Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia

SitindaonNews.Com |  Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah untuk membebaskan ataupun menanggung biaya internet dosen dan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar di rumah akibat pandemi COVID-19.

Ketua FRI Yos Johan Utama mengatakan, selama masa pandemi ini kemampuan ekonomi para mahasiswa maupun perguruan tinggi telah menurun. Kondisi itu juga semakin terbebani dengan keharusan membeli paket data atau internet.

"Belum lagi masalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa yang berimbas kepada perguruan tinggi. Pembelian paket data yang menguras pendapatan perguruan tinggi dan mahasiswa," kata dia di acara Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia, Sabtu, 4 Juli 2020.

Karena beban itu, dia berharap, pemerintah menelurkan kebijakan yang nyata untuk membantu pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satunya yakni dengan cara membebaskan atau menanggung biaya internet para dosen maupun mahasiswa.

"Dalam masa pandemi ini pemerintah diharapkan membantu manusia dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dengan dosen sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan," ucapnya.

Meski begitu, FRI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan biaya kuliah untuk 419 ribu mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang terdampak pandemi.

"Disamping 200 ribu KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) mahasiswa baru dan 267 ribu KIP-K on going, Bidikmisi, ADIK, dan lain-lain dengan total anggaran Rp4,1 triliun untuk semester gasal 2020-2021," ungkap Yos.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin pendidikan tinggi tersebut untuk tidak melulu menggunakan cara-cara biasa saja mendidik generasi muda Indonesia.

Sebab, dikatakannya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif dan kompetitif untuk mengejar target menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 serta keluar dari status negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi.

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit, tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, dengan cara biasa-biasa saja, apalagi disibukkan dengan administrasi saja, tidak bisa," tegas Jokowi.

Sumber: viva.co.id

Salah seorang pelaku perampokan diamankan polisi.(f:manru/mistar)

Sidikalang, MISTAR.ID

SitindaonNews.Com | Warga Dusun Tampok Kite Desa Batu Gungun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, bersama sejumlah personil kepolisian dari Polsek Tigalingga dan Polres Dairi, berhasil mengamankan 4 orang dari lima pelaku  perampokan di rumah pengusaha toke jagung, seorang janda tua bernama Bandar br Tarigan (70) warga Dusun Tampok Kite, Kamis (2/7/20) dini hari.

Bandar br Tarigan (70) alias Tigan yang menjadi korban kawanan rampok diperhitungkan berjumlah 5 orang itu, tinggal bertiga di rumahnya dengan pembantunya. Sementara, anak laki – lakinya, dr Luksius Marpaung yang juga bertugas sebagai Kepala Puskesmas Gunung Sitember tinggal di sebelah rumah korban.

Menurut informasi dari sejumlah warga Tampok Kite, peristiwa perampokan ini diperkirakan terjadi  sekira pukul 02.00 WIB, saat penghuni rumah (korban, red) sedang tidur lelap di kamar utama yang tidak terkunci.

Ke empat orang pelaku berinisial AS. Z, AS, dan IS berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang dicongkel paksa oleh kawanan rampok. Sementara, satu orang pelaku lainnya, AP yang berperan sebagai supir menunggu di luar, di dalam mobil jenis Avanza BK 1883 MG yang parkir tidak jauh dari TKP.

Setelah berhasil masuk ke kamar tidur korban, wanita tua itu dicekik dan diancam pisau oleh seorang pelaku, sementara pelaku lainnya berhasil mengeluarkan brankas milik korban. Melihat brankas sudah berhasil dibawa keluar kamar, kawanan rampok yang sebelumnya mengancam korban, tiba – tiba melepaskan dan meninggalkan korban. Pada saat bersamaan, korban berteriak keras hingga membangunkan warga lainnya.

Mendengar teriakan korban, warga sontak bangun dari dalam rumah mereka masing-masing. Melihat warga yang berhamburan keluar rumah menuju rumah korban, salah seorang pelaku AP yang sebelumnya menunggu di dalam mobil, spontan melarikan diri sendiri menggunakan mobil ke arah Rante Besi.

Sementara, empat perampok lainnya kocar-kacir melarikan diri dengan meninggalkan brankas di belakang rumah korban. Warga Tampok Kite yang berjumlah ratusan orang juga bepecar berusaha melakukan pengejaran terhadap kawanan rampok.

Selanjutnya, sekira pukul 7.00 WIB, warga berhasil menemukan salah seorang pelaku AS di salah satu lapangan voli yang ada di Tampok Kite, dan pelaku sempat dihajar oleh massa hingga babak belur, lalu diamankan polisi yang sudah berada di tempat.

