Djoko Tjandra

SitindaonNews.Com | Terpidana korupsi berstatus buron, Djoko Tjandra belakangan diketahui sempat berhasil membuat KTP elektronik (KTP-el) di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bermodal KTP-el yang diterbitkan Satpel Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan itulah Djoko Tjandra mendaftarkan permohonan PK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan vonis 2 tahun penjara yang pernah diterimanya.

Lurah Grogol Selatan Asep Subhandi Jakarta, Senin (6/7) menjelaskan, kronologi terbitnya KTP-el atas nama Djoko S Tjandra, yang selesai kurang dari satu jam. Menurut Asep, semua berawal saat dirinya dihubungi oleh pengacara Djoko Tjandra bernama Anita pada 3 Juni 2020.

"Pengacaranya menanyakan apakah KTP Pak Djoko masih tercatat di Kelurahan Grogol," kata Asep.

Untuk mengetahui status kependudukannya, Asep lantas meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna mengecek dalam sistem kependudukan yang ada di Kelurahan Grogol Selatan. Setelah menerima kiriman foto NIK Djoko Tjandra, Asep lalu mengecek di sistem kependudukan dan tercatat bahwa Djoko Tjandramasih berstatus warga Grogol Selatan.

Hanya saja data KTP milik Djoko Tjandrabelum elektronik sehingga untuk dicetak, sehingga yang bersangkutan harus melakukan perekaman. Asep menerangkan kepada Anita proses perekaman KTP tidak bisa diwakilkan tetapi harus yang bersangkutan langsung hadir ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kelurahan Grogol Selatan.

"Saya hanya mengarahkan setiap warga yang mengurus KTP langsung saja ke PTSP tidak melalui kelurahan," kata Asep.

Asep mengaku saat mengecek data Djoko Tjandratidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah buronan Kejaksaan Agung karena tidak tertulis di sistem. Menurut dia, jika di sistem kependudukan tertulis statusnya sebagai buronan, tidak akan mungkin KTP-el tersebut terbit.

"Yang tertulis di sistem dia adalah warga Grogol Selatan dan belum melakukan perekaman KTP elektronik," kata Asep.

Setelah mendapatkan informasi dari lurah, Djoko Tjandra bersama pengacaranya melakukan perekaman KTP-elektronik di Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil (Satpel Dukcapil) Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020.

Asep membantah telah memberikan perlakukan istimewa kepada Djoko Tjandradalam pegurusan KTP-el di wilayah itu.

"Tidak ada yang diistimewakan, kalau data sudah lengkap, jaringan terkoneksi baik dan blanko tersedia, KTP dapat dicetak dalam hitungan jam," kata Asep.

Asep menyebutkan, layanan prima di Kelurahan Grogol Selatan dapat diakses bagi seluruh warga yang datang mengurus administrasi kependudukan asal memenuhi tiga unsur tersebut. Yakni persyaratan lengkap, jaringan internet terkoneksi dengan baik dan blanko KTP tersedia.

"Seluruh warga yang membutuhkan layanan KTP kita upayakan selesai dalam satu hari, kalau memungkinkan di bawah satu jam," katanya.

Menurut Asep, selama pandemi Covid-19 blanko KTP-el di Satpel Dukcapil kelurahan terpenuhi dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, pencetakan KTP elektronik tidak menjadi kendala, bisa dilakukan pada hari yang sama.

"Blanko selama ini tercukupi dari Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa kita laksanakan seefisien dan secepat mungkin kenapa kita nangguh-nangguhkan," kata Asep.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Abdul Haris. Menurut Abdul Haris, KTP- el dapat langsung dicetak seketika jika status kependudukan seseorang dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil sudah siap untuk dicetak (print ready record/PRR).

"Jadi datanya (Djoko) ada dan belum pernah rekam KTP-el. Jadi kenapa bisa satu hari selesai, karena sudah mengurus uji ketunggalan dan itu sudah print ready record(PRR)," kata Haris.

Haris menambahkan, proses pengurusan KTP Djoko Tjandradilakukan secara sah. Sebab, yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk lama di Kelurahan Grogol Selatan dan memegang NIK lama belum direkam KTP elektronik.

"Jadi sah saja, orang dia penduduk lama, pemegang NIK lama dan kebetulan saat itu dia hadir di kelurahan, rekam, difoto dan tidak ada masalah," kata Haris.

