dan Ketua PBNU Prof.DR. Abdul Muhaimin

Strategi Singapore Sabotase Ekonomi kita "Sell Indonesia" , adalah Kegoblokan fatal! 

Singapore negeri kecil terkaya di Asia Tenggara. Gedung-gedung pencakar langit yang menyala sepanjang malam. Pusat keuangan yang memproses triliunan dolar setiap detik. Server-server raksasa milik Google, Amazon, Microsoft yang berdengung tanpa henti. Hotel-hotel bintang lima yang ACnya tidak pernah mati. MRT yang beroperasi dari subuh hingga lewat tengah malam. Tapi waspada. Singapura mengandalkan gas alam untuk sekitar 95 persen pembangkitan listriknya. Sembilan puluh lima persen, Bro! Dari total 12,3 miliar meter kubik gas alam yang dikonsumsi Singapura setiap tahunnya, sekitar 6 miliar meter kubik diimpor melalui pipa dari Indonesia. Ini bukan dependensi kecil-kecilan. Ini ketergantungan eksistensial. Ada dua pipa utama yang menjadi urat nadi energi Singapura dari Indonesia.

Pertama, pipa dari Lapangan Suban di Sumatera Selatan — mengalir ratusan kilometer ke bawah laut, masuk ke sistem pembangkit Singapura.

Kedua, pipa dari Lapangan Natuna — ladang gas raksasa di tengah Laut China Selatan, yang gasnya juga sebagian dialirkan ke Singapura.

Enam kontrak gas antara Singapura dengan Indonesia dijadwalkan berakhir antara 2028 dan 2029, tanpa jaminan perpanjangan.

Industri Apa yang Bergantung pada Listrik Itu?

1. Data Center.: Di Singapura, 7 persen dari total konsumsi listrik nasional mengalir ke data center. Singapura kini menjadi tuan rumah lebih dari 100 data center, 1.195 penyedia layanan cloud, dan 22 jaringan koneksi internet — menjadikannya hub digital terbesar di Asia Tenggara. Google ada di sini. Amazon Web Services ada di sini. Microsoft Azure ada di sini. Meta ada di sini. Semuanya membutuhkan listrik yang tidak pernah boleh padam, 24 jam sehari, 365 hari setahun.

II. Sektor Keuangan dan Perbankan.

Sektor keuangan dan asuransi menyumbang 14,3 persen dari total GDP Singapura yang mencapai 731,4 miliar dolar Singapura pada 2024.

Bank-bank terbesar dunia beroperasi dari sini. DBS, OCBC, UOB — bank-bank regional raksasa. Citibank, JPMorgan, HSBC, Goldman Sachs — semua punya kantor regional di sini. Transaksi derivatif senilai miliaran dolar diproses setiap menit. Semua butuh listrik. Semua butuh server. Semua butuh pendingin.

III. Industri dan Komersial.

Data EMA Singapura 2024 menunjukkan: sektor komersial dan jasa mengonsumsi 23 terawatt. Hotel-hotel Orchard Road. Mal-mal Marina Bay. 

Jadi Bad Campaign tentang Indonesia, "Sell Indonesia" .yang menghancurkan rupiah dan Saham-saham Indonesia, ekonomi Indonesia adalah suatu kegoblokan total dan Kesalahan stratrgi yang fatal Negara kecil itu. Mereka tidak sadar bahwa jika negeri kita ini diserang, maka rakyat ini malahan menjadi bersatu!

Adalah langkah benar, jika kita membatalkan export listrik ke Singapore sebagai balasan atas Serangan oleh Singapore mengacaukan ekonomi kita. Jangan nanti dirayu, di sogok. Memble lagi! "Sampai sekarang belum ada kesepakatan soal manfaat apa yang kita. dapatkan kalau kita mengekspor listrik ke Singapura."

Belum ada kesepakatan. Tunda saja!

Penundaan ekspor listrik kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan energi kedua negara, Indonesia berani menentukan syaratnya! Jangan kasih kendor, apapun rayuannya!  

R Noto Widjojo https://www.facebook.com/share/p/18qq5KuX7W/

Indonesia Menuju Bangkrut:

5 Tuntutan Utama:

1) Stop Pemborosan APBN: Uang pajak kita bukan buat foya-foya elitis.

2) Turunkan Harga Pokok & BBM: Daya beli rakyat sudah di titik nadir.

3) Hentikan MBG & Koperasi Desa MP: Proyek mercusuar yang rawan jadi bancakan kroni.

4) Tolak Militerisme Sipil: Jauhkan dwi-fungsi militer dari ranah hukum dan institusi sipil.

5) Presiden Harus Mengaku Salah: Berhenti menyangkal krisis, akui kalau kebijakan Anda boncos!