Sementara, mobil yang dikendarai pelaku AP terjun bebas ke sebuah jurang yang berada di tikungan Petrus yang berjarak sekitar 7 Km dari rumah korban. AP ditemukan terjepit di belakang kemudi dengan kondisi patah kaki, selanjutnya dievakuasi oleh sejumlah personil kepolisian dibantu masyarakat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang.

Tidak lama kemudian, pelaku lainnya, Z juga berhasil ditemukan warga di sebuah perladangan yang terletak di depan Kantor Babinsa Gunung Sitember yang juga menjadi korban massa hingga babak belur, sebelum diamankan polisi dan dievakusi ke Puskesmas Tigalingga.

Menerima informasi dari masyarakat, salah seorang pelaku lainnya, AS ditemukan personil polisi di loket bus penumpang PAS yang berada di Pasar Tigalingga, yang selanjutnya diamankan di Polsek Tigalingga. Informasi yang diterima,  satu orang pelaku lainnya IS berhasil melarikan diri, dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian.

Lima orang kawanan rampok, satu orang di antaranya, AP merupakan warga Dusun Tampok Kite Desa Batu Gungun Kecamatan  Gunung Sitember yang juga diduga kuat selaku otak perampokan. Sementara, empat orang lainnya merupakan warga  Kabupaten Samosir. Hingga berita ini diturunkan, korban bersama keluarga sedang membuat laporan perampokan di Mapolsek Tigalingga.(manru/hm10)

Sumber: mistar.id

SitindaonNews.Com | Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan istri Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (2/7) malam merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Iya (Encek Firgasih Ketua DPRD Kutai Timur)," kata Ali saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Encek menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur sejak September 2019 untuk masa bakti 2019-2024.

Dia terpilih sebagai pimpinan DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hasil Pemilihan Legislatif 2019, partai berlambang Ka'bah tersebut telah menguasai lima kursi di DPRD Kutai Timur.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi (NasDem).

Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis (2/7) di sejumlah lokasi berbeda, yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Dalam OTT di Jakarta, tim KPK mengamankan Ismunandar dan Encek serta Kepala Bappeda di sebuah hotel di Jakarta. Selain itu KPK juga mengamankan empat orang lainnya.

Sementara OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang. Mereka langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

KPK mengamankan 15 orang tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam OTT tersebut turut diamankan sejumlah uang dan buku rekening tabungan bank.

Sumber : antaranews.com

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono (tengah) ketika ditemui di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

SitindaonNews.Com | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono melaporkan hasil penyelidikan dugaan keterlibatan Grup Bakrie dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ali mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya memiliki saham Grup Bakrie senilai Rp 1,7 triliun.

"Dalam laporan BPK RI, kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham Grup Bakrie dalam portofolio PT AJS sebesar Rp 1,7 triliun," kata Ali dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

"Per tanggal 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan sebanyak Rp 973,7 miliar," tuturnya.

Ali menyebut pembelian saham Grup Bakrie itu masih terus didalami.

Dia juga mengatakan, Kejaksaan Agung akan menyelidiki keterlibatan Grup Bakrie dalam transaksi tersebut.

"Data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham, masih dalam verifikasi," ujar Ali.

Dalam skandal Jiwasraya, Grup Bakrie diduga terlibat karena ada pembelian saham dua perusahaan Grup Bakrie yakni PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

Dikutip dari Harian Kompas, Jumat (26/6/2020), Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro mengatakan, Grup Bakrie terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya sebelum dimulainya sidang perkara skandal Jiwasraya.

Menurut Benny, dirinya hanya kambing hitam. Ini karena dia memiliki aset besar yang dapat digunakan untuk menutup kerugian negara.

Adapun yang menyebabkan kerugian Jiwasraya sejak tahun 2006, lanjut Benny, adalah perusahaan Grup Bakrie. Namun, hal tersebut tak terungkap karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menutupinya.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, menolak menanggapi hal tersebut. Alasannya, hal itu terkait dengan laporan penghitungan kerugian negara yang saat ini sudah diserahkan kepada Kejagung.

"Laporan itu bersifat rahasia," kata dia.

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com | Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7).

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat dini hari.

Namun, kata dia, KPK belum bisa merinci mengenai kasus, siapa saja yang ditangkap, dan juga barang bukti yang diamankan dari kegiatan tangkap tangan itu.

"Mengenai kasusnya, siapa saja yang ditangkap, dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," kata dia.

