Anggota polisi berinisial DPW yang disebut memberi sabu ke kades diperiksa

SitindaonNews.Com | Kepala Desa Wonojati berinisial MM yang menjadi salah satu tersangka kasus narkoba di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengaku mendapat sabu-sabu dari seorang polisi di wilayah setempat.

"Dalam berita acara pemeriksaan, MM mengatakan kepada penyidik mendapatkan barang-bukti sabu-sabu dari seorang polisi berinisial DPW yang bertugas di Polres Jember," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Jember AKP Dika Hadian dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jember, Senin, 21 Juni 2021.

Ditresnarkoba Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menangkap empat kepala desa (kades) di Jember yang diduga memakai narkoba, yakni Kades Wonojati di Kecamatan Jenggawah berinisial MM, Kades Tempurejo di Kecamatan Tempurejo berinisial MA, Kades Tamansari di Kecamatan Wuluhan berinisial SK (44), dan HH (52) merupakan Kades Glundengan di Kecamatan Wuluhan.

"Sesuai perkembangan hasil penyidikan kasus itu sehubungan nama polisi di Polres Jember disebut dalam pemeriksaan Kades Wonojati MM dan kini berkas perkaranya dilimpahkan ke Satreskoba Polres Jember," tuturnya.

Menindaklanjuti pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Reserse Nakorba Polda Jatim, lanjut dia, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan saksi-saksi dan membuat berita acara konfrontasi.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan dua saksi, yakni terhadap Kades Tempurejo dan Kades Glundengan. Hasilnya, keduanya menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi narkoba tersebut berasal dari anggota polisi berinisial DPW," katanya.

Ia mengatakan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap DPW dan yang bersangkutan mengaku tidak pernah bertransaksi dan memberikan apa pun kepada MM.

"Pada 6 Juni 2021, DPW sekadar mampir ke rumah MM (Kades Wonojati) karena mau berangkat dinas piket malam di Polsek Wuluhan yang kepentingannya hanya akan dikenalkan dengan HH (Kades Glundengan)," ujarnya.

Pernyataan DPW dalam pemeriksaan diikuti bukti petunjuk yang didapatkan pada telepon genggam milik MM (Kades Wonojati) dan saksi-saksi bahwa tidak ada bukti chat atau komunikasi yang mengarah pada transaksi narkoba dengan DPW.

Hasil berita acara konfrontasi saksi HH (Kades Glundengan) menyebutkan pada 6 Juni 2021 mendatangi rumah MM (Kades Wonojati) hanya bermaksud mau membayar utang kepada MM.

"Mereka hanya mengobrol saja dan ada MA di sana, pertemuan itu tidak lama sekitar 15 menit saja, jadi kesimpulan hasil penyidikan Satreskoba Polres Jember bahwa sabu-sabu yang dinyatakan MM didapat dari polisi DPW tidak cukup bukti," katanya. (Antara)

Sumber: viva

SitindaonNews.Com | Kairo (ANTARA) - Pengadilan sipil tertinggi Mesir pada Senin (14/6) menguatkan hukuman mati untuk 12 tokoh senior Ikhwanul Muslimin atas aksi tahun 2013 yang berakhir dengan pasukan keamanan membunuh ratusan pengunjuk rasa, kata sumber peradilan.

Putusan itu, yang tidak dapat diajukan banding, berarti 12 tokoh tersebut bisa menghadapi eksekusi sambil menunggu persetujuan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Mereka termasuk Abdul Rahman Al-Bar, yang merupakan ulama terkemuka, Mohamed El-Beltagi, mantan anggota parlemen, dan Osama Yassin, mantan menteri.

Banyak tokoh Ikhwanul Muslimin telah dijatuhi hukuman mati dalam kasus lain yang terkait dengan kerusuhan yang mengikuti penggulingan presiden Ikhwanul Muslimin Mohamed Mursi pada tahun 2013, tetapi Pengadilan Kasasi memerintahkan pengadilan ulang.

