SitindaonNews.Com | Presiden Joko Widodomelakukan kocok ulang atau  reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri lama dicopot dan digeser posisinya, dan ada pula orang baru yang diangkat untuk membantu kerja-kerja pemerintahan hingga 2024 mendatang.

Mereka semua diperkenalkan di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Selasa (22/12). Berikut daftar menteri Kabinet Indonesia Jilid 2 hasil kocok ulang atau reshuffle.

Selamat bekerja dan mengemban amanah nggih bapak/ibu para menteri baru:

* Menteri Sosial (Mensos) : Tri Rismaharini (menggantikan Juliari Batubara)⁣

* Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) : Sandiaga Uno (menggantikan Wishnutama Kusbandio)⁣

* Menteri Kesehatan (Menkes) : Budi Gunadi Sadikin (menggantikan Terawan Agus Putranto)⁣
⁣
* Menteri Kelautan dan Perikanan KP/KKP) : Sakti Wahyu Trenggono (menggantikan Edhy Prabowo)⁣
⁣
* Menteri Agama (Menag) : Yaqut Cholil Quomas (menggantikan Fachrul Razi)⁣
⁣
* Menteri Perdagangan (Mendag) : M. Lutfi (menggantikan Agus Suparmanto)⁣

Mitsubishi L300 terperosok semak-semak, pengemudi enggak ditolong justru diikat warga bersama kerbau di bak (TribunMedan.com/Istimewa)

SitindaonNews.Com | Pengemudi bukan ditolong, justru diikat bersama kerbau di bak usai Mitsubishi L300 yang dibawanya terperosok ke semak-semak.

Peristiwa ini disebutkan terjadi di jalan lintas Sumatera, desa Marga aruan, Laguboti, Toba, Sumatera Utara, (16/12/20).

Insiden kecelakaan ini dibenarkan oleh Kasatlantas Polres Toba, AKP Viktor Siagian.

"Benar kejadianya hari ini," ujar AKP Viktor Siagian.

Anehnya, pengemudi bukan ditolong tapi justru diikat oleh warga bersama kerbau yang dibawa di bak belakang.

Ternyata, aksi warga tersebut bukan tanpa alasan.

Sebab kerbau yang diangkutnya tersebut disebut hasil curian dan pengemudi berusaha kabur menggunakan L300 tersebut lalu kecelakaan terperosok ke semak-semak.

Pengemudi diketahui bernama Irwan Gunawan dari identitas yang tertera di SIM A yang dibawanya.

Kata Viktor Siagian, diduga L300 bernopol BL 8246 ZF ini dikabarkan sempat memuat satu ekor kerbau hasil curian pada pukul 04.00 WIB.

L300 itu kemudian dikejar oleh warga. Sang pengemudi berupaya melarikan diri hingga akhirnya menabrak pengendara motor dan terperosok ke semak-semak.

"Diduga maling kerbau, lalu dikejar sama masyarakat," tutur Viktor Siagian.

Saat ini, kata Viktor Siagian, pengemudi yang diduga sebagai tersangka tersebut ditahan di Polsek Laguboti.

Sedangkan Satlantas Polres Toba fokus menangani kasus kecelakaan yang terjadi.

"Kasus beratnya di Polsek Laguboti, dan sama kami kasus lakalantas-nya. Jam setengah 4 pagi kejadiannya," terang Viktor.

Terlihat, warga menahan L300 tersebut hingga polisi datang, termasuk pengemudinya diikat bersama kerbau curian di bak.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Toba, AKP Nelson Sipahutar mengatakan sedang berkordinasi dengan Polsek Laguboti.

Sumber: gridoto.com

SitindaonNews.Com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar terkait kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB).

"Dari hasil tangkap tangan ini, ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp11,9 miliar, sekitar 171.085 Dolar AS (setara Rp2,420 miliar), dan sekitar 23.000 Dolar Singapura (setara Rp243 juta)," ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Selain Juliari, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan enam orang pada Sabtu, 5 Desember 2020, sekitar jam 02.00 WIB, di beberapa tempat di Jakarta," ucap Firli.