Ia mengatakan tim KPK masih bekerja di lapangan dan memastikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangap tersebut akan disampaikan kembali.

"Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyatakan Deputi Penindakan KPK Karyoto dan anggota masih bekerja perihal giat penindakan di Kaltim tersebut.

"Deputi Penindakan dan anggota masih bekerja," ucap Firli.

Sumber: antaranews.com

Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.

SitindaonNews.Com | Dua anak buah Presiden Joko Widodo yang bertugas menangani persoalan hukum, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, memberikan informasi yang berbeda terkait keberadaan Doko Tjandra.

ST Burhanuddin menyebutkan, buron Kejagung terkait kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali itu telah berada di Tanah Air selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Bahkan, pria yang diketahui pernah dikenal dengan sebutan Joker itu telah disebut mendaftarakan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Yasonna. Menkumham menyebutkan, tidak ada informasi terkait keberadaan Djoko Tjandra di Tanah Air.

"Dari mana data bahwa dia tiga bulan di sini? Tidak ada datanya kok," kata Yasonna dalam siaran pers, Selasa (30/6/2020).

Ia pun mengaku heran dengan pernyataan Burhanuddin yang menyebut Djoko Tjandra telah berada di Tanah Air.

Sebab, Kemenkumham tidak mencatat laporan adanya informasi kedatangan buronan yang telah kabur ke luar negeri sejak 11 tahun yang lalu itu.

"Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada," kata Yasonna.

"Kemenkumham tidak tahu sama sekali di mana (Djoko Tjandra). Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya tidak ada," imbuh dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan, selama ini Djoko Tjandra yang telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Papua Nugini, diketahui kerap berada di Malaysia dan Singapura.

Namun, ia mengaku kecolongan. Sebab, seharusnya Djoko Tjandra dapat ditangkap di pintu-pintu masuk kedatangan yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kemenkumham mengingat statusnya sebagai terpidana.

"Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," kata Burhanuddin saat kerja bersama dengan Komisi III DPR, Senin (29/6/2020).

Ia menambahkan, Djoko Tjandra telah mengajukan PK sejak 8 Juni lalu ke PN Jakarta Selatan. Akan tetapi, karena pendaftaran dilakukan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga identitas pendaftar tidak diketahui.

"Ini juga jujur kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Sudah saya tanyakan ke pengadilan bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu jadi tidak secara identitasnya terkontrol," ucapnya.

Sidang PK perdana yang seharusnya dilangsungkan Senin kemarin pun ditunda. Pasalnya, Djoko Tjandra tidak menghadiri persidangan dengan alasan sakit.

Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

 

Klaim Ditjen Imigrasi

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengungkapkan ihwal status pencekalan Djoko Tjandra.

Pada 24 April 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah meminta agar Imigrasi menetapkan pencegahan terhadap Djoko Tjanra selama 6 bulan.

Kemudian, pada 10 Juli 2009, terbit red noticedari Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Selanjutnya pada 29 Maret 2012, terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejagung yang berlaku selama 6 bulan.

Pada 12 Februari 2015, Sekretaris NCB Interpol Indonesia meminta Imigrasi menetapkan Djoko Tjandra yang telah berstatus sebagai warga Papua Nugini sejak 2012 sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri," ujar Arvin.

Setelah itu, pada 4 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra telah terhapus dari basis data sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

"Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020," kata Arvin.

Padahal, perlu diketahui pada 2016 silam, mantan Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengungkap sulitnya memburu Djoko Tjandra. Saat itu, Prasetyo beralasan, Djoko kerap berada di Singapura.

Sementara, antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura saat itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

"Kalau kami mengejar orang dan kami makan di restoran yang sama, tidak bisa begitu saja mencoba mengambil dia. Seperti itu kira-kira," tutur Prasetyo menggambarkan sulitnya menangkap Djoko Tjandra di kantornya, pada 25 April 2016 silam.

Di lain pihak, menurut Arvin, pihaknya kembali menerima permintaan DPO dari Kejaksaan Agung pada Sabtu (27/6/2020). Sehingga, nama Djoko Tjandra kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

"Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan," kata Arvin.

Sumber: kompas.com

SitindaonNews.Com | Anggota Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pihaknya melakukan investigasi terkait harga alat rapid test yakni Rp75.000. Karena itu, dia mengaku kaget ketika ada kewajiban masyarakat yang mau bepergian dikenai biaya antara Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dana cukup besar sekitar Rp677 triliun. Menurut dia, memang Ombudsman belum melakukan investigasi terhadap penggunaan uang tersebut, ke mana saja dan siapa saja yang menggunakan.

"Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dilakukan dikeluarkan rapid tes, itu belum diinvestigasi oleh Ombudsman. Tapi yang mengagetkan itu rapid test bayar sekitar Rp300 ribu. Harusnya, menyiapkan rapid test secara gratis karena sudah dianggarkan pemerintah," katanya seperti dikutip dari tvOne pada Selasa, 30 Juni 2020.

HIDUP SEHAT DENGAN BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA 

Oleh karena itu, Laode mengatakan harusnya masyarakat yang punya kepentingan untuk bepergian dengan melakukan rapid test itu tidak boleh dikenai biaya ekstra. Karena, kata dia, ini suatu bisnis yang tidak berperikemanusiaan dengan memanfaatkan kesempatan ketakutan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

"Bagaimana tidak? Ini harganya Rp70.000 bisa dicharge Rp1 jutaan. Harusnya, yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid tes tidak boleh berbayar, gratis atau cukup mengganti biaya produksi alat rapid test itu sebesar Rp75.000," jelas dia.

Jadi, Laode menyarankan sebaiknya hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat melalui kewajiban rapid test tersebut. Sebab, ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban dalam situasi yang sangat menakutkan wabah corona.

"Sebetulnya kami tidak menduga seperti itu dan baru marak akhir-akhir ini, jadi mulai saat ini bertanya, kenapa ini dan kita mulai angkat. Ini sudah meresahkan masyarakat. Semua fenomena ini jadi bisnis sendiri, surat keterangan hasilnya oh negatif, tidak reaktif, itu bisnis sebetulnya. Pebisnis medis tertentu, khususnya alat-alat COVID itu," ujarnya.

Sumber: viva.co.

Warga Ambon mengambil paksa jenazah pasien Covid-19. (CNN Indonesia/Said)

SitindaonNews.Com | Aparat Kepolisian Polres Kota  Ambon dan Pulau-pulau Lease menangkap delapan warga yang menjemput paksa jenazah pasien virus corona (Covid-19), Hasan Keiya, dari ambulans di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Ambon, Maluku pada Jumat (26/6) sore kemarin.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kota Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Titan Firmansya, mengatakan kedelapan anggota keluarga korban masing-masing berinisial AM, HL, BY, SI, SU, SD, NI dan YN.

Ia mengatakan kedelapan anggota keluarga yang ditangkap dua di antaranya berjenis kelamin perempuan yakni NI dan YN. Mereka, sambungnya, diringkus di rumah duka di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.

BUAH SEGAR INDONESIA BAIK UNTUK KESEHATAN ANDA

Saat ini, kata dia, delapan orang itu tengah menjalani pemeriksaan di markas besar (Mapolres) di kawasan Parigilima, Kota Ambon.

Dalam insiden kemarin sempat terjadi baku hantam antar warga dan aparat kepolisian berjumlah dua orang yang mengawal untuk dimakamkan di taman pemakaman khusus corona di Desa Hunut, Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku.
Titan mengatakan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah.

"Kemungkinan ada tersangka lagi selama masih dilakukan penyelidikan, mereka yang ditangkap berdasarkan analisa video jemput paksa jenazah covid dari media sosial," tuturnya.

Satreskrim Polresta Kota Ambon, Satintelkam, Polsek Sirimau dan Resmob Polda Maluku melakukan pengembangan terhadap satu orang pelaku berinisial AM.

"Dari AM polisi berhasil menangkap tujuh tersangka lain sehingga total yang diamankan delapan anggota orang, semuanya warga sekitar," kata Titan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (27/6).

Penangkapan dilakukan usai pemakaman jenazah Hasan Keiya di taman pemakaman umum (TPU) di kawasan Warasia, Desa Batu, Sirimau, Ambon Maluku pada pukul 18.30 WIT.

Pasal yang disangkakan terhadap kedelapan warga penjemputan paksa jenazah corona yakni pasal 214 KUHP jo 93 Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang kekarantinaan dengan ancaman kurungan badan tujuh tahun penjara.

Dua anggota polisi dan petugas pemakaman beralat pelindung diri (APD) lengkap tak bisa berbuat banyak sehingga warga berhasil mengambil keranda mayat dengan mengumandangkan salawat dan takbir.

Hasan Keiya yang merupakan mantan anggota DPRD Maluku Tengah adalah pasien rujukan RSUD Haulussy Ambon.