Kelompok hak asasi telah mendokumentasikan peningkatan tajam dalam jumlah eksekusi di Mesir, dengan setidaknya 51 dilakukan sepanjang tahun ini menurut Amnesty International.

"Alih-alih terus meningkatkan penggunaan hukuman mati dengan menegakkan hukuman mati menyusul vonis dalam pengadilan massal yang sangat tidak adil, pihak berwenang Mesir harus segera menetapkan moratorium resmi atas eksekusi," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

Putusan pada Senin itu berkaitan dengan pengadilan massal ratusan tersangka yang dituduh melakukan pembunuhan dan hasutan kekerasan selama protes pro Ikhwanul Muslimin di alun-alun Rabaa al-Adawiya di Kairo dalam beberapa minggu setelah penggulingan Mursi.

Pada  September 2018, pengadilan pidana Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada 75 orang dan mengeluarkan hukuman penjara yang bervariasi untuk lebih dari 600 orang lainnya. Banyak terdakwa diadili secara in absentia (persidangan tanpa kehadiran terdakwa).

Empat puluh empat dari mereka yang dijatuhi hukuman mati mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi. Tiga puluh satu hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup, sementara hukuman mati ditegakkan untuk 12 orang lainnya.

Terdakwa terakhir, pemimpin senior Ikhwanul Muslimin Essam el-Erian, meninggal di penjara di Kairo pada Agustus 2020. Mursi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, meninggal di penjara pada 2019.

Pengadilan juga menguatkan hukuman penjara untuk banyak terdakwa lainnya termasuk hukuman seumur hidup untuk Mohamed Badie, pemimpin Ikhwanul Muslimin yang dilarang, dan hukuman penjara 10 tahun untuk putra Mursi, Osama, kata sumber pengadilan.

Sumber: antaranews

Seorang perempuan menangis di depan kuburan ayah mertuanya. Dia menghalangi ayah mertuanya dimakamkan karena tak dapat warisan yang banyak. 

Seorang menantu perempuan duduk menangis di depan makam ayah mertuanya.

Bukannya menangis karena merasa sedih atas kehilangan, tapi aksi itu dilakukan untuk menghalangi pemakaman jenazah ayah mertua.

Perempuan itu ternyata menangis karena ayah mertuanya tidak meninggalkannya warisan dalam jumlah yang besar.

Tidak jarang dalam satu keluarga, ada saudara-saudara yang memperebutkan hak waris setelah orangtua mereka meninggal.

Bahkan banyak orang yang malah jadi saling membenci, mengutuk dan bahkan membunuh karena uang warisan.

Baru-baru ini, sebuah cerita tentang menantu perempuan yang meminta uang warisan dari almarhum ayah mertuanya menyebabkan keributan media sosial Tiongkok.

Peristiwa itu terjadi pada 25 April 2021 di desa Dong Son, Kota Huangshi, Kota Putian, Provinsi Fujian, China.

Menurut gambar dalam video yang beredar, pemakaman sedang berlangsung di kuburan.

Sebuah keluarga baru saja memindahkan peti mati seorang pria yang sudah meninggal ke kuburan dan bersiap untuk memindahkannya ke peti mati ruang bawah tanah.

Namun pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba bergegas masuk dan duduk di depan makam.

Wanita ini adalah menantu dari pria yang sudah meninggal itu.

Ia terus menangis, mengumpat dan bahkan menghina orang-orang di sekitarnya dengan kata-kata kasar,

Menantu perempuan itu kemudian mengancam bahwa jika saudara laki-lakinya tidak memberikannya uang warisan, dia tidak akan pergi hingga peti itu tidak bisa dikubur.

Ternyata pria yang meninggal itu memiliki empat orang anak laki-laki.

Dan yang menimbulkan masalah adalah menantu perempuan tertuanya.

Pasangan tertua, meskipun sehat, mereka tidak melakukan bisnis dengan baik dan lebih memilih untuk bergantung pada orang lain.

Ketika sang ayah sakit menjelang kematiannya, pasangan tersebut tidak peduli.

