Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).(Dokumen Warga pulau Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Warga pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut. 

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo dalam keterangan yang diterima Kompas.com,  Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga Komodo menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, warga menuntut pemenuhan hak-hak agraria sebagai warga negara, yaitu pengakuan legal dan sertifikat atas tanah dan rumah milik warga di Pulau Komodo. 

Kedua, warga menuntut pengakuan Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas status kawasan Komodo sebagai "Man and The Biosphere Heritage"  dan "Cultural and Natural Reserve" sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UNESCO.

Ketiga, warga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang pemukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo.

Keempat, warga mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif warga dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. 

 

Lihat Foto

 

Dalam point empat ini, warga Komdo menuntut pengakuan lembaga adat di Komodo sebagai Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengarah dalam struktur Taman Nasional Komodo (TNK).

Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restauran, rest area, dan sarana wisata lainnya di dalam kawasan TNK. Kemudian, menuntut pemerintah untuk tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan yang hendak membuat bangunan fisik di dalam taman nasional, karena mengancam ruang hidup alami Komodo dan habitatnya. 

Kelima, warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan pembangunan untuk masyarakat seperti perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Kemudian, perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan sekolah SMA dan guru-guru PNS.

Keenam, warga menuntut Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga sebagai penduduk liar dan mau menggusur warga keluar dari tanah air Komodo. 

"Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur Laiskodat," kata Akbar.

Sumber: .kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin sore (19/10).

Menurut keterangan tertulis dari KBRI Abu Dhabi yang diterima di Jakarta, Selasa, peresmian nama jalan "Presiden Joko Widodo" itu dilakukan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Ketua Kantor Eksekutif Abu Dhabi.

Acara itu berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat di salah satu titik di ruas jalan yang diresmikan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis dan staf KBRI Abu Dhabi.

Turut hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UAE dan Abu Dhabi Municipality, yang bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang menutup nama jalan tersebut.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UAE kepada Presiden RI Joko Widodo dalam memajukan hubungan kedua negara selama menjabat sebagai kepala negara.

Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik.

Adapun nama jalan itu sebelumnya adalah Al Ma’arid Street, yang dalam bahasa Indonesia berarti pameran. Jalan itu menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.

Dubes Husin Bagis menyampaikan harapan semoga penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi semakin memperkokoh dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral RI–UAE yang semakin erat belakangan ini.

Nama-nama jalan di Abu Dhabi umumnya merupakan nama geografis yang merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan identitas Abu Dhabi.

Namun demikian, Pemerintah Abu Dhabi pada 2013 telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabi dengan nama-nama pemimpin besar Abu Dhabi.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan, serta untuk mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi para pemimpin yang membangun masyarakat UAE.

Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya pernah dilakukan Pemerintah UAE pada 23 September 2019.

Saat itu UAE meresmikan jalan King Salman bin Abdulaziz Al Saud di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Raja Salman kepada dunia Islam dan untuk memperkuat hubungan bilateral UAE–Arab Saudi dan rakyat kedua negara.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menambah jumlah jalan dengan nama tokoh Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Jalan Sukarno di Rabat, Maroko; Jalan Muhammad Hatta di Harleem, Belanda; Jalan Raden Adjeng Kartini di Amsterdam; dan Jalan Munir di Den Haag.

Sumber: antaranews.com

Situasi Darurat Perjuangan Nelayan Pulau Kodingareng,
Sulsel Melawan korporasi Belanda penghisap pasir laut

Saat selesai aksi tiba2 dihadang oleh dua Sekoci (speedboat) Polairud. Kapal mereka dipepet dan ditabrak. Salah satu alat kendali Jolloro (stir/guli) dirusak oleh Polisi https://t.co/6YAwg7hVDf

Saat hendak kembali menjalankan kapal, Polisi melepaskan 3 kali tembakan. Tak berselang lama, Polisi menarik paksa nelayan dan mahasiswa yang berada di kapal nelayan https://t.co/WfrvEwP9IK

Mahasiswa dan nelayan dipukul dibagian wajah, badan, ditendang Dan diinjak-injak lehernya. Beberapa warga mengalami luka dan berdarah akibat tindakan Kepolisian.

