Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini mengenai dampak hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin.

Menurut prakiraan BMKG, hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpeluang terjadi di bagian wilayah Provinsi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Bagian wilayah Provinsi Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan juga menghadapi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan lebat bisa menyebabkan bencana alam. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diimbau mewaspadai kemungkinan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto sebelumnya mengatakan bahwa bibit siklon tropis 90S yang terbentuk di sekitar Samudera Hindia sebelah selatan Jawa Tengah dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

Bibit siklon dengan kecepatan angin maksimum 25 knot (46 km/jam) itu, menurut dia, juga bisa menyebabkan gelombang setinggi 2,5 sampai empat meter di Samudra Hindia selatan Jawa

(ANTARA)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa dangkal dengan magnitudo 6,9 yang mengguncang Nias Selatan, Sumatra Utara, pada Senin sekitar pukul 04.09 WIB, akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Bambang mengatakan gempa magnitudo 6,9 ini mengguncang wilayah pantai selatan Nias Selatan, Sumatra Utara. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,7.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,71° LS 98,50° BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 6 Km arah selatan Hibala, Nias Selatan, Sumatra Utara, pada kedalaman 25 km.

Gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Padang, Siberut, Nias Selatan, Gunungsitoli dengan skala intensitas IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Padang Panjang, Bukittinggi, Pasaman Barat, Tuapejat, Pariaman dengan skala intensitas III MMI (terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Lalu di Dhamasraya, Payakumbuh, Kerinci, Tapanuli Selatan, Pesisir Selatan, Batusangkar, Padang Pariaman, Solok dengan skala intensitas II MMI (benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata dia.

Menurutnya, hingga pukul 05.10 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya empat aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6.0.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," kata dia.          (ANTARA)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyatakan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo tidak mencerminkan keagungan mahkamah.

KPK, lanjut dia, kecewa dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kasasi pada 7 Maret 2022 lalu.

"Ini memang beberapa putusan MA terkait perkara yang ditangani ini, ya, agak-agak dari sisi kami memang sangat mengecewakan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat majelis hakim MA yang rasa-rasanya kok ya tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

MA diketahui memotong pidana penjara Edhy Prabowo menjadi 5 tahun dari semula 9 tahun. Alasan MA menjatuhkan vonis ringan karena Edhy telah bekerja baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju. Kinerja baik dimaksud yakni saat Edhy menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau yang dikenal benur.

Alex berpendapat tidak sepatutnya MA menilai baik atau buruk sebuah kebijakan.

"MA ini seolah-olah hakimnya men-judge, menghukum kebijakan yang lalu tuh tidak benar kan seperti itu, makanya dikoreksi dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik. Saya hanya sebatas membaca berita di koran dan itu pun sudah membuat dahi saya mengernyit," ucap mantan hakim tindak pidana korupsi ini.

Meskipun begitu, KPK, lanjut Alex, tetap menghormati setiap putusan hukum yang dijatuhkan lembaga peradilan.

"Saya kira kita harus patuh apa pun karena aturan mainnya seperti itu, ya. Seburuk apa pun putusan hakim itu kita harus hormati dan laksanakan," imbuhnya.

Sebelumnya, MA menghukum Edhy dengan pidana 5 tahun penjara (sama dengan tuntutan jaksa KPK) dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. Vonis ini lebih ringan daripada putusan sebelumnya yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edhy dengan 9 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Edhy turut dihukum pidana denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Putusan di tingkat kasasi ini diadili ketua majelis Sofyan Sitompul dengan hakim anggota masing-masing Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani

cnnindonesias

Foto: Lokasi emak-emak meninggal saat antri minyak goreng di Berau, Kalau (Dok. Istimewa)

Seorang wanita bernama Sandra (41) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) meninggal saat mengantre minyak goreng di sebuah minimarket. Ibu lima anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrean.

"Kejadian tadi pagi yang bersangkutan baru tiba sekitar 10 menit, saat antre ibu tersebut batuk-batuk dan terjatuh lalu kejang-kejang," ucap Kapolres Berau AKPB Anggoro Wicaksono saat kepada detikcom, Sabtu (12/3/2022).

Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

"Iya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit," kata Anggoro.

Menurut Anggoro, korban sempat mengeluh sakit di bagian dada. Keluhan itu disampaikan korban kepada suaminya.

"Sebelum berangkat mengeluh sakit di dada, keterangan dari suami juga mengaku istrinya punya riwayat asma," terangnya.

Anggoro menerangkan, saat kejadian situasi di halaman minimarket tidak begitu padat dan tidak terjadi desak-desakan dikarenakan minimarket tersebut masih keadaan tutup.

"Nggak ada desak-desakan, soalnya minimarket masih keadaan tutup," ungkapnya.

Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga disebut menolak visum terhadap jenazah.     detik.com

Saya mendapat kirim artikel surat kabar online mengenai Kejaksaan memeriksa Leasing yang dilakukan Garuda.
ini 100% benar.

Sekarang sudah beberapa orang / pejabat Garuda yang ditahan karena diduga mendapatkan bagian aliran dana.

Yah itu adalah risiko kalau memang mendapat bagian dari "ALIRAN" dana yang haram.

Namun saya sangat mengharapkan Kejaksaan tidak hanya memeriksa orang orang kita (Manajemen / Agen / Broker) bangsa Indonesia, tapi juga harus menemukan bagaimana Para Lessor (Leasing Company) membeli pesawat Garuda , kemudian menyewakannya kembali ke Garuda dengan Nilai yang jauh lebih tinggi dari Harga Pasar.