Mereka tidak datang untuk merawat dan menghidupi ayah mereka.

Pasangan itu hanya fokus pada tanah yang dikuasainya.

Sebelum kematiannya, ayah ini memiliki cukup banyak uang dari menjual tanah.

Setelah dikurangi biaya pengobatan dan biaya membangun kuburan untuk dirinya sendiri, ia memutuskan untuk membagi sisanya di antara anak-anaknya.

Namun melihat anak tertuanya hidupnya berantakan, tidak memedulikan ayahnya yang sakit, tidak memenuhi kewajiban anak-anaknya, maka sang ayah memutuskan untuk membagi sedikit warisan kepada mereka.

Sementara sisanya dibagikan kepada tiga anak lainnya.

Itulah yang menyebabkan mengapa menantu tertua menjadi frustasi dan marah.

Mereka pergi ke pemakaman ayah mertuanya untuk membuat kerusuhan.

Dia memberitahu semua orang bahwa jika dia tidak bisa membagikan 300.000 Yuan (Rp 672 juta) hari ini, maka dia akan menolak untuk pergi.

Sehingga orang-orang tidak bisa menguburkan ayahnya itu.

Setelah beberapa saat meyakinkan dan berdebat, tiga anak yang lainnya memutuskan untuk memanggil polisi setempat untuk membawa wanita itu pergi.

Insiden ini menimbulkan banyak kontroversi di media sosial Tiongkok dengan komentar kritis dan marah terhadap pasangan tertua itu.

Sumber: tribunnews

Ilustrasi Korupsi

SitindaonNews.Com | Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bebek pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dengan total anggaran Rp 8,4 miliar. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Sabtu (22/5), mengatakan pengadaan bebek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019.

"Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh sudah melakukan gelar perkara dan meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke tahap penyidikan," kata Kombes Pol Winardy

Menurut perwira menengah Polri tersebut, peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti. Namun, penyidik belum menetapkan tersangkanya.

Pada tahap penyelidikan, kata Kombes Pol Winardy, penyidik sudah memintai keterangan terhadap 19 orang pihak terkait. Mereka dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dan pelaksana pengadaan serta penyedia barang.

"Penyidik juga mengamankan 54 dokumen pekerjaan pengadaan bebek tersebut. Termasuk juga klarifikasi tujuh penangkar bebek untuk mengetahui berapa harga sebenarnya dari bebek tersebut," kata Kombes Pol Winardy.

Selain itu, kata Kombes Pol Winardy, penyidik juga sudah meminta BPKP Provinsi Aceh melakukan audit investigasi terhadap pengadaan bebek tersebut. Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian negara Rp3 miliar lebih.

"Pemeriksaan para pihak terkait dalam tahap penyidikan akan dimulai minggu depan hingga nanti penetapan tersangka. Proses ini terus berlanjut sampai penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka kepada jaksa penuntut umum," kata Kombes Pol Winardy.

Sumber: republika.co.id

SitindaonNews.Com | Peristiwa hilangnya dana nasabah di bank pelat merah kembali terjadi. Yang terbaru, Asrizal Ashka (49) menyatakan telah kehilangan dana sebesar Rp 128 juta dari tabungannya di Bank Mandiri.

Kejadian uang nasabah hilang tersebut terjadi pada 6 Februari 2021 lalu, namun baru ramai belakangan karena sebuah utas di Twitter.

Di dalam utas tersebut dijelaskan, uang nasabah Bank Mandiri yang hilang di rekening tersebut tidak bisa diganti lantaran pihak bank menganggap transaksi yang terjadi merupakan transaksi sah.