Korupsi di Indonesia rasanya sudah seperti cerita lama yang tidak pernah selesai. Setiap tahun ada penangkapan, setiap tahun ada konferensi pers, setiap tahun ada rompi tahanan, dan setiap tahun pula rakyat diminta percaya bahwa negara sedang berbenah. Lucunya, yang berbenah sering terlihat hanya kalimatnya. Sementara praktik di lapangan masih saja menemukan jalan baru untuk membocorkan uang publik.

Pernyataan peneliti BRIN, Siti Zuhro, bahwa korupsi di Indonesia sudah masuk tahap bencana luar biasa, terdengar keras. Tapi kalau dilihat dari perkembangan terakhir, pernyataan itu bukan sekadar bumbu diskusi. Ia seperti alarm yang sudah lama berbunyi, tetapi terlalu sering dianggap suara latar. Didengar sebentar, lalu dilupakan begitu ada isu baru yang lebih ramai di media sosial.

Korupsi memang berbeda dari bencana alam. Ia tidak datang membawa banjir bandang, tidak mengguncang tanah, dan tidak merobohkan rumah dalam semalam. Korupsi datang lebih rapi. Ia bisa muncul lewat dokumen resmi, tanda tangan pejabat, proyek pembangunan, pengadaan barang, izin usaha, sampai program bantuan yang seharusnya menyentuh rakyat kecil.

Yang lebih menyedihkan, korupsi sering memakai bahasa yang sangat mulia. Ada kata kesejahteraan, pelayanan, pembangunan, pemerataan, dan kepentingan rakyat. Di panggung, semua terdengar indah. Tapi di belakang panggung, anggaran bisa berubah menjadi ladang panen untuk orang-orang yang paham cara memainkan sistem. Rakyat diberi janji, sebagian elite mengambil bagian.

Masalahnya bukan hanya soal uang negara yang hilang. Korupsi membuat jabatan kehilangan makna. Kursi publik yang seharusnya dipakai untuk mengurus rakyat, bisa bergeser menjadi alat memperkaya diri. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, tetapi seperti aset. Semacam mesin pencetak peluang, lengkap dengan pintu belakang, jalur khusus, dan teman-teman yang tahu harus mengetuk pintu mana.

Di titik ini, kritik terhadap Indonesia tidak bisa selalu dijawab dengan rasa tersinggung. Ketika ada laporan dari luar negeri yang menyoroti arah politik, ekonomi, dan kualitas kelembagaan Indonesia, reaksi paling gampang memang marah. Seolah-olah semua kritik adalah serangan terhadap harga diri bangsa. Padahal, kadang kritik justru seperti cermin. Tidak enak dilihat, tapi tetap menunjukkan wajah yang sebenarnya.

The Economist sempat menyoroti arah Indonesia dengan nada kritis. Kritik seperti ini bisa diperdebatkan, tentu saja. Tidak semua analisis dari luar harus ditelan bulat-bulat. Namun menolak semua kritik tanpa melihat kondisi di dalam negeri juga sama saja seperti menutup hidung di tengah ruangan yang sudah bau. Masalahnya tidak hilang, hanya pura-pura tidak tercium.

Kalau melihat data, rasa khawatir itu cukup beralasan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara. Skor ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi sektor publik masih rendah. Bahasa sederhananya, dunia masih melihat urusan bersih-bersih korupsi di Indonesia belum bisa disebut meyakinkan.

Angka itu bukan sekadar peringkat untuk bahan debat. Ia menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga publik masih punya pekerjaan rumah besar. Kalau negara ingin menarik investasi, memperkuat ekonomi, dan membangun kepercayaan rakyat, korupsi adalah batu besar di tengah jalan. Masalahnya, batu ini sering bukan disingkirkan, tapi diberi spanduk motivasi.

Laporan ICW tentang tren penindakan korupsi 2024 juga tidak kalah menampar. Dalam pemantauan ICW, potensi kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang 2024 mencapai sekitar Rp 279,9 triliun. Angka itu sangat besar, bahkan terlalu besar untuk dibaca sambil santai minum kopi. Memang, sebagian besar dipengaruhi kasus tata niaga timah yang nilainya fantastis. Tapi justru di situ masalahnya terlihat jelas: satu sektor saja bisa menyimpan lubang sebesar itu.

Kalau satu sektor bisa memunculkan kerugian ratusan triliun, pertanyaan berikutnya jadi tidak nyaman. Bagaimana dengan sektor lain? Bagaimana dengan proyek yang tidak terlalu disorot? Bagaimana dengan pengadaan kecil yang tersebar di banyak daerah? Bagaimana dengan izin-izin yang nilainya tidak muncul di headline, tapi pelan-pelan menggerogoti tata kelola?