Hasan Keiya pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Maluku Tengah selama satu pekan. Hasan Keiya kemudian dirujuk ke Ambon dan dirawat di rumah sakit corona Haulussy untuk mendapatkan pengobatan. Pihak rumah sakit memvonis Hasan Keiya terinfeksi virus corona setelah hasil tes swab lanjutan terbit.

"Ia, benar Hasan Keiya positif corona selama dirawat di RSUD Haulusy, makanya pemakaman harus menggunakan protokol kesehatan,"tutur Kadinkes Maluku, Maykel Ponto, kemarin.

Ponto menyesalkan sikap warga yang mengambil paksa jenazah pasien corona saat dibawa oleh ambulans.

Seharusnya, kata dia, warga mengutamakan kesehatan ketimbang mengambil paksa jenazah karena resiko penularan sangat tinggi.

"Jika mereka tertular gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Mereka harus sadar bahwa virus ini berbahaya, bukan main-main,"katanya.

Sumber: cnnindonesia.com

SitindaonNews.Com | Brazil dalam sehari mengalami 46.860 kasus baru COVID-19 dan 990 kematian baru akibat penyakit virus corona jenis baru itu, menurut Kementerian Kesehatan pada Jumat.

Angka tersebut menambah jumlah total kasus COVID-19 di Brazil menjadi 1.274.974 dan kematian mencapai 55.961, demikian dilaporkan Reuters.

Brazil merupakan negara terparah kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, yang dilanda wabah virus corona.

Mirip sikap Presiden AS Donald Trump, Presiden Brazil Jair Bolsonaro cenderung meremehkan risiko COVID-19. Itu sebabnya Bolsonaro dijuluki "Trump Tropis".

Sejak virus corona menjangkiti negerinya, Bolsonaro berselisih paham dengan otoritas medis di Brazil. Dua menteri kesehatannya telah meninggalkannya.

Bolsonaro berpendapat ambruknya aktivitas perekonomian yang disebabkan karantina wilayah berdampak lebih mematikan ketimbang virus corona itu sendiri.

Sumber: antaranews.com

Melan Refra, putri pertama dari John Refra alias John Kei, pada Jumat malam menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk sang ayah yang kini tengah ditahan oleh pihak kepolisian lantaran tersandung sejumlah kasus.

"Saya mau ketemu papa, memang ada beberapa keperluan jadi saya ke sini bawa selimut dan lain-lain," kata Melan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat.

Saat ditanya mengenai perkembangan kasus ayahnya, Melan enggan berbicara banyak. Dia mengatakan alasan kedatangannya ke Polda Metro Jaya hanya untuk menjenguk dan memberikan semangat untuk ayahnya.

"Aku nggak mau bahas itu. Aku di sini mau support papa, enggak mau bahas kasus atau gimananya karena di sini kalau aku tambah bicarain kasus mungkin papa tambah pusing. Tujuan ke sini buat hibur dia," kata Melan.

Namun dia bersedia menjelaskan soal merenggangnya hubungan antara sang ayah dengan Nus Kei. Melan mengatakan hubungan antara keluarganya dan Nus Kei sangat erat dan harmonis namun mulai renggang sekitar dua hingga tiga tahun lalu.

"Mulai renggang sejak dua atau tiga tahun lalu," kata Melan.

Melan mengaku tidak tahu pasti penyebab memburuknya hubungan John Kei dan Nus Kei, karena dia memilih untuk tidak mencampuri urusan keduanya.

"Pokoknya yang saya tahu dulu Opa Nus dekat sama kami sekeluarga, entah kenapa saya kurang paham masalah papa dengan Opa Nus tapi saya merasa memang sudah agak melonggar semenjak sekitar dua tiga tahun papa di Nusa Kambangan tapi saya enggak mau ambil pusing sebagai anak itu masalah orang tua," tuturnya.

Polda Metro Jaya diketahui menangkap John Kei dan 34 anak buahnya lantaran terlibat pengeroyokan dengan senjata tajam yang berujung tewasnya Yustus Corwing Rahakbau (46) dan seorang pria berinisial ME alias A menderita luka berat pada Minggu siang.

Selain itu, anak buah John Kei juga terlibat dalam sejumlah tindakan melawan hukum seperti penyalahgunaan senjata api dan perusakan serta percobaan pembunuhan terhadap Nus Kei di Cipondoh, Tangerang.

Atas kejadian tersebut, Tim Gabungan Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap John Kei dan 34 anggota kelompoknya serta menetapkan semuanya sebagai tersangka.

Sumber: antaranews.com

Sumber: .merdeka.com