128juta HILANG.
Bapak umur 49th udah nabung bertahun2, pihak bank berdalil transaksi sah, CS bilang angka kartu debit dimiliki dua katu, lah kok bisa2nya transaksi dianggap sah dan uang tidak diganti, bahkan OJK dan BI gabisa bantu, hasilnya NIHIl, wadu serem juga bank lama2 ye pic.twitter.com/eo74m1UVT9

— Naufal (@Hlmimisan) May 21, 2021

Ketika dikonfirmasi kepada pihak bank, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Atturidha menyatakan keprihatiannya. Namun demikian, ia mengatakan transaksi yang terjadi adalah transaksi sah dengan Kartu Mandiri Debit dengan PIN yang sesuai.

Dengan demikian, pihak Bank Mandiri tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengganti rugi atas kejadian uang nasabah Bank Mandiri hilang.

"Berdasarkan investigasi internal, transaksi yang disanggah merupakan transaksi yang sah dengan Kartu Mandiri Debit dan PIN yang sesuai sehingga Bank Mandiri tidak bertanggung jawab dan tidak dapat memberikan penggantian atas dana yang hilang tersebut," ujar Rudi kepada Kompas.com, Sabtu (22/5/2021).

Berdasarkan hasil rekaman pengaduan nasabah ke call center Bank Mandiri 14000, pihak bank memperkirakan Asrizal merupakan korban kejahatan dengan modus penukaran kartu debit dan penguasaan PIN. Sebab, kartu debit yang dipegang Asrizal berbeda dengan kartu debit yang terdaftar di bank mandiri.

Sementara di sisi lain, kartu debit yang dipakai untuk transaksi, tidak lagi dipegang oleh nasabah.

"Kami juga telah menyampaikan dan menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada nasabah dan pihak terkait lainnya," jelas Rudi.

Kronologi Kejadian

Kepada Kompas.com Asrizal mengatakan, sebelum ia melakukan transaksi dan menyadari uangnya raib, ia sempat melakukan pengecekan saldo di hari yang sama, yakni pada Jumat (6/2/2021) lalu. Saat itu, saldo di rekeningnya masih utuh, yakni sebesar Rp 128 juta.

Ketika ia akan melakukan pengambilan uang secara tunai di ATM di wilayah Blok M Square, ternyata saldo di rekeningnya tinggal Rp 0.

"Saya langsung menghubungi call center Bank Mandiri dan rekening saya langsung diblokir. Seninnya baru ke Bank Mandiri Melawai untuk melaporkan kejadian ini. Pihak Bank Mandiri pun meminta waktu 11 hari ini urusan ini dilakukan di pihak investigasi Bank Mandiri," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data rekening koran yang ia terima, terdapat dua kali transaksi transfer dalam nominal besar, masing-masing Rp 50 juta pada hari yang sama setelah ia melakukan pengecekan saldo rekening.

Asrizal mengaku tidak melakukan transaksi transfer tersebut. Selain itu, juga terjadi beberapa kali transaksi tarik tunai dari ATM. 

"Saya lihat transakasi pertama transfer Rp 50 juta, kemudian dalam hitungan menit habis. Ini saya anggap sindikat," ujarnya.

Adapun pihak Bank Mandiri mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa, nasabagh sebaiknay menjaga kartu debit dan kerahasiaan nomor PIN. Hal itu dilakukan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri.

Hal itu dilakukan untuk menghindari risiko uang nasabah hilang akibat kejahatan yang sama.

"Kami mengimbau kepada seluruh nasabah Bank Mandiri untuk menjaga kartu Mandiri Debit Anda dan kerahasiaan nomor PIN dan tidak menginformasikannya ke siapapun juga, termasuk orang-orang yang mengaku karyawan Bank Mandiri," ujar Rudi.

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com | Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 30 persen dari kasus aktif COVID-19 di wilayah itu disumbang oleh eks TKI ilegal dari Malaysia maupun yang pulang ke Tanah Air melalui jalur mandiri.

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah di Tanjungpinang, Sabtu mengatakan jumlah kasus aktif COVID-19 di wilayah itu per 21 Mei 2021 mencapai 1.851 orang.

"Jumlah eks TKI yang tertular COVID-19 sekitar 500 orang," katanya.