Di sisi lain, KPK juga mencatat capaian pemulihan aset negara pada 2025. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp 1,531 triliun. Ini tentu kabar baik. Uang hasil korupsi tidak boleh hanya berhenti sebagai cerita penangkapan, tetapi harus dikembalikan sebanyak mungkin kepada negara. Namun kabar baik ini tetap harus dibaca dengan kepala dingin. Kalau potensi kerugian yang ditemukan jauh lebih besar daripada aset yang kembali, berarti negara masih seperti menimba air dari kapal bocor.

Survei Penilaian Integritas KPK 2024 juga menunjukkan skor nasional 71,53 dan masih berada dalam kategori rentan. Artinya, meski ada perbaikan, risiko penyimpangan di lembaga publik masih nyata. Sistem belum cukup kuat untuk membuat orang takut menyalahgunakan wewenang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pagar sudah ada, tetapi maling masih tahu bagian mana yang bisa dipanjat.

Perkembangan terbaru pada awal Juni 2026 juga membuat isu ini makin panas. Reuters memberitakan penangkapan pejabat tinggi terkait dugaan korupsi dan pemerasan, termasuk kasus yang menyentuh program makan bergizi gratis serta urusan izin tinggal warga asing. Semua kasus tentu tetap harus mengikuti proses hukum, dan asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun bagi publik, rangkaian kasus seperti ini tetap menambah rasa jenuh.

Program makan bergizi gratis, misalnya, pada dasarnya membawa tujuan yang baik. Program seperti ini menyangkut anak-anak, ibu hamil, gizi, dan masa depan manusia Indonesia. Tetapi ketika program besar dengan anggaran raksasa ikut terseret dugaan korupsi, publik wajar merasa getir. Niatnya memberi makan anak bangsa, tapi kalau tata kelolanya bocor, yang kenyang duluan bisa saja bukan anak-anak.

Di sinilah kenyataan terasa pahit. Negara bicara soal generasi emas, tapi pengelolaan program publik masih harus berhadapan dengan dugaan permainan. Negara bicara soal masa depan, tapi uang masa depan bisa bocor hari ini. Negara bicara soal keberpihakan kepada rakyat kecil, tapi rakyat kecil sering hanya menjadi latar belakang pidato. Mereka disebut saat kampanye, difoto saat penyaluran bantuan, lalu dilupakan saat anggaran mulai dibagi.

Korupsi juga tidak selalu terasa langsung. Rakyat mungkin tidak melihat uang itu dicuri dari meja kas negara. Tapi dampaknya bisa muncul dalam bentuk jalan rusak, sekolah yang fasilitasnya seadanya, layanan kesehatan yang lambat, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau proyek publik yang kualitasnya menyedihkan. Kalau anggaran dipotong di tengah jalan, hasil akhirnya pasti ikut kurus.

Masalahnya, rakyat sering diminta sabar atas layanan yang buruk. Antre panjang dianggap biasa. Jalan berlubang dianggap nasib. Sekolah rusak dianggap keterbatasan. Puskesmas kurang alat dianggap wajar. Padahal, di belakang semua keterbatasan itu, selalu ada pertanyaan yang layak diajukan, anggarannya ke mana?

Korupsi juga membuat rakyat semakin sulit percaya. Ketika ada program baru, publik tidak langsung bertanya manfaatnya apa. Publik sering lebih dulu bertanya siapa yang untung, siapa vendornya, siapa orang belakangnya, dan berapa yang bocor. Ini berbahaya. Sebab kalau kepercayaan sudah rusak, kebijakan yang baik pun bisa dicurigai sejak awal.

Pemerintah bisa membuat program sebagus apa pun, tapi kalau reputasi tata kelolanya buruk, rakyat akan sulit percaya. Ini seperti warung makan yang pernah ketahuan mencampur bahan busuk. Besoknya pemilik warung bisa pasang spanduk makanan sehat, tapi pelanggan tetap punya alasan untuk ragu. Kepercayaan tidak bisa pulih hanya dengan slogan.

Korupsi di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari biaya politik yang mahal. Untuk mendapat kursi, sering dibutuhkan modal besar. Untuk menang, perlu jaringan, kampanye, relawan, logistik, dan dukungan banyak pihak. Ketika proses menuju jabatan sudah mahal, godaan untuk mengembalikan modal setelah berkuasa menjadi sangat kuat. Dari sinilah jabatan bisa berubah menjadi proyek balik modal.

Inilah yang membuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap orang. Penangkapan memang penting. Hukuman juga penting. Tapi kalau sistemnya tetap memberi ruang, akan selalu muncul pemain baru. Satu orang tertangkap, orang lain belajar cara agar tidak tertangkap. Kalau akar masalah tidak disentuh, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi serial panjang dengan pemeran yang berganti-ganti.