Haris juga memastikan saat Djoko melakukan perekaman KTP-el hanya diterima oleh petugas PJLP yang tidak mengenal statusnya sebagai buron Kejaksaan Agung sehingga dilayani seperti warga biasa pada umumnya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, akan melaporkan masalah kepemilikan KTP-el Djoko Tjandra ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Selasa (7/7). Menurut Boyamin, Djoko Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Paspor Negara Papua Nugini .

Selain itu, kata Boyamin terdapat perbedaan tahun lahir Djoko Tjandra. Pada KTP terbaru Djoko Tjandra, tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950.

"Kami akan mengadukannya Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman pada Selasa (7/7) besok. Bersamaan dengan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Djoko Tjandrakeluar masuk Indonesia," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7).

Boyamin melanjutkan, data kependudukan Djoko Tjandraseharusnya sudah nonaktif sejak 31 Desember 2018 lantaran berada di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP-el. Djoko Tjandra diduga merekam data dan mencetak KTP-el pada 8 Juni 2020.

"Rekam data dan cetak KTP-el dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama , Jakarta Selatan. Hal ini cocok dengan alamat pada Permohonan PK," ungkap Boyamin.

Djoko Tjandra, adalah salah satu buron korupsi yang paling dicari oleh otoritas hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung (Kejakgung) memasukkan namanya menjadi buronan setelah Mahkamah Agung (MA) 2009, memvonisnya bersalah dalam kasus cessie Bank Bali yang merugikan negara senilai Rp 904 miliar.

MA menghukumnya selama 2 tahun penjara. Namun sehari sebelum putusan MA, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini.

Pada Juni 2020 lalu, Djoko Tjandra dikabarkan sudah kembali di Indonesia. Ia pun mengajukan PK atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Persidangan PK, seharusnya dimulai pada 29 Juni lalu, dan Senin (6/7). Akan tetapi, dua kali persidangan, Djoko Tjandra tak hadir dalam persidangan.

Pengacara Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum Djoko Sugiarto Tjandra menyatakan, sejak 2012 Djoko Tjandrasudah tidak tercatat sebagai DPO (daftar pencarian orang) berdasarkan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Status DPO kembali disematkan kepada Djoko oleh Imigrasi pada tanggal 27 Juni 2020, begitu juga dengan daftar merah pemberitahuan (red notice) Interpol dan pencekalan.

"Sebelumnya dari 2014 enggak ada (status). Karena permohonan jaksa kan dari berlaku enam bulan. Permohonan terakhir dari jaksa itu diajukan pada tanggal 29 Maret 2012," kata Andi.

Menurut Andi, Kemenkumham juga sudah menghapus nama Djoko Tjandradari sistem perlintasan pada Mei 2020.

"Artinya, kalau Pak Djoko masuk ke Indonesia tanggal 8 Juni tidak ada pencegahan. Jadi dari mana saya menyeludupkan sedangkan untuk bisa ke pengadilan ini kan baris depannya pemerintah banyak banget, ada imigrasi dari kepolisian itu semua dilewati sebelum sampai di sini," kata Andi.

Sumber:republika.co.id

Banyuwangi - Seorang pemilik mobil mengunggah sebuah kuitansi tambal ban di insta story-nya. Dalam kuitansi tersebut tercantum nominal Rp 600 ribu untuk ongkos jasa dan jenis tambal ban.

Unggahan oleh aku instagram @chieagoestine itu pun viral. Banyak yang mempertanyakan harga tambal ban yang melampaui batas alias terlalu mahal.

Pemilik akun juga menjelaskan kronologi kejadian hingga ia disodori kuitansi oleh bengkel tempat ia menambal ban. Memang pemilik akun membayar biaya tersebut. Namun ia dongkol dan kecewa dengan harga atau ongkos tambal ban yang dinilainya 'mengerjain' itu.

"Untung bawa uang segitu, bayangin klo lg bawa uang 100 rb... apa
gk bingung gk karuan...Kecewa dunk.. knp gk dkasih tau dr awal
harganyaaaaaa. Ngerasa dikerjain Emejing banget cara ngerjain saya dg memanfaatkan ketidak tauan costumer pd dunia pertambal banan...," ujar pemilik akun dalam curhatannya di insta story-nya yang dilihat detikcom, Sabtu (5/7/2020).