Arif mengemukakan jumlah eks TKI asal Malaysia yang pulang secara mandiri ke Indonesia melalui pelabuhan di Batam jauh lebih banyak dibanding eks TKI ilegal di Malaysia.

Pemerintah melalui Satgas Khusus Pekerja Migran Indonesia telah menyiapkan rumah susun di Batam sebagai tempat isolasi eks TKI yang kembali ke Tanah Air secara mandiri.

Seluruh eks TKI wajib menjalani tes usap untuk diperiksa dengan metode PCR sebelum dibawa ke rumah susun. Tes usap dilakukan oleh tim medis Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang, Batam. Jika hasilnya negatif, mereka dapat tinggal sementara waktu di rumah susun tersebut.

Sebaliknya, eks TKI yang pulang ke Tanah Air secara mandiri yang positif COVID-19, wajib menjalani karantina terpadu di Rumah Sakit Khusus Infeksi di Galang. Mereka baru boleh pulang ke daerah asalnya bila hasil tes usap dengan medote PCR, negatif.

"Eks TKI wajib menjalani tes usap kembali setelah dua hari diisolasi walaupun hasil pemeriksaan pertama, negatif. Jika hasilnya kembali negatif, maka pada hari kelima isolasi, dapat pulang ke kampung halamannya," ucapnya.

Arif menegaskan Satgas Penanganan COVID-19 tetap melaksanakan tes usap terhadap seluruh eks TKI, meskipun hasil tes usap dengan metode PCR di Malaysia, negatif. Puluhan kasus baru COVID-19 ditemukan berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan oleh tim medis Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang.

"Bahkan ada sejumlah kasus ditemukan setelah eks TKI itu menjalani tes usap pertama. Saat tes usap pertama negatif, namun tes usap kedua ternyata positif," tuturnya

Sumber: antaranews

Penyidik Subdit IV/Renakta Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap oknum kepala sekolah salah satu sekolah dasar di Kota Medan, berinisial BS karena diduga telah mencabuli muridnya.

Sumbet: antaranews

Sejumlah wisatawan berkunjung ke Istana Maimun di Kota Medan, Sumatera Utara

SitindaonNews.Com | Kuda sewa yang beroperasi di Hari Lebaran 2021 di Istana Maimundi Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sukaraja, Kota Medan, Sumatra Utara didatangkan khusus dari Provinsi Aceh. "Kuda sewa itu dibeli di Takengon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh," kata Azai (32), pengelola kuda sewa di Istana

Ia menjelaskan kuda dari Takengon itu memiliki tubuh kecil, warna kulit bersih, sehat, dan cukup terawat oleh pemiliknya. Jumlah kuda sewa yang ada di Istana Maimun ada tiga ekor dan seluruhnya berasal dari Aceh. "Kuda sewa tersebut diberikan makan yang cukup dan mendapat perawatan khusus sehingga tidak mudah mengalami sakit. Jika sakit, jelas tidak dapat membawa pengunjung berekreasi di halaman Istana Maimun," katanya.

Istana Maimun adalah istana kebesaran Kesultanan Deli dengan warna kuningnya (kuning merupakan warna Kerajaan Melayu) dan khas gaya seni bina Melayu di pesisir timur. Istana Maimun dirancang seorang arsitek dari Italia dan disiapkan pada 1888 semasa pemerintahan Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah. Istana Maimum memiliki luas 2,772 meter persegi dan mempunyai 30 bilik. 

Istana Maimun menarik minat wisatawan dari mancanegara, antara lain Eropa, Asia, dan Nusantara, karena berbentuk kebudayaan Melayu, Islam, Spanyol, India, dan Italia. Istana Maimun tersebut masih didiami oleh keluarga-keluarga sultan. 

Ruangan pertemuan, foto-foto keluarga Kerajaan Deli, perabot rumah tangga Belanda kuno dan berbagai senjata, terbuka bagi masyarakat yang ingin mengunjunginya. Di istana ini pula terdapat Meriam Puntung yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Deli.

