SitindaonNews.Com | Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sejak Kamis pagi mengalami tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.000 hingga 2.000 meter.

Menurut laporan petugas Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung yang dikutip dalam siaran pers Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tiga letusan yang terjadi sejak pagi beramplitudo 15 sampai 20 mm dan berdurasi 416-1.035 detik.

Laporan petugas pos pengamatan juga menyebutkan bahwa asap kawah gunung api itu bertekanan lemah hingga sedang, berwarna putih dan kelabu tebal, dan tingginya 1.000 hingga 2.000 meter.

Selain itu, pos pengamatan merekam kejadian gempa tremor menerus dengan amplitudo 0.5 sampai 9 mm di gunung api tersebut.

Gunung Sinabung saat ini dalam Status Level III (Siaga). PVMBG menyarankan warga dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di area dalam radius tiga km dari puncak gunung serta radius sektoral lima km untuk sektor selatan-timur, dan empat km untuk sektor timur-utara.

Guna menghindari dampak abu vulkanik dari Gunung Sinabung, warga disarankan mengenakan masker serta mengamankan sarana air bersih.

Warga yang berada dan bermukim di dekat aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta mewaspadai bahaya lahar

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kantor Meteorologi Malaysia Kementrian Alam Sekitar dan Air memprediksi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada Senin (10/8) pukul 11.37 pagi akan sampai ke ruang udara Malaysia.

"Asap debu gunung berapi tersebut diperkirakan memasuki ruang udara negara di utara Selat Melaka dan negeri-negeri di utara serta timur Semenanjung Malaysia," ujar siaran pers tersebut, Senin.

Negara-negara bagian (negeri) yang terdampak adalah Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Mereka memperkirakan asap debu gunung akan memasuki Malaysia Senin malam dan berdampak pada operasi penerbangan pada jarak 1.500 hingga 5.000 meter.

Siaran pers tersebut menyebutkan berdasarkan pada model trajektori hysplit dari Kantor Meteorologi Malaysia dan ramalan Pusat Peringatan Debu Gunung Berapi Daerah (VAAC) Darwin Australia masyarakat tidak perlu bimbang karena tidak akan berdampak ke kualitas udara di Malaysia.

Mereka menyebutkan tidak ada dampak gempa bumi dan tsunami diprediksi melanda Malaysia akibat letusan gunung berapi tersebut.

Keadaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) saat ini menunjukkan kualitas udara yang biasa.

Mereka menasehati kepada masyarakat untuk senantiasa peka dengan informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Meteorologi Malaysia melalui laman web resmi, aplipasi myCuaca dan media sosial.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kepolisian RI mempersilakan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, untuk mengajukan permohonan pra peradilan jika memang tidak terima atas penahanan dirinya.

"Kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja, diuji sah tidak-nya penahanan di sidang praperadilan," Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik.

Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu dini atau 8 Agustus 2020.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan penahanan itu dilakukan untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari oleh penyidik Subdit 5 Dittipidum Bareskrim Polri.

"Jam 03.00 WIB (dini hari) selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 8-27 Agustus 2020," kata Ferdy.

Sebelumnya, Anita datang ke Bareskrim Polri pada pukul 10.30 WIB pagi hari Jumat. Ia kemudian ditanyai 55 pertanyaan oleh penyidik hingga selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dini hari.

Anita datang memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri pada Jumat setelah sebelumnya tidak hadir saat pemanggilan pertamanya, Selasa 4 Agustus 2020. ​​​​

Anita pun ditetapkan menjadi tersangka perihal terbitnya surat jalan palsu Djoko Tjandra tersebut. Anita adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, dia menjadi tersangka karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama Djoko Tjandra.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono, menjelaskan, proses penerimaan calon anggota Polri, di antaranya taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 harus mengedepankan protokol kesehatan.

Ia menyampaikan hal ini terkait polemik calon taruni Akademi Kepolisian tahun 2020 asal Kepulauan Riau yang gagal berangkat atau lolos karena dinyatakan positif Covid-19.

"Panitia seleksi sebelum pelaksanaan tes disumpah, dan panitia seleksi bidang kesehatan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia di setiap perwakilan daerah," kata Yuwono, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, kata dia, seleksi taruna/taruni Akademi Kepolisian pada masa pandemi Covid-19 selain dinilai kesehatan, jasmani, psikologi dan akademiknya, seluruh peserta calon taruna/taruni Akademi Kepolisian pada 2020 harus dinyatakan bebas dari paparan virus Corona atau Covid-19.

"Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil uji usap oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI," katanya.