Enam orang itu, yakni Matheus Joko Santoso, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama (TPAU) Wan Guntar (WG), tiga pihak swasta, masing-masing Ardian I M, Harry Sidabuke, dan Sanjaya (SJY) serta Shelvy N (SN) sekretaris di Kemensos.

Firli mengungkapkan pada Jumat (4/12), tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh Ardian dan Harry kepada Matheus, Adi, dan Juliari.

"Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN (orang kepercayaan JPB)," kata Firli.

Penyerahan uang tersebut akan dilakukan pada Sabtu (5/12) sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta.

Uang itu sebelumnya telah disiapkan Ardian dan Harry di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung yang disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp14,5 miliar.

Selanjutnya, tim KPK langsung mengamankan Matheus, Shelvy, dan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Jakarta untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp14,5 miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tersangka penerima Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kepada Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara kepada tersangka pemberi Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kondisi salah satu lorong dilantai 1 Pusat Pasar Medan keramik pecah dan tergenang air hujan. Foto: Michael Simarmata,  5/12/20

SitindaonNews.Com | Banjir Telah Menghancurkan Harapan Pedagang Tradisional Pusat Pasar Medan.

Pusat Pasar Medan, pasar tradisional terbesar di Kota Medan bahkan di Sumatera, ada 5000 ribuan pedagang beraktifitas di pasar ini.

BACA JUGA: PEDAGANG PUSAT PASAR MEDAN MENJERIT SEPI PENGUNJUNG HINGGA FASUM YANG BERALIH FUNGSI DAN PARKIR MOBIL YANG MENCEKIK

Dari tahun ke tahun kawasan dan lingkungan di pasar ini semakin memprihatinkan, fasilitas dan sarana publik yang tidak nyaman, terkesan kumuh dan jorok, parkir yang semrawut, utamanya roda dua yang parkir di trotoar bahkan di dalam gedung.

BACA JUGA: PERSATUAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SUMATERA UTARA P3TSU UNIT PUSAT PASAR MEDAN AKAN MENDUKUNG CALON WALIKOTA YANG PEDULI DENGAN PEDAGANG TRADISIONAL

Jika hujan dapat dipastikan lantai 1 gedung banjir dengan genangan air, barang dagangan menjadi korban, pedagang rugi besar.

Peristiwa seperti ini sudah bertahun tahun tapi tidak ada perubahan atau perbaikan yang berarti, malahan tambah parah dengan musim hujan beberapa hari terakhir ini.

BACA JUGA : SEMRAWUTNYA PARKIR DI KAWASAN PUSAT PASAR MEDAN

Akankah Walikota Medan terpilih nanti peduli dengan nasib atau kelanjutan usaha para pedagang tradisional di Kota Medan ini, tentukan nasibmu tanggal 9 Desember 2020 nanti...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit sebanyak Rp 2 miliar yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.

"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar Rp2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan pula buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.

KPK menangkap tangan Wenny pada Kamis, 3 Desember 2020. Lembaga antirasuah menduga Wenny menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan Pilkada 2020. 

KPK mengamankan 16 orang dari tiga lokasi dalam kasus ini.  Wenny Bukamo bersama lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka yang diduga sebagai penerima; Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut; Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group); dan Hengky Thiono selaku Direktur PT RMI (Raja Muda Indonesia).

Diduga sebagai pemberi; Hedy Thiono selaku Komisaris PT BBP (Bangun Bangkep Persada); Djufri Katili selaku Direktur PT AKM (Antarnusa Karyatama Mandiri); dan Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT APD (Andronika Putra Delta)

Dalam kasus ini, diduga Wenny mengatur mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA 2020. Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada Wenny melalui Recky dan Hengky.

Wenny dkk yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK akan menjerat Hedy dkk yang diduga sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020," ujar Nawawi.

Foto: ANTARA FOTO: Kepala Biro Penerangan  Masyarakat Polri Brigjen Awi Setiyono.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menjelaskan adanya aksi pembunuhan dan pembakaran yang diduga dilakukan oleh kelompok Ali Kora di Dusun 5 Lewonu Lemban Tongoa, Palolo, Sulawesi Tengah. Akibatnya, empat orang meninggal dunia.

