RUANG CPNS berkonsep GRATIS membimbing para CPNS mendapatkan cita-citanya. Admin sedang mempersiapkan materi dan konsep baik berupa artikel maupun video yang terstruktur agar lebih memudahkan para CPNS untuk mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Admin hanya berharap para CPNS membantu menyebarkan keberadaan RUANG CPNS agar admin lebih bersemangat. Berbagi itu MEMBAHAGIAKAN dan GRATIS

Dalam mempersiapkan tes CPNS dengan cara mempelajari soal-soal yang sering keluar dalam tes dari kumpulan Bank Soal Tes CPNS maupun Latihan Soal CPNS 2019.

Hal ini dilakukan agar otak kita semakin terasah kemampuannya dalam menyerap segala materi. Sehingga pada saat tes, kita sudah terbiasa menemui berbagai macam soal dan tidak terkejut lagi. Berikut kami sampaikan soal-soal tes yang disertai dengan pembahasan.

Peserta melakukan registrasi ulang saat seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. Tes SKD CPNS 2018 ini dilakukan di 269 lokasi tes di 34 provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

Jakarta - Pemerintah akan kembali membuka seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2019 mendatang.  Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, total kuota lowongan CPNS atau ASN yang dibuka sebanyak 254.173 posisi. 

“Mencakup 100 ribu formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan 100 ribu formasi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahap Kedua,” kata Bima Haria melalui keterangan tertulis pada laman bkn.go.id, Selasa, 30 Juli 2019.

Mantan penasehat KPK dan juga koordinator lapangan (korlap) aksi massa, Abdullah Hehamahua, saat ditemui di kawasan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

JAKARTA -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua berencana melaporkan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Mahkamah Internasional. Tindakan itu dilakukannya agar Mahkamah Internasional menginvestigasi Situng KPU yang dinilainya terdapat kecurangan.

Aksi masa kawal putusan MK.

Proses pembacaan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019. Selama proses pembacaan putusan, massa aksi kawal MK masih terus berlangsung.

Sitindaon News -  Menurut Prof. Mahfud MD, sengketa hasil pilpres 2019 secara kuatitatif (numerik) sudah selesai karena paslon 02 tidak membawa data yang bisa diadu dengan data KPU di MK.

Berikut ini selengkapnya pendapat Prof. Mahfud MD terhadap sidang sengketa hasil pilpres di MK hari ini. 

Sumber: Akun FB Al-jamin NUsantara

Viral tulisan SP mantan Dirut BNI, pemilik Hotel lembah gunung Bromo serta beberapa cafe di Semarang

*Mau tahu seperti apa Pemilu Curang itu?*

Tim hukum Prabowo-Sandi gugat hasil Pilpres ke MK (rengga/detikcom

Sitindaon News - Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. Apa saja?

Berikut 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK sebagaimana dirangkum detikcom dari berkas gugatan, Minggu (26/5/2019).

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123

Sumber: detikNews

https://m.detik.com/news/indeksfokus/4723/prabowo-gugat-ke-mk/berita

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2016. Kedatangan Bambang Widjojanto Abraham Samad guna bersilatuhrahmi dengan Pimpinan dan karyawan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Jakarta - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menangani gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi akhirnya dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu telah ditunjuk menjadi ketua.

"Ketua tim pengacara yang akan memimpin tim hukum adalah Mas Bambang Widjojanto," kata Andre di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Mei 2019.

Ilustrasi Media Sosial

Pemerintah Membatasi Akses Medsos, Pengurus YLKI Sibuk Beropini

Oleh: Sudin Maurid Sitindaon

Sitindaon News, Jakarta. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, langkah pemerintah membatasi sebagian fitur platform media sosial dan perpesanan instan bisa dimengerti meski sebenarnya melanggar sebagian hak publik.

"Secara politis apa yang dilakukan pemerintah bisa dimengerti walaupun sebenarnya terlambat," kata Tulus melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5/2019), seperti dikutip Antara.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara 

Kebijakan Pembatasan Media Sosial Kemenkominfo Berdampak Lain

Oleh: Sudin Maurid Sitindaon

Sitindaon News, Jakarta.  Suka atau tidak kemenkominfo tepat untuk sementara waktu membatasi upload video dan gambar di medsos dan messeging sistem. Ini dilakukan untuk mencegah penyebarluasan berita bohong sampai provokasi terkait aksi 21 dan 22 Mei.

Walau demikian tidak semestinya hal tersebut menyebabkan timbulnya keluhan dipengguna melebihi dari batasan yang diterapkan. Banyak pengguna mengeluhkan dampak lain yang dirasakan seperti sulitnya untuk mengakses aplikasi online, hal ini  kemudian berakibat secara langsung seperti terganggu beraktifitas.