Yang harus dibenahi adalah sistem dari hulu. Pengadaan harus transparan. Konflik kepentingan harus dibuka. Laporan kekayaan pejabat harus diperiksa serius. Pendanaan politik harus lebih terang. Perlindungan pelapor harus kuat. Dan yang tidak kalah penting, hukuman sosial terhadap korupsi harus hidup. Jangan sampai pelaku korupsi tetap bisa tampil santai, disambut seperti tokoh, lalu kembali dianggap terhormat setelah beberapa tahun.

Masyarakat juga perlu lebih jujur dalam melihat korupsi. Korupsi tetap korupsi, meski dilakukan oleh orang yang disukai. Korupsi tetap merusak, meski pelakunya satu kelompok, satu partai, satu daerah, atau satu lingkaran. Di Indonesia, masalah sering menjadi kabur ketika menyentuh orang dekat. Kalau lawan terseret kasus, semua mendadak jadi pejuang hukum. Kalau kawan yang terseret, semua tiba-tiba bicara soal jangan menghakimi.

Sikap seperti itu membuat korupsi punya tempat berlindung. Bukan hanya di ruang rapat atau kantor pemerintahan, tapi juga di kepala publik yang terlalu mudah memaafkan pencurian uang rakyat. Padahal uang yang dikorupsi bukan uang gaib. Itu berasal dari pajak, sumber daya alam, utang negara, dan keringat masyarakat. Jadi ketika uang publik dikorupsi, yang dirampas bukan hanya angka di laporan keuangan. Yang dirampas adalah kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak.

Indonesia sering bicara tentang cita-cita besar. Ada Indonesia Emas, hilirisasi, kemandirian pangan, transformasi digital, pendidikan unggul, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Semua itu penting. Tapi cita-cita besar membutuhkan negara yang bersih. Tidak mungkin membangun rumah masa depan dengan pondasi yang terus digerogoti rayap. Lebih lucu lagi kalau rayapnya diberi jabatan.

Maka, ketika korupsi disebut sebagai bencana luar biasa, itu bukan sekadar kalimat panas. Itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa masalah ini sudah melewati batas wajar. Korupsi tidak lagi bisa dilihat sebagai perilaku oknum semata. Terlalu mudah menyalahkan oknum, seolah-olah sistemnya selalu suci. Kalau oknumnya terus muncul dari banyak pintu, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya orangnya, tetapi juga pintunya.

Pemberantasan korupsi harus menjadi kerja bersama. Aparat hukum harus berani. Pemerintah harus transparan. Partai politik harus berbenah. Birokrasi harus diperkuat. Media harus terus mengawasi. Masyarakat harus berani bertanya. Dan rakyat tidak boleh dibuat lelah sampai akhirnya menganggap korupsi sebagai bagian normal dari kehidupan bernegara.

Sebab normalisasi korupsi adalah titik paling berbahaya. Ketika orang sudah tidak kaget membaca berita korupsi, itu bukan tanda masyarakat sudah dewasa. Itu tanda masyarakat sudah terlalu sering dikecewakan. Ketika rakyat hanya bisa menghela napas karena ada pejabat ditangkap lagi, berarti rasa percaya sudah terkikis cukup dalam.

Indonesia masih bisa berubah. Negara ini punya banyak orang baik, aparat jujur, pegawai publik yang bekerja sungguh-sungguh, aktivis yang konsisten, jurnalis yang mengawasi, dan warga yang masih peduli. Tapi orang baik tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian di tengah sistem yang berlubang. Sistemnya harus dibuat lebih kuat, lebih terang, dan lebih sulit untuk dimanfaatkan.

Pada akhirnya, korupsi bukan hanya soal uang yang hilang. Korupsi adalah soal masa depan yang dipotong diam-diam. Ia mengambil jatah sekolah, jatah rumah sakit, jatah jalan, jatah pangan, jatah bantuan, dan jatah harapan. Kalau dibiarkan, negara tetap terlihat berdiri, tetapi di dalamnya keropos.

Jadi, kalau ada yang menyebut korupsi sebagai bencana luar biasa, mungkin yang perlu dilakukan bukan sibuk menyangkal. Lebih baik mulai memeriksa kenapa alarm itu berbunyi begitu keras. Karena dalam bencana alam, rakyat biasanya disuruh menyelamatkan diri. Tapi dalam bencana korupsi, rakyat sering justru disuruh tetap percaya, tetap sabar, dan tetap bayar pajak.

Dan di situlah bagian paling getir dari semua ini. Yang mencuri bisa bicara soal pengabdian. Yang bocor bisa bicara soal efisiensi. Yang gagal mengawasi bisa bicara soal komitmen. Sementara rakyat, seperti biasa, diminta memahami keadaan. Padahal yang paling banyak memahami keadaan selama ini justru mereka yang paling jarang menikmati hasil pembangunan.

---

#ceritabisnis

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.

Sumber: FB Pecah Telur https://www.facebook.com/share/p/18awhTA49U/