Berkaitan dengan tidak lolosnya calon taruni asal Kepulauan Riau itu, dia mengatakan, Kepolisian Indonesia merasa kehilangan calon taruni Akademi Kepolisian 2020 terbaik lantaran dinyatakan positif Covid-19.

Padahal, kata dia, calon taruni yang dinyatakan positif itu mendapat peringkat teratas di bidang akademis.

Kepolisian Indonesia, ujar dia, mendoakan dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk mencoba kembali pada pembukaan Akademi Kepolisian pada tahun yang akan datang.

"Polri merasa kehilangan peserta terbaik seleksi untuk menjadi polisi. Namun, tidak bisa dipungkiri karena salah satu syarat utama adalah bebas Covid-19," katanya.

Ia menyatakan, kasus gagal calon taruna/taruni Akademi Kepolisian tidak hanya terjadi Polda Kepolisian Indonesia, melainkan juga terdapat di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.

"Juga ada yang dipulangkan karena hasil uji usap positif. Kalau tetap dipaksakan diberangkatkan seleksi di pusat dikhawatirkan akan memengaruhi peserta yang lain tertular Covid-19," katanya

Sumber: antaranews-com.

Sumber: tempo.co

SitindaonNews.Com | Denmark batal melonggarkan larangan pertemuan publik, yang mulanya direncanakan Agustus ini, setelah menyaksikan lonjakan kasus COVID-19, kata Kementerian Kesehatan Denmark pada Kamis malam.

Sebagai bagian dari pembukaan kembali Denmark secara bertahap menyusul penguncian untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah berencana menaikkan batas pertemuan publik menjadi 200 orang pada 8 Agustus, naik dari batas 100 orang saat ini.

"Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan posisi baik Denmark, di mana kita dapat mengendalikan epidemi ini," kata Menteri Kesehatan Magnus Heunicke.

Badan otoritas penyakit menular di Denmark, Statens Serum Institut, tidak akan merekomendasikan pencabutan aturan pembatasan sosial, kata kementerian, sebab pelonggaran pertemuan publik apa pun bakal meningkatkan risiko infeksi.

Pada Selasa, ahli epidemiologi Denmark mengimbau agar tidak melanjutkan fase pembukaan kembali keempat yang direncanakan, yang mencakup pemberian izin operasi tempat hiburan musik dan kelab malam, karena tekanan risiko infeksi saat ini.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Heunicke mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengusulkan langkah apapun, yang tak bertanggung jawab dari perspektif kepentingan kesehatan.

"Jika (imbauan untuk tidak melakukan pembukaan kembali) itu adalah rekomendasi otoritas kesehatan, maka kami tidak akan melakukannya," kata Heunicke kepada lembaga penyiar DR pada Selasa.

Pemerintah dan parlemen akan membahas tahap keempat pembukaan kembali pada 12 Agustus mendatang.

Denmark, yang mengalami lonjakan harian kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir, menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang secara bertahap menghapus pembatasan COVID-19 pada April setelah melihat tingkat infeksi menurun secara terus-menerus.

Sumber: antaranews.com

Ilustrasi pembunuhan 

SitindaonNews.Com | Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengungkapkan motif pembunuhan dua anak berinisial YBO (3) dan ABD (2) yang dilakukan Andreas Pati Jumat (25) selaku ayah kandung mereka di Desa Balaweling Noten, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Selasa (4/8) dipicu masalah kesulitan ekonomi. “Dari hasil pemeriksaan kami, motif ekonomi dan kebutuhan hidup yang sulit jadi alasan tersangka membunuh kedua anaknya,” kata Kepala Satuan Intel Polres Flores Timur, Iptu I Wayan Pasek Sujana, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat (7/8).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengungkapkan bahwa dia nekat membunuh dua anak kandungnya karena tidak sanggup membiayai hidup mereka. Selain itu, tersangka juga mengalami stres setelah ditinggal istrinya yang merantau ke luar negeri.

"Masalah yang dihadapi ini yang membuat pelaku nekat membunuh kedua anaknya menggunakan pisau yang sudah disiapkan," katanya.

Sujana menjelaskan, sebelumya, dalam proses penangkapan pelaku pada Rabu (5/8), aparat keamanan sempat mengalami kesulitan karena pelaku bersembunyi di atas pohon kelapa sekitar 12 jam. Pelaku menolak untuk turun dari pohon sehingga aparat keamanan dibantu warga setempat terpaksa menumbangkan pohon kelapa tersebut untuk mengamankan pelaku.