SIapa yang mendapatkan keuntungan?

Hal ini harusnya dibawa ke investigator dan pengadilan Internasional atau di Negara dimana perusahaan Lessor itu didirikan secara hukum, untuk dituntut ketidak patutan dalam memberikan Kredit yang berlebihan, dengan memakai asumsi PERUSAHAAN BUMN itu adalah perusahaan negara.

Saya dua tahun lalu sudah melaporkannya ke pada DIRJEN HUKHAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun mereka tidak mau atau tidak bisa mengatasinya, padahal ada konsultan hukum di LN yang bisa mewakili Indonesia (Memang biayanya tidak Murah tapi kan ini bisa dipakai untuk renegosiasi harga dan Hutang yang angkanya cukup besar).

Betul BUMN adakah perusahaan negara tapi kan tidak 100%, oleh karena sudah menjadi perusahaan Publik. dimana kepemilikan itu hampir 49% dimiliki Non PEMERINTAH. Jadi asumsi mereka bahwa negara yang bertanggung jawab 100% juga tidak benar.

PERIKSA LESSOR LESSOR ASING dengan memakai tenaga bantuan HUKUM luar negeri dan dalam negeri. Memang repot, tapi kalau mau membongkar kejahatan besar, memang harus juga kerja besar dan tidak mudah.

Sekarang yang jadi korban pemeriksaan adalam karyawan atau manajemen menengah yang sebetulnya mendapat instruksi dari atasan, yang juga mendapat instruksi dari atasannya lagi.

Kita tunggu SIAPA yang mendapatkan keuntungan terbesar dari transaksi transaksi Garuda yang fantastis itu.

Apakah ada orang sipil? atau petinggi? adakah petinggi Partai Politik? Adakah petinggi instansi Pemerintah?

Kita tunggu Kejaksaan membeberkannya secara terbuka KALAU MEMANG DAPAT DIBUKTIKAN.

Peter F. Gontha

https://www.facebook.com/100002198053795/posts/4914402955309591/

Ilustrasi antre minyak goreng (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Antrean warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan mengular hingga lebih dari satu kilometer demi mendapatkan minyak goreng pada operasi pasar yang digelar Pemkab Lahat di GOR Bukit Telunjuk, Rabu (9/3).
Namun banyak warga yang tidak kebagian. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pagar GOR hampir rubuh.

Melati (27), salah satu warga yang ikut dalam antrian tersebut kemarin mengatakan, dirinya rela jauh pergi ke GOR karena sulit mendapatkan minyak goreng. Kalaupun ada, harga yang dipatok sangat mahal melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Rp14 ribu.

"Ada yang diam-diam menjual Rp20ribu per liter. Kadang saya beli karena tidak ada pilihan lain. Kemarin sudah mengantri pun akhirnya tidak dapat karena kehabisan," ujar dia.

Kepala Dinas Perdagangan Lahat Fikriansyah mengatakan, operasi pasar digelar untuk mencegah para pengecer menjual minyak goreng dijual lebih dari HET yang ditentukan. Dirinya berujar, kelangkaan memang terjadi di tingkat distributor.

"Bukan karena ada penimbunan tapi karena stok, bahkan dari distributor beberapa yang sudah kita cek kemarin sedang kosong," ujar dia.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya Sanderson Syafei berujar, prosedur operasi pasar yang dilakukan Pemkab Lahat kemarin berpotensi menyebabkan penyimpangan. Pelaksanaan operasi pasar yang difokuskan di satu lokasi akan memancing keramaian dan penumpukan

"Harusnya operasi pasar yang baik dilakukan mulai di tingkat RT atau kelurahan hingga distribusi ke masyarakat lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dilakukan secara bergantian setiap kelurahan dan yang berdomisili di desa itu saja yang boleh mengambilnya," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan video yang dibagikan akun Geprek Bosqu di Facebook, antrian bahkan mengular hingga ke luar kawasan GOR Bukit Telujuk. Dari video berdurasi satu menit 34 detik tersebut pun nampak sejumlah aparat kepolisian melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif.

Sementara di Kota Palembang, Pemkot menerapkan aturan celup tinta bagi masyarakat yang sudah membeli minyak goreng dari operasi pasar. Selain itu, warga pun mencatatkan nama dan fotokopi KTP agar tidak membeli lebih dari ketentuan.

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berujar, aturan celup jari pada tinta dilakukan sebagai bentuk pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan saat operasi pasar.

"Prosedur ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyelewengan distribusi minyak goreng di tingkat rumah tangga," ujar dia.

Dirinya berujar, pasokan minyak goreng di Palembang saat ini masih mencukupi. Dari data yang dimilikinya, kebutuhan minyak goreng di Palembang pada September 2021 berkisar pada 600 ribu liter per bulan. Namun terjadi peningkatan pada Februari 2022 lalu menjadi 1 juta liter per bulan.

Pemkot Palembang masih melakukan evaluasi mengapa terjadi lonjakan pembelian minyak goreng. Namun dari dugaan sementara, masyarakat melakukan pembelian panik sehingga persediaan minyak goreng cepat habis dan menyebabkan kelangkaan di pasaran.

"Kami akan memastikan produsen dan distributor minyak goreng di Palembang mengalokasikan setidaknya 60-70 persen dari total produksi untuk didistribusikan di Palembang," kata Fitri.