3 mahasiswa yg ditangkaap adalah pers mahasiswa yg sdg mlakukan peliputan aksi nelayan Kodingareng. Sblm ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan menarik mahasiswa tersebut ke sekoci. Mahasiswa dan nelayan dipukuli hingga berdarah.

Sumber: kompas.tv

Sumber: tempo-co.

Diskusi sesama pedagang atas situasi sepi pengunjung di Pusat Pasar Medan dan kondisi trotoar gedung pasar sebelah Selatan yang beralih fungsi jadi parkir motor.(Foto SitindaonNews) 

Pedagang Pusat Pasar Medan Menjerit, Sepi Pengunjung hingga Fasum Beralih Fungsi dan Tarif Parkir Mobil Mencekik Leher Pengunjung.

SitindaonNews.Com | Pusat Pasar Medan sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Sumatera Utara semakin hari semakin sepi dari pengunjung.

Sepinya pengunjung ke pasar ini membuat pedagang mengeluh akibat aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli sangat jauh berkurang.

Kondisi ini selain daya beli masyarakat yang lemah juga diakibatkan kondisi dan fasilitas pasar yang semakin buruk sehingga pengunjung menjadi malas atau takut berbelanja di pasar ini.

Penasehat dan Bendahara Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Pusat Pasar Medan, Alfarizi dan Mikhael berdiskusi dengan salah seorang pedagang tentang situasi pasar yang sepi pengunjung.

Yang juga dikeluhkan para pedagang termasuk fasilitas umum yang berubah fungsi menjadi lapak jualan pedagang kakilima serta tarif parkir mobil yang mencekik leher pengunjung.

Minimnya fasilitas publik membuat pengunjung enggan datang ke pasar ini. Pengelola pasar yaitu PD Pasar Kota Medan tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung, seperti tidak adanya rest area atau tempat duduk istirahat pengunjung di area publik.

Tempat-tempat publik dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di tangga utama, membuat pengunjung terhalang oleh barang dagangan yang terpajang di tiap anak tangga naik ke lantai dua pasar ini, kondisi ini membuat jalan naik menjadi terhalang, tidak jarang pada kondisi ini para pengunjung menjadi korban pencopetan di area tersebut.

Fasilitas publik lainnya seperti eskalator dan lift juga tidak berfungsi, perawatan gedung juga tidak diperhatikan oleh pengelola, dinding yang kusam dan kotor, ubin lantai banyak yang sudah pecah.

Trotoar luar disekeliling gedung hancur berantakan menjadi tempat parkir motor membuat gedung terlihat semrawut.

Trotoar yang beralih fungsi menjadi parkiran motor

Tarif parkir mobil di pasar tradisional ini yang dikelola oleh pihak lain dirasa sangat memberatkan, hal ini semakin mengurangi minat pengunjung datang berbelanja ke pasar ini.

"Para pedagang selalu membayar iuran, tapi fasilitas dan perawatan gedung sangat memprihatinkan" kata Alfarizi sebagai sesepuh dan penasehat Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Unit Pusat Pasar Medan, didampingi oleh Mikhael sebagai bendahara.

Bahkan ada beberapa pedagang yang tidak dapat bertahan lagi sehingga harus menutup usahanya sebagai akibat sepinya pengunjung.

"Kami hanya akan mendukung calon pemimpin kota Medan yang akan datang yang benar-benar serius memperhatikan para pedagang tradisional kota Medan khususnya pedagang tradisional di Pusat Pasar Medan ini, sehingga roda perekonomian di kota Medan ini dapat bergeliat kembali" kata Alfarizi dan Mikhael serentak....*ZAS*

BUGARINDO - Hidup Sehat dengan Buah Segar Indonesia

"Kejadian penganiayaan Ahad (16/8) pukul 09.30 WIB, pelaku kita tangkap sore harinya pukul 17.15 WIB," kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Sujarwo di Mapolsek Mampang, Senin.