Curhat korban tambal ban harga selangit (Foto: Tangkapan layar)

Keluar dari bengkel, pemilik akun, Agustine (39), sempat komplain melalui WhatsApp dengan petugas bengkel tambal ban. Tetapi lagi-lagi ia kecewa dengan jawaban dari petugas bengkel.

"Sempat saya WA dan ngeselin banget jawabannya. Intinya ngomongnya begini, 'sudah dirapikan tapi kok tetep ngersulo (menggerutu)'. Yang membuat saya kecewa itu, kenapa kok tidak memberitahukan harga. Langsung saja garap dan harganya selangit gitu," kata Agustine.

Menanggapi viralnya tambal ban dengan harga selangit itu, bengkel Dian Tubles angkat bicara. Bengkel tambal ban di Jalan Dr Soetomo, Kelurahan Panderejo, Banyuwangi, itu mengakui harga servis dan tambal ban silikon memang Rp 600 ribu.

Petugas bengkel Dian Tubles, Eko, mengaku patokan harga tersebut berdasarkan ukuran ban dan letak posisi kebocoran. Selain itu, mesin yang digunakan juga mahal dan bahan harus dipesan secara online.

"Iya, memang segitu harganya, Rp 600 ribu. Itu nggak bongkar-pasang," ujar Eko.

Harga tambal ban press silicon Rp 250 ribu. Sementara itu, untuk penambahan, menurutnya, melihat kondisi kerusakan ban dan posisi ban yang rusak.

"Kan satu ban dipress itu Rp 250 ribu. Jadi kita lihat kondisi," kata Eko lagi.

Untuk alasan tidak memberikan sosialisasi harga sebelumnya, pihak bengkel mengaku kondisi bengkel saat itu ramai pelanggan.

"Kemarin kan ada notanya. Kalau mau komplain, bisa, bilang. Waktu kemarin itu keadaan bengkel ramai. Karena tenaganya cuma dua," tandas Eko.

Sumber: detik.com

SitindaonNews.Com | Medan (ANTARA) - Keluarga dari pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan membawa kabur jenazah saat akan dilakukan pemulasaran.  

Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Perangin-angin yang dikonfirmasi Minggu mengatakan, jenazah tersebut dibawa pihak keluarga pada Sabtu (4/7) dini hari saat akan dilakukan pemulasaran sesuai protokol COVID-19.  

Ia mengatakan, saat itu jenazah pasien sudah ada di mobil ambulans. Namun, karena pihak keluarga meminta agar dishalatkan terlebih dahulu, maka jenazahnya pun diturunkan.

Saat diturunkan dari ambulans, jenazah yang sudah berada di dalam peti tersebut, ternyata malah dibawa oleh keluarga ke dalam mobil mereka. Selanjutnya bersama dengan jenazah tersebut, mobil itu pergi.  

"Di sini kita tidak bisa berkomentar, karena sudah ranahnya pihak kepolisian, yang pasti soal pemulasarannya sudah kita kerjakan," katanya.  

Edison mengatakan bahwa pasien sempat dirawat di ruang isolasi rumah sakit milik Pemko Medan itu selama satu malam, yakni masuk pada Jumat (3/7) malam, dan meninggal dunia pada Sabtu (4/7) dini hari.   "Untuk komorbid pasien, adalah pneumonia," ujarnya.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah yang dimintai tanggapannya soal kejadian ini meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol pemulasaran jenazah COVID-19.  

Karena, tegas dia, protokol ini dibuat adalah semata-mata untuk menjaga masyarakat supaya tidak menambah kasus-kasus baru COVID-19.  

"Kita khawatirnya, akan dijadikan pembenaran. Kalau itu terjadi tentu kan bahaya. Karena, bagaimana seandainya pemulasaran jenazah itu tidak sesuai protokol COVID-19 sementara dia terkonfirmasi, walaupun hasil lab-nya belum ada, itu yang kita khawatirkan," ujarnya.

Sumber: antaranews.com

FOR SERAMBINEWS. COM | Kasat Reskrim Abdya, AKP Erjan Dasmi STP (dua kanan) memperlihatkan oknum karyawati Bank BRI Blangpidie (tiga kiri) yang berhasil ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu (4/7/2020) 

SitindaonNews.Com | RS alias Vina oknum karyawati Bank BRI Cabang Blangpidie Aceh Barat Daya (Abdya) yang membawa 'kabur' uang nasabah miliaran rupiah akhirnya ditangkap.