Menurut dia, anggota Polsek Palolo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Dusun 5 Lewonu yang dipenggal kepalanya dan beberapa rumah dibakar oleh orang tidak dikenal pada Jumat, 27 November 2020 sekira pukul 10.30 Wita.

“Anggota Polsek Palolo mendatangi TKP dipimpin langsung oleh Kapolsek Palolo. Begitu tiba di TKP, anggota menemukan 4 mayat dan 7 rumah warga dalam kondisi terbakar,” kata Awi melalui pesan singkatnya pada Sabtu, 28 November 2020.

Selanjutnya, kata Awi, anggota polisi melakukan olah TKP bersama tim gabungan Polres Sigi dipimpin oleh Kapolres Sigi Ajun Komisaris Besar Polisi Yoga Priyahutama dan Tim Inavis Polda Sulawesi Tengah, serta melakukan evakuasi jenazah, dan mencari saksi-saksi.

“Ada lima saksi yang diinterogasi menyatakan bahwa pelaku kurang lebih 10 orang tidak dikenal dan di antaranya tiga orang membawa senjata api (laras panjang 1 dan 2 senjata api genggam),” ujarnya.

Menurut dia, pelaku yang melakukan pembunuhan dan pembakaran tersebut dipastikan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kora yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Saksi setelah diperlihatkan DPO teroris MIT, meyakini bahwa identitas tiga orang tersebut adalah teroris kelompok Ali Ahmad alias Ali Kalora dan kawan-kawan,” ujarnya.

Saat ini, Awi menambahkan sudah ada back up kurang lebih 100 orang pasukan dari Satgas Tinombala, Brimob Polda Sulawesi Tengah dan TNI untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora tersebut.

Sumber: viva.co.id

SitindaonNews.Com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna ditangkap pagi tadi Jumat 27/11/20 sekitar pukul 10.30 WIB.

Penangkapan Walikota Cimahi ini diduga menerima Rp 400 jt yang merupakan bagian dari commitment fee 3 M terkait kasus korupsi perizinan pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi.

GERAM (GErakan RAkyat basMi koruptor)  dan PETIR (PEtisi hukum maTI koruptoR) meminta agar semua koruptor di hukum mati dan sita semua harta anak menantu cucu cicit koruptor biarkan keturunannya melarat 10 turunan agar dapat menjadi pelajaran dan efek jera.

SitindaonNews.Com | Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut menggunakan uang suap hingga Rp3,4 miliar untuk berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.

"Selanjutnya pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT (Ahmad Bahtiar) ke rekening di salah satu bank atas nama AF (Ainul Fiqih) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP (Edhy Prabowo), IRW (Iis Rosyati Dewi), SAF (Safri) dan APM (Andreu Pribadi Misata) antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Belanja tersebut dilakukan pada 21 sampai dengan 23 November 2020.

"Sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," tambah Nawawi.

Di samping itu pada bulan Mei 2020, Edhy juga diduga telah menerima uang sebesar 100 ribu dolar dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito melalui Safri dan Amril Mukminin

Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari AF.

KPK menetapkan 7 Orang tersangka yaitu sebagai penerima:

1. EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan
2. SAF (Safri) Staf Khusus Menteri KKP
3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)
4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Citra Kargo
5. AF; (Ainul Faqih), staf istri Menteri KKP
6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Selanjutnya sebagai pemberi
1. SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa

Enam orang tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konferensi pers tersebut juga ditunjukkan sepeda yang belum dirakit, sepatu, tas, jam tangan sebagai barang bukti pembelian barang dari hasil suap.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com | Kementerian Perhubungan memulai program revitalisasi Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 8 November 2020. Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan revitalisasi dilakukan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pembangunan tidak boleh berhenti dan pelayanan harus tetap maksimal. Namun, protokol kesehatan tetap menjadi panglima,” ujar Budi Karya dalam keterangannya pada Ahad, 8 November.

Menurut Budi Karya, pembenahan simpul transportasi akan membuat masyarakat nyaman. Minat untuk menggunakan angkutan umum, kata Budi Karya, akan meningkat. Dengan begitu, Budi Karya berharap pemanfaatan sarana transportasi di Medan tak kalah dengan Jakarta.

