Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu menangkap empat orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan COVID-19 tahun anggaran 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp4,6 miliar.

"Empat orang tersangka sudah kami tahan, berinisial DD, CY, BDR, dan PTR," kata Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif di Indramayu, Selasa.

Keempat orang tersangka tersebut merupakan dua aparatur sipil negara (ASN) dan dua orang dari pihak swasta.

Dua ASN yang terlibat kasus korupsi itu berinisial DD, mantan pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, dan CY selaku Plt. Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu.

Sementara dua tersangka lainnya yaitu BDR dan PTR merupakan pihak swasta yang terlibat kasus korupsi pengadaan masker kain scuba pada tahun 2020.

"Keempat pelaku ini diduga melakukan korupsi pengadaan masker kain scuba tahun 2020," kata Lukman.

Di 2020, lanjutnya, BPBD Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dana operasional penanggulangan bencana non-alam akibat pandemi COVID -19 dari dana belanja tidak terduga (BTT) yang bersumber dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan peralatan penanggulangan bencana non-alam COVID-19 berupa masker kain scuba sebanyak 1,9 juta buah, dengan nilai kontrak mencapai Rp9,4 miliar.

Tersangka BDR kemudian meminjam bendera PT Lesanz Grup Indonesia (PT. LGI) untuk pengadaan masker tersebut, dengan harga satuan melebihi harga wajar karena pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan permohonan audit kewajaran harga.

"Harga satuan ditetapkan Rp4.950 per buah, padahal di pasaran Rp2.500 per buah, sehingga terjadi kelebihan pembayaran," katanya

Akibat perbuatan para tersangka tersebut, menurut Lukman, negara dirugikan Rp4,6 miliar.

Dari tangan para tersangka, Polres Indramayu menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp190 juta, dokumen kontrak, penarikan tunai cek, rekening koran, dan uang tunai.

Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun, dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar," ujarnya. (ANTARA)

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penegakan hukum menangkap empat tersangka dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebutkan keempat tersangka dugaan tindak pidana teroris tersebut tergabung dalam kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

"Tersangka atas nama GU, SS , UMB, dan SU," kata Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Ramadhan belum merinci keterlibatan empat tersangka dugaan tindak pidana terorisme di Banten tersebut, termasuk perannya dalam organisasi teroris JI. Dan belum diketahui, apakah keempat tersangka juga berlatarbelakang aparatur sipil negara (ASN) seperti penangkapan TO di Tangerang.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror Polri melalui Satgaswil DKI Jakarta menangkap satu tersangka teroris berinisial TO di Perumahan Samawa Village, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan, Tangerang, pagi tadi pukul 04.52 WIB.

TO diketahui berprofesi sebagai Staf Analisa Alat Mesin Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, Banten.

Secara pola jaringan, kelompok terorisme JI memiliki keterkaitan dengan anggota kelompok lainnya yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri.

Adapun keterlibatan tersangka TO dalam jaringan teroris JI, yakni sebagai sekretaris dan bendahara bidang bayan Banten, anggota teritorial wilayah Tangerang Raya, serta orang yang mengajukan nama-nama anggota JI untuk pelebaran struktur tingkatan koordinator daerah. (ANTARA)

Hujan lebat yang terjadi belakangan ini menimbulkan cerita lain, di mana puluhan warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melaporkan banyak ular masuk ke rumah mereka.

Laporan tersebut diterima Tim Animal Rescue Banjarmasin yang di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota, karena warga takut menangani sendiri.

"Dari awal Maret sudah ada sekitar 20 laporan yang masuk. Berhasil dievakuasi 12 ekor," ucap Andy Putra, Anggota Tim Animal Rescue Banjarmasin bercerita di Banjarmasin, Senin.

Ular-ular yang berhasil ditangkap, diserahkan ke Kebun Binatang Mini (KBM) Jahri Saleh, kebun binatang milik pemerintah kota.

Ular yang ditangkap itu dari jenis piton hingga yang berbisa seperti kobra.

Andy menerangkan, di saat kondisi cuaca seperti ini, hewan melata itu kerap keluar dari sarangnya untuk mencari makan dan musim kawin.