Sumber: republika

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran (tengah) menunjukkan barang bukti penangkapan dua pengedar sabu di Hotel N1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (11/5). Total barang bukti dalam kasus ini sebanyak 310 kg sabu senilai Rp 400 miliar.

SitindaonNews.Com | Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat (Polres Jakpus) meringkus dua orang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Rawa Kalong, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/5) pukul 22.00 WIB. Dari mobil yang dikemudikan pelaku, didapatkan barang bukti 310 kg sabu dengan nilai Rp 400 miliar.

"Barang ini nilainya sekitar Rp 400 miliar dan kalau bisa digunakan oleh sekitar 1,2 juta pengguna aktif. Itu yang kita selamatkan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, saat rilis kasus ini di Hotel N1, Tanah Abang, Jakpus, Selasa (11/5).

Fadil menjelaskan, barang bukti 310 kg sabu ini adalah jumlah yang fantastis. "Ini adalah tangkapan yang dilakukan satuan Reskrim Polres yang terbesar sampai dengan saat ini," kata Fadil.

Dia menjelaskan, tersangka yang membawa sabu sebanyak itu adalah pria berinisial NR dan HA yang sama-sama berdomisili di Jakarta. Saat ditangkap, mereka mengendarai mobil jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B 9418 CCD.

Pengungkapan kasus ini, kata dia, berawal dari kecurigaan aparat Satres Narkoba Polres Jakpus sekitar Februari lalu. Mereka diyakini melakukan transaksi narkoba di wilayah Jakarta. Setelah melakukan penyelidikan, aparat lantas membuntuti kedua pelaku ini. Akhirnya mereka ditangkap di Gunung Sindur.

Para pelaku mengakui bahwa mobil berisi sabu itu dibawa dari hotel N1, tempat konferensi pers kasus ini diselenggarakan. Fadil pun menegaskan, pihaknya akan terus menyelidiki jaringan para pengedar ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kedua tersangka ditahan di Mapolres Jakpus. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 115 agar 2 subsider Pasal 114 ayat 2 Subsider lebuh Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancamannya singkat enam tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati," kata Yusri pada kesempatan sama.

Sumber: republika

Ilustrasi police line

SitindaonNews.Com | Dua dari sembilan korban ledakan petasan di Tulungagung, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal akibat luka bakar serius yang dideritanya di bagian selangkangan, tangan dan sekujur tubuh.

Informasi dari bagian Humas RSUD dr. Iskak Tulungagung, Selasa, korban yang meninggal diidentifikasi bernama M Asrori (25) dan Nuzul Ilham (21), warga Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan. "Dua korban meninggal saat mendapat perawatan intensif di unit Red Zone IGD RSUD dr Iskak. Kondisinya terus memburuk akibat luka bakar hingga 50 persen di sekujur tubuh, terutama yang paling parah di bagian paha, selangkangan dan tangan," tutur Kasi Humas RSUD dr Iskak Tulungagung Moch Rifai.

M Asrori yang kondisinya paling buruk meninggal lebih dulu pada Selasa dini hari pukul 02.05 WIB. Sementara Nuzul Ilham menyusul sejam berikutnya, sekitar pukul 03.15 WIB. Saat ini masih ada dua korban ledakan petasan yang kondisinya kritis dan mendapat penanganan kedaruratan medis di unit Red Zone IGD RSUD dr Iskak.

Sementara tiga korban lainnya yang mengalami luka bakar sedang masih observasi dan ditangani di bagian Yellow Zone IGD"Untuk dua korban yang luka ringan dan kondisinya stabil sudah diizinkan pulang per pagi ini," terang Rifai.

Total korban ledakan petasan yang masuk IGD RSUD dr Iskak sebelumnya ada sembilan orang. Empat korban masuk bagian Red Zone karena kondisi kritis, dan lima lainnya ditangani di Yellow Zone dan Green Zone, sesuai tingkat keparahan luka bakar yang diderita masing-masing korban.