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Amplas Medan dilaksanakan dalam tiga tahap yang akan selesai pada 2022. Budi Karya menjelaskan, terminal akan memiliki pusat perekonomian seperti mal dan hotel. Di dalam terminal, fasilitas pembelian tiketnya pun akan dialihkan sepenuhnya dengan sistem elektronik.

“Ini dapat meningkatkan pelayanan di terminal melalui pola kepengusahaan guna mendukung perwujudan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Terminal Tipe A Amplas Medan berdiri di atas lahan seluas 2,1 hektare. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk revitalisasi terminal dengan skema pendanaan kontrak tahun jamak.

Sumber: kompas.com

Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).(Dokumen Warga pulau Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Warga pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut. 

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo dalam keterangan yang diterima Kompas.com,  Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga Komodo menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, warga menuntut pemenuhan hak-hak agraria sebagai warga negara, yaitu pengakuan legal dan sertifikat atas tanah dan rumah milik warga di Pulau Komodo. 

Kedua, warga menuntut pengakuan Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas status kawasan Komodo sebagai "Man and The Biosphere Heritage"  dan "Cultural and Natural Reserve" sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UNESCO.

Ketiga, warga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang pemukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo.

Keempat, warga mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif warga dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. 

 

Lihat Foto

 

Dalam point empat ini, warga Komdo menuntut pengakuan lembaga adat di Komodo sebagai Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengarah dalam struktur Taman Nasional Komodo (TNK).

Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restauran, rest area, dan sarana wisata lainnya di dalam kawasan TNK. Kemudian, menuntut pemerintah untuk tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan yang hendak membuat bangunan fisik di dalam taman nasional, karena mengancam ruang hidup alami Komodo dan habitatnya. 

Kelima, warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan pembangunan untuk masyarakat seperti perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Kemudian, perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan sekolah SMA dan guru-guru PNS.

Keenam, warga menuntut Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga sebagai penduduk liar dan mau menggusur warga keluar dari tanah air Komodo. 

"Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur Laiskodat," kata Akbar.

Sumber: .kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin sore (19/10).

Menurut keterangan tertulis dari KBRI Abu Dhabi yang diterima di Jakarta, Selasa, peresmian nama jalan "Presiden Joko Widodo" itu dilakukan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Ketua Kantor Eksekutif Abu Dhabi.

Acara itu berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat di salah satu titik di ruas jalan yang diresmikan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis dan staf KBRI Abu Dhabi.

Turut hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UAE dan Abu Dhabi Municipality, yang bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang menutup nama jalan tersebut.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UAE kepada Presiden RI Joko Widodo dalam memajukan hubungan kedua negara selama menjabat sebagai kepala negara.

Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik.

Adapun nama jalan itu sebelumnya adalah Al Ma’arid Street, yang dalam bahasa Indonesia berarti pameran. Jalan itu menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.

Dubes Husin Bagis menyampaikan harapan semoga penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi semakin memperkokoh dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral RI–UAE yang semakin erat belakangan ini.

Nama-nama jalan di Abu Dhabi umumnya merupakan nama geografis yang merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan identitas Abu Dhabi.

Namun demikian, Pemerintah Abu Dhabi pada 2013 telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabi dengan nama-nama pemimpin besar Abu Dhabi.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan, serta untuk mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi para pemimpin yang membangun masyarakat UAE.

Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya pernah dilakukan Pemerintah UAE pada 23 September 2019.

Saat itu UAE meresmikan jalan King Salman bin Abdulaziz Al Saud di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Raja Salman kepada dunia Islam dan untuk memperkuat hubungan bilateral UAE–Arab Saudi dan rakyat kedua negara.

Penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menambah jumlah jalan dengan nama tokoh Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Jalan Sukarno di Rabat, Maroko; Jalan Muhammad Hatta di Harleem, Belanda; Jalan Raden Adjeng Kartini di Amsterdam; dan Jalan Munir di Den Haag.

Sumber: antaranews.com