Sujarwo menjelaskan, penangkapan RK atas laporan pihak keluarga korban yakni mertuanya karena menyebabkan Hendra Supena (suami pelaku) meninggal dunia setelah ditusuk dengan pisau.

RK ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi terlebih dahulu melakukan penyidikan, mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi, serta menemukan alat bukti berupa pisau di lokasi kejadian di Jalan Bangka VIII C, RT 013/RW 12, Kelurahan Mampang, Kota Jakarta Selatan.

Setelah peristiwa penusukan suaminya, pelaku bersembunyi di rumah ibunya, berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku kita tangkap, pelaku koperatif dan mengakui bahwa benar dia sudah menusuk suaminya," kata Sujarwo.

Menurut Sujarwo, berdasarkan keterangan pelaku, penusukan tersebut dilakukannya sebagai upaya membela diri karena dipukul terlebih dahulu oleh korban.

Peristiwa tersebut berawal dari cek cok mulut antara pelaku dan korban yang berstatus suami istri dari pernikahan siri.

"Pelaku mengaku awalnya dipukul oleh suaminya, pada saat itu suaminya memang sedang membawa pisau dapur," ujar Sujarwo.

Perkelahian pasangan suami istri makin memanas hingga diketahui pihak tetangga, korban sempat mengancam pelaku menggunakan pisau yang dibawanya.

Terjadi perlawanan dari pelaku saat diancam oleh korban hingga terjadi penusukan tersebut.

"Pada saat (pisau) dipegang oleh istrinya kemudian langsung didorong dan kemudian ditusuk, luka pada dada," kata Sujarwo.

Perbuatan pelaku maupun korban tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, karena pernikahan keduanya dilakukan secara agama (siri).

Akibat perbuatannya, kini RK dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

"Ini memang delik pidananya karena pernikahan siri sehingga tidak masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nuansanya rumah tangga, walaupun ini hasil pernikahan siri," ujar Sujarwo.

Sumber: antaranews.com

17 AGUSTUS 1945 

17 AGUSTUS 2020

Keluarga Besar

SITINDAON NEWS

Mengucapkan

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

KE-75 

Terima kasih kepada para pahlawan dan pejuang yang telah berjasa dengan mengorbankan darah dan nyawanya untuk membebaskan RI dari penjajahan.

Semoga kiranya para pemimpin negeri saat ini dapat meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu membawa bangsa ini menjadi lebih maju untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Bersama kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, merawat perdamaian di seluruh tanah Republik yang kita cintai ini. 

#DAMAILAH NKRI

#JAYALAH NKRI 

#MAKMURLAH NKRI

SitindaonNews.Com | Bank Indonesia (BI) dijadwalkan meluncurkan pengeluaran uang khusus seri peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8).

Berdasarkan undangan yang disebar kepada media di Jakarta, Minggu, peluncuran uang khusus itu dapat disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube BI mulai pukul 11.15 WIB.

Gubernur BI Perry Warjiyo rencananya meresmikan peluncuran pengeluaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan memberikan sambutan termasuk meresmikan peluncuran uang khusus itu bersama Gubernur BI.

Dalam peluncuran itu juga diagendakan penyerahan simbolis uang peringatan kemerdekaan 75 tahun kepada keluarga Proklamator secara virtual.

Departemen Pengelolaan Uang BI menjelaskan uang rupiah khusus adalah uang dikeluarkan secara khusus oleh BI dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu.

Uang khusus ini memiliki nilai nominal berbeda dari nilai jualnya.

Uang rupiah khusus terdiri dari koin dan atau kertas yang tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang (uang bersambung).

Uang rupiah khusus merupakan alat pembayaran yang sah, namun biasanya tidak digunakan sebagai alat tukar.

Uang ini juga merupakan sarana perkembangan numismatika (koleksi uang di Indonesia).

Setiap edisi yang dikeluarkan dengan kemasan yang menarik dan unik sehingga sering dijadikan sebagai cendera mata.