"Makanya sering kali menampakkan diri di pekarangan rumah dan dalam rumah atau di jalan-jalan," ujarnya.

Andy menyarankan agar warga bisa mengantisipasinya dengan cara memberikan wangi-wangian di sela-sela sudut rumah. Misalnya, seperti kapur barus.

"Bukan garam! itu hanya mitos," ucapnya.

Dia juga mengimbau agar warga menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya, apalagi membuat kelembapan hingga jadi sarangnya ular.

"Kalau menemukan silahkan laporkan ke kami. Kita siaga 1 X 24 jam," ucapnya (ANTARA)

Jembatan gantung di Lebak, Banten, putus. (Dok. Istimewa)

Sembilan siswa SMP 4 Cijaku jatuh saat hendak melintas di atas jembatan gantung Lebak Nangka, Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, Lebak. Mereka jatuh akibat tali jembatan terputus.

Kejadian ini bermula ketika 14 siswa tengah berkemah pada Sabtu (12/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka hendak menyeberang jembatan gantung di atas Sungai Peucangpari.

Namun, tiba-tiba jembatan itu putus. Sembilan siswa yang sedang menyeberang terjatuh ke sawah dan mengalami luka ringan.

"Betul, 9 orang luka ringan. Mereka baru mau nyeberang belum sampai di atas sungainya," ujar relawan BPBD Kecamatan Cihara, Rudaya, kepada awak media, Senin (14/3/2022).

Rudaya mengatakan, pada saat kejadian, cuaca sedang hujan deras. Kondisi jembatan sudah lapuk karena tidak mendapat perawatan sejak 2011. Akibatnya, jembatan tidak mampu menopang beban di atasnya.

Saat ini, sembilan siswa yang menjadi korban harus mendapat perawatan. Mereka dirawat di rumah masing-masing.

"Iya dirawat di rumah masing-masing," tuturnya.

Lebih lanjut, Rudaya menjelaskan jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, dengan Desa Citepuseun, Kecamatan Cihara. Saat ini, warga Desa Ciapus tengah terisolir lantaran tidak ada akses alternatif bagi warga.

"Warga belum bisa lewat nggak ada akses. Apalagi sekarang kondisi airnya sedang tinggi, kalau nggak tinggi bisa saja lewat," ucap Rudaya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Irfan Suyatufika mengatakan pihaknya tengah meninjau jembatan tersebut. Saat ini pihaknya belum dapat memastikan penyebab putusnya jembatan.

"Iya kami masih di lokasi, masih meninjau. Nanti dikabari lagi ya," kata Irfan. (DETIK)

Coba dihitung selisih usia antara anak pertama dan anak terakhir.

Usia anak tertua sama dengan 33 tahun.

Pakai logika, coba hitung telur yang dihasilkan

3 Menit 3 telur, berarti setiap 1 menit 1 telur, jadi kalau 2 jam = 120 menit = 120 telur

Selisih umur

Ingat, selisih umur mereka adalah 2 tahun

Sumber: Detik

Aktivis 1998 dan Politikus PDIP Adian Napitupulu. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa rakyat tidak bisa diklaim secara semena-mena di tengah polemik wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu disampaikan Adian merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, analisis big data tersebut tidak dipaparkan secara ilmiah dengan alat ukur yang jelas. Dia bilang, analisis yang juga pernah dipaparkan (Ketua Umum PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, itu seharusnya menjelaskan tentang metodologi, waktu pelaksanaan, hingga margin of error.

"Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena mena, seolah semua atas kehendak rakyat," ucap Adian dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com," Minggu (13/3).

Lebih lanjut, Adian menyoroti hasil analisis big data yang berbanding terbalik dengan hasil yang dirilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hasil lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen yang mendukungnya.

Ia pun mempertanyakan, apakah hal tersebut terjadi karena analisis big data yang dipaparkan Luhut dan Cak Imin mengandung kepentingan politik.

"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena persentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," katanya.

Atas dasar itu, Adian berkata, semestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa dipercaya, antara hasil survei dan analisis big data yang digunakan elite partai politik atau pejabat.

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh empat lembaga survei. Pertama, LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.

Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

(CNN Indonesia)