Penangkapan RS di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah itu, langsung dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Abdya, Sabtu (4/7/2020) sekira Pukul 05.00 WIB.

"Iya benar, abang yang gerebek langsung beliau di rumah kontrakan di kawasan Pegasing Aceh Tengah," ujar Kapolres Abdya, AKBP Muhammad Nasution SIK melalui Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Erjan Dasmi STP kepada Serambinews.com, Minggu (5/7/2020) dini hari.

Penggerebakan itu, katanya, setelah pihaknya melacak signal handphone pelaku.

"Iya, setelah melacak signal handphone pelaku, akhirnya saya ke TKP, untuk menangkap pelaku," ungkapnya.

Setelah melakukan penggerebekan itu, katanya, pada Pukul 06.00 WIB, Sabtu (4/7/2020), Vina bersama sepupunya diboyong ke Abdya, untuk dimintai keterangan.

"Kita tidak tahu, apakah sepupunya ini ikut terlibat atau tidak, namun mereka berdua ini, harus kita minta keterangan," ungkapnya.

Menurutnya, jika dalam pemeriksaan itu, mereka tidak terlibat dalam kasus tersebut, maka sepupunya tersebut akan dilepaskan.

"Iya, kita lihat, gimana hasilnya, kalau tidak terlibat, ya kita lepaskan, tidak mungkin juga kita tahan, tapi kalau ikut terlibat, maka kita tahan," ungkapnya.

Erjan membenarkan, bahwa sebelum Vina melarikan diri ke Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah itu.

Sebelumnya Vina bersama ibunya pergi ke Sumatera Barat, untuk melihat mertuanya yang sakit.

Setelah melihat mertuanya sakit di Sumatera Barat, kata Erjan, Vina memilih mengasingkan diri ke Aceh Tengah, sementara ibu kandungnya pulang ke Abdya.

"Sejauh ini, kita belum mendapatkan nilai total, tapi memang miliaran rupiah," sebutnya.

Sejauh ini, sebut Erjan, Vina masih irit bicara kemana saja uang tersebut dipergunakan.

"Dia mengaku, dia putarkan uang nasabah ini, karena terlalu besar kasih hadiah, jadi pusing sendiri dia, gak sanggup nutup. Itu, masih informasi awal," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang karyawan salah satu Bank milik BUMN di Abdya dikabarkan, membawa 'kabur' uang nasabah.

Tak tanggung-tanggung, sang karyawati Bank plat merah dengan inisial RS alias Vina itu, kabarnya berhasil membawa kabur uang nasabah mencapai Rp 6 miliar lebih.

Modus yang dilakukan RS, bermacam-macam.

Ada yang menawarkan bunga besar, hingga memberikan hadiah langsung kepada calon nasabah yang ingin menambung dan melakukan deposito di Bank tersebut.

Kabarnya, target calon nasabah yang diincar oleh wanita tinggi semampai ini, adalah bapak-bapak, dan para pengusaha, dan pedagang kelas kakap.

Salah seorang pengusaha, mengaku sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap Vina tersebut.

Uang miliknya yang dibawa kabur oleh RS mencapai Rp 2 miliar lebih.

Bahkan, ada salah seorang warga Blangpidie, Yakob hampir saja naas, atas akal bulus RS tersebut.

"Iya, alhamdulillah, saya hampir tertipu dengan RS ini, dia janji memberikan sepeda motor N-Max, kalau saya mau deposito uang Rp 1 miliar, selama 1 tahun," ujar Yakob,

Bukan saja N-Max, Yakob menyebutkan, jika bersedia mendeposito uang Rp 1 miliar selama satu tahun, akan diberikan bunga mencapai 7 persen.

"Saya mulai curiga, kalau pun ada uang, mana mungkin ada pegawai Bank gajinya terbatas, mau memberikan sepeda motor cuma-cuma, kalau tidak tujuan, merayu kita.

Maka, tawaran itu saya tolak, sehingga saya beri alasan uang sawit belum cair," kata abdi negara dan pengusaha sawit tersebut.

Tak Disetor

Sementara itu, salah seorang keluarga Nasabah, Nurul mengaku menjadi salah seorang korban dari beberapa nasabah yang ditipu oleh RS.

Ia mengaku, kasus menimpa keluarganya berbeda dengan nasabah lain.