BI beberapa kali mengeluarkan uang edisi khusus di antaranya 25 tahun Kemerdekaan RI, perjuangan angkatan 45, kemudian 50 tahun Kemerdekaan RI, Hari Anak, cagar alam, hingga 100 tahun pemimpin Indonesia.

Sumber  antaranews.com

SitindaonNews.Com | Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sejak Kamis pagi mengalami tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.000 hingga 2.000 meter.

Menurut laporan petugas Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung yang dikutip dalam siaran pers Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tiga letusan yang terjadi sejak pagi beramplitudo 15 sampai 20 mm dan berdurasi 416-1.035 detik.

Laporan petugas pos pengamatan juga menyebutkan bahwa asap kawah gunung api itu bertekanan lemah hingga sedang, berwarna putih dan kelabu tebal, dan tingginya 1.000 hingga 2.000 meter.

Selain itu, pos pengamatan merekam kejadian gempa tremor menerus dengan amplitudo 0.5 sampai 9 mm di gunung api tersebut.

Gunung Sinabung saat ini dalam Status Level III (Siaga). PVMBG menyarankan warga dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di area dalam radius tiga km dari puncak gunung serta radius sektoral lima km untuk sektor selatan-timur, dan empat km untuk sektor timur-utara.

Guna menghindari dampak abu vulkanik dari Gunung Sinabung, warga disarankan mengenakan masker serta mengamankan sarana air bersih.

Warga yang berada dan bermukim di dekat aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta mewaspadai bahaya lahar

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kantor Meteorologi Malaysia Kementrian Alam Sekitar dan Air memprediksi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada Senin (10/8) pukul 11.37 pagi akan sampai ke ruang udara Malaysia.

"Asap debu gunung berapi tersebut diperkirakan memasuki ruang udara negara di utara Selat Melaka dan negeri-negeri di utara serta timur Semenanjung Malaysia," ujar siaran pers tersebut, Senin.

Negara-negara bagian (negeri) yang terdampak adalah Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Mereka memperkirakan asap debu gunung akan memasuki Malaysia Senin malam dan berdampak pada operasi penerbangan pada jarak 1.500 hingga 5.000 meter.

Siaran pers tersebut menyebutkan berdasarkan pada model trajektori hysplit dari Kantor Meteorologi Malaysia dan ramalan Pusat Peringatan Debu Gunung Berapi Daerah (VAAC) Darwin Australia masyarakat tidak perlu bimbang karena tidak akan berdampak ke kualitas udara di Malaysia.

Mereka menyebutkan tidak ada dampak gempa bumi dan tsunami diprediksi melanda Malaysia akibat letusan gunung berapi tersebut.

Keadaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) saat ini menunjukkan kualitas udara yang biasa.

Mereka menasehati kepada masyarakat untuk senantiasa peka dengan informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Meteorologi Malaysia melalui laman web resmi, aplipasi myCuaca dan media sosial.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kepolisian RI mempersilakan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, untuk mengajukan permohonan pra peradilan jika memang tidak terima atas penahanan dirinya.

"Kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja, diuji sah tidak-nya penahanan di sidang praperadilan," Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik.

Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu dini atau 8 Agustus 2020.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan penahanan itu dilakukan untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari oleh penyidik Subdit 5 Dittipidum Bareskrim Polri.

"Jam 03.00 WIB (dini hari) selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 8-27 Agustus 2020," kata Ferdy.

Sebelumnya, Anita datang ke Bareskrim Polri pada pukul 10.30 WIB pagi hari Jumat. Ia kemudian ditanyai 55 pertanyaan oleh penyidik hingga selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dini hari.

Anita datang memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri pada Jumat setelah sebelumnya tidak hadir saat pemanggilan pertamanya, Selasa 4 Agustus 2020. ​​​​

Anita pun ditetapkan menjadi tersangka perihal terbitnya surat jalan palsu Djoko Tjandra tersebut. Anita adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, dia menjadi tersangka karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama Djoko Tjandra.

Sumber: antaranews.com