Pak Jokowi, dimana negara? yang seharusnya hadir bagi saudara kita sebangsa.

Tgl 13 September 2020 di Cikarang Kab. Bekasi ibadah diganggu.
Tgl 13 September 2020 di Tembilahan Riau gereja HKBP di Segel.
Tgl 17 September 2020 di Aceh Singkil ibadah ditolak.
Tgl 21 September 2020 di Mojokerto ibadah ditolak.
Tgl 22 September 2020 di Jonggol ibadah ditolak.

Anda bisa berkomitmen dengan kemerdekaan Palestina, mengapa intoleransi didepan mata diam?

Saya muslim dan anda muslim, saya malu dengan kelakuan saudara saya seperti ini, apakah anda gak malu?

✍? De fatah

Sumber: https://www.facebook.com/803774136380640/posts/3587896094635083/

SitindaonNews.Com | Padang (ANTARA) - Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Teti Sulastri meninggal dunia saat berenang di kolam renang salah satu hotel kabupaten setempat pada Sabtu sore.

"Memang benar, kejadiannya sekitar pukul 17.00 WIB," kata Kepala Kepolisian Resor Agam AKBP Dwi Nur Setiawan saat dihubungi dari Padang, Sabtu malam.

Ia mengatakan peristiwa tersebut berawal ketika sang hakim datang ke hotel bersama suami serta anak-anaknya untuk berenang.

Ditenggarai Teti Sulastri yang sedang berenang mengalami keram tubuh ketika berada di dalam kolam renang tersebut.

"Dari keterangan suami diketahui yang bersangkutan sudah berenang beberapa kali putaran, kemudian karena itu (keram) beliau sempat tenggelam," katanya.

Usai peristiwa tersebut, Teti Sulastri langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Setelah itu jenazah almarhumah di bawa ke rumah dinas korban di Lubuk Basung pada Sabtu malam.

Rencananya jenazah Tuti Sulastri akan dikebumikan di daerah Garut, Jawa Barat.

Hakim perempuan kelahiran 1978 itu diketahui menjabat sebagai Ketua Pengadilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, belum sampai satu tahun.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Yunindro, Teti Sulastri menjabat sebagai Ketua PN Lubuk Basung pada November 2019, sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua di pengadilan yang sama.

"Sepengenalan saya beliau adalah orang yang baik dan pintar, kami turut berduka atas kejadian ini," katanya.

Pada bagian lain, Ketua PN Padang Yoserizal juga mengatakan sepengenalnya almarhumah adalah pribadi yang baik dan santun.

"Kami ikut berduka atas kejadian ini, terkahir saya kontak dengan beliau saat koordinasi pelimpahan perkara ITE pencemaran nama baik," katanya.

Sumber: .antaranews.com

Sumber: tempo.co

Penanganan kasus Joko Tjandra sudah salah kaprah sejak awal.  Akibatnya terjadi tebang pilih dan upaya melindungi satu sama lain di kalangan aparatur.

“Seharusnya, melihat begitu banyak institusi dan aparatur yang terlibat, kasus ini seharusnya ditangani Tim Independen yang diketuai Menko Polkam dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi “leader”.

Dalam memburu gratifikasi uang segar dibalik kasus Joko Tjandra,  IPW sendiri melihat dalam kasus Joko Tjandra ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks.

Jika dipetakan kasus Joko Tjandra melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, Imigrasi, Kelurahan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain.

Jika hanya Polri yang mengusut, tentu Polri tidak akan mampu.

Polri sendiri kerepotan mengusut di internalnya, bagaimana kepolisian mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum di eksternal Polri.

Jadi jangan heran jika laporan Wakil ketua Gerindra Arief Puyuono tentang dugaan keterlibatan ketua PN Jaksel tak kunjung diproses polisi.

Jika pola penanganan kasus Joko Tjandra dilakukan secara parsial, kasus ini tidak akan tuntas secara terang benderang hingga ke akar akarnya.

Kasus ini hanya menjerang kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya backing kuat atau backing-nya sudah rontok.

Sebab itu,  jika kasus Joko Tjandra memang mau dituntaskan,  Presiden harus membentuk tim independen yang diketuai Menko Polhukam. Sehingga semua yang terlibat bisa dijerat oleh hukum.“

Jika dipetakan kasus Joko Tjandra melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, imigrasi, keluruhan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain.

IPW sendiri melihat dalam kasus Joko Tjandra ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks.

Sumber: matranews.id

Situasi Darurat Perjuangan Nelayan Pulau Kodingareng,
Sulsel Melawan korporasi Belanda penghisap pasir laut

Saat selesai aksi tiba2 dihadang oleh dua Sekoci (speedboat) Polairud. Kapal mereka dipepet dan ditabrak. Salah satu alat kendali Jolloro (stir/guli) dirusak oleh Polisi https://t.co/6YAwg7hVDf

Saat hendak kembali menjalankan kapal, Polisi melepaskan 3 kali tembakan. Tak berselang lama, Polisi menarik paksa nelayan dan mahasiswa yang berada di kapal nelayan https://t.co/WfrvEwP9IK

Mahasiswa dan nelayan dipukul dibagian wajah, badan, ditendang Dan diinjak-injak lehernya. Beberapa warga mengalami luka dan berdarah akibat tindakan Kepolisian.

3 mahasiswa yg ditangkaap adalah pers mahasiswa yg sdg mlakukan peliputan aksi nelayan Kodingareng. Sblm ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan menarik mahasiswa tersebut ke sekoci. Mahasiswa dan nelayan dipukuli hingga berdarah.

Sumber: kompas.tv