Kalau nasabah lain, diiming-iming diberikan hadiah, namun dirinya uang dibawa kabur, pasca peralihan Bank konvesional ke Bank Syariah.

"Iya, mereka kan ada fasilitas layanan khusus tu atau pick up. Layanan pick up ini, kita tidak perlu ke Bank lagi, mereka yang ambil uang ke rumah," ujar Nurul.

Uang setoran sebesar Rp 100 juta itu, tambahnya, diserahkan pada RS pada 8 Juni 2020, sekira Pukul 9.00 WIB.

Sayangnya, lanjutnya, hingga 15 Juni 2020 atau seminggu diserahkan uang, buku rekening dan setoran, tak kunjung diberikan, sehingga dirinya pun berinisiatif mendatangi CS tempat RS bekerja.

"Saat saya chek, saldo masih seperti sebelumnya, tak ada penambahan.

Sehingga malamnya saya hubungi beliau, anehnya dia mengaku uang sudah disetor, padahal jelas-jelas, CS mengatakan uang belum masuk," ungkapnya.

Merasa aneh, Nurul melaporkan kasus itu ke pimpinan cabang tempat RS bekerja.

Mengingat pengakuan RS berbeda, dengan print rekening koran yang diminta kepada CS.

"Setelah saya bilang sudah saya chek dan tidak kamu setor, si vina malah salahin teller, dan mengaku uang itu, tidak disetor teller, dan uang itu masih di dalam laci miliknya," katanya.

Tak sampai disitu, Nurul terus berupaya menumpuh, jalur kekeluargaan.

Dan meminta uang Rp 100 juta itu dikembalikan, dan tidak perlu disetor ke rekening milik ayahnya.

"Saya sempat nangis, dan meminta dikembalikkan saja uang saya chas.

Bahkan, saat ditelpon, dia mencoba menyakinkan saya, seolah-olah uang itu sedang dilakukan pengiriman," ujarnya.

Namun, kata Nurul, hingga keesokan, pada tanggal 16 Juni, uang yang dijanjikan tersebut tak kunjung dikirim oleh karyawati yang dikenal sebutan sulthan tersebut.

"Iya, kasus ini akan kami laporkan, karena upaya secara kekeluargaan sudah saya tempuh.

Namun sampai sekarang tidak ada itikad baik dan tanda-tanda," pungkasnya.

Informasi yang diperoleh, RS atau Vina ini, sudah melarikan diri hingga akhirnya ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu (4/7/2020) sekira Pukul 05.00 WIB. (*)

Sumber: tribunnews.com

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia

SitindaonNews.Com |  Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah untuk membebaskan ataupun menanggung biaya internet dosen dan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar di rumah akibat pandemi COVID-19.

Ketua FRI Yos Johan Utama mengatakan, selama masa pandemi ini kemampuan ekonomi para mahasiswa maupun perguruan tinggi telah menurun. Kondisi itu juga semakin terbebani dengan keharusan membeli paket data atau internet.

"Belum lagi masalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa yang berimbas kepada perguruan tinggi. Pembelian paket data yang menguras pendapatan perguruan tinggi dan mahasiswa," kata dia di acara Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia, Sabtu, 4 Juli 2020.

Karena beban itu, dia berharap, pemerintah menelurkan kebijakan yang nyata untuk membantu pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satunya yakni dengan cara membebaskan atau menanggung biaya internet para dosen maupun mahasiswa.

"Dalam masa pandemi ini pemerintah diharapkan membantu manusia dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dengan dosen sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan," ucapnya.

Meski begitu, FRI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan biaya kuliah untuk 419 ribu mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang terdampak pandemi.

"Disamping 200 ribu KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) mahasiswa baru dan 267 ribu KIP-K on going, Bidikmisi, ADIK, dan lain-lain dengan total anggaran Rp4,1 triliun untuk semester gasal 2020-2021," ungkap Yos.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin pendidikan tinggi tersebut untuk tidak melulu menggunakan cara-cara biasa saja mendidik generasi muda Indonesia.

Sebab, dikatakannya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif dan kompetitif untuk mengejar target menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 serta keluar dari status negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi.

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit, tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, dengan cara biasa-biasa saja, apalagi disibukkan dengan administrasi saja, tidak bisa," tegas Jokowi.

Sumber: viva.co.id