Insiden terjadi diperkirakan sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, M Asrori dan belasan pemuda lain sedang menyelesaikan tahap akhir pembuatan petasan berukuran jumbo dengan lingkar seukuran pipa empat dim (lingkar sekitar 10-15 centimeter) di rumah Abdullah, warga Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan. Naas, salah satu petasan yang proses penutupan pangkal sumbu tidak sengaja meledak dan memicu ledakan ratusan petasan lainnya.Petasan-petasan besar itu telah dibuat/diproduksi sejak awal puasa.

Rencananya, petasan-petasan besar itu akan diledakkan pada malam di akhir (bulan) Ramadhan dan pada pagi hari setelah shalat Id, hari pertama Lebaran. Para korban yang mengalami luka bakar sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit swasta di wilayah Ngunut, Tulungagung.Namun karena kondisi para korban yang buruk, mereka akhirnya langsung dirujuk di RSUD dr Iskak Tulungagung.

Sumber: republika

Preman Priok penghadang prajurit TNI

SitindaonNews.Com | Pasukan dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta telah berhasil menggulung belasan preman jalanan yang melakukan penghadangan dan pengeroyokan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Gerbang Tol Koja Barat, Jakarta Utara.

Dari keterangan resmi Kodam Jaya dilansir VIVA Militer, Senin 10 Mei 2021, 11 preman itu diringkus di beberapa lokasi di Jakarta pada pukul 15:00 WIB, 9 Mei 2021.

Para preman itu terungkap merupakan warga Tanjung Priok dan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan inisial YA.K M, JAD, HHL, HEL, PA, GL, GYT, JT, AM, DS dan HRL.

Dari 11 preman yang digulung TNI itu, salah satu di antaranya merupakan sosok preman yang memakai masker berlambang institusi kepolisian (Polri) saat terjadi penghadangan terhadap prajurit TNI bernama Sersan Dua (Serda) Nurhadi.

Pria berwajah garang itu merupakan preman yang paling agresif memaksa Serda Nurhadi untuk menghentikan mobil yang dikemudikannya.

Dan dari rekaman video yang beredar, preman ini juga yang paling garang memaki-maki prajurit TNI itu sembari berusaha merebut kunci mobil.

Kasus penghadangan dan pengeroyokan terhadap prajurit TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Semper Timur, Komando Daerah Militer 0502/Jakarta Utara terjadi pada Sabtu.

Ketika itu Serda Nurhadi mengemudikan mobil Honda Mobilio B 2638 BZK milik sebuah keluarga yang hendak menuju ke rumah sakit. Namun, di tengah jalan mobil itu dihadang para preman yang diduga berprofesi sebagai debt collector.

Serda Nurhadi saat itu memang berniat menolong korban agar bisa secepatnya bisa sampai di rumah sakit. Tapi, para preman tak mempedulikannya. Mereka mengeroyok Serda Nurhadi dan dengan kasar memaki-maki Serda Nurhadi dengan menuduhnya terlibat atas masalah antara para preman dengan pemilik mobil.

Sumber: viva.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk. OTT ini diduga menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT di Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan KPK masih memeriksa dan mendalami operasi ini.

Seorang sumber mengatakan OTT kali ini berhubungan dengan jual beli jabatan di lingkungan Nganjuk. "Soal lelang jabatan camat dan pengisian perangkat desa (carik)," kata sumber ini pada Senin, 10 Mei 2021.

Bukan sekali ini saja KPK menggelar operasi tangkap tangan di Nganjuk. Pada 2017. lembaga ini juga pernah mencokok Taufiqurrahman, Bupati periode 2013-2018. Taufiq juga dicokok dalam perkara jual beli jabatan. Bedanya, ia memperjualbelikan jabatan untuk kepala sekolah dari SD hingga SMA.

Dalam operasi tangkap tangan kala itu, KPK menyita uang Rp 287 juta dari sejumlah orang. Duit ini diberikan kepada orang kepercayaan Taufiq. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sudah memvonis Bupati Nganjuk nonaktif ini 7 tahun penjara.

Sumber: tempo.co