Sujana mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti seperti pakaian korban dan pisau yang dipakai tersangka untuk membunuh kedua anaknya. “Saat ini pelaku sudah kami tahan di Polres Flores Timur untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya itu,” katanya.

Sumber: republika.co.id

SitindaonNews.Com | Setelah mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang minus di kuartal kedua, pemerintah segera mengambil langkah mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kemarin (5/8) malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menyiapkan insentif tambahan yang menyasar 13 juta pekerja di Tanah Air. Jumlah anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai Rp 31 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja dengan upah Rp 5 juta per bulan. Bentuk insentif adalah berupa dana yang ditransfer sebesar Rp 2,4 juta per orang.

“Pemberian insentif atau cash transfer ke pekerja yang penghasilannya Rp 5 juta per bulan. Besarannya itu akan bergerak sekitar Rp 2,4 juta per orang,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8).

Di sisi lain, Febrio menuturkan pemberian insentif tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi terkait mekanisme pembayaran antara langsung diberikan dalam satu waktu atau bertahap. “Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi,” ujarnya.

Ia memastikan pihaknya akan berkomunikasi secara intens dengan pihak Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga dapat ditentukan skema dan mekanisme yang paling tepat dan cepat. Menurutnya, ketepatan dan kecepatan dalam penyaluran insentif merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah akan mengumpulkan data terkait calon penerimanya.

“Ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar efisien karena memang kita tidak punya data. Datanya itu kita kumpulkan semua dan dipastikan bahwa ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Febrio juga menegaskan penyaluran insentif pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta ini akan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini kerja keras birokrat dengan harapan agar uang bisa sampai dengan solusi pas dan tepat. Itu keyword-nya,” tegasnya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah memberikan tambahan dana bagi masyarakat pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menilai stimulus tambahan penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Program stimulus itu, kata Erick, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," paparnya.

Ia menambahkan percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Ia mengatakan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak dan saling berkesinambungan seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.

"Dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," ucapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan mengakselerasi penyelesaian skema bantuan tunai ini. Sebab, efektivitas dampak bantuan sosial dari pemerintah saat ini adalah kecepatan untuk sampai ke kelompok target penerima.

"Bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima," ujarnya.

Febrio memastikan, skema yang akan digunakan nantinya akan dibuat secara efisien dan bertanggung jawab. Kini, pemerintah sedang menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan mengingat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan terkait tenaga kerja.

Selain bantuan tunai ke pekerja, Febrio menambahkan, pemerintah juga tengah finalisasi skema bantuan produktif ke ultra mikro. Bantuan ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan hibah yang bisa digunakan pelaku usaha ultra mikro untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Febrio menjelaskan, bantuan produktif ini mendetailkan apa yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. "Yaitu, memberikan Rp 2,4 juta kepada pengusaha ultra mikro, seperti tukang satai dan tukang soto," ucapnya.

Febrio mengakui, tantangan besar pada masa krisis saat ini adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan langsung ke jutaan orang dengan tata kelola yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk sabar menanti finalisasi skema yang kini terus dibahas secara intensif oleh pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pemerintah memberikan bantuan Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia berharap upaya ini tidak menimbulkan kecemburuan.

Anis mengingatkan bahwa semua sektor terdampak pandemi ini. "Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis saat dihubungi Republika.

Anis mempertanyakan pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini. Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini.

Menurut Anis, pemerintah harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK karena justru mereka yang kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kemenaker, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang. Bahkan KADIN menyebut warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

"Pertanyaan saya berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?" lanjut Anis.

Politikus PKS ini mengatakan salah satu prnyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Maka itu, pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok

Di samping itu, kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.  Kalangan menengah ke bawah dinilai sangat terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS

"Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga lain lain," kata dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan beberapa stimulus baru yang akan diluncurkan untuk mendorong konsumsi. Selain bantuan gaji dan dukungan ke ultra mikro, bantuan juga disiapkan dalam bentuk tambahan bantuan sosial untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah memberikan tambahan dalam bentuk beras sebanyak 11 hingga 15 kilogram untuk 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,6 triliun.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH dengan total target penerima mencapai 10 juta orang. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal kedua.

Dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat. Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Stimulus tersebut dalam tujuan mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar.

Sumber: republika.co.id

SitindaonNews.Com | Seorang pasien dengan konfirmasi positif COVID-19 melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 12 Rumah Sakit Royal Prima, Medan pada Rabu 5/8/20.

Akibatnya, korban tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan.   Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumatera Utara dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. 

Aris mengatakan bahwa pasien tersebut adalah seorang wanita dan juga merupakan warga Medan.   "Benar, pasiennya perempuan dan warga Medan. Dia telah 11 hari dirawat dengan konfirmasi COVID-19," katanya.  

Aris mengatakan, pasien tersebut diketahui melompat dari lantai 12 tempatnya dirawat. Diduga pasien yang ditaksir berusia 30-an tersebut melompat melalui jendela rumah sakit. 

Humas RS Royal Prima Devi Marlin yang dikonfirmasi belum bersedia untuk memberikan keterangannya.   "Bentar ya," ujarnya.  

Sementara itu pantauan ANTARA di lokasi, Tim Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah TKP. 

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan 63 kepala sekolah menengah pertama di Indragiri Hulu, Provinsi Riau, terancam hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan dalam perkara ini pihaknya telah memintai banyak saksi, mulai dari internal Kejaksaan hingga eksternal, seperti Dinas Pendidikan setempat, para kepala sekolah, bendahara hingga lembaga swadaya masyarakat yang disebut mengetahui perkara itu.

Hasilnya, katanya, ada sejumlah pihak yang kini telah diusulkan untuk mendapat hukuman ke Kejaksaan Agung. Namun Raharjo tidak merinci siapa saja yang diusulkan sanksi berat itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA sedikitnya lima oknum jaksa kini tengah menanti sanksi itu.

Pemberian sanksi ini, lanjut Raharjo, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam aturan itu, ada tiga tingkat hukuman disiplin. Pertama, jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.

Lalu, hukuman disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan, kata dia, hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dugaan pemerasan ini sendiri tengah menuai sorotan di tengah masyarakat. 63 kepala sekolah mengundurkan diri massal dari jabatannya karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri itu, berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Indragiri Hulu. Meski, permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani Inspektorat, terhadap laporan itu, Korps Adhyaksa melakukan pemanggilan beberapa kepsek. Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu diduga memeras dengan meminta sejumlah yang kepada kepsek.

Akan tetapi, Raharjo mengatakan bahwa saat ini para kepala sekolah itu telah kembali bertugas. Pengunduran diri mereka ditolak oleh dinas pendidikan setempat sementara ia mengatakan Kejati Riau memberikan jaminan kepada para kepala sekolah tersebut dalam bertugas.

Sumber: antaranews.com

Foto: VIVA/Muhammad AR. |  Ilustrasi perumahan yang terendam banjir

SitindaonNews.Com |  Banjir bandang menerjang Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu 1 Agustus 2020. Sedikitnya 29 unit rumah hanyut, dan 64 rumah serta satu jembatan rusak berat diterjang banjir.

“Banjir bandang menghanyutkan sedikitnya 29 unit rumah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, melalui keterangan tertulisnya.

Ia mengungkapkan berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolsel, bencana tersebut terjadi setelah hujan lebat mengguyur sebagian besar wilayah Bolsel sejak Jumat 31 Juli pukul 18.45 hingga 21.05 WITA. 

“Akibatnya beberapa sungai meluap dan menyebabkan air masuk ke permukiman warga,” ujarnya.

Beberapa sungai yang meluap tersebut di antaranya Sungai Bolangaso, Sungai Toluaya, Sungai Salongo, Sungai Nunuka, Sungai Mongolidia, Sungai Milangodaadan.

Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada 1.032 KK dan 3.188 jiwa di Kecamatan Bolaang Uki, 223 KK dan 870 jiwa di Kecamatan Helumo dan 62 KK dan 250 jiwa di Kecamatan Tomini.

“Saat ini TRC BPBD Kabupaten Bolsel terus melakukan kaji cepat, mempersiapkan tempat pengungsian, mendirikan dapur umum lapangan, mempersiapkan logistik kebutuhan dasar dan air bersih,” ungkapnya.

Selain itu, alat berat juga dikerahkan oleh TRC BPBD Kabupaten Bolsel untuk membersihkan puing longsor dan banjir bandang.

Selanjutnya, beberapa stakeholder seperti Instansi BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Relawan BPBD, Tim SAR, Tagana, Dinas Kesehatan dan PMI Kabupaten Bolsel telah mengerahkan seluruh komponen untuk percepatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan.

“Kondisi mutakhir yang dilaporkan dari lokasi per hari Sabtu, 01 Agustus 2020 pukul 16.00 WITA, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Belum ada laporan korban jiwa hingga siaran pers ini diterbitkan,” jelasnya.

Sementara itu, menurut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan lebat disertai petir masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo hingga Minggu 2 Agustus 2020. 

Sumber: viva.co.id

BUGARINDO

Buah Segar